Warna Sumut: Hankam
Showing posts with label Hankam. Show all posts
Showing posts with label Hankam. Show all posts

Saturday, April 3, 2021

Polsek Sunggal Tangkap Pelaku Suami Bunuh Istri


warnasumut.com - Medan Sunggal. Team khusus anti bandit (Tekab) Polsek Sunggal dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Budiman Simanjuntak SE MH dan didampingi Panit Ipda Bambang Wahid pada Minggu (28/03) berhasil ungkap dan tangkap pelaku pembunuh korban seorang wanita Jamilah (46), yang terjadi pada hari Sabtu (27/03) di Jl. Pembangunan Desa Muliorejo Kec Sunggal DS.

Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi SH SIK MH didampingi Kanit Reskrim AKP Budiman Simanjuntak SE MH pada saat pelaksanaan rilis di mako Polsek Sunggal Polrestabes Medan pada Sabtu (03/04) di mako Polsek Sunggal Polrestabes Medan.

Dipaparkannya bahwa usai melakukan olah TKP, diketahui bahwa beberapa harta korban telah diambil oleh pelaku pembunuh korban. Saat itu, diupayakan untuk menghubungi suami korban melalui telepon selulernya namun tidak tersambung sedangkan keberadaannya tidak diketahui.

Usai berkoordinasi dengan satuan atas, selanjutnya team yang dipimpin Kanit dan Panit atas perintah Kapolsek Sunggal malam itu juga langsung bergerak menuju Aceh karena diduga kuat, berdasarkan bukti-bukti awal yang cukup, pelaku berinisial MS (42) yang merupakan suami siri korban sudah melarikan diri ke Aceh.

Berdasarkan informasi yang valid, akhirnya diketahui MS sedang berada di rumah orang tua angkatnya di Jln Pantai Ujung Blang kec. Banda Sakti kota Lhokseumawe Prov. NAD untuk bersembunyi menghindari kejaran petugas.

Namun upaya MS menghindari kejaran petugas gagal karena pada hari Minggu (28/03) sekira pukul 08.00 wib, saat MS sedang tertidur, tempat persembunyiannya digerebek petugas dan langsung mengamankannya. Saat diinterogasi, MS tidak dapat berkelit lagi sehingga MS berikut barang bukti yang berhasil disita petugas berupa 1 (satu) unit SP. Motor Yamaha Vario BK 6864 AGF berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit HP Merk Reldmi warna Biru, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Orange, KTP korban, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) serta 1 ( satu) buah Dompet wanita Warna hijau diboyong ke komando.

"Namun niat terduga pelaku untuk melarikan diri guna menghindari jeratan hukum, masih sangat besar yang mana saat dalam perjalanan menuju Mako Polsek Sunggal, MS berupaya melukai dan merebut senjata petugas, sehingga terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kedua kakinya", tambah Kapolsek.

"Untuk motif, berdasarkan keterangan tersangka adalah karena korban dan tersangka bertengkar dikamar tidur hingga korban minta diceraikan oleh tersangka, hingga akhirnya tersangka mencekik leher korban, setelah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, tersangka mengangkat tubuh korban dan memasukkan ke bak air sehingga menimbulkan kesan bahwa korban terpeleset dikamar mandi tersebut", imbuhnya lagi.

"Untuk mendalami perkaranya guna kepentingan proses penyidikan, tersangka kita tahan di RTP Polsek Sunggal dan kita persangkakan melanggar pasal 338 subs 365 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara", tutup Kapolsek mengakhiri. (Rizky Zulianda)

Dorr!!! Sepeda Motor Pedagang Daging Sapi Ditembak Oknum Brimob


warnasumut.com - Sei Musam. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba saja sepeda motor Verza BK 6486 PAS yang dikendarai Mambar Sembiring (37) dihadang dan ditembak oknum Brimob bernama Sukma Ginting, saat melintas di areal perkebunan sawit milik PT Megah Pusaka Andalas (PT MPA) di Dusun Polri, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Jum'at (2/4) sekira jam 19.15 WIB.

Setelah kereta yang dikendarai Mambar berhenti, tanpa basa basi, oknum Brimob koboy itu langsung menembakkan senjata laras panjangnya ke bagian depan sepeda motor warga Dusun Namo Merbo, Desa Sei Musam yang berprofesi sebagai pedagang daging itu. Alhasil, lingkar depan kereta Mambar pun rusak parah.

"Gitu distop dia (oknum Brimob) itu keretaku, langsung ditembaknya bagian depan kereta ku. Waktu ku tanyakan kenapa keretaku ditembak, dia cuma bilang 'maaf aku salah orang'. Seenaknya aja dia main tembak, terus minta maaf. Apa dibenarkan perbuatan aparat seperti itu kepada masyarakat," kata Mambar via sambungan selulernya dengan nada geram.

Setelah menembak motor pedagang daging itu, oknum Brimob tersebut kemudian menembak Ridiono alias No Plong warga Dusun Polri, Desa Sei Musam yang dicurigai melakukan pencucian sawit milik PT MPA. Akibatnya, bagian bokong No Plong mengalami luka serius kerena ditembak dengan senjata laras panjang.

Mengetahui hal itu, warga sekitar langsung berkerumun karena geram dengan tindakan oknum Brimob tersebut. Untuk menghindari amukan massa, No Plong yang menjadi korban penembakan oknum Brimob itu langsung dilarikan ke rumah sakit Artha Medica di daerah Kota Binjai.

"Resah kali kami sama ulah oknum aparat yang seperti koboy itu. Kalau gak ditindak tegas, besok pasti terulang lagi kehadian seperti ini di kemudian hari, bahkan mungkin lebih parah lagi. Kepada bapak Kapolda yang baru, tolonglah tindak tegas oknum yang dah meresahkan seperti ini," ketus warga yang tak ingin menyebutkan namanya.

Kepada Desa Sei Musam Natang Juhar Tarigan saat dikonfirmasi terkait dua orang warganya yang menjdi korban penembakan oknum Brimob itu belum dapat memberikan keterangan.

 "Nanti saya telfon lagi. Saya lagi nyetir mobil, bawa korban ke rumah sakit," jawabnya singkat.

Kapolsek Padang Tualang AKP Tarmizi Lubis mengaku belum mengetahui secara pasti peristiwa penembakan dua warga Desa Sei Musam tersebut.

 "Ngapain Brimob itu disana. Terimakasih infonya, coba kita cek dulu ke lapangan," kata Tarmizi via panggilan selulernya. (Avid)

Sunday, March 28, 2021

Aliran Dana Suap Proyek Lamsel ; NGO, Aktivis, Akademisi Dan Advokat Dorong KPK Tetapkan Nanang Ermanto Tersangka


warnasumut.com - Lampung. Usai jadwal sidang lanjutan pada tanggal 24 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IA  Tanjung Karang dalam perkara suap fee proyek di Kabupaten Lampung Selatan jilid 2 (dua) yang turut menghadirkann  Nanang Ermanto yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan telah menyita perhatian publik mulai dari NGO, aktivis, Tokoh masyarakat, Advokat, akademisi dan atau praktisi hukum turut angkat bicara dan sikap atas terungkapnya dalam fakta persidangan bahwa Nanang Ermanto turut menerima uang senilai ratusan juta rupiah dari mantan anggota DPRD Lampung yakni Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang diperintahkan mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan tahun 2017 dan 2018 disinyalir dari hasil fee proyek. 

Terkait hal ini, Ketua Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD), Seno Aji kembali meminta kepada KPK agar menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengusut kembali perkara suap Fee proyek Lampung Selatan jilid II dengan  mengedepankan asas pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

"Ditinjau dari fakta persidangan, terkait adanya dugaan aliran dana ke Nanang Ermanto pada saat sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan yang diberikan malalui mantan anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugroho yang diperintahkan mantan Bupati Zainuddin Hasan tahun 2017 Senilai Rp. 480 juta dan 2018 senilai Rp. 450 juta yang disinyalir dari hasil fee proyek dimana nilainya tersebut sesuai dengan dokumen yang dicatat oleh JPU KPK, maka hal ini sebagai petunjuk bahwa Nanang Ermanto diduga turut menerima aliran uang tersebut, yang sebelumnya dikabarkan Nanang Ermanto juga telah mengembalikan sebagian uang tersebut kepada KPK, melihat bukti permulaan ini tentunya menjadi pertimbangan KPK untuk dapat meningkatkan status Nanang Ermanto, maka KPK dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK pada bagian kedua penyelidikan dan bagian ketiga penyidikan", kata Seno Aji, di Bandar Lampung, Minggu (28/3/2021). 

Sambung Seno Aji yang juga sebagai Aktivis muda ini menjelaskan, bahwa hal penetapan seorang sebagai tersangka tentunya sesuai dengan ketentuan. 

"Benar apa yang disampaikan oleh KPK melalui Pak Ali Fikri, KPK harus bekerja atas dasar hukum, korelasinya adalah mengenai alat bukti yang sah, sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah, Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, kemudian pasal 183 KUHAP, minimal dua alat bukti, jadi tidak ada alasan lain bagi KPK, untuk tetap terus mengusut tuntas aliran dana yang bersumber dari Zainuddin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho, dan menetapkan kembali pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Zainuddin Hasan  sebagai tersangka ", harapan Seno Aji Ketua DPW KAMPUD. 

Perlu diingat, KPK melalui Plt Juru bicara bidang penindakan, Ali Fikri pernah menegaskan dalam menanggapi dorongan dari elemen masyarakat terkait status Nanang Ermanto pada perkara suap Fee proyek Lampung Selatan jilid 2 ini, bahwa KPK sebagai penegak hukum harus bekerja atas dasar hukum dan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya adanya kecukupan alat bukti. 

"Kami sangat memahami harapan masyarakat terkait penuntasan penanganan perkara tersebut.

KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan karena desakan ataupun permintaan pihak tertentu", jelas Ali Fikri di Jakarta, (17/12/2020) lalu. 

lanjutnya, "sebagai penegak hukum, KPK tentu harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku, sehingga dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti.

Jika sepanjang adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK juga tak segan menetapkan kembali pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut", terang Ali Fikri. 

Sementara, Advokat ternama M. Alzier Dianis Thabranie menuturkan bahwa perbuatan mereka yang mendapat fee proyek masuk pada ranah tindak pidana korupsi, "Saya kira ini perbuatan mereka yang disebut-sebut 'kecipratan' fee proyek, jelas masuk ranah tindak pidana korupsi, misalnya bisa berupa gratifikasi, dan ini menjadi tugas penyidik KPK untuk mengembangkannya",  tutur dia seperti dikutip dari be1lampung.com.

Menurut Alzier yang juga Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Lampung, bahwa sebagai penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah dari pihak lain dalam bentuk apapun, "karenanya, sangat tidak elok pengakuan tersebut, dan ini sudah menjadi tugas penyidik KPK melakukan pengembangan perkara dengan menetapkan tersangka baru. Apalagi jelas ada pengakuan dan pengembalian uang dari Nanang Ermanto. Untuk diketahui, pengembalian uang itu tidak menghilangkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, namun hanya menjadi salah satu pertimbangan yang dapat meringankan dalam melakukan penuntutan", terangnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh akademisi dan juga advokat DR (Can) Nurul Hidayah, SH, MH, jika Penyelenggara negara itu, jangankan untuk meminta, menerima hadiah dalam bentuk apapun itu tidak boleh apalagi Nanang Ermanto saat itu sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan (penyelenggara Negara), sesuai dengan pasal 12 UU Nomor 31/1999 Jo UU Nomor 20/2021, kalau dalilnya pak Nanang karena tidak main proyek dan boleh minta uang itu tidak dapat dibenarkan juga", jelasnya seperti dilansir dari media harianpost.co. 

Dia juga melanjutkan, jika mengenai masalah proyek itu semua ada tingkatannya, "kalau Pak Nanang Ermanto mengusulkan proyek itu harus diusulkan melalui Musrendes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten yang diatur di UU Nomor 25/2004 dalam pasal 27 ayat 2 tentang sistem perencanaan pembangunan", ungkap Nurul. 

Selain itu, Nurul juga meminta pihak KPK memberikan kepastian status hukum terhadap Nanang Ermanto,  apakah cukup bukti untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka atau tetap sebagai saksi dan jangan berlarut-larut karena akan menimbulkan beragam asumsi di Masyarakat, dan sangat jelas dari kesaksian ABN lebih dari 5 kali memberikan uang kepada Nanang Ermanto dengan tempat berbeda-beda, dan cara memberikannya pun memakai sandi kalau plat merah itu uang ratusan, kalau biru itu uang 50 ribuan di dalam kesaksian ABN dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021", tandas DR. Can. 

Sementara, ketua Lembaga Transformasi Hukum Indonesia (THI), Wiliyus Prayietno, SH, MH meminta aparat hukum harus jeli melihat permasalahan ini, sebab dia menduga uang yang diberikan Zainuddin Hasan ke Nanang Ermanto bersumber dari fee proyek. 

"Tidak mungkin tiba-tiba orang ngasih uang kalau tidak ada alasannya, jadi aparatur hukum mesti menelisik lebih dalam lagi permasalahan ini untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan Nanang Ermanto tersebut, Kata Wiliyus. 

"Kalau menurut kacamata Saya, beliau (Nanang Ermanto-red) ini sudah masuk ke ranah pidana, karena ikut menikmati uang tersebut. Tapi Say tidak tahu menurut aparatur hukum, apakah ini masuk dalam ranah pidana atau tidak", tanya dia dilansir dari podiumlampung.com. 

Wiliyus juga menambahkan, "jadi, aparatur hukum harus tegas dalam menyikapi status Nanang Ermanto saat ini. Jadi KPK jangan takut-takut menentukan sikap selama itu benar supaya masyarakat Lamsel mendapat pemimpin yang bersih, jujur serta tidak korupsi", pinta dia. 

Sedangkan, Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Anshori, SH, MH mendesak KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang baru untuk Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. 

"KPKAD bersikukuh bahwa Nanang Ermanto diduga terlibat dan turut menerima gratifikasi sebagaimana yang Ia terima dari Zainuddin Hasan tersebut. Oleh karenanya yang bersangkutan harus diproses dan KPK harus segera menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru", kata Anshori dikutip dari podiumlampung.com. 

Langkah ini terlihat dari fakta persidangan Nanang Ermanto yang mengakui pernah menerima uang dari mantan Bupati Zainuddin Hasan. Sehingga, ini masuk dalam rangkaian perbuatan dari Zainuddin Hasan. Selain itu, perbuatan Nanang Ermanto ini dikategorikan sebagai pelaku yang diduga turut serta secara pidana dalam menerima dugaan gratifikasi dari berbagai pihak yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan. 

"Alasan Nanang Ermanto bahwa yang bersangkutan menerima yang dari Zainuddin Hasan karena tidak diperbolehkan main proyek hal ini sangat tidak masuk akal, karena tidak ada satu aturan yang dapat melegitimasi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum", jelas dia. (Red)

Saturday, March 27, 2021

Polsek Helvetia Tangkap Tersangka Penganiaya Yang Sempat Viral Di Medsos


warnasumut.com - Helvetia. Tekab Polsek Medan Helvetia menangkap Lab (26), tersangka penganiaya terhadap Rishen Citra Pungkut (38) warga Jalan Sunggal Pasar IV No.16 B Medan Sunggal,Sabtu (27/03/2021) 

Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia Iptu Zuhatta Mahadi, STK, SIK, kepada wartawan mengatakan penangkapan Lab dilakukan Rabu (24/03/2021) sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Gaperta No.157 Helvetia Tengah kecamatan Medan.

Kasus penganiayaan itu, berawal ketika Rishen Citra sedang duduk - duduk di depan karoke King didatangi Lab dan beberapa orang temannya.

Tersangka saat itu menanyakan keberadaan seseorang bernama Aldo, karena korban tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud, Pelaku langsung marah - marah sambil menyundulkan kepalanya ke kening kanan korban.

Tidak cuma itu, tersangka juga melanjutkan aksi penganiayaan dengan memukul dada korban dan kembali menyundulkan kepalanya ke bibir korban, mengakibatkan korban kesakitan dan gigi bawahnya menjadi goyang.

Merasa belum puas juga, tersangka menyusul aksi kekerasannya dengan memiting dan menyeret korban hingga korban terjatuh di jalan, yang mengakibatkan lutut sebelah kanan korban lecet sembari memaki maki korban yang sudah jatuh tersungkur ke tanah. 

"Terhadap Pelaku kami kenakan pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana, ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan, untuk TKP jalan Kapten Muslim Komplek Megacom No.A18 - 20 FNB Coffe Shop Kelurahan Dwikora Medan Helvetia," jelasnya. 

Seperti terlihat dalam gambar penyidik Polsek Medan Helvetia Briptu Maulana Efendi SH memeriksa secara intensif tersangka Lab yang aksi kejahatannya sempat viral di media sosial tersebut. (Avid)

DPRD Langkat Gelar RDP, H Ajai Ismail SE: Retribusi 21 Juta Meter Kubik Material Tanah Urug Wajib Setor


warnasumut.com - Langkat. Mencuatnya permasalahan tambang Galian C ilegal di Kabupaten Langkat, akhirnya menjadi perhatian serius bagi wakil rakyat dari Negeri Bertuah itu. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pun digelar. Namun sayang, pihak terkait seperti PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dan PT AP3 tak hadir dalam RDP itu, meskipun undangan sudah dilayangkan kepada mereka.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi Nasdem Ismed Barus itu terungkap, bahwa PT AP3 telah melakukan aktivitas pertambangan Galian C ilegal di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, tanpa sepengetahuan dari salah seorang pemilik tanah yang bernama Nuriadi Nur Lubis.

"Saya sangat keberatan atas perbuatan PT AP3 yang telah melakukan perusakan diatas tanah saya, tanpa sepengetahuan dan izin saya. Bahkan, surat tanah saya sudah tumpang tindih dengan punya orang lain. Tolong segera diselesaikan masalah tanah saya ini," ungkap Nuriadi, Jum'at (26/3) sekira jam 16.25 WIB.

Menyikapi keluhan Nuriadi itu, salah seorang wakil rakyat yang turut hadir, Zulihartono, meminta pihak terkait agar segera menyelesaikan masalah surat tanah warga yang tumpang tindih itu. "Kita minta agar BPN Langkat untuk segera menyelesaikan masalah warga yang surat tanahnya tumpang tindih," tegasnya.

#Tak Berizin
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat Drs Iskandar Zulkarnain Tarigan MSi menegaskan, bahwa salah satu syarat keluarnya izin pertambangan Galian C adalah rekomendasi dari DLH. Namun, hingga saat ini, dians yang dipimpinnya itu belum mengeluarkan rekomendasi tersebut.

"Kami pastikan bahwa izin pertambangan PT AP3 di Desa Buluh Telang belum ada, karena masih ada beberapa permasalahan di tengah masyarakat, maka rekomendasi dari DLH yang menjadi salah satu syarat terbitnya izin, hingga hari ini belum kami keluarkan," tegas Iskandar.

# 31,5 Miliar Retribusi Harus Dibayar
Kian maraknya aktivitas pertambangan Galian C ilegal di Negeri Bertuah, membuat Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Langkat H Ajai Ismail SE geram dan sangat menyayangkan hal tersebut. Ada indikasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar puluhan miliar akan hilang begitu saja, jika tidak ditangani dengan serius.

"Menurut data yang kami terima dari PT HKI selalu penyelenggara proyek, setidaknya dibutuhkan 21 juta meter kubik material tanah urug untuk pembangunan jalan tol Binjai-Langsa, mulai dari Tandam hingga Brandan. Jika dikalikan Rp 1.500, maka total retribusi yang harus dibayar lebih kurang Rp 31,5 miliar," ungkap wakil rakyat yang biasa disapa Pak Acai itu.

Kepada dinas terkait, Acai mendesak agar menyurati pihak PT HKI, untuk membayar retribusi sesuai dengan kubikasi material tanah urug yang akan digunakan untuk penimbunan proyek jalan tol Binjai-Langsa. "Kita jangan sampai kecolongan. Tanah dari Langkat yang digunakan, Jangan seenak mereka saja mengeruknya tanpa bayar retribusi," tegasnya dengan nada geram.

Menurut Acai, kualitas pembangunan jalan tol Binjai-Langsa dipastikan tidak sesuai dengan standar sebagaimana mestinya. Karena, material yang digunakan itu, selain dari kuari yanh memiliki izin, seharusnya juga lulus uji lab agar bisa digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional itu. 

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Langkat itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penambang Galian C yang tak berizin alias ilegal. "Ada apa ini, kenapa sampai saat ini galian C Ilegal masih tetap beroperasi, bahkan makin menjamur. Ini kan jelas merugikan keuangan negara, khususnya PAD Kabupaten Langkat," pungkasnya.

# Ditindak Bersama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat yang turut hadir dalam RDP itu, mengajak pihak terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penambang Galian C ilegal. Terlebih yang materialnya digunakan untuk pembangunan jalan tol.

"Kalau kita mau bertindak, saya mengajak pihak terkait seperti Kepolisian, DPRD Langkat, DLH, Badan Pendapatan Daerah, pihak kecamatan dan desa untuk bersama-sama melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku penambang Galian C ilgal," tantang pria yang biasa disapa Akhyar itu.

Dari awal hingga RDP berakhir, pihal PT HKI dan PT AP3 tidak hadir dalam kegiatan itu. "RDP ini seperti tidak dihormati oleh PT HKI dan PT AP3. Padahal, kehadiran mereka sangat diharapkan dalam RDP ini, untuk mencari solusi terkait permasalahan yang timbul akibat dari aktivitas pertambangan Galian C ilegal," ketus pimpinan RDP Ismed Barus. (Rizky Zulianda) 

Sunday, March 21, 2021

GM FKPPI Sumut Akan Laporkan Oknum Pembeking Bangunan Bermasalah Ke KPK


warnasumut.com - Medan. GM FKPPI Sumut akan melaporkan oknum anggota dewan pembeking bangunan bermasalah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

" Jika dugaan pembekingan itu ada berbau uang, kita minta pihak kejaksaan segera turun tangan, kalau perlu kita lengkapi data data untuk melaporkannya ke KPK," kata Sekretaris GM FKPPI Sumut Yan Surya Darma (Donking), Sabtu (20/03/2021).

Menurutnya, sikap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan Benny Iskandar yang berani membongkar adanya praktek    pembekingan tersebut adalah sebuah langkah kebenaran yang harus di dukung semua pihak.

"Persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan GM FKPPI Sumut sangat mendukung dan siap membackup Kadis PKPPR Medan yang membongkar praktek pembekingan bangunan bermasalah di Kota Medan itu," tegas Donking.

Sebelumnya, Kadis PKPPR Medan Beny Iskandar mengungkapkan ada oknum anggota dewan disebut-sebut membekingi 12 bangunan bermasalah di Kota Medan. 

Bangunan itu masing masing di Jalan Sena No 116/118, Kelurahan Perintis Medan Timur, Jalan Sidomulyo sudut Jalan Perbatasan Pulo Brayan Darat 1,Kecamatan Medan Timur, di Jalan Selam 1 No 16, Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, Kecamatan Medan Timur.

Selanjutnya, bangunan di Jalan AR Hakim, Gg Buntu, Kelurahan Tegal Sari, Medan Area, di Jalan Badik, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Perjuangan, bangunan di Jalan Madio Utomo, Gg Buntu, KelurahanTegal Rejo, Medan Perjuangan, bangunan di Jalan Pukat II/Jalan Sejati, Gg Seniman, No 4, Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung. Bangunan restoran di Kelurahan Sitirejo 2 Medan Amplas.

Oknum itu juga membekap bangunan bermasalah di Jalan HM Yamin, No 656, Kelurahan Pahlawan Medan Perjuangan, bangunan b
di Jalan Pukat 1, No 68, Bantan Timur, Medan Tembung, bangunan di Jalan Selam 1,Mandala 1,Medan Denai dan bangunan bermasalah di Jalan Datuk Rubiah, Gg Musola, Rengas Pulau, Medan Marelan. (Avid)

Friday, March 19, 2021

Diduga Hasil Sapu Bersih Tidak Transparan, Apakah Polres Tanah Karo Serius Memberantas Judi Di Tanah Karo

warnasumut.com - Tanah Karo. Beredarnya kabar pengrebekan Sapu Bersih beberapa lokasi judi lewat portal media siber diberbagai tempat di Kabanjahe dan Berastagi, yang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) atas perintah Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono sesungguhnya berita tersebut sangat positif dan dipastikan masyarakat Kabupaten Tanah Karo mendukung secara penuh. Kamis (18/3/2021).

Bukti dukungan masyarakat Tanah Karo itu, serta rasa ucapan terima kasih kepada jajaran Polres Tanah Karo ditumpahkan lewat aplikasi Facebook (FB) dan ada juga lewat warung-warung kopi maupun antar tetangga rumah secara langsung.

Jepri Daniel Siregar lewat akun Facebook nya, menyampaikan rasa terima kasih kepada tim media siber yang aktif memberitakan segala jenis perjudian yang beroperasi di Kabupaten Tanah Karo khususnya di Kabanjahe dan Berastagi.

Selain itu, Jepri juga menjelaskan, atas pemberitaan tersebut pihak Polres Tanah Karo telah bekerja melakukan penangkapan terhadap aktivitas perjudian di wilayahnya. Olehnya ia berharap kepada pihak Polres Tanah Karo supaya tetap serta tidak berhenti melakukan pemberantasan perjudian di wilayah Karo.

"Kami masyarakat tanah karo mengucapkan banyak terima kasih, berkat bantuan pemberitaan sehingga pihak Polres Tanah Karo bekerja melakukan penangkapan ternahadap perjudian di wilayah Kabupaten Karo," tulis Jepri Daniel Siregar di laman Facebook, Selasa (16/3/2021), sembari ditag kepada akun resmi media siber yang proaktif mengupdate berita perjudian diwilayahnya.

Dukungan masyarakat itu muncul, setelah beredar beberapa artikel berita dari portal media siber. Disitu disebutkan aktifitas pengrebekan itu terjadi pada Senin (15/3/2021) malam.

Diketahui, artikel itu berjudul "Unit Reskrim Polres Tanah Karo, Akan Sikat Habis Praktek Perjudian Diwilayah Hukumnya" dan "Satuan Reskrim Polres Karo Tangkap Seluruh Perjudian di Wilayah Hukum Tanah Karo".

Dan berjudul "Unit Reskrim Polres Tanah Karo, Akan Sikat Habis Praktek Perjudian Diwilayah Hukumnya", serta berjudul "Jajaran Polres Tanah Karo Gerak Cepat Tutup Lokasi Segala Jenis Perjudian", Maupun berjudul "Satuan Reskrim Polres Karo Tangkap Seluruh Perjudian Di Karo".

Diduga hasil penggrebekan lokasi judi tidak transparan

Kasat Reskrim AKP Adrian Risky Lubis ketika dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa hasil tangkapan pada 15 Maret 2021 ada 20 orang yang diamankan diduga sebagai pelaku judi dari 17 titik lokasi.

”Ada kita amankan 20 orang pelaku judi dari 17 titik permainan judi” ujar Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Adrian Risky Lubis, Selasa (16/3/2021)

Ia menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan penangkapan jika diketahui ada informasi, karena menurutnya namanya penyakit masyarakat, pasti akan ditindak tegas.

"Kami masih terus akan melakukan penangkapan jika diketahui ada informasi, karena namanya penyakit masyarakat, tahu sendirilah kan penyakit masyarakat pasti akan kita tindak tegas," tandas Adrian.

Namun, sangat disayangkan pihak Polres Tanah Karo terkesan 'tak berani' mempublikasikan identitas para pelaku yang konon katanya sudah di amankan oleh pihak kepolisian Tanah Karo.

Dan masyarakat pun masih menanti klarifikasi resmi dari pihak Polres Tanah Karo, untuk mempublikasikan nama-nama pelaku, dan peran pelaku dalam tindak pidana perjudian, yang disorot media siber satu bulan terakhir.

Hal ini diperlukan, mengingat agar masyarakat dan pihak media dapat memonitor dan meminta keterangan dari pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum), kapan akan dilangsungkan ke tahap selanjutnya atau tahap persidangan.

Sebab, hingga kini masih banyak masyarakat belum mengetahui hasil sapu bersih judi pertanggal 15 Maret 2021, karena masyarakat juga perlu mengetahui hasil apa yang telah dicapai kepolisian.

Seperti contoh lokasi judi dibawah ini, belum ada dipublikasi atas hasil pengerebekan dimaksud :

1. Praktik judi jalan Samura No 60, Gung Negeri, tepatnya depan Jambur Tuah Lopat, Kabanjahe.

2. Di jalan Sudirman No 44 depan Plaza Kabanjahe, Lau Cimbah disini ada judi dadu, togel dan tembak ikan.

3. Di Warung Aritha Jalan Veteran No 138, Tambak Lau Mulgab 1, Berastagi.

4. Di Jalan Bambu Runcing (Golden) Kabanjahe.

5. Di jalan Kapten Upah Tendi Sebayang, Lau Cimbah ada tembak ikan beroperasi 2 unit.

6. Di jalan Kapten Bom Ginting tepatnya Warung Ayam Penyet, 2 unit mesin judi tembak ikan yang rutin di operasikan.

7. Di jalan Bambu Runcing Kabanjahe, tepatnya golden.net lantai 2 dan 3.

8. Di depan sebuah toko Sopan Karya Keramik (jual alat bangunan) Jalan Bambu Runcing No 17 Kabanjahe di sebuah ruko berlantai dua.

9. Di AJS Ponsel dekat tugu perjuangan Berastagi, dilokasi ini para pemain sedikit lebih tertib kendati berdesak-desakan.

10. Di jalan Veteran No 37 Berastagi, tepatnya disamping sebuah kantor advokat Boru Munthe.

Patut diduga lokasi ini hingga kini belum dipublikasi pihak Polres Tanah Karo kepada masyarakat, sehingga timbul opini apakah Polres Tanah Karo benar-benar serius memberantas lokasi judi di Tanah Karo ??

Masyarakat dan awak media masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak Polres Tanah Karo apakah lokasi-lokasi yang disebutkan diatas benar digrebek. (Tim)

Wednesday, March 17, 2021

TIM ADVOKASI PEDULI LARAS: KAPOLDA SUMUT HARUS TARIK PERKARA LARAS KE POLDA SUMUT DAN EVALUASI KINERJA KAPOLRES BINJAI


warnasumut.com - Medan. Kasus Pembakaran terhadap tubuh seorang anak Raskita Br Tarigan alias Laras berusia 8 tahun yang telah mengendap selama 2 tahun lamanya di Polres Binjai sampai detik ini belum juga menunjukkan titik terang.

Pasalnya Penetapan tersangka terduga pelaku Rusliah alias Bu Yus yang dilakukan oleh Polres Binjai sepertinya hanya di atas kertas saja. Hal tersebut dikarenkan telah terjadinya P-19 (pengembalian berkas perkara) dari Kejaksaan Negeri Binjai sebanyak 2 kali.

Padahal 2 bukti permulaan yang cukup sudah dikantongi pihak penyidik namun JPU yang bernama Nova dari Kejaksaan Negeri Binjai menafsirkan bahwa kurangnya saksi-saksi dalam peristiwa tersebut sehingga dengan alasan tersebut berkas perkara Raskita Br Taringan dikembalikan kepada penyidik unit PPA Polres Binjai.

“Kami sangat menyayangkan sikap Penyidik dan JPU yang sampai detik ini tidak juga sepemahaman dalam mendudukan perkara ini, karena bagi kami secara fakta hukum dan dengan bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik menyatakan bahwa berkas tersebut sudah lengkap.Apalagi penyidik sudah menetapkan terduga pelaku Rusliah alias Bu Yus sebagai tersangka” Tegas Koordinator Tampar, Dongan Nauli Siagian,SH selaku Pengacara Laras saat mendatangi Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut.

“Kehadiran kami disini meminta agar kasus ini ditarik dan ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut agar kasus ini ditangani secara profesional dan bertanggung jawab serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Raskita Br Tarigan”. Tambah Dongan Nauli Siagian,SH.

Menyikapi sikap JPU Nova yang sudah mengembalikan berkas ke penyidik (P-19), Dongan Nauli Siagian,SH Menambahkan “Kami juga meminta ketegasan terhadap Jaksa Agung Cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengevaluasi JPU Nova yang menangani kasus ini karena kuat dugaan kami. Perkara ini sudah ada intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan kasus ini sehingga dengan keberaniannya, JPU Nova mengeyampingkan Hasil Pemeriksaan Psikologis keterangan Laras, Visum et repertum serta saksi-saksi yang telah diperiksa ” 

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga,SH.,MH “ Masalah terhadap Laras bukan perkara main-main. Perkara ini menentukan keselamatan jiwa anak-anak Sumatera Utara. Secara Prinsip kami Berharap kepada kapolda yang baru Irjen.Pol Drs.R.z Panca Putra S,Msi harus menentukan sikap yakni mengevaluasi Kapolres Binjai beserta jajarannya. Sebab ketika kasus ini tetap dibiarkan tanpa adanya kepastian hukum maka sudah pasti akan mengancam nasib anak-anak di Sumatera Utara. (Avid)

Rizky Zulianda Menghimbau Warga Sumut Terkait Bahaya Narkotika

warnasumut.com - Sumut. Rizky Zulianda,  Pendiri Umum/Pemimpin Redaksi warnasumut.com menghimbau seluruh warga Sumatera Utara terkait bahaya Narkotika," Rabu (17/03/2021).

"Bahaya narkotika jenis sabu dan ganja menjadi salah satu kerugian besar dalam tatanan kehidupan generasi bangsa, menjauhi narkotika bisa memberi nilai plus dalam meraih kesuksesan remaja dimasa yang akan datang.

Bahaya narkotika yang rentan di konsumsi oleh pemuda-pemudi menjadi satu hal yang patut di antisipasi mulai saat ini,"ujarnya.

Kerugian besar yang timbul dalam mengkonsumsi Narkotika baik jenis sabu-sabu ataupun Ganja antara lain bisa menimbulkan tindak kejahatan berupa pergaulan bebas, sesksual, pembunuhan dan pencurian.

Hal ini justruh akan membuat kerugian besar bagi pemuda pemudi sebagai generasi penerus bangsa nantinya.

"Sejauh ini memang saya sendiri merasa prihatin dengan keberadaan narkotika yang tidak lepas dari remaja, namun kali ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, saya mengajak seluruh warga Sumatera Utara (SUMUT) untuk terus bekerjasama dalam menghimbau dan mengingatkan warga akan bahayanya narkotika,"Tegasnya Rizky Zulianda yang juga merupakan Pendiri Umum/Pemimpin Redaksi warnasumut.com

Masih Eksis, Polda Sumut Gempur Judi Jenis Baru Gaga Dan Gogo


warnasumut.com - Medan. Polda Sumut breaksi untuk menggempur habis segala macam penyakit masyarakat seperti perjudian togel jenis baru Gogo dan Gaga yang terus eksis di setiap daerah Sumut. Sehingga meningkatnya aksi kriminalitas di masyarakat.

Salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia
dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat adalah
perjudian togel. Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya
pemberantasan perjudian khususnya judi itu membuat masyarakat
menjadi resah. 

Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana
dapat juga diartikan sebagai suatu usaha, dan bagaimana langkah petugas penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menanggulangi suatu tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, perjudian ini harus
ditindak lebih, sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjudian seperti ini
dapat merusak citra lingkungan setempat.

Judi menggunakan tebakan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna merah dan
angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna hitam sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang paling banyak digemari. Judi menggunakan tebakan angka ini termasuk salah satu judi yang banyak mendapatkan keuntungan dari pemiliknya.

Menanggapi itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Selasa (16/3/2021) sore mengatakan, tetap memberikan rasa aman kepada masyarakat Sumut. Agar suasana tetap aman dan kondusif. “Ya terima kasih infonya akan ditindaklanjuti, ” terang Kombes Hadi singkat.

Masyarakat berharap perhatian kepada Polda Sumut untuk memberantas judi togel jenis baru Gogo dan Gaga agar ditindak dan ditutup.

“Meski polisi terus melakukan pemberantasan secara terbuka namun praktik judi ini masih saja muncul dan berkembang, ” tambah Pemerhati Sosial Dedi Lubis ST.

Akibatnya, warga pun menjadi resah karena takut pihak keluarganya juga terimbas ikut permainan segala bentuk perjudian di Kabupaten Deliserdang itu.

Warga pun meminta kepada Kapolda Sumut yang bari saja dilantik Kapolri, Irjen Pol Drs RZ Panca Putra, agar segera menindak tegas lokasi perjudian tersebut.

Informasi diperoleh menyebutkan, lokasi perjudian yang berada di Kabupaten Deli Serdang ini merupakan pusat perputaran judi togel dari sejumlah lokasi lain yang ada.

Seperti di Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Pematang Siantar, Tanah Karo, Rantau Prapat dan Tebing Tinggi, juga sudah buka judi merek Gogo dan Gaga yang beromset miliaran rupiah ini. (Avid)

Monday, March 15, 2021

Ayahnya Sakit Paru Dan Dijerat UU ITE, Dua Anak Kecil Dan Ibunya Orasi Tuntut Penangguhan Penahanan

warnasumut.com - Medan. Sarianna Harahap, seorang Ibu rumah tangga warga Jalan Bajak 3 Medan Amplas, bersama dua anaknya yang kecil-kecil, serta beberapa saudaranya mendatangi kantor Pengadilan Negeri di Jalan Pengadilan No 8-10 Medan, Sumatera Utara, Senin (15/3/2021) pukul 11.00 Wib.

Maksud kedatangan ibu dan anak itu, tak lain tak bukan melakukan aksi demonstrasi untuk memohon kepada Ketua Pengadilan dan Hakim Ketua, guna memberikan penangguhan penahanan kepada suaminya Ahmad Faisal Nasution, terdakwa yang dijerat melakukan pelanggaran UU ITE atau melakukan pencemaran nama baik. 

Sarianna Harahap dan anak-anaknya juga membawa poster berbagai tulisan, diantaranya "Terdakwa tidak pernah dihadapkan di persidangan dan tidak diberitahu JPU selama dua kali sidang. Terdakwa dalam tahanan JPU adalah cacat hukum," tulisnya dalam poster tersebut.

Pantauan dilokasi, Sarianna Harahap juga berorasi dan ia mengungkapkan kesedihannya terkait suaminya yang ditahan karena memposting di sosial media mengenai dugaan seorang oknum kontraktor yang "main mata" dengan oknum jaksa.

Tuntutan penangguhan penahanan kepada suaminya Ahmad Faisal Nasution, bukan tanpa alasan, sebab saat ini berdasarkan diagnosa dokter, suaminya butuh penanganan serius terhadap penyakit yang dideritanya, karena mengidap sakit paru paru.

"Saya mengharapkan penangguhan penahanan sebab suami saya Ahmad Faisal Nasution sedang sakit paru paru, butuh pengobatan," ucap Sarianna sembari menitikkan airmata diatas terik matahari.

Ia juga memohon kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, jangan pilih kasih dalam penegakan hukum, dan melakukan tindakan serta penangkapan kepada suaminya. Pasalnya, hingga kini keluarganya, tidak ada menerima surat penangkapan maupun surat panggilan untuk sidang kepada suaminya.

"Kerena saya tidak dapat surat penangkapan dan surat panggilan untuk persidangan 1,2 dan ke 3, tidak ada pemberitahuan kepada saya selaku istri dari korban (Faisal) Pengadilan Tinggi. Saya orang lemah tapi jangan di bodohi masalah hukum bahkan hukum bisa diputar balikkan," ungkap Sarianna berurai airmata.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Joni Santri Ritonga SH, mengatakan, bahwa hari ini pukul 15:30 Wib dilakukan sidang secara online. Ia menyampaikan kepada Hakim Ketua, keberatan atas dakwaan atau akan mengajukan asepsi.

Penasehat Hukum dari LBH Duta Keadilan itu, menyikapi dan melihat banyak yang tidak sesuai pada isi dakwaan dan kejanggalan ini harus di pandang hakim ketua dengan jeli. Karena semua isi dakwaan sudah banyak yang tidak sesuai pada isi pasal-pasal yang termuat dalam UU ITE.

"Inisial dalam dakwaan yang di tulis klien kami Ahmad Faisal Nasution dengan saksi yang menganggap diri dicemarkan, kita akan menyampaikan nota asepsi hari Senin depan, atas kejanggalan tersebut akan mengajukan penangguhan penahanan dengan beberapa ajuan syarat permohonan," ujar Joni Santri Ritonga kepada wartawan via aplikasi WhatsApp.

Salah satu syarat yang akan diajukan penangguhan penahanan, kata Joni, adalah kliennya Ahmad Faisal Nasution masih dalam keadaan sakit paru-paru dan masih menjalani proses pengobatan intensif.

Sekadar latar, penetapan status tersangka terhadap Ahmad Faisal Nasution bermula dari dirinya membuat status di media sosial. Kala itu, ia membuat status tentang adanya pengusaha/pemborong/kontraktor yang sedang makan nasi bungkus di ruangan salah satu penegak hukum yang ada di Sumut.

Meski hanya menggunakan inisial nama yang di tulis berbeda dengan inisial nama pelapor, ternyata foto tangan sesuai fakta kejadian yang di kritisi itu justru dianggap sebagai bukti kuat menjerat Ahmad Faisal Nasution untuk dijadikan tersangka dalam kasus dugaan UU ITE. (Julian)

Polisi Tembak Pencuri Emas Dan Dolar Di Medan

warnasumut.com - Medan. Personil Unit Reskrim Polsek Medan Timur menembak seorang pelaku pencurian perhiasan emas yang beratnya diperkirakan 150 Gram dan puluhan lembar uang dolar dan ringgit, Minggu (14/3/2021). Dari pelaku, petugas menyita barang bukti sepeda motor dan sejumlah barang elektronik. 

Kapolsek Medan Timur Kompol M Arifin didampingi Kanit Reskrim Iptu ALP Tambunan menyebutkan, kejadian ini bermula dari laporan korban Sahlun Nasution. Dalam laporannya, korban mengaku kalau rumahnya di Jalan M Yacub Gang Haji Abdullah No 8 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dibobol kawanan maling saat ditinggal pergi. 

"Korban kehilangan satu cincin emas mata hijau 1,16 Gram, 1 liontin dan anting emas 8,55 Gram, 1 cincin emas mata pink seberat 7,7 Gram, 1 cincin emas warna warni seberat 8,6 Gram, 2, liontin plus 1 gelang emas total seberat 29 Gam, 1 gelang, 1 kalung, 2 cincin, 1 liontin emas total seberat 103 Gram, 1 unit laptop dan uang ringgit Malaysia sebanyak 4000an Ringgit," ujarnya. 

Setelah mendapatkan laporan dari korban, petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mengejar pelakunya. "Diperoleh ciri-ciri pelaku," jelas dia. 

Dari hasil penyelidikan itu, kemudian personil Reskrim Polsek Medan Timur menerima informasi kalau tersangka M Fauzi (36) warga Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Medan Timur sedang berada di Jalan Pasar 9 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. 

"Kita langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka," ujar dia. 

Dari hasil introgasi, Fauzi mengaku membobol rumah korban bersama rekannya bernama Dircalindu Yunandar Nasution alias Mandra. Namun saat pengembangan untuk mengejar tersangka Mandra dan mencari barang bukti, pelaku Fauzi berpura-pura ingin ke kamar mandi. 

"Dan berusaha menyerang petugas dengan mencoba merampas senajata api milik petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki tersangka," jelas dia. 

Masih Kapolsek, Fauzi membagi hasil curian itu kepada tersangka Mandra. "Diperkirakan kerugian korban Rp120 juta. Fauzi mendapatkan hasil curian Rp60 juta. Kemudian uang tersebut dibeli sepeda motor dan sejumlah barang elektronik," ujar dia. 

Masih Arifin, tersangka Fauzi merupakan residivis yang pernah ditahan di Polsek Dolok Sanggul. "Kasus pencurian, dengan menjalani hukuman 3 tahun penjara dan bebas tahun 2018," terang dia. (Avid)

Saturday, March 13, 2021

Dilaporkan 6 Bulan Lalu, Kasus Pencurian Emas Senilai 3 Ratus Jutaan Jalan Di Tempat


warnasumut.com - LabuhanBatu. Pelaporan yang dilakukan oleh Aminah (60) warga Desa Sei Kasih, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu  soal pencurian emas miliknya sekira 6 bukan yang lalu di Polsek Bilah Hilir proses tindaklanjutnya penanganan  kasus tersebut jalan di tempat  

"Sudah 6 bulan laporan saya tidak ada kejelasan tindaklanjutnya oleh Polsek Bilah Hilir, padahal kerugian saya mencapai 341 jutaan rupiah,"kata Aminah (60) warga Desa Sei Kasih, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kepada sejumlah wartawan di kediamannya. Kamis, (11/03/2021). 

Aminah menuturkan, dari awal penanganan kasus yang ia laporkan di Polsek Bilah Hilir pada tanggal 3 bulan 9 tahun 2020  dengan nomor : STPL /16/IX/3029/SU/RES.LB/SEK Bilah Hilir  sudah nampak kejanggalan yang dilakukan oleh juru periksa ( penyidik) Bripka B Simare - Mare . 

"Kejanggalannya yang pertama, Polsek Bilah Hilir terlebih dahulu mengeluarkan surat SP2HP dari STPL. Kejanggalan kedua, pelaku yang saya laporkan sudah sempat ditahan 1 hari 1 malam, tetapi esoknya pelaku dilepaskan kembali. STPL diberikan setelah Kanit Reskrim saat itu Aiptu OR Tambunan ditegur wartawan. Ada apa?,"kata Aminah akrab disapa kak Ameng. 

Selain itu kejanggalan lainnya, Polsek Bilah Hilir begitu cepat mengeluarkan SP2HP dari pada STPL dimana penyidikan belum selesai dan masih banyak yang terlibat belum dipanggil atau dilakukan penyidikan oleh penyidik terhadap saksi lainnya. 

"Saya memang gak pintar, tetapi saya dikit tahu peraturan, jadi nampak kali kejanggalan penanganan kasus ini,"ucapnya. 

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pencurian emas miliknya yaitu Agung Tri Yoga, sambungnya, penadah barang curian emas tersebut berinisial A Harahap warga Kelurahan Negeri Lama juga diminta keterangannya di ruangan penyidik. 

"Tetapi penadah tidak di tahan, lalu pelaku pencurian yang sempat ditahan dilepaskan kembali. Seharusnya kasus itu kan dikembangkan, kok penadah tidak ditahan? Ini kan aneh,"ujar Kak Ameng. 

Menurut Aminah, dari awal ia melaporkan Agung Tri Yoga ke Polsek Bilah Hilir yang tak lain menantunya sendiri. Namun, di dalam penyidikan polisi menekankan melibatkan putrinya berinisial E turut terlibat di dalam kasus pencurian itu dikarenakan si E ( anak kandung korban) menyuruh suaminya menjualkan emas yang ia ambil. 

"Emas yang diambil anak saya dan emas yang dicuri menantu saya itu tidak sama. Pencuriannya pun tidak dengan waktu dan hari yang bersamaan.Tetapi ,mengapa juru periksa tetap menetapkan anak saya sebagai tersangka?,Inikan pasal 367? Kan relatif?,"cetusnya seraya bertanya. 

Namun anehnya, tambahnya, meskipun ia telah menggunakan kuasa hukum saat dilakukan pemeriksaan kedua terhadap anaknya dan dirinya, pasal yang digunakan oleh juru periksa tetap mengacu pada pasal 363,. 

"Padahal itu pencurian dalam keluarga, dan yang saya laporkan adalah menantu saya, kenapa tidak diterapkan pasal 367? Anak saya kok ditetapkan juga sebagai tersangka?,"imbuhnya. 

Aminah pun mengaku kesal atas kinerja Polsek Bilah Hilir yang terkesan tidak profesional dan menduga ada sesuatu yang tidak beres di dalam menangani laporannya. 

"Sudah hampir 6 bulan kasus ini, tetapi tak ada kejelasan. Dulu anak laki - laki saya gara - gara kasus sepele dengan nilai recehan aja diuber - uber. Ini saya mengalami kerugian sampai 3 ratus jutaan penanganannya gak jelas dan lamban,"ungkapnya dengan menangis terisak - Isak. 

Kapolsek Bilah Hilir AKP Ahmad Syafei Lubis SH dikonfirmasi awak media ini via WhatsApp messenger ,sudah sejauh apa proses penanganan laporan kasus tersebut, menyebutkan akan menanyakan hal itu kepada juper. 

"Trmks nanti saya tanyak jupernya akan akan saya sampaikan SM bapak trmks,"balas WhatsApp messenger AKP Ahmad Syafei Lubis. (Tim)

Friday, March 12, 2021

Belum Diberantas, Bandar Besar Judi Togel Jenis Gogo Dan Gaga Semakin Eksis Di Sumut

warnasumut.com - Medan. Ditengah wabah pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia khususnya Indonesia dan belum mereda, masih ada saja aktivitas yang memunculkan keramaian. Buktinya bandar besar judi di Sumatera Utara (Sumut) semakin eksis membuka judi togel jenis baru Gogo dan Gaga di sejumlah daerah di Sumut.   

Menurut informasi, aktivitas judi togel jenis baru Gogo dan Gaga ini cukup lama beroperasi yang rata-rata digemari sekelompok orang yang didominasi lapisan masyarakat yang ada di daerah Sumut. 

Masyarakat berharap perhatian kepada Polda Sumut untuk memberantas judi togel jenis baru Gogo dan Gaga agar ditindak dan ditutup. 
Dalam hal itu, Polri menegaskan, penyakit masyarakat harus diberantas sampai habis meski banyak yang meraup keuntungan. Sebab segala bentuk perjudian salah satu kejahatan yang merusak moral masyarakat dan meningkatnya tindakan kriminalitas. 


 "Meski polisi terus melakukan pemberantasan secara terbuka namun praktik judi ini masih saja muncul dan berkembang, " ucap Pemerhati Sosial Dedi Lubis ST kepada wartawan, Jumat (12/3/2021). 

Akibatnya, warga pun menjadi resah karena takut pihak keluarganya juga terimbas ikut permainan segala bentuk perjudian di Kabupaten Deliserdang itu.

Warga pun meminta kepada Kapolda Sumut yang bari saja dilantik Kapolri, Irjen Pol Drs RZ Panca Putra, agar segera menindak tegas lokasi perjudian tersebut.  

Informasi diperoleh menyebutkan, lokasi perjudian yang berada di Kabupaten Deli Serdan ini merupakan pusat perputaran judi togel dari sejumlah lokasi lain yang ada.

Seperti di Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Pematang Siantar, Tanah Karo, Rantau Prapat dan Tebing Tinggi, juga sudah buka judi merek Gogo dan Gaga yang beromset miliaran rupiah ini. (Tim)

Kasus Dugaan UU ITE Sudah Sidang! Tapi Terdakwa Tak Pernah Di Hadirkan, Ada Apa Di PN Medan

warnasumut.com - Medan. Ahmad Faisal Nasution, terdakwa kasus dugaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melalui istrinya, Sarianna Harahap, mulai bertanya-tanya mengapa suaminya tidak ada menerima surat panggilan sidang terkait kasusnya. Kamis (11/3/2021).

Dikutip dari portibi.id, pihak Pengadilan Negeri (PN) sudah dua kali menyidangkan perkara suaminya.”Pertama bang pada tanggal 1 Maret 2021, dan kedua tanggal 8 Maret 2021.Dari dua agenda sidang ini, suami saya tidak ada menerima surat pemberitahuan sidang,” katanya Sarianna kepada awak media.

Atas hal itu, Sarianna merasa suaminya seperti dipermainkan. Dan Ia pun berharap, agar suaminya segera dibebaskan. ”Suami saya tidak bersalah, tolong bebaskan suami saya,” ungkapnya, sambil meneteskan air mata terseduh-seduh.

Menurutnya, saat ini hanya suaminya yang membiayai kehidupan sehari-harinya.”Jika suami saya di penjara, bagaimana nasib saya dan anak-anak?,” tanyanya.

Ia pun meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara suaminya, untuk bisa memutuskan bahwa suaminya tidak bersalah. ”Saya mohon majelis hakim menegakkan keadilan, sebab suami saya tidak bersalah,” ujarnya.

Dari screenshot yang ditunjukkan istri Ahmad Faisal Nasution, Sarianna Harahap, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang pertama kasus dugaan UU ITE, di ruang Cakra VIII, dengan terdakwa Ahmad Faisal Nasution.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidangkan perkara ini, Nelson Victor S SH, tidak dapat menghadirkan terdakwa.

Kemudian, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, PN Medan kembali menggelar persidangan, dengan agenda pembacaan dakwaan. Kali ini, JPU juga tidak bisa menghadirkan terdakwa.

Dari informasi Sipp.pn-medankota.go.id diketahui bahwa, persidangan akan kembali digelar pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Sekadar latar, penetapan status tersangka terhadap Ahmad Faisal Nasution bermula dari dirinya membuat status di media sosial. Kala itu, ia membuat status tentang adanya pengusaha/pemborong/kontraktor yang sedang makan nasi bungkus di ruangan salah satu penegak hukum yang ada di Sumut.

Meski hanya menggunakan inisial nama yang di tulis berbeda dengan inisial nama pelapor, ternyata foto tangan sesuai fakta kejadian yang di kritisi itu justru dianggap sebagai bukti kuat menjerat Ahmad Faisal Nasution untuk dijadikan tersangka dalam kasus dugaan UU ITE..

Sementara itu Praktisi Hukum OK Sofyan Taufik SH.MH mengatakan, persoalan hadir tidaknya terdakwa dipersidangan sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ini dikataka, ketika diminta komentar terkait terdakwa UU ITE, Ahmad Faisal Nasution, yang mengaku tidak ada menerima pemberitahuan sidang, Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, berdasarkan pasal 145 KUHAP disebutkan, pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

Lalu, apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kades/Lurah yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan atau pejabat dimana terdakwa ditahan.

Kemudian, penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri maupun oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Selanjutnya, di KUHAP Pasal 146:l disebutkan, penuntut umum penyampaikan surat kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan utk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di mulai.

“Intinya, kita harus pertanyakan dulu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara terdakwa, mengapa jaksa yang bersangkutan tidak ada memberitahukan jadwal sidang kepada terdakwa.Karena dalam KUHAP jelas diatur tata cara pemanggilan terhadap terdakwa.Jika ini dilanggar, patut dipertanyakan kinerja jaksa tersebut,”ujarnya. (Bonni)

Black, Maling Alat Pengukur Suhu Badan Ditangkap Polisi


warnasumut.com - Medan. Pelarian seorang  pelaku komplotan  pencurian alat pengukur suhu badan berakhir sudah, menyusul keberhasilan petugas Polsek Medan Baru menangkap Fahrizal Ardilah alias Black (30) saat nyanyi di  Scorpio KTV & Bar Hotel Radison Jalan  Adam Malik Medan.

"Pelaku warga Jalan Tani Asli, Kelurahan Tanjung Gusta Medan ini tidak dapat berkutik lagi saat disergap petugas di TKP, " ucap Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Irwansyah Sitorus kepada wartawan, Kamis (11/3/2021) malam.  

Dijelaskannya,  kronologis kejadian dan penangkapannya pada hari Selasa  tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB, di Jalan  Adam Malik tepatnya bassment Hotel Radison Medan, telah terjadi pencurian terhadap 1 unit Infrared Thermomoter Gun (alat pengukur suhu badan) milik dari Scorpio KTV & Bar Hotel Radison Medan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki (perbuatan pelaku saat mengambil alat tersebut terekam CCTV) yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.775.000.

Kemudian pelapor membuat pengaduan ke Polsek Medan Baru. Berdasarkan laporan korban,  selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan pelaku dapat ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 04.30 WIB, saat pelaku kembali mendatangi  Scorpio KTV & Bar Hotel Radison tersebut untuk berkaraoke. Hasil Introgasi terhadap pelaku, pelaku mengakui mengambil alat tersebut dari atas meja security dan menyimpan alat tersebut ke dalam tas pelaku. 

Selanjutnya pelaku diboyong ke Komando untuk proses lebih lanjut. 

"Pelaku telah dijebloskan ke penjara, atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 Tahun Penjara," pungkasnya. (Avid)

Wednesday, March 10, 2021

Mantan Kapolres Samosir Dilaporkan, Terkait Dugaan Etika Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi



warnasumut.com - Jakarta. Seorang warga masyarakat Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara bernama Oberlin Ridal Simbolon mengadukan mantan Kapolres Samosir AKBP Muhammad Saleh, SIK, MM, kepada Divisi Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang mantan Kapolres Samosir tersebut saat pelaksanaan Pilkada Samosir 2020 kemarin.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya oleh Syafrudin Budiman wartawan senior. Oberlin Ridal Simbolon membenarkan dirinyat elah melaporkan ke Kompolnas terkait dengan sikap dan tindakan mantan Kapolres Samosir itu.

"Ya benar sudah dilaporkan, tapi tunggu besok siang (red-10/03/2021) hubungi saya lagi. Saya lagi penuntasan proses pelaporan," kata Oberlin Ridal Simbolon Selasa malam (09/03/2021).

Dalam surat laporannya, Oberlin Ridal Simbolon menjelaskan terdapat tiga hal yang akan menjadi bahan laporan kepada Propam Polri dan Kompolnas. Pertama, berkaitan dengan sikap netral dan kode etik. Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kapolres Samosir.

Dengan adanya pelaporan tersebut, Oberlin Ridal Simbolon berharap ada tindakan tegas terhadap mantan Kapolres Samosir tersebut.

“Maka kita minta kepada Kompolnas untuk memanggil dan memeriksa AKBP Muhammad Saleh, SIK, MM, yang diduga yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dengan mendukung salah satu calon Bupati Samosir atas nama Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang dalam bentuk penyaluran beras untuk bantuan sosial Covid-19 tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Samosir melalui Institusi Polres Samosir, Sumatera Utara, sehingga melanggar kode etik profesi,” sebagaimana tertuang dalam surat laporan yang didapat awak media.

Lebih lanjut, laporan tersebut sudah diterima dan sedang diproses Propam Polri. Pihaknya pelapor sedang menunggu perkembangan selanjutnya.

Laporan (ke Propam) sudah diproses dan sudah diterima sesuai surat tanda terima per tanggal 24 Februari 2021, dan saat ini menunggu perkembangan terhadap laporan tersebut.

Kronologi

Kronologi dari kasus penyaluran beras untuk bantuan sosial Covid-19 tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Samosir melalui Institusi Polres Samosir, Sumatera Utara, lengkapnya sebagai berikut:

– Terhitung sejak tanggal 24 April 2020, seorang Warga Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, bernama Rizal Naibaho (32 tahun), kegiatan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan, lebih dari 10 kali memesan beras kepada Tumiar Nainggolan (56 tahun), istri dari Jaihut Simbolon, tinggal di Kecamatan Pangururan, pemilik usaha CV Rodearni.

– Menurut Rizal, beras tersebut akan dibagikan Kapolres Samosir, AKBP Muhammad Saleh, SIK, MM (sejak Senin, tanggal 4 Januari 2020 menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Utara) kepada masyarakat Samosir guna menyukseskan rencana Pilkada Samosir Tahun 2020.

– Dari transaksi tersebut harga beras yang disepakati adalah Rp. 55.000,- perkarung, berisi 5 kg, dengan uraian pembayaran sebagai berikut:

a. 22 April 2020 : Rp. 8.800.ooo,-

b. 27 April 2020 : Rp. 13.750.ooo,-

c. 29 April 2020 : Rp. 27.500.ooo,-

d. 06 Mei 2020 : Rp. 11.ooo.ooo,-

e. 07 Mei 2020 : Rp. 11.000.ooo,-

f. 10 Mei 2020 : Rp. 11.ooo.ooo,-

g. 11 Mei 2020 : Rp. 22.000.ooo,-

h. 11 Mei 2020 : Rp. 25.000.ooo,-

i. 12 Mei 2020 : Rp. 27.500.000,-

j. 15 Mei 2020 : Rp. 27.500.000,-

k. 17 Mei 2020 : Rp. 27.500.000,-

l. 18 Mei 2020 : Rp. 16.500.000,-

m. 20 Mei 2020 : Rp. 27.500.000,-

n. 22-05-2020 : RP. 11.000.000,-

0. 25-05-2020 : RP. 16.500.000,-

p. 26-05-2020 : RP. 27.500.000,-

q. 30-05-2020 : RP. 50.000.000,-

r. 01-06-2020 : RP. 5.500.000,-

Total : Rp. 356.050.000

4. Uang pembayaran beras tersebut ditransfer oleh Rizal Naibaho dari ATMLTR BCA No. Rek: 20820100001756 atas nama Rizal Naibaho ke: BRI No. 208201000017562 atas nama Tumiar Nainggolan.

5. Sesuai permintaan Rizal Naibaho, semua pesanan beras tersebut diantar ke gudang Polres Samosir, yang diterima oleh Anggota Polres Samosir atas nama Bripka Moh. Syafei Ramadhan.

6. Mengingat Rizal Naibaho adalah Tim Sukses Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, saat itu para karyawan CV RODEARNI menduga bahwa uang sebesar RP 356 juta yang diserahkan Rizal Naibaho untuk membayar pengadaan beras yang didistribusikan Polres tersebut, kemungkinan besar bersumber dari Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom dan ayahnya Ober Gultom, sebagai bentuk koordinasi untuk pemenangan Vandiko Timotius Gultom.

7. Yang aneh dan mencurigakan adalah bahwa pada akhir bulan Mei 2020, seorang Staf Polres Samosir bernama Fernando Silalahi menyodorkan 2 (dua) rangkap 3 (tiga) dokumen yang sudah ditandatangani dan distempel atas nama Kapolres Samosir, AKBP Muhammad Saleh, S.l.K. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Polres Samosir, dan memuat nama CV RODEARNI dan nama serta kolom untuk tanda tangan atas nama Jaihut Simbolon sebagai Pengusaha, antara lain:

a. Surat Perjanjian Nomor: SP / PPK- / V/SMR. /2020 / Samosir Tentang Pengadaan Beras Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Polres Samosir Polda Sumut TA. 2020, hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, antara lain:

Nama: Muhammad Saleh,SIK, MM.

Pangkat / NRP : AKBP/ 78081566

Jabatan: Kepala Kepolisian Resor Samosir Selaku Pihak Pertama; dengan

Nama: Jaihut Simbolon

Jabatan: Pengusaha CV. Rodearni

Selaku: Pihak Kedua.

b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas nama: Jaihut Simbolon, Jabatan: CV. Rodearni, yang menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Perhitungan yang terdapat dalam daftar pembayaran kegiatan pada Dukungan Anggaran Kontinjensi Polri (bersyarat) pada Polres Samosir TA. 2020 sbb: 1. Polres Samosir 10.000 kg Beras RODEARNI KUKU BALAM, MAK: 521119, Dana Anjuran: 120.000.000,-. Jumlah seluruhnya: 120.000.000,-. Jumlah Diterima: 120.000.000,- telah dihitung dengan benar dan berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Kabidkeu Polda Sumut sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Program Nomor: B2534-3/03/V/REN.2.2./2020 Melaksanakan Kontinjensi Polri TA. 2020 Pada Polres Samosir.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pertanggungjawaban biaya kegiatan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara.

3. Demkian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pangururan, Mei 2020, CV Rodearni, ttd Jaihut Simbolon, Pengusaha. Disetujui oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ttd. AKBP Muhammad Saleh, SIK, MM.

c. Kwitansi/Bukti Pembayaran tgl. Mei 2020 TA: 2020, Nomor Bukti: ….., MAK: 521119, yang juga sudah ditandatangani atas nama PS. Bendahara Pengeluaran, Bripka Roby Setiad, SH, yang berbunyi: “Sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Polres Samosir Jumlah Uang Rp. 120.000.000,- (Uang sejumlah seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran: Biaya Pengadaan Beras Rodearni Kuku Balam sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kg pada Polres Samosir TA. 2020 (berkas terlampir). ”

3 (tiga) dokumen yang terdiri dari 2 eksemplar tersebut diminta ditandatangani oleh oleh Jaihut Simbolon selaku Pengusaha dan pimpinan CV RODEARNI, dengan tanpa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000, sebagaimana yang termuat dalam Kwitansi/Bukti Pembayaran termaksud.

Selain diadukan oleh Oberlin ke Kompolnas, perwira lulusan Akpol 2001 kelahiran Berastagi, kabupaten Tanah Karo tersebut, juga telah diadukan oleh seorang Advokat bernama Fahri Safi’i, SH warga Ciputat, Tangerang atas perilakunya yang diduga melanggar kode etik profesi kepada Divisi Propam Polri. Surat aduan itu terdaftar dengan nomor SPSP2/599/II/2021/BAGYANDUAN atas tindakan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dengan mendukung salah satu calon Bupati Samosir atas nama Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang dalam bentuk penyaluran beras untuk bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Samosir pada tahun 2020. (Avid)

Tuesday, March 9, 2021

Satnarkoba Polrestabes Medan Tangkap Bandar 730 Gram Sabu


warnasumut.com - Medan. Satuan Narkoba Polrestabes Medan Kembali berhasil menangkap seorang bandar besar narkoba jenis sabu - sabu di kediamanya Jalan Pendidikan II,  No 10,  Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. 

Dari pelaku Syahril Ahmad (31) ini petugas berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sabu 1 1 bungkus plastik klip yang 
diduga narkotika golongan I atau 
disebut sabu (Metamfetamina) 
dengan berat bersih  730 gram dan 1 unit timbangan elektrik.


Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Oloan Siahaan SH SIK MH melalui Kanit Idik I Narkoba AKP Paul Edison Simamora kepada wartawan, Selasa (9/3/2021) mengatakan,  kejadian dan penangkapannya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 
2021, pukul 12.00 WIB di Jalan 
Pendidikan II No 10 Desa Marindal II. 

Selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya 
Penyalahgunaan narkotika di Jalan 
Pendidikan selanjutnya setelah 
melakukan penyelidikan kemudian 
pada hari Rabu tanggal 24 Februari 
2021 sekira Pukul 12.00 WIB 
pelapor dan rekan kerja lainnya 
melakukan penangkapan terhadap Syahril  di rumahnya, selanjutnya setelah tersangka diamankan di 
meja dapur rumah tersangka, dan 1 bungkus plastik klip yang 
diduga narkotika golongan I atau 
disebut sabu. 

Barang bukti itu ditemukan di ruang tamu rumah dan 1 unit timbangan 
elektrik yang ditemukan dari dalam 
kamar kosong rumah tersangka, 
yang dimana barang bukti tersebut 
diakui tersangka sebagai milik dari 
abangnya yang bernama Cenny 
(DPO) untuk dititipkan.

"Tersangka bersama barang buktinya telah diamankan. Kita tidak segan menembak mati gembong narkoba di Kota Medan, " tandas AKP Paul Simamora. (Avid)

Sarianna Harahap Minta Keadilan, Perkara UU ITE Harus Kedepankan Edukasi Dan Persuasif Kepada Suaminya


warnasumut.com - Medan. Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) Sarianna Harahap, tak henti-henti mencari keadilan di Negeri ini. Pasalnya, suaminya yang aktivis anti korupsi itu, Ahmad Faisal Nasution 'terzolimi' dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU UTE). Senin (8/3/2021).

Ketika disambagi awak media, di kantor Wali Kota Medan, Sarianna Harahap mengatakan, bahwa suaminya dijerat seorang oknum kontraktor yang dituding suaminya "bermain mata" dengan oknum pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

IRT ini menjelaskan, suaminya kini harus berhadapan dengan perkara hukum UU ITE, dan ditangkap secara semena mena. Olehnya, ia datang meminta bantuan dari Wali Kota Medan Bobby Nasution, Kejaksaan, DPRD maupun Kepolisian RI untuk membantunya.

"Saya mohon kepada penegak hukum jangan pilih kasih, dan melakukan tindakan dan penangkapan kepada suami saya, memang saya orang lemah, dan hukum bisa saja diputar balikan," pungkas Sarianna.

Kemudian, kata Sarianna, sesuai dengan perintah Kapolri dan Presiden RI, bahwa terkait UU ITE, atau kasus UU ITE harus diselesaikan secara mediasi dan minta maaf, bukan dengan mudah melakukan penangkapan secara semena-mena.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Instruksi Kapolri kepada jajarannya itu tertuang dalam Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, (19/2/2021).

Dalam surat edaran itu, Kapolri memastikan akan menegakkan hukum yang berkeadilan dengan cara mengedepankan edukasi dan langkah persuasif di dalam menangani perkara berkaitan dengan UU ITE.

Dengan demikian, ke depan diharapkan tidak ada lagi pihak yang merasa dikriminalisasi oleh Kepolisian, lalu ruang digital Indonesia bisa tetap bersih, sehat dan beretika serta produktif.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," tutur Kapolri dalam surat edaran itu. (Bonni) 

Bebas Langgar Prokes, Lokasi Judi Di Tanah Karo Yang Timbulkan Kerumunan Diduga Tak Pernah Tersentuh Hukum


warnasumut.com - Sumut. Masih segar diingatan pembaca, dua perwira Polisi berpangkat AKP dan Iptu, harus rela kehilangan jabatan dan posisinya dicopot Kapolda Sumut ketika itu, hanya gegara kerumunan yang bentuknya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat berolahraga Futsal.

Namun, hal itu 'tak berlaku' dilokasi perjudian, baik pengelola dan pemain judi Dadu, Tembak Ikan dan Togel yang setiap saat mengundang kerumunan dan diduga melanggar protokol kesehatan (prokes) di Kabupaten Tanah Karo, seperti terlihat untuk bebwrapa lokasi judi di Kabanjahe dan Berastagi.

Pantauan dilokasi, kerumunan tanpa jaga jarak itu 'Bebas' bahkan terkesan "diabaikan dan tak diindahkan" oleh aparat petugas, lantaran tak ada tindakan dari gugus tugas Covid-19, maupun aparat Polres Tanah Karo, seakan-akan dibiarkan begitu saja, dan pengelola judi diduga "sengaja dipelihara oknum tertentu", Padahal, pelanggaran prokes itu rutin terjadi tiap hari dilokasi judi tersebut.

Sekedar diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Ahad, 7 Maret 2021 pukul 12.00 Wib, terdapat penambahan 5.826 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Sehingga, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.379.662 terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus Corona pada 2 Maret 2020. Dan pasien sembuh bertambah 5.146 orang. Sehingga, total pasien sembuh berjumlah 1.194.656 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 112 orang. Dengan demikian, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 37.266 orang.

Kemudian, sungguh ironis, fakta ditemukan dilapangan, bahwa di Kabupaten Tanah Karo khususnya Kabanjahe dan Berastagi, dimana pengelola dan pemain judi hingga Minggu (7/3/2021) pukul 18:00 wib, pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi covid-19, masih saja berlangsung terus menerus.

Informasi dari masyarakat berinisial KL mengatakan, bisnis dan bandar togel turun temurun sudah dikuasai berinisial 'SG atau Gurning Group'. Konon kata sumber itu, "tidak tersentuh hukum", karena disebut-sebut ada bekingnya seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Tanah Karo berinisial 'AG'.

Ditambahkan sumber itu, bahwa 'SG atau Gurning Group' ini juga memiliki jiwa sosial dan dermawan, selalu aktif memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Kabanjahe.

"Orangnya baik dan dermawan juga bang, makanya bisnis togelnya tidak pernah muncul kepermukaan, tapi omzetnya ratusan juta setiap hari bang" ujar KL kepada awak media.

Alamat kantor bisnis togel yang dikelolanya disebut-sebut berlokasi di Doorsmeer Gurning, tepatnya di samping mess GBKP/Sentrum depan Hotel Pelawi Kabanjahe.

Selain itu, permainan judi dadu, togel, tembak ikan, 'Las Vegas' ini, juga beroperasi di depan Plaza Kabanjahe, pemainnya berkerumun dengan ratusan orang pemain tidak jaga jarak berkerumun secara himpit-himpitan.

Selanjutnya, praktik judi di jalan Samura No 60, Gung Negeri, tepatnya depan Jambur Tuah Lopat, Kabanjahe, juga di jalan Sudirman No 44 depan Plaza Kabanjahe, Lau Cimbah disini ada judi dadu, togel dan tembak ikan. Selain itu, ada di Warung Aritha Jalan Veteran No 138, Tambak Lau Mulgab 1, Berastagi, serta di Jalan Bambu Runcing (Golden) Kabanjahe.

Ada juga, di jalan Kapten Upah Tendi Sebayang, Lau Cimbah ada tembak ikan beroperasi 2 unit, dan di jalan Kapten Bom Ginting tepatnya Warung Ayam Penyet, 2 unit mesin judi tembak ikan yang rutin di operasikan, disebut-sebut meja ini milik oknum Polisi bermarga 'Sitanggang', Informasi itu disampaikan seorang sumber terpercaya berinisial T yang tidak mau namanya dipublikasikan.

Tak hanya itu, juga tersedia tembak ikan di jalan Bambu Runcing Kabanjahe, tepatnya golden.net lantai 2 dan 3, serta di depan sebuah toko Sopan Karya Keramik (jual alat bangunan) Jalan Bambu Runcing No 17 Kabanjahe di sebuah ruko berlantai dua.

Tidak kalah ramai, ada juga lokasi togel dan tembak ikan di AJS Ponsel dekat tugu perjuangan Berastagi, dilokasi ini para pemain sedikit lebih tertib kendati berdesak-desakan. Setelah itu, lagi-lagi ditemukan di jalan Veteran No 37 Berastagi, tepatnya disamping sebuah kantor advokat Boru Munthe, dilokasi ini ramai pengunjung dan pemain, tanpa ada rasa takut di grebek oleh petugas.

Terpisah, dilakukan upaya konfirmasi kepada Kapolda Sumatera Utara, Direktur Kriminal Umum Poldasu dan Kabid Humas Poldasu, hingga berita ini dikirimkan kemeja redaksi belum ada tanggapan yang diberikan, dan terkesan masih 'enggan' memberikan pernyataan resmi, atas pertanyaan yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp kepada nomor ponsel masing-masing. (Tim)