Warna Sumut: Nasional
Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Wednesday, June 9, 2021

Label Teroris Untuk OPM/KKB Papua Kembali Ditegaskan Oleh Kepala BNPT

warnasumut.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali menegaskan label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok Teroris.

Hal ini disampaikan Boy saat melakukan kunjungan kerja di Timika, Rabu (9/6/2021).

Ia mengatakan, sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, ada pendekatan yang sifatnya pendekatan lunak (Soft Approach), ada pendekatan yang sifatnya perang melawan terorisme (Hard Approach) yakni menegakan hukum.
 
"Karena terorisme itukan identik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti yang bisa menimbulkan efek ketidaknyamanan, ketakutan yang luas kepada masyarakat,” kata Boy Rafli.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan pendekatan lunak yang harus dipromosikan kepada masyarakat.
Pendekatan lunak itu kata Boy, pendekatan sinergi di dalam penanggulangan terorisme yang berorientasi antara lain, membangun karakter-karakter bangsa.

“Karakter yang cinta damai, karakter yang toleransi, karakter yang menghargai perbedaan sebagaimana nilai- nilai tersebut terkandung didalam ideologi negara kita, negara pancasila,” tegasnya.

Saya yakin kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, karena salah satu dari tujuan nasional kita itu adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” imbuhnya.

Jadi kita semua mempromosikan ke arah sana (Soft Approach), ini tentu berlaku untuk seluruh negara Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Program – program ini yang harus kita ajak kepada seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.

Saat ditanya apakah KKB memiliki tujuan mengganggu agenda besar di Papua, yakni PON XX, Boy Rafli mengatakan jika dipelajari dari motif teroris antara lain adalah memiliki motif ideologi, politik, gangguan keamanan, ingin mengganggu masyarakat, ingin masyarakat itu tidak boleh hidup dengan tenteram.

"Jadi kalau itu faktanya ternyata ada berarti itu adalah pihak-pihak yang layak diduga melakukan upaya upaya terorisme. Jadi kita lihat dari aspek hukum semuanya,” kata Boy.

"Intinya kita semua ingin mewujudkan kedamaian, mewujudkan sebuah kondisi yang kondusif, agar proses kegiatan masyarakat, pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada lahirnya kesejahteraan bagi masyarakat kita,” pungkas Boy Rafli. (Agus/KB)

Sunday, May 23, 2021

Luar Biasa Rakyat Palestin Berbicara


warnasumut.com - Indonesia. Lebih baik Membakar uang jutaan Dolar  AS daripada membakar Bendera Indonesia. 

Ingin tahu bagaimana kecintaan masyarakat Palestina kepada Indonesia, sebuah eksperimen sosial coba dilakukan oleh seorang reporter. Reporeter tersebut memberikan tantangan kepada warga yang ditemuinya dan menantangnya untuk membakar bendera Indonesia dan diberi imbalan uang 100 dolar AS untuk aksi pembakarannya itu.di lansir dari akun FB milik, (Jibril dari tepi barat ).
( 22/05/2021)

Eksperimen itu coba ditawarkan kepada beberapa orang warga Kota Gaza, Palestina, dan tanggapan mereka pun diluar dugaan.

Reporter yang melakukan eksperimen sosial tersebut bernama Baraa Shanty, rekaman eksperimen ini diunggah di akun YouTube Abdillah Onim Daily. Aksi tantangan itu dibuat jadi bagian peringatan HUT ke-75 RI.

"Reaksi luar biasa orang Palestina, bakar bendera Indonesia imbalan 100 dolar," 

Dipercobaan pertama, seorang pria tua dihampiri Baraa. Pria itu pun ditawari Baraa uang 100 dolar AS, asalkan ia mau membakar bendera merah putih.

Si pria tua itu diluar dugaan meminta uang 100 dolar AS ditangan Baraa dan mengaku siap membakar uang tersebut daripada harus membakar bendera Indonesia. "Saya berani bakar 100 dolar AS tapi tak mungkin bakar bendera Indonesia, dengan jumlah muslim terbesar di dunia," kata pria itu.

Selanjutnya pria itu menyebutkan Palestina dan Indonesia diibaratkan sebagai negara kembar, antara Al Quds dan Indonesia. Setelah itu reporter tersebut diminta pria tua itu membawa uang 100 dolar AS dan memberikannya bendera Indonesia untuk ia pasang bersebelahan dengan bendera Palestina. "Silakan ambil 100 dolar anda, sementara bendera Indonesia akan kami sandingkan dengan bendera Palestina," lanjutnya.

Reporter Baraa pun melakukan percobaan kedua, dirinya menemui seorang warga Palestina lainnya. Saat disodorkan bendera Indonesia dan korek untuk membakarnya dengan iming-iming 100 dolar AS, dengan tegas tawaran itu ditolak pria tersebut. "Bahkan jika Anda memberikan harta sebanyak dunia dan isinya, saya tidak akan melakukannya. Indonesia adalah negara muslim yang selalu membantu rakyat Palestina. Mustahil jika kami membakar bendera Indonesia hanya demi uang," ungkapnya.

Tidak putus asa, Baraa kembali mencoba mencari warga Palestina lain untuk melakukan eksperimen ketiga. Kali ini reporte itu menemui seorang ibu dijalan.

Saat diminta membakar bendera Indonesia agar mendapatkan 100 dolar AS, dengan tegas ibu itu menolak. Ia tidak akan membakar bendera Indonesia meskipun imbalan yang didapatkannya sebanyak apapun.

"Mustahil saya bakar bendera Indonesia. Saya bersedia bakar bendera Israel. Jangankan 100 dolar AS, imbalan sejuta dolar pun tidak mungkin saya lakukan," ucap ibu itu.

Betapa cintanya warga Palestina terhadap Indonesia lewat eksperimen sosial tersebut. Video eksperimen sosial tersebut mendapatkan sambutan hangat dari publik. Banyak warganet yang turut mendoakan Palestina dan menyampaikan terima kasih karena mau menjaga bendera Indonesia.

Sumber : akun FB milik Jibril tepi barat 

Friday, May 7, 2021

Kepala ANRI diminta copot Duta Arsip

warnasumut.com - Jakarta. Rieke Dyah Pitaloka —atau publik mengenalnya sebagai ‘Oneng’— pada 2015 ditunjuk sebagai Duta Arsip oleh Arsip Nasional RI (ANRI). Namun sampai saat ini, kiprah dan kontribusinya pada ANRI dan dunia kearsipan, tak terlihat jelas. Ini semakin memperjelas ketidakjelasan penunjukkannya sebagai seorang duta.

Kini muncul aspirasi meminta agar ‘Oneng’ dicopot dari Duta Arsip. Pasalnya, keberadaannya hanya pada momen-momen simbolik. “Sementara pekerjaan substansial sebagai duta, tidak pernah dilakukan”, jelas Rumi dari Aliansi Masyarakat Peduli Arsip (Ampera). “Coba bandingkan dengan Najwa Shihab atau Andi Noya sebagai Duta Baca dari Perpusnas, jauh sekali”, lanjut Rumi. 

Oleh sebab itu Kepala ANRI diminta untuk mencopot Oneng sebagai Duta Arsip. Rumi juga mengkhawatirkan ANRI akan dibawa ke wilayah politik. “Watak politisnya akan terbawa. Saya mengira ANRI akan menjadi komoditi politik untuk kepentingan sempit”, kata Rumi. 

Dari informasi yang dihimpun media, ANRI sedang melakukan pemilihan calon kepala baru. “Nah, saya mendengar ada aktifitas politik Oneng terkait itu. Ada calon internal yang meminta jasanya sebagai penghubung”, sesal Rumi. Ampera mendesak Kepala ANRI segera mencopot Oneng karena melenceng jauh dari statusnya sebagai duta.

Sunday, April 4, 2021

Kapal Perang TNI AL Akan Di Awaki 200 Putra Papua Yang Akan Di Tugaskan


warnasumut.com - Papua. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa sebanyak 200 putra-putri asal tanah Papua akan bertugas di kapal perang milik TNI AL.

Demikian hal ini diungkapkan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto dalam tatap muka virtual dengan para tokoh agama di Papua dan Papua Barat bersama Kabaintelkam Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw mewakili Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dari Manokwari, Sabtu (03/04).

"Untuk rekrutmen TNI, kami telah memberikan prioritas khususnya untuk Kodam XVIII/Kasuari (TNI AD) agar merekrut anak-anak asli Papua agar mereka bisa dapat ditugaskan di Papua," katanya.

"Juga di TNI AL sudah kami lakukan, saat ini adalah Armada III dengan kouta sebanyak 200 orang untuk orang asli Papua agar mereka bisa bekerja di kapal perang, dan tiap tahun kami akan tingkatkan penerimaan kuata.

Baik juga yang TNI AU," sambungnya.

Marsekal Hadi juga menyampaikan bahwa perekrutan putra asli Papua sudah menjadi bagian rencana strategi di tubuh TNI guna memenuhi personil yang dibutuhkan.

"Kami sudah merencanakan rekrutmen bagi anak-anak asli Papua, serta akan kami teruskan rencana baik ini untuk merekrut anak-anak muda di Papua," tegasnya

Pada momentum ini, Marsekal Hadi juga mengungkapkan upayanya dalam membantu putra-putri Papua yang lulus dari sekolah penerbangan namun belum bekerja agar segera terserap dibidang yang dikuasai, di antaranya ke Garuda, Batik Air, Lion Air, City Link dan sejumlah penerbangan lainnya.

"Kita mempunyai banyak sekali anak-anak Papua yang lulusan penerbangan atau pilot baik dari Amerika maupun Australia, mereka ini harus diberikan perhatian khusus serta membuka lapangan pekerjaan bagi mereka di seluruh maskapai baik di Garuda maupun penerbangan lainnya," katanya.

"Serta kami harapkan jika ada anak Papua yang menjadi pilot, harus ada juga anak Papua yang menjadi pramugari agar mereka dapat melayani penerbangan baik dari Jakarta ke Papua maupun Papua ke Jakarta," lanjutnya disambut tepuk tangan meriah.(Red-WarSu)

Wednesday, March 3, 2021

Sukseskan P4GN, Karutan Ema Puspita Tes Urine Seluruh Pegawai Rutan Perempuan Medan


warnasumut.com - Medan. Guna mendeteksi dan mengantisipasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A melakukan tes urine terhadap para pegawainya, Rabu (03/03/2021).

Kepala Rutan Perempuan Kelas II A Medan Ema Puspita Bc.IP, S.Pd,MH mengatakan, giat yang dilaksanakan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan alat pelindung diri sarung tangan bagi petugas pemeriksa, peserta mengenakan masker, menjaga jarak serta penggunaan hand sanitizer sebelum dan sesudah pengambilan sample urine.

Sedangkan, alat yang digunakan mempunyai parameter pendeteksian berbagai jenis narkoba, diantaranya metamhetamine, Cocain (COC) dan K2 (Ganja Sintetis). 

Menurut Ema Puspita, kegiatan itu dilaksanakan sesuai Intruksi Dirjen Pemasyarakatan agar seluruh Lapas/Rutan melakukan deteksi dini dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

" Ini adalah salah satu bukti, bahwa Rutan Perempuan Kelas II A Medan tetap anti terhadap narkoba," terang mantan Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta tersebut.

Ema Puspita menegaskan, 
pemeriksaan urine itu rencananya akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya nyata untuk membersihkan lingkungan Rutan Perempuan dari bahaya dan penyalahgunaan barang haram musuh bangsa tersebut. 

"Kami berkomitmen akan terus melakukan aksi P4GN ini secara mutlak didalam Rutan, sehingga Rutan Perempuan Medan ini harus tetap bebas dari narkoba. Karena itu, mari kita bersama sama melakukan pencegahan narkoba secara sungguh sungguh dan bertanggung jawab," pungkas Karutan Ema Puspita.

Dalam kegiatan tersebut, terpantau awak media satu persatu aparatur termasuk Kepala Rutan Perempuan Ema Puspita Bc.IP, S.Pd,MH menjalani tes urine, disusul Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Santina Turnip SH, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Ika Suryani Meliala SH, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Irma Syafitri Harahap Amd.IP, SH, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Julitri Roma Pasaribu SH, MH dan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan tes urine itu dilakukan terhadap seluruh pegawai Rutan Perempuan klas II A Medan. Dari 58 orang pegawai, sebanyak 48 orang menjalani tes, lantaran 4 orang cuti dan 6 orang lainnya tidak hadir, namun mereka akan melaksanakan pemeriksaan urine selanjutnya. (Dani Sartika)

DPRD Minta Bupati Bekasi Percepat Pemisahan Aset PDAM TB

warnasumut.com - Cikarang. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah, Selasa (2/3/2021), menegaskan agar Bupati Bekasi mempercepat proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

Alasannya kata Holik, agar tidak mengganggu proses peningkatan pelayanan pada masyarakat sebagai pelanggan PDAM.

“Oke nanti minggu ini kami harus ada langkah kongkret, yang perlu kami laksanakan agar proses ini (pemisahan aset) tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Penegasan tersebut disampaikan pasca dirinya ikut menyaksikan dan menandatangani proses penandatanganan persetujuan kesepakatan point-point pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

“Ya memang saya selaku Ketua DPRD, didampingi pak Leman dan P H Nuh sebagai pimpinan DPRD terkait di BPKP Jawa Barat berkaitan dengan pemisahan aset PDAM. Ada point-point yang kami bahas antara kabupaten dengan kota, pada prinsipnya DPRD saling menyetujui. Dengan satu landasan supaya pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Selama ini kota dan kabupaten pecah konsentrasi, kedepannya setelah dipisahkan otomatis tidak ada alasan lagi untuk tidak meningkatkan pelayanan. 
 
Terkait kekayaan aset PDAM kata Holik, sudah disepakati Rp 155 Miliar dimana angka itu keluar dari BPKP yang disaksikan tim penguat dari Kejaksaan Kota Bekasi dan Kejaksaan Kabupaten Bekasi.

“Karena kita bicara dengan angka itu adalah suatu hal yang sangat sensitif sehingga kami ada rasa kehawatiran takut ini ada salah pemahaman kenapa angkanya sekian, tentuanya ada dasar perhitungan yang sangat akurat dari BPKP. Kalau angakanya sudah disepakati ya kami tidak keberatan, oke-oke saja,” katanya.

Menurut Holik, yang menjadi persoalan adalah, sistem pembayaran dari kota ke Kabupaten. DPRD Kabupaten Bekasi berharap ada mekanisme pembayaran yang proposional.

“Proposinal artinya, katakanlah dari Rp 155 Miliar, katakanlah DP-nya Rp 55 Miliar maka kesepakatannya akan diberikan dua kantor cabang PDAM yang akan dikelola Kota Bekasi,” katanya. (Red-WarSu)

Tuesday, March 2, 2021

Diduga PT. BHR Melakukan Penambangan Ilegal, Masa GLAM Datangi Kantor ESDM Dan Kementerian KLHK

warnasumut.com - Jakarta. Masa aksi dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) mendatangi Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK pada pada Senin, (01/03/2021) pukul 13.30 WIB.

Masa aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Muh. Risal Abjan menuntut agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memeriksa PT. Binanga Hartama Raya yang diduga melakukan penambangan ilegal mining di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dalam orasinya Muh. Risal Abjan sebagai  Koordinator Lapangan Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) mengatakan, perusahaan yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara ilegal.

Ia menambahkan, aktivitas pertambangan yang diduga kuat perusahaan tersebut melakukan penambagan di kawasan Hutan Produksi Terbatas. Pihaknya menduga kuat perusahaan tersebut tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Sesuai pengaduan masyarakat sekitar, diduga kuat PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) IPPKH adalah salah satu izin yang wajib di miliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan,” katanya.

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

lanjutnya, lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Terkait aksi yang dilakukan adalah untuk meminta agar ada pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Jika dilakukan pembiaran secara terus menerus, tentu akan menjadi problem serius pada lingkungan dan masa depan bangsa,” tutupnya.

Berikut pernyataan sikap dan hasil kajian dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM):

Mendesak kepada kemtrian kehutanan agar segera memeriksa PT. Binanga Hartama Raya yang di duga melakukan penambangan ilegal mining di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mendesak agar ada dilakukan pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh PT. Binanga Hartama Raya.

Sedangkan dari pihak Kementerian saat orasi berlangsung tidak ada satupun yang keluar menjumpai para pendemo. (Iqmal Santani)

Thursday, January 14, 2021

Efek Pembakaran Pesawat oleh OPM di Papua, Maskapai keluarkan Zona Merah Larangan Terbang

 

warnasumut.com - Papua. Pembakaran sebuah pesawat terbang milik Misionaris Aviation Fellowship (MAF) oleh KKB/OPM disebuah Bandara Perintis yang terletak di kampung Pagamba, distrik (Kecamatan) Mbiandoga, di Papua beberapa waktu yang lalu telah berdampak buruk bagi dunia penerbangan provinsi tersebut, Kamis (14/01/2012)

Hal ini disampaikan oleh Manejer safety maskapai PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air Bambang Gunawan yang menerbitkan Safety Notice berisi larangan terbang ke beberapa wilayah yang dianggap merah atau rawan di Papua.

Manajer Safety PT SAM Air Bambang Gunawan menambahkan hal tersebut dilakukan, setelah adanya pembakaran pesawat di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan KKB/OPM.

Menurut Gunawan, larangan terbang dikhususkan ke rute sejumlah pelosok kampung di Papua. Seperti Kampung Bugalapa Distrik Biandoga, Distrik Homeyo dan beberapa tempat lainnya di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini mengakibatkan masyarakat di kampung tersebut mengalami kesulitan dalam hal transportasi maupun suplai bahan makanan.


"Edaran safety notice hanya berlaku sementara waktu, namun SAM Air belum dapat memastikan kapan dapat kembali terbang ke wilayah-wilayah tersebut" ujarnya.

“Jika keamanan sudah dijamin oleh negara di wilayah tersebut, maka SAM Air akan kembali masuk ke daerah yang dimaksud,” katanya.

Sedangkan untuk wilayah lainnya yang dijaga oleh aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dan pihak bandara, serta memiliki jaminan keamanan dari ATC tetap akan dilayani.

Sumber : Avid - Pewarta

Wednesday, January 13, 2021

Presiden Jokowi Menerima Suntikan Dosis Pertama Vaksin Sinovac

 




warnasumut.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama Indonesia yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19. Penyuntikan vaksin buatan  perusahaan asal China Sinovac tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, pada Rabu (13/1/2021) sekitar pukul 09.45 WIB.


Pemeriksaan diawali dengan pengecekan tekanan darah Jokowi yang menunjukkan berada di angka 130/67. Sementara, kondisi suhu tubuhnya mencapai 36,3 derajat Celsius.


Jokowi tampak terkejut ketika mengetahui kondisi tekanan darahnya. "Biasanya 70/110," kata Jokowi. Dalam proses pemeriksaan kesehatan tersebut, Jokowi juga mengaku tidak pernah merasakan gejala pilek dalam tujuh hari terakhit. Ia hanya merasakan batuk kecil.


Sejak pandemi Covid-19 menyerang dalam 10 bulan terakhir, Jokowi juga tercatat tidak pernah terpapar Covid-19. Setelah memastikan kondisi kesehatannya mendukung untuk divaksin, Jokowi kemudian bergegas menuju ke meja berikutnya untuk menjalani penyuntikan vaksin.


Pada program vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Kelompok prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain.


Terkait pemberian vaksin ini, pemerintah juga menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ini agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity.


Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.


Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.



Kompas


Tuesday, January 12, 2021

MPR Dan IWO Sepakat Bekerja Sama Majukan Peradaban Dan Kemanusiaan Bangsa Indonesia


warnasumut.com - Jakarta. Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 


"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.


"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa _tagline_ IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti _No hoax, no SARA_ serta _Think before Click_, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR. (Redaksi Warna Sumut)

Thursday, December 31, 2020

TERULANG, DULU DPD RI, KINI ARSIP NASIONAL PENGAMAT: PUKULAN TELAK REFORMASI BIROKRASI

       


warnasumut.com - Jakarta. Pada Mei 2020, publik diramaikan polemik Sekjend DPD RI, Reydonnizar Moenek. Kala itu, Moenek diberhentikan dari jabatan struktural sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI  kemudian diangkat sebagai fungsional Analis Kebijakan Madya oleh Presiden Joko Widodo. Meski Presiden telah memberhentikan Moelek melalui Keppres Nomor 39 Tahun 2020, namun yang bersangkutan tetap menjabat sebagai sekjend hingga persoalan ini dibongkar internal DPD RI sendiri. Bahkan ada pihak yang akan membawa soal ini ke ranah pidana.


Serupa, kini persoalan tersebut terulang di Arsip Nasional RI (ANRI). Adalah M. Taufik, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI sejak Juli 2019 hingga saat ini. Itu artinya, selama hampir 2 tahun ANRI dipimpin oleh seorang Plt. Lebih lanjut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, “Yang bersangkutan merupakan fungsional Arsiparis Utama yang kemudian ditunjuk Presiden menjadi Plt Kepala ANRI”.


Merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2019, fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas hanya untuk jabatan setingkat Eselon II, bukan setingkat Kepala. Selain pelanggaran terhadap ketentuan pelaksana tugas, usia M. Taufik pun sudah tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural. Pelanggaran lain, Pelaksana Tugas diperbolehkan menjabat selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Hal ini “tidak berlaku” di ANRI.


Adib mengatakan bahwa, “rangkaian persoalan diatas seolah mengkonfirmasi bahwa peraturan perundang-undangan, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan mental aparatur, yang menjadi fokus reformasi birokrasi, mendapat ancaman serius”. 


Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di ANRI yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Oleh sebab itu, KemenPANRB perlu turun tangan mengevaluasi pengisian jabatan tinggi di ANRI. “Apabila persoalan diatas tidak ditangani, maka akan menjadi preseden buruk bagi KemenPANRB dan pukulan telak bagi program nasional reformasi birokrasi yang selama ini digaungkannya”, pungkas Adib.

Wednesday, December 30, 2020

Mahfud MD: Pemerintah Resmi Bubarkan dan Larang Seluruh Kegiatan FPI




warnasumut.com - Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan status FPI di Indonesia. Mahfud MD menyampaikan bahwa sejak 20 Juni 2019, secara de Jure FPI telah bubar sebagai ormas.



"Sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, seperti tindakan kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya."kata Mahfud dalam konferensi Pers, Rabu (30/12).


"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," lanjutnya.

Mahfud mengatakan, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, maka dianggap tidak ada dan harus ditolak. Sebab, legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini.


"Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yakni mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, dan kepala BNPT," ujar Mahfud


Untuk itu ke depannya, Mahfud menegaskan bahwa tiap organisasi atau aktivitas yang mengatasnamakan FPI tidak bisa dilaksanakan. Pelanggaran kegiatan FPI dituangkan dalam keputusan bersama, 6 pejabat tertinggi, di antaranya ada Mendagri, Menkumham, Kemkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPB.


Kompas TV

Tuesday, December 29, 2020

Menpan RB: Gaji PNS Tahun Depan Paling Minim Naik Hingga Rp10 Juta

  


warnasumut.com - Jakarta. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, rencana kenaikan Gaji PNS sudah sejak tahun 2020 ini, namun karena terkendala pandemi Covid-19, maka hal itu ditunda sementara waktu.


Kemudian Tjahjo juga mengatakan, kenaikan gaji PNS tersebut akan diberikan melalui tunjangan. Di mana, untuk posisi ASN yang paling bawah akan mendapatkan kenaikan tunjangan minimal Rp9 hingga Rp10 juta. "Insyaallah tahun depan, harusnya tahun ini karena ada pandemi Covid-19, tunjungan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp9 hingga Rp10 juta," ujar dia, Senin (28/12/2020).


Tjahjo menegaskan, kenaikan tunjangan ASN tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Hal itu karena ada skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiunan. Kenaikan dana pensiunan sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.


Selain peningkatan tunjangan kerja, Tjahjo mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan PT Taspen (Persero) juga berupaya meningkatkan uang pensiun ASN.

Tim

 

Tuesday, December 22, 2020

6 Menteri Baru Jokowi Dalam Kabinet Indonesia Maju, Berapa Gaji Sandiaga Uno Dan 5 Menteri Lainnya


warnasumut.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Dalam konferensi persnya, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan telah menetapkan penggantian menteri di sejumlah posisi, Total ada 6 pos menteri yang dirombak oleh Presiden Jokowi.

Pengumuman menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet Indonesia Maju," jelasnya dalam konferensi pers.

Berikut, daftar nama menteri baru yang masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju:

Tri Rismaharini, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya, mengisi posisi Menteri Sosial.

Sandiaga Salahudin Uno akan mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN ditunjuk memimpin Kementerian Kesehatan.

Yaqut Cholil Quoumas, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020, diangkat sebagai Menteri Agama.

Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diangkat Jokowi untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

M. Lutfi, yang saat ini menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, kembali ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan.

Presiden Joko Widodo mengatakan pelantikan para menteri baru akan dilaksanakan besok, Rabu (23/12/2020).

Menjadi pembantu Presiden di Indonesia Maju, berapa gaji Sandiaga, dan lima orang lainnya?

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, gaji menteri ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan. 

Sementara, tunjangan dan fasilitas lain, dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, pejabat setingkat menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 13.608.000 per bulan.

Jika ditotal gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri adalah sebesar Rp 18,64 juta per bulan.

Selain itu, pejabat menteri akan menerima berbagai fasilitas lain dari negara, antara lain jaminan kesehatan, mobil dinas berpelat RI beserta pengawalan VIP, dan rumah dinas.

Menteri negara juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya. Besarannya jauh melebihi gaji dan tunjangan menteri.

Hal ini diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri.

Anggaran operasional pejabat ini juga bersifat sebagai dana taktis.

Dana operasional menteri digunakan berdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi menteri/pejabat setingkat menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas atau jabatan.

Dana operasional menteri ini disediakan melalui DIPA kementerian negara/lembaga tertentu.

Sehingga, dana operasional ini bisa berbeda-beda tergantung pada kementerian/lembaga masing-masing.

Sebagai informasi, dana operasional ini tidak masuk sebagai penghasilan take home pay (THP) menteri.

Sebab, hanya dikeluarkan dari alokasi anggaran kementerian untuk menunjang aktivitas pejabat penggunanya.  (Tim - Warna Sumut) 

Wednesday, December 16, 2020

Presiden Jokowi : Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19 Kepada Masyarakat

  


 

 



Presiden Jokowi mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pemerintah menggratiskan semua vaksin Covid-19. Hal itu, diputuskan setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara.


"Setelah menerima masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dengan ini saya menyampaikan bahwa: vaksin Covid-19 untuk seluruh warga masyarakat adalah GRATIS alias tidak dikenakan biaya sama sekali. Dan saya akan menjadi yang pertama menerima vaksin Covid-19 itu," ujar Jokowi.


Lebih lanjut, Presiden sudah menyampaikan kepada seluruh kepala jajaran di kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

"Jadi, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin atau meragukan keamanan vaksin-vaksin Covid-19 itu". tegasnya.

Kemudian Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh masyarakat walaupun Vaksin Covid-19 nantinya sudah ada, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan.




Monday, December 7, 2020

Perwira Muda TNI AL Lulus Peringkat Pertama Dalam Pendidikan Internasional Di Amerika Serikat

 



warnasumut.com - Jakarta.  Lettu Laut (P) Damartama Putra Akbar Nusantara, S.Tr. Han adalah Perwira Muda TNI Angkatan Laut yang lulus peringkat pertama dalam program International Surface Warfare Division Officer Course di Newport, Amerika Serikat, (3/12/2020).


Penghargaan tersebut diberikan langsung dalam upacara kelulusan oleh Captain Christopher D. Alexander selaku Commanding Officer, US Navy Surface Warfare School Command.


Dalam upacara tersebut, Captain Christopher D. Alexander mengucapkan terimakasih atas performa yang diberikan selama mengikuti pendidikan yang sangat dibatasi dalam situasi covid-19 dan banyak hambatan. Program ini merupakan upaya untuk mempererat kerjasama antara US Navy dengan Angkatan Laut negara partner lainnya dan siswa kembali ke negara masing-masing untuk bersama mewujudkan stabilitas maritim dunia yang lebih baik untuk masa depan.


Dalam kesempatan yang sama, Lettu Damartama menyampaikan terima kasihnya kepada US Navy dan Pemerintah Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut yg telah memberikan kesempatan belajar, selain menambah wawasan dan pengetahuan juga memberikan bekal materi dan berinteraksi dalam tahapan perencanaan operasi laut multinasional, segala ilmu dan pengetahuan yang telah diterima dapat diaplikasi guna mewujudkan Indonesia Maju dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sebagai perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang melewati tahapan-tahapan seleksi, 2 Perwira yaitu Lettu Laut (P) Andhika Dwi Prasetya dan Lettu (P) Damartama Putra Akbar Nusantara telah menyelesaikan pendidikan Internasional Surface Warfare Division Officer Course (IDIVO) selama 16 minggu.


Program pendidikan ini bertujuan membentuk perwira muda untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai perwira jaga laut yang mumpuni, handal dan profesional pada kapal perang permukaan melalui penyelenggaraan pendidikan berorientasi armada.


Pendidikan ini diikuti oleh 9 siswa mancanegara dengan melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.


Friday, October 30, 2020

Presiden Terima Kunjungan Menlu AS Mike Pompeo di Istana Bogor

warnasumut.com - Bogor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10).

Menlu AS Mike Pompeo tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.00 WIB yang langsung disambut oleh Menlu RI Retno LP Marsudi. 

Selanjutnya Menlu AS diajak Presiden berbincang sejenak di veranda Istana Bogor yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.

“Kunjungan anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan.

Selama pandemi COVID-19 ini, imbuhnya, kunjungan pejabat kedua negara tetap intentif. 

“Saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif,” ujarnya.

Sebelum bertemu Presiden Jokowi, Menlu AS Mike Pompeo telah terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi. (Palguna - Reed) 

Tuesday, October 27, 2020

Presiden Jokowi Tinjau Pengembangan Food Estate Hortikultura dan Bagikan Sertifikat Tanah di Humbahas


warnasumut.com - Humbang Hasundutan. Orang nomor 1 di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Selasa (27/10/2020). Presiden bertolak ke Desa Riaria, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo akan meninjau perkembangan pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) baru yang nantinya akan dikembangkan pertanian modern berbasis hortikultura.

Sebelumnya, dua kali Presiden Jokowi telah berkunjung ke kawasan pembangunan lumbung pangan Nasional di Kalimantan Tengah. Kalau di Kalteng untuk padi dan singkong, maka di Sumut ini yang dikembangkan pada tahap awal adalah hortikultura.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan Humbang Hasundutan dibangun sebuah kawasan hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang di atas lahan seluas 215 hektare. Kita akan lihat hasilnya dua sampai 2,5 bulan mendatang.

"Lumbung pangan ini nantinya mencakup lahan seluas 30.000 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sumatra Utara, yakni Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat", ungkapnya.

Presiden Jokowi juga memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan Doloksanggul. Penerima sertifikat yang hadir sangat terbatas. Lantaran untuk menghindari kerumunan di tengah pandemik COVID-19.

 "Saya menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Termasuk di dalamnya 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan di kawasan lumbung pangan di Humbang Hasundutan". tutur Presiden Jokowi.

Penyerahan sertifikat kali ini hanya dihadiri langsung oleh penerima dalam jumlah yang sangat terbatas. Sebagian besar penerima mengikutinya melalui konferensi video dari sejumlah titik di tempat terpisah.

Penerima lainnya akan hadir secara virtual. Selesai pembagian sertifikat, Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali ke Jakarta. Rombongan yang ikut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Monday, October 26, 2020

Willem Wandik Mendukung Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua




warnasumut.com - Papua. Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik memberikan dukungannya terhadap Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua yang terpilih dalam seleksi jabatan terbuka.


“Dance Yulian Flassy berpengalaman sebagai Sekda di Tolikara, yang berada di Pegunungan Tengah Papua dan Sekda Sorsel, yang berada dipesisir, sehingga dapat menjadi penyeimbang kepemimpinan di Provinsi Papua,” ungkapya.


Posisi Sekda sangat strategis dalam membantu tugas dan pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat di Provinsi Papua, terutama membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.


Sebelumnya Presiden RI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap Dance Yulian Flassy yang menetapkannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Papua.


Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan seleksi jabatan madya untuk posisi Sekretarir Daerah Papua. Diharapkan Sekda bisa merangkai sinergi efektif dengan Gubernur, Wakil Gubernur serta Kepala Dinas, sehingga roda pemerintahan maupun pelayanan pada masyarakat Papua berjalan lebih efektif.

Monday, August 17, 2020

UI Bentangkan Ornamen Merah Putih Raksasa Di Gedung Rektoriat


Warna Sumut - Universitas Indonesia (UI) melakukan dua kegiatan khusus dalam rangka menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 tahun ini, Kegiatan tersebut adalah membentangkan ornamen berupa kain merah putih raksasa berukuran 8 x 25 meter di Gedung Rektorat UI Kampus Depok yang memiliki ketinggian 48 meter. 

Aksi heroik ini dilakukan oleh delapan mahasiswa UI yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa MAPALA UI (Mahasiswa Pecinta Alam) sebagai bagian dari ekspresi cinta sivitas akademika UI terhadap tanah air, yang juga melalui pemasangan berbagai ornamen merah putih di seluruh area Kampus UI.

Selain membentangkan ornamen merah putih raksasa di Gedung Rektorat UI di kampus UI Depok, UI juga mengibarkan bendera merah putih di angkasa Jakarta. Seluruh aksi yang dijalankan cukup menantang, namun dilakukan tim terjun payung yang berpengalaman dan telah tersertifikasi.

Salsabila Safira, Ketua Umum MAPALA UI 2020, yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2018, menuturkan, “Kami sangat excited ketika mendapatkan kesempatan untuk dapat memasang ornamen merah putih raksasa di kampus. Setiap tahun, MAPALA UI selalu memanfaatkan momentum 17 Agustus untuk upacara dan mengibarkan bendera di berbagai tempat antimainstream, sebut saja pada tahun 2019, kami mengibarkan bendera di Gua Grubug, Gunung Kidul dan Tebing Sumbing Gunung Kelud. Pada tahun 2018, kami melakukan pengibaran bendera di udara di atas Pegunungan Arfak. Kemudian, pada tahun 2017, Mapala UI mengibarkan bendera di puncak Tebing Puruk Sandukui, Kalimantan Tengah dan Gua Hatusaka, Maluku. Tahun ini, karena situasi pandemi, kami terpaksa untuk menunda bergiat di alam, sehingga saat memperoleh tawaran ini, kami sangat bersemangat dan mendukung sepenuhnya.”

Kami telah berpengalaman melakukan ekspedisi ke gua vertikal di Indonesia. Saya sendiri telah menjelajahi Gua Grubug dengan ketinggian lebih kurang 90 meter, sedangkan ketinggian gedung Rektorat UI hanya berkisar 48 meter,” ujar Cacul, demikian Salsa kerap disapa.

Saya sangat bersemangat melakukan aksi ini karena selain membutuhkan keberanian, diperlukan pula strategi yang matang agar dapat memanfaatkan tenaga, waktu, serta peralatan dengan tepat dan efisien. Selain itu, saya selalu mengingatkan Tim MAPALA UI agar selalu mengutamakan keamanan. Saya bukanlah seorang adrenaline junkie, melainkan safety junkie,” kata Cacul yang telah lulus sertifikat dari HIKESPI (Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia).

Peringatan HUT Ke-75 RI tahun ini memang terasa sangat berbeda. Biasanya, segenap sivitas akademika UI menggelar upacara bendera dengan hikmat, namun kini hanya bisa memperingati di rumah masing-masing. Inisiasi UI diharapkan mampu menjadi simbol semarak Hari Kemerdekaan RI di tengah pandemi COVID-19 agar selalu bersemangat, memiliki daya juang, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. 
(red-warsu)