Warna Sumut: Nasional
Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Thursday, January 14, 2021

Efek Pembakaran Pesawat oleh OPM di Papua, Maskapai keluarkan Zona Merah Larangan Terbang

 

warnasumut.com - Papua. Pembakaran sebuah pesawat terbang milik Misionaris Aviation Fellowship (MAF) oleh KKB/OPM disebuah Bandara Perintis yang terletak di kampung Pagamba, distrik (Kecamatan) Mbiandoga, di Papua beberapa waktu yang lalu telah berdampak buruk bagi dunia penerbangan provinsi tersebut, Kamis (14/01/2012)

Hal ini disampaikan oleh Manejer safety maskapai PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air Bambang Gunawan yang menerbitkan Safety Notice berisi larangan terbang ke beberapa wilayah yang dianggap merah atau rawan di Papua.

Manajer Safety PT SAM Air Bambang Gunawan menambahkan hal tersebut dilakukan, setelah adanya pembakaran pesawat di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan KKB/OPM.

Menurut Gunawan, larangan terbang dikhususkan ke rute sejumlah pelosok kampung di Papua. Seperti Kampung Bugalapa Distrik Biandoga, Distrik Homeyo dan beberapa tempat lainnya di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini mengakibatkan masyarakat di kampung tersebut mengalami kesulitan dalam hal transportasi maupun suplai bahan makanan.


"Edaran safety notice hanya berlaku sementara waktu, namun SAM Air belum dapat memastikan kapan dapat kembali terbang ke wilayah-wilayah tersebut" ujarnya.

“Jika keamanan sudah dijamin oleh negara di wilayah tersebut, maka SAM Air akan kembali masuk ke daerah yang dimaksud,” katanya.

Sedangkan untuk wilayah lainnya yang dijaga oleh aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dan pihak bandara, serta memiliki jaminan keamanan dari ATC tetap akan dilayani.

Sumber : Avid - Pewarta

Wednesday, January 13, 2021

Presiden Jokowi Menerima Suntikan Dosis Pertama Vaksin Sinovac

 




warnasumut.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama Indonesia yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19. Penyuntikan vaksin buatan  perusahaan asal China Sinovac tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, pada Rabu (13/1/2021) sekitar pukul 09.45 WIB.


Pemeriksaan diawali dengan pengecekan tekanan darah Jokowi yang menunjukkan berada di angka 130/67. Sementara, kondisi suhu tubuhnya mencapai 36,3 derajat Celsius.


Jokowi tampak terkejut ketika mengetahui kondisi tekanan darahnya. "Biasanya 70/110," kata Jokowi. Dalam proses pemeriksaan kesehatan tersebut, Jokowi juga mengaku tidak pernah merasakan gejala pilek dalam tujuh hari terakhit. Ia hanya merasakan batuk kecil.


Sejak pandemi Covid-19 menyerang dalam 10 bulan terakhir, Jokowi juga tercatat tidak pernah terpapar Covid-19. Setelah memastikan kondisi kesehatannya mendukung untuk divaksin, Jokowi kemudian bergegas menuju ke meja berikutnya untuk menjalani penyuntikan vaksin.


Pada program vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Kelompok prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain.


Terkait pemberian vaksin ini, pemerintah juga menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ini agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity.


Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.


Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.



Kompas


Tuesday, January 12, 2021

MPR Dan IWO Sepakat Bekerja Sama Majukan Peradaban Dan Kemanusiaan Bangsa Indonesia


warnasumut.com - Jakarta. Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 


"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.


"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa _tagline_ IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti _No hoax, no SARA_ serta _Think before Click_, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR. (Redaksi Warna Sumut)

Thursday, December 31, 2020

TERULANG, DULU DPD RI, KINI ARSIP NASIONAL PENGAMAT: PUKULAN TELAK REFORMASI BIROKRASI

       


warnasumut.com - Jakarta. Pada Mei 2020, publik diramaikan polemik Sekjend DPD RI, Reydonnizar Moenek. Kala itu, Moenek diberhentikan dari jabatan struktural sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI  kemudian diangkat sebagai fungsional Analis Kebijakan Madya oleh Presiden Joko Widodo. Meski Presiden telah memberhentikan Moelek melalui Keppres Nomor 39 Tahun 2020, namun yang bersangkutan tetap menjabat sebagai sekjend hingga persoalan ini dibongkar internal DPD RI sendiri. Bahkan ada pihak yang akan membawa soal ini ke ranah pidana.


Serupa, kini persoalan tersebut terulang di Arsip Nasional RI (ANRI). Adalah M. Taufik, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI sejak Juli 2019 hingga saat ini. Itu artinya, selama hampir 2 tahun ANRI dipimpin oleh seorang Plt. Lebih lanjut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, “Yang bersangkutan merupakan fungsional Arsiparis Utama yang kemudian ditunjuk Presiden menjadi Plt Kepala ANRI”.


Merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2019, fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas hanya untuk jabatan setingkat Eselon II, bukan setingkat Kepala. Selain pelanggaran terhadap ketentuan pelaksana tugas, usia M. Taufik pun sudah tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural. Pelanggaran lain, Pelaksana Tugas diperbolehkan menjabat selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Hal ini “tidak berlaku” di ANRI.


Adib mengatakan bahwa, “rangkaian persoalan diatas seolah mengkonfirmasi bahwa peraturan perundang-undangan, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan mental aparatur, yang menjadi fokus reformasi birokrasi, mendapat ancaman serius”. 


Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di ANRI yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Oleh sebab itu, KemenPANRB perlu turun tangan mengevaluasi pengisian jabatan tinggi di ANRI. “Apabila persoalan diatas tidak ditangani, maka akan menjadi preseden buruk bagi KemenPANRB dan pukulan telak bagi program nasional reformasi birokrasi yang selama ini digaungkannya”, pungkas Adib.

Wednesday, December 30, 2020

Mahfud MD: Pemerintah Resmi Bubarkan dan Larang Seluruh Kegiatan FPI




warnasumut.com - Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan status FPI di Indonesia. Mahfud MD menyampaikan bahwa sejak 20 Juni 2019, secara de Jure FPI telah bubar sebagai ormas.



"Sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, seperti tindakan kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya."kata Mahfud dalam konferensi Pers, Rabu (30/12).


"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," lanjutnya.

Mahfud mengatakan, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, maka dianggap tidak ada dan harus ditolak. Sebab, legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini.


"Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yakni mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, dan kepala BNPT," ujar Mahfud


Untuk itu ke depannya, Mahfud menegaskan bahwa tiap organisasi atau aktivitas yang mengatasnamakan FPI tidak bisa dilaksanakan. Pelanggaran kegiatan FPI dituangkan dalam keputusan bersama, 6 pejabat tertinggi, di antaranya ada Mendagri, Menkumham, Kemkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPB.


Kompas TV

Tuesday, December 29, 2020

Menpan RB: Gaji PNS Tahun Depan Paling Minim Naik Hingga Rp10 Juta

  


warnasumut.com - Jakarta. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, rencana kenaikan Gaji PNS sudah sejak tahun 2020 ini, namun karena terkendala pandemi Covid-19, maka hal itu ditunda sementara waktu.


Kemudian Tjahjo juga mengatakan, kenaikan gaji PNS tersebut akan diberikan melalui tunjangan. Di mana, untuk posisi ASN yang paling bawah akan mendapatkan kenaikan tunjangan minimal Rp9 hingga Rp10 juta. "Insyaallah tahun depan, harusnya tahun ini karena ada pandemi Covid-19, tunjungan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp9 hingga Rp10 juta," ujar dia, Senin (28/12/2020).


Tjahjo menegaskan, kenaikan tunjangan ASN tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Hal itu karena ada skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiunan. Kenaikan dana pensiunan sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.


Selain peningkatan tunjangan kerja, Tjahjo mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan PT Taspen (Persero) juga berupaya meningkatkan uang pensiun ASN.

Tim

 

Tuesday, December 22, 2020

6 Menteri Baru Jokowi Dalam Kabinet Indonesia Maju, Berapa Gaji Sandiaga Uno Dan 5 Menteri Lainnya


warnasumut.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Dalam konferensi persnya, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan telah menetapkan penggantian menteri di sejumlah posisi, Total ada 6 pos menteri yang dirombak oleh Presiden Jokowi.

Pengumuman menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet Indonesia Maju," jelasnya dalam konferensi pers.

Berikut, daftar nama menteri baru yang masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju:

Tri Rismaharini, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya, mengisi posisi Menteri Sosial.

Sandiaga Salahudin Uno akan mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN ditunjuk memimpin Kementerian Kesehatan.

Yaqut Cholil Quoumas, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020, diangkat sebagai Menteri Agama.

Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diangkat Jokowi untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

M. Lutfi, yang saat ini menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, kembali ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan.

Presiden Joko Widodo mengatakan pelantikan para menteri baru akan dilaksanakan besok, Rabu (23/12/2020).

Menjadi pembantu Presiden di Indonesia Maju, berapa gaji Sandiaga, dan lima orang lainnya?

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, gaji menteri ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan. 

Sementara, tunjangan dan fasilitas lain, dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, pejabat setingkat menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 13.608.000 per bulan.

Jika ditotal gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri adalah sebesar Rp 18,64 juta per bulan.

Selain itu, pejabat menteri akan menerima berbagai fasilitas lain dari negara, antara lain jaminan kesehatan, mobil dinas berpelat RI beserta pengawalan VIP, dan rumah dinas.

Menteri negara juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya. Besarannya jauh melebihi gaji dan tunjangan menteri.

Hal ini diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri.

Anggaran operasional pejabat ini juga bersifat sebagai dana taktis.

Dana operasional menteri digunakan berdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi menteri/pejabat setingkat menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas atau jabatan.

Dana operasional menteri ini disediakan melalui DIPA kementerian negara/lembaga tertentu.

Sehingga, dana operasional ini bisa berbeda-beda tergantung pada kementerian/lembaga masing-masing.

Sebagai informasi, dana operasional ini tidak masuk sebagai penghasilan take home pay (THP) menteri.

Sebab, hanya dikeluarkan dari alokasi anggaran kementerian untuk menunjang aktivitas pejabat penggunanya.  (Tim - Warna Sumut) 

Wednesday, December 16, 2020

Presiden Jokowi : Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19 Kepada Masyarakat

  


 

 



Presiden Jokowi mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pemerintah menggratiskan semua vaksin Covid-19. Hal itu, diputuskan setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara.


"Setelah menerima masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dengan ini saya menyampaikan bahwa: vaksin Covid-19 untuk seluruh warga masyarakat adalah GRATIS alias tidak dikenakan biaya sama sekali. Dan saya akan menjadi yang pertama menerima vaksin Covid-19 itu," ujar Jokowi.


Lebih lanjut, Presiden sudah menyampaikan kepada seluruh kepala jajaran di kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

"Jadi, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin atau meragukan keamanan vaksin-vaksin Covid-19 itu". tegasnya.

Kemudian Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh masyarakat walaupun Vaksin Covid-19 nantinya sudah ada, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan.




Monday, December 7, 2020

Perwira Muda TNI AL Lulus Peringkat Pertama Dalam Pendidikan Internasional Di Amerika Serikat

 



warnasumut.com - Jakarta.  Lettu Laut (P) Damartama Putra Akbar Nusantara, S.Tr. Han adalah Perwira Muda TNI Angkatan Laut yang lulus peringkat pertama dalam program International Surface Warfare Division Officer Course di Newport, Amerika Serikat, (3/12/2020).


Penghargaan tersebut diberikan langsung dalam upacara kelulusan oleh Captain Christopher D. Alexander selaku Commanding Officer, US Navy Surface Warfare School Command.


Dalam upacara tersebut, Captain Christopher D. Alexander mengucapkan terimakasih atas performa yang diberikan selama mengikuti pendidikan yang sangat dibatasi dalam situasi covid-19 dan banyak hambatan. Program ini merupakan upaya untuk mempererat kerjasama antara US Navy dengan Angkatan Laut negara partner lainnya dan siswa kembali ke negara masing-masing untuk bersama mewujudkan stabilitas maritim dunia yang lebih baik untuk masa depan.


Dalam kesempatan yang sama, Lettu Damartama menyampaikan terima kasihnya kepada US Navy dan Pemerintah Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut yg telah memberikan kesempatan belajar, selain menambah wawasan dan pengetahuan juga memberikan bekal materi dan berinteraksi dalam tahapan perencanaan operasi laut multinasional, segala ilmu dan pengetahuan yang telah diterima dapat diaplikasi guna mewujudkan Indonesia Maju dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sebagai perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang melewati tahapan-tahapan seleksi, 2 Perwira yaitu Lettu Laut (P) Andhika Dwi Prasetya dan Lettu (P) Damartama Putra Akbar Nusantara telah menyelesaikan pendidikan Internasional Surface Warfare Division Officer Course (IDIVO) selama 16 minggu.


Program pendidikan ini bertujuan membentuk perwira muda untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai perwira jaga laut yang mumpuni, handal dan profesional pada kapal perang permukaan melalui penyelenggaraan pendidikan berorientasi armada.


Pendidikan ini diikuti oleh 9 siswa mancanegara dengan melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.


Friday, October 30, 2020

Presiden Terima Kunjungan Menlu AS Mike Pompeo di Istana Bogor

warnasumut.com - Bogor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10).

Menlu AS Mike Pompeo tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.00 WIB yang langsung disambut oleh Menlu RI Retno LP Marsudi. 

Selanjutnya Menlu AS diajak Presiden berbincang sejenak di veranda Istana Bogor yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.

“Kunjungan anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan.

Selama pandemi COVID-19 ini, imbuhnya, kunjungan pejabat kedua negara tetap intentif. 

“Saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif,” ujarnya.

Sebelum bertemu Presiden Jokowi, Menlu AS Mike Pompeo telah terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi. (Palguna - Reed) 

Tuesday, October 27, 2020

Presiden Jokowi Tinjau Pengembangan Food Estate Hortikultura dan Bagikan Sertifikat Tanah di Humbahas


warnasumut.com - Humbang Hasundutan. Orang nomor 1 di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Selasa (27/10/2020). Presiden bertolak ke Desa Riaria, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo akan meninjau perkembangan pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) baru yang nantinya akan dikembangkan pertanian modern berbasis hortikultura.

Sebelumnya, dua kali Presiden Jokowi telah berkunjung ke kawasan pembangunan lumbung pangan Nasional di Kalimantan Tengah. Kalau di Kalteng untuk padi dan singkong, maka di Sumut ini yang dikembangkan pada tahap awal adalah hortikultura.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan Humbang Hasundutan dibangun sebuah kawasan hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang di atas lahan seluas 215 hektare. Kita akan lihat hasilnya dua sampai 2,5 bulan mendatang.

"Lumbung pangan ini nantinya mencakup lahan seluas 30.000 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sumatra Utara, yakni Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat", ungkapnya.

Presiden Jokowi juga memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan Doloksanggul. Penerima sertifikat yang hadir sangat terbatas. Lantaran untuk menghindari kerumunan di tengah pandemik COVID-19.

 "Saya menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Termasuk di dalamnya 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan di kawasan lumbung pangan di Humbang Hasundutan". tutur Presiden Jokowi.

Penyerahan sertifikat kali ini hanya dihadiri langsung oleh penerima dalam jumlah yang sangat terbatas. Sebagian besar penerima mengikutinya melalui konferensi video dari sejumlah titik di tempat terpisah.

Penerima lainnya akan hadir secara virtual. Selesai pembagian sertifikat, Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali ke Jakarta. Rombongan yang ikut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Monday, October 26, 2020

Willem Wandik Mendukung Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua




warnasumut.com - Papua. Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik memberikan dukungannya terhadap Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua yang terpilih dalam seleksi jabatan terbuka.


“Dance Yulian Flassy berpengalaman sebagai Sekda di Tolikara, yang berada di Pegunungan Tengah Papua dan Sekda Sorsel, yang berada dipesisir, sehingga dapat menjadi penyeimbang kepemimpinan di Provinsi Papua,” ungkapya.


Posisi Sekda sangat strategis dalam membantu tugas dan pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat di Provinsi Papua, terutama membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.


Sebelumnya Presiden RI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap Dance Yulian Flassy yang menetapkannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Papua.


Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan seleksi jabatan madya untuk posisi Sekretarir Daerah Papua. Diharapkan Sekda bisa merangkai sinergi efektif dengan Gubernur, Wakil Gubernur serta Kepala Dinas, sehingga roda pemerintahan maupun pelayanan pada masyarakat Papua berjalan lebih efektif.

Monday, August 17, 2020

UI Bentangkan Ornamen Merah Putih Raksasa Di Gedung Rektoriat


Warna Sumut - Universitas Indonesia (UI) melakukan dua kegiatan khusus dalam rangka menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 tahun ini, Kegiatan tersebut adalah membentangkan ornamen berupa kain merah putih raksasa berukuran 8 x 25 meter di Gedung Rektorat UI Kampus Depok yang memiliki ketinggian 48 meter. 

Aksi heroik ini dilakukan oleh delapan mahasiswa UI yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa MAPALA UI (Mahasiswa Pecinta Alam) sebagai bagian dari ekspresi cinta sivitas akademika UI terhadap tanah air, yang juga melalui pemasangan berbagai ornamen merah putih di seluruh area Kampus UI.

Selain membentangkan ornamen merah putih raksasa di Gedung Rektorat UI di kampus UI Depok, UI juga mengibarkan bendera merah putih di angkasa Jakarta. Seluruh aksi yang dijalankan cukup menantang, namun dilakukan tim terjun payung yang berpengalaman dan telah tersertifikasi.

Salsabila Safira, Ketua Umum MAPALA UI 2020, yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2018, menuturkan, “Kami sangat excited ketika mendapatkan kesempatan untuk dapat memasang ornamen merah putih raksasa di kampus. Setiap tahun, MAPALA UI selalu memanfaatkan momentum 17 Agustus untuk upacara dan mengibarkan bendera di berbagai tempat antimainstream, sebut saja pada tahun 2019, kami mengibarkan bendera di Gua Grubug, Gunung Kidul dan Tebing Sumbing Gunung Kelud. Pada tahun 2018, kami melakukan pengibaran bendera di udara di atas Pegunungan Arfak. Kemudian, pada tahun 2017, Mapala UI mengibarkan bendera di puncak Tebing Puruk Sandukui, Kalimantan Tengah dan Gua Hatusaka, Maluku. Tahun ini, karena situasi pandemi, kami terpaksa untuk menunda bergiat di alam, sehingga saat memperoleh tawaran ini, kami sangat bersemangat dan mendukung sepenuhnya.”

Kami telah berpengalaman melakukan ekspedisi ke gua vertikal di Indonesia. Saya sendiri telah menjelajahi Gua Grubug dengan ketinggian lebih kurang 90 meter, sedangkan ketinggian gedung Rektorat UI hanya berkisar 48 meter,” ujar Cacul, demikian Salsa kerap disapa.

Saya sangat bersemangat melakukan aksi ini karena selain membutuhkan keberanian, diperlukan pula strategi yang matang agar dapat memanfaatkan tenaga, waktu, serta peralatan dengan tepat dan efisien. Selain itu, saya selalu mengingatkan Tim MAPALA UI agar selalu mengutamakan keamanan. Saya bukanlah seorang adrenaline junkie, melainkan safety junkie,” kata Cacul yang telah lulus sertifikat dari HIKESPI (Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia).

Peringatan HUT Ke-75 RI tahun ini memang terasa sangat berbeda. Biasanya, segenap sivitas akademika UI menggelar upacara bendera dengan hikmat, namun kini hanya bisa memperingati di rumah masing-masing. Inisiasi UI diharapkan mampu menjadi simbol semarak Hari Kemerdekaan RI di tengah pandemi COVID-19 agar selalu bersemangat, memiliki daya juang, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. 
(red-warsu) 

Friday, June 19, 2020

Pilkada 2020 Netralitas ASN Kembali Diuji




Warna Sumut - Jakarta. Tahun 2020 adalah tahun pertarungan politik untuk memperebutkan kursi kepala daerah yang ada di Indonesia, tercatat ada 270 daerah yang akan berpartisipasi pada ajang pemilu tahun ini. Dari 270 daerah tersebut, ada 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2020.

Dari data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada tahun 2020 tercatat jumlah ASN aktif yang ada di Indonesia sebanyak 4.286.918 yang terbagi di instansi pusat dan daerah. Dengan jumlah yang begitu banyak maka potensi ASN terlibat dalam kepentingan politik para calon kepala daerah sangat berpotensi besar. Memanasnya suhu politik kedepan dikhawatirkan bakal menyeret peran Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga anggota TNI, dan POLRI yang seharusnya bersikap netral.

Tak jarang mereka terlibat dalam proses pemenangan, sejak dari pencalonan, kampanye, bahkan pengerahan masa untuk memenangkan salah satu kontestan.  Keterlibatan ASN dalam ajang pilkada sudah sangat bertentangan dengan UU ASN No 5 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Asas netralitas ASN berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f menyatakaan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas menekankan  kepada ASN  agara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Sejumlah daftar larangan yang haram dilakukan ASN selama Pilkada 2020 antara lain: Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Pilkada; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, penguatan dan kolaborasi kerja sama melalui  penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah dilakukan oleh Ketua Bawaslu dan Ketua Komisi Aparatus Sipil Negara pada 17 Juni 2020 di Kantor Pusat Bawaslu, dengan disaksikan oleh perwakilan dari KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, Stranas Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan terkait dari instansi pemerintah lainnya. Hal ini merupakan tindak lanjut atas MoU (Memorandum of Understanding) dalam rangka mengupayakan langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan ASN di daerahnya masing-masing yang menyelenggarakan pilkada.

Pelanggaran netralitas PNS dapat dikenakan hukuman disiplin sedang sampai kepada berat yang salah satunya berupa pemberhentian secara tidak hormat (DIPECAT). Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan tegas mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam setiap perhelatan politik. Tidak netralnya ASN dalam Pilkada sangat berpengaruh bagi jalannya roda pemerintahan, ini sebabkan karena ASN tidak lagi bekerja atas dasar sebagai pelayan publik akan tetapi menjadi pelayan kekuasaan.

(Aji -WS)

Tuesday, June 16, 2020

Jokowi Perintahkan Gigit Keras Yang Mainkan Dana Covid-19

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas soal antisipasi mudik Lebaran 2020
Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)

Warna Sumut - Jakarta. Pemerintah menganggarkan dana Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran yang sangat besar dan dibutuhkan pertanggungjawaban yang besar.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta seluruh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran penanganan dan pemulihan dampak dari wabah COVID-19.


Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual, Senin (15/6/2020).

Dalam acara itu, Jokowi pun mengajak lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK hingga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung hingga penyidik PNS untuk mengawasi anggaran jumbo tersebut. Dengan begitu diharapkan dana tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak COVID-19.


Jokowi pun mempersilahkan para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas jika ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Dia mengingatkan, pemerintah tidak main-main dengan hal tersebut.


"Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," tegasnya.


Namun Jokowi juga mengingatkan kepada para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak 'menggigit' orang yang tidak salah. Dia juga berharap mereka yang bekerja agar tidak ditebar ketakutan.


"Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea (itikad jahat). Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. BPKP, inspektorat dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan," tutupnya. (Tim-WS) 

Monday, June 15, 2020

PERPPU PROTOKOL KESEHATAN, KUNCI PELAKSANAAN PILKADA AMAN DAN DEMOKRATIS

Ilustrasi Pilkada Serentak


Warna Sumut - Jakarta. Pemerintah menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak 2020 digelar di tengah pandemi COVID-19 pada 9 Desember. Saat ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak segera disempurnakan. Peraturan tersebut terbit sebagai bagian dari peraturan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19.

DPR sudah berkoordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. KPU mengaku siap menjalankan Pilkada 2020 dengan syarat penerbitan Perppu berkaitan Pilkada pada akhir April atau awal Mei. Kini, setelah Perppu Pilkada diterbitkan pemerintah, DPR ingin beberapa regulasi diselesaikan, salah satunya Perppu protokol kesehatan dalam tahapan pemilu.

Perppu tentang protokol kesehatan kini tengah dalam proses finalisasi. Perppu tersebut akan mulai dibahas dalam masa sidang minggu depan. Protokol kesehatan COVID-19 yang akan diterapkan nantinya adalah menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand-sanitizer (penyanitasi tangan), dilarang bersalaman dengan petugas penyelenggara pemilihan, mengecek suhu tubuh pemilih, menggunakan sarung tangan sekali pakai, menyemprotkan cairan disinfektan, dan membuang sarung tangan di tempat sampah.

Untuk memastikan penyelenggara pemilihan sehat dan aman, akan dilakukan pemeriksaan menggunakan rapid test, pemberian vitamin daya tahan tubuh, pemeriksaan suhu tubuh, dan pemberian perlengkapan alat pelindung diri. 
Alat pelindung diri yang diberikan mencakup masker kain atau masker sekali pakai, penyanitasi tangan, sarung tangan plastik sekali pakai, pelindung wajah, alat pengukur suhu tubuh, sabun cair, tisu basah dan kering, cairan disinfektan, kantong plastik sampah, gentong air berkeran, dan baju hazmat.

DPR dan pemerintah pusat sudah sepakat untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang. Namun, dalam setiap tahapan Pilkada harus memenuhi dua prinsip. Pertama, Pilkada harus memenuhi tahapan protokol kesehatan COVID-19. Kedua, pelaksanaan Pilkada 2020 harus senantiasa bahwa prinsip-prinsip demokrasi. Kualitas demokrasi tetap harus dijaga meski berlangsung di tengah pandemi.

(Aji - WS)

Wednesday, June 10, 2020

Hari Medsos Nasional, Kapolri Menghimbau Masyarakat Agar Bijak Menggunakan Medsos



Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menghimbau kepada masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) di Hari Media Sosial yang jatuh pada 10 Juni 2020.

Kapolri menegaskan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa seseorang bisa dipidanakan jika terbukti melakukan aksi pencemaran nama baik, penghinaan SARA, perdagangan elektronik, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks di media sosial.

"Banyak contoh kasus bagaimana orang tidak bijak bermedia sosial sehingga terjerat UU ITE. Karena itu masyarakat harus bijak dalam menggunakan medsos jangan sampai ada yang dirugikan," ungkap Idham. Rabu (10/6/2020).

Selain itu Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut juga menyarankan agar masyarakat mengunggah konten positif yang dapat memberikan inspirasi dan edukasi ke warga lainnya.

Kemudian Idham pun berpendapat, berita hoax sudah menjadi hal yang berbahaya di dunia maya maupun nyata. Efek domino dari informasi negatif tersebut sangat memengaruhi lapisan sosial masyarakat dan cara pandang seseorang.

Ia berharap ke depan masyarakat agar bisa menjaga hati dan kepatutan saat berselancar di dunia maya untuk menggunakan media sosial.