Warna Sumut: Politik
Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Friday, April 22, 2022

HIPMI SUMUT DAN SERIKAT BURUH SBBI SUMUT DUKUNG IKN DALAM DISKUSI PRODEWA SUMUT

warnasumut.com - Medan. Progresive Democracy Watch (PRODEWA) Sumatera Utara menggelar diskusi publik tentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. 

Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara Baru telah di sahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang. Beragam respon dan tanggapan dari masyarakat perihal program mercusuar yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi ini. 

Dalam diskusi tersebut, hadir Sekretaris BPD HIPMI Sumut, S.F Yudha mendukung Ibu Kota Negara baru,  yang menjelaskan banyak potensi dan peluang pengembangan ekonomi jika Ibu Kota Negara di pindah. Dan mengubah kultur pembangunan kerja yang sangat padan dan central di jakarta, sehingga pemerintah perlu berbenah dengan menghadirkan Ibu Kota Negara yang baru. 

"Ibu Kota Negara yang baru akan mampu mendistribusikan perekonomian yang selama ini berpusat hampir 60% hanya dipulau Jakarta dan Pulau Jawa. HIPMI akan terus mendukung langkah pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini". Ujar Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera itu 

Pengamat Politik sekaligus Akademisi Dr.Warjio menyatakan bahwa banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini.

"Kalau dilihat dari aspek Politik Pembangunannya, tentu pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Hanya saja jangan sampai, pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ini hanya menjadi pemindahan masalah yang ada di Jakarta kemudian di Pindahkan ke Kalimantan Timur. Kalau mau pemerataan ekonomi terjadi, harusnya yang diperkuat adalah potensi wilayah Otonom satu daerah. Misalkan saja Amerika Serikat yang sangat memberikan keleluasaan kepada wilayah otonomnya, sehingga perekonomiannya tidak terpusat disatu daerah. Nah, sekarang RUU itu sudah di Sah kan menjadi Undang-undang, maka kita harus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang Baru" ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU itu.

Ketua JPRMI Sumut, Abdul Jalil Ritonga menegaskan momentum pemindahan Ibu Kota Negara ini terkesan mendesak dan timing waktunya tidak tepat. Dalam pandangan yang lebih besar berpendapat, tidak menjadi aib pembangunan IKN jika harus semua itu di tunda.
Negara ini sedang tidak baik-baik saya tuturnya. 

"Kita berharap kondisi ekonomi saat ini harus diperhatikan saat kita mau memindahkan Ibu Kota Negara. Pasca Covid-19 ini, 1 dari 6 pemuda Indonesia kehilangan pekerjaannya. Jangan sampai karena pembangunan berfokus pada Ibu Kota Negara yang baru, sektor perekonomian yang lain tak menjadi concern" ujar Abdul Jalil Ritonga

Dahlan Ginting, Ketua SBBI Sumut mengatakan, dengan adanya Ibu Kota Negara yang baru, tentu akan membuka lapangan pekerjaan. Dan Buruh akan berkembang juga disana, tentu kalau ada dampak positifnya terhadap buruh, kita akan dukung. 

"Melalui forum ini saya sampaikan, mahasiswa dan buruh adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjuangan perjalanan bangsa ini. Saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk lebih memiliki landasan kajian yang jelas ketika mau menolak pemindahan Ibu Kota. Kalau berdasarkan hasil kajian mahasiswa pemindahan Ibu Kota ini membawa dampak buruk dan harus ditentang, maka Buruh siap membersamai mahasiswa. Namun, disisi lain, saya melihat dengan pemindahan Ibu Kota Baru ini, akan memberikan peluang pekerjaan yang luas bagi kaum buruh. Maka dari itu saya mendukung dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara yang Baru ini" ujar Tokoh Buruh Sumatera Utara itu.

Hadir juga sebagai peserta diskusi, Ince mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi USU asal Papua. Beliau menyambut baik dan mendukung adanya pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan menjadi sesuatu yang sangat fundamentalis agar Ibu Kota Negara terus di lanjutkan. Somoga dengan hadirnya Ibu kota Negara berdampak besar bagi pembangunan Indonesia khususnya masyarakat papua.  Ince Wea penasehat Ikatan Mahasiswa Papua (IMP).

Diakhir kegiatan diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar peserta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru dengan sejumlah harapan antara lain terbukanya peluang lapangan kerja melalui investasi, pemerataan pembangunan dan peningkatan persatuan dan kesatuan. (Rizky Zulianda)

Wednesday, December 15, 2021

Bambang Supriadi Siregar, ST, 'Anak Helvetia', Terima Amanah Di KSB Pada Ormas MKF MNI Kota Medan

warnasumut.com - Medan. Cuaca yang cerah siang itu pukul 14: 00 Wib di Jalan AR Hakim/Langgar No. 42, Kec. Medan Area, Medan di Kantor Sekretariatan Wilayah Sumut Ormas Majelis Kehormatan Forum, Masyarakat Nusantara Indonesia yang disingkat (MKF- MNI) dilakukan penyerahan SK Penetepan kepengurusan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) untuk kepengurusan tahun 2021 sd 2026 MKF MNI Kota Medan yang dilakukan langsung Pengurus KSB Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Bang Suendrizal, (Selasa, 14/12/2021)

Dalam surat keputusan itu tertera nama Bambang Supriadi Siregar.ST yang diamanahkan pada posisi sekretaris sedangkan untuk ketua Jhonny S Salam, SS dan bendahara Donald Sinaga. Ketiga pengurus KSB  MKF MNI Kota Medan adalah anak-anak muda Medan yang energik, inovatif dan mau bekerja untuk kemaslahatan masyarakat  dan  sudah bersahabat. Kepengurusan ini sangat bernuansa pelangi dimana ada suku minang kabau, Batak Tapsel dan Batak Taput juga untuk agama ada yang muslim dan juga Nasrani.

"Saya kenal Pak Bambang Supriadi sudah lebih dua tahun, sebelum pandemi kami selalu berkerja untuk masyarakat, kami punya visi dan misi yang sama untuk memajukan masyarakat di Kota Medan dan NKRI, beliau oranngya gampang bergaul, penuh empati dan sangat inovatif", Ujar Bang Jhonny Salam, sang Ketua mengomentari koleganya ketika ditanya wartawan.

Salah satu   Pimnas MKF MNI yaitu Supardi Alias  Pak Yong sebelumnya berkomentar tentang KSB Medan yang   bangga dengan komposisi kepengurusan yang baru ini, " Untuk Pak Jhony Salam saya sudah kenal lama karena kami berdekatan tempat tinggalnya, tapi untuk Pak Bambang Supriadi Siregar. ST sang sekretaris saya memang baru kenal dan baru tahu ini orang walaupun saya sudah lama Malang melintang di Kota Medan," Ujar Pak Yong, yang merupakan Ketua Perkumpulan  Supranatural Semut Merah.

Bambang Supriadi Siregar, ST yang berdomisili di Kec. Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah  menamatkan sekolah SDN 81, SMP N18 dan SMA N 12 yang kesemuanya di Kecamatan Helvetia dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Politeknik USU Medan, Universitas Medan Area menamatkan S1nya. "Saya domisili di Helvetia, dan sebuah kebanggan bagi saya bisa mengabdi pada masyarakat melalui Ormas MKF MNI ini yang sekretariatnya di Jalan AR Hakim Medan, niat saya hanya ingin mengabdi dan berbuat yang baik dan terbaik untuk masyarakat Medan Khususnya sehingga dapat membantu Terkhusus Program Pemerintahan Kota Medan  dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat" Ujar Bambang Supriadi Siregar. ST.

Penyerahan SK Kepengurusan KSB 
MKF MNI Medan langsung diberikan oleh Ketua MKF MNI Sumut, Suendrizal bersama Sekretaris dan Bendahara disaksikan Ketua Pimnas. Bapak DR (HC) DF Rangkuti juga Bendahara  Pimnas Chairuddin Nasution, hadir penasehat MKF MNI Medan, Bapak. Asli Dachi, SH,MM. Ormas MKF MNI memiliki yel yel  yaitu 'Di depan jadi tauladan, di tengah jadi panutan dan dibelakang memajukan tujuan' dan  Indonesia Raya ..Merdeka !!!...Merdeka !!!. (Rizky Zulianda)

Kepengurusan Ormas MKF - MNI Kota Medan Telah Resmi Di Sahkan Dan Dilantik

warnasumut.com - Medan. Surat keputusan No: 001/A-SK/MKF MNI/SU/XII/2021 yang berisikan pengesahan struktur organisasi Ormas Majelis  Kehormatan Forum Masyarakat Nusantara Indonesia (MKF MNI) Kota Medan periode 2021 - 2026 telah diserahkan pada hari Selasa tanggal 14/12/2021 pukul 15: 00 Wib di Jalan AR Hakim/Langgar No. 42, Kec. Medan Area, Kantor Sekretariatan MKF MNI Wilayah Sumut  langsung dilakukan oleh Pengurus KSB Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Bang Suendrizal.

Dalam surat keputusan itu tertera nama Bambang Supriadi Siregar.ST yang diamanahkan pada posisi sekretaris sedangkan untuk ketua Jhonny S Salam, SS dan bendahara Donald Sinaga. Ketiga pengurus KSB  MKF MNI Kota Medan adalah anak-anak muda Medan yang energik, inovatif dan mau bekerja untuk kemaslahatan masyarakat  dan  sudah bersahabat. Kepengurusan ini sangat bernuansa pelangi dimana ada suku minang kabau, Batak Tapsel dan Batak Taput juga untuk agama ada yang muslim dan juga Nasrani.

Penyerahan SK Kepengurusan KSB 
MKF MNI Medan langsung diberikan oleh Ketua MKF MNI Sumut, Suendrizal bersama Sekretaris yaitu M Sefri Akhbar, SE dan Bendahara disaksikan Ketua Pimnas. Bapak DR (HC) DF Rangkuti di dampaingi Bendahara  Pimnas Chairuddin, hadir penasehat MKF MNI Medan, Bapak. Asli Dachi, SH,MM. 

Setelah penyerahan SK pengesahan kepengurusan tersebut, Ketua Pimnas DR (HC) DF Rangkuti  langsung meminta KSB kota Medan segera silaturahmi ke Kesbangpol kota Medan. "Ada agenda besar atau perhelatan besar yang InsyaAllah akan kita wujudkan di  tahun 2022 ini, untuk itu segera kita konsolidasikan Ormas kita ini keluar dan ke dalam dan bentuk kepanitiaan yang solid", ujar sang Ketua Pimnas yang murah senyum. 

Ormas MKF MNI memiliki yel yel  yaitu 'Di depan jadi tauladan, di tengah jadi panutan dan dibelakang memajukan tujuan' dan  Indonesia Raya ..Merdeka !!!...Merdeka !!!. (Rizky Zulianda)

Sunday, December 12, 2021

Mantan Ketua Partai Gelora Deklarasi Mileanis

 
warnasumut.com - Mantan Ketua DPD Partai Gelora Kota Bandarlampung Ahmad Nurkholish, yang sempat mundur dari dunia politik kini kembali masuk ke gelanggang yang lebih besar dengan mendeklarasikan Mileanis Lampung, satu elemen perjuangan untuk pemenangan Anies Baswedan Nex presiden 2024.

Nurkholish saat dikediamannya menyampaikan "pembangunan infrastruktur  yang telah di karyakan oleh presiden Jokowi, harus di rawat dan tingkatkan oleh orang yang tepat, dan orang yang tepat itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," Sabtu (11/12/2021). 

Menurutnya ada lima alasan kenapa Masyarakat Indonesia khususnya Lampung harus lebih mengenal sosok Anis sebagai Capres yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari presiden Jokowi, 

Pertama, santun. Anies telah menunjukkan dirinya adalah pemimpin yang santun dan patut di teladani, karena dalam menghadapi segala bentuk propaganda yang menyasar dan menghujat dirinya selaku kepala daerah, selalu di respon dengan Arif dan bijaksana, baik yang di hadapinya secara langsung (para pendemo) maupun di dunia Maya (netizen & buzer), tidak ada yang keluar dari mulutnya atau ketikan jarinya kata-kata yang kasar, brutal, arogan atau yang  bersifat caci maki balik, ataupun yang bersifat ancaman di laporkan ke pihak kepolisan, tidak ada, semua direspon dengan sangat santun dan santai.

Kedua, Cerdas. Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang Anies Baswedan bisa di katakan diatas rata-rata, banyak persoalan yang di hadapi kota Jakarta terselesaikan dengan kerja cerdasnya, mengurai macet, mengurangi genangan banjir, mengurangi kekumuhan kota Jakarta bahkan yang paling fenomenal adalah mengurai keterbatasan biaya pendidikan ribuan Mahasiswa Jakarta dengan program Jakarta pintar, dan semuanya ini di lakukan dengan memecahkan masalah tanpa masalah.

Ketiga, prestasi. Harus diakui secara jujur dan terbuka, Anies Baswedan adalah Gubernur yang paling banyak memperoleh penghargaan baik nasional maupun internasional, seperti DKI Jakarta menjuarai Sustainable Transport Award (STA) 2021 dan menjadi kota pertama di Asia Tenggara Penghargaan tersebut diberikan berkat program integrasi antarmoda transportasi publik yang dinilai sangat baik dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat Jakarta, dan lainnya. 

Keempat, kedekatan seorang Gubernur Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi memungkinkan Anies Baswedan yang memiliki chemistry dan kedekatan secara emosional, sehingga dengan mudah Anies bisa menterjemahkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Preseden Jokowi dalam melanjutkan kepemimpinannya yang sudah bisa dinikmati Bangsa Indonesia sekaligus menjadi perekat komponen Bangsa yang selama ini terbelah.

Kelima, jaringan Internasional, kemampuan lobi dan komunikasi dengan banyak bahasa memungkinkan Anies Baswedan mampu menghantarkan Indonesia menjadi pemain utama di kancah politik global, kepiawaiannya dalam bernegosiasi terbukti saat di forum Internasional, Seorang Gubernur di didaulat menjadi satu-satunya kepala daerah yang di minta forum untuk menjadi pembicara.

Kelima, alasan inilah yang meneguhkan kami untuk berada dalam barisan pemenangan Anies Baswedan. Deklarasi yang di adakan di Sqata Caffe Gedung Meneng Kota Bandarlampung pada Tanggal 10 Desember 2021 dibawah guyuran hujan tersebut di hadiri 15 orang peserta yang mewakili beberapa ormas dan tokoh pendekar di Kota Bandarlampung, Menurut Nurkholish, kita akan deklarasi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung, dan puncaknya nanti Desember 2022. Deklarasi secara besar-besaran di tingkat provinsi. sekarang baru warming Up dan sosialisasi. (Tim)

Wednesday, December 8, 2021

Wali Kota Medan Terima Audiensi PT Shell Indonesia

warnasumut.com - Medan. Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima audiensi PT Sheel Indonesia di ruang khusus Wali Kota, Balai Kota, Selasa (7/12/2021). Selain bersilaturahmi dalam pertemuan ini Bobby Nasution juga menyampaikan bahwa Pemko Medan membuka peluang lebar bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Medan dengan mempermudah segala bentuk perizinan.

Didampingi Asisten Umum Rendward Parapat dan Kadis Perdagangan Damikrot, Wali Kota Medan menjelaskan untuk memperbaiki dan menjaga iklim investasi Pemko Medan terus memperbaiki berbagai lini untuk mempermudah perusahaan-perusahaan melakukan investasi di Kota Medan. Namun dalam berinvestasi Bobby Nasution meminta agar para investor dapat menjaga budaya yang ada di masyarakat.

"Kami (Pemko Medan) menjaga keseimbangan, antara iklim investasi dengan masyarakat yang ada di kota Medan. Sebagai ibu kota Provinsi Sumut tentunya banyak potensi yang dapat menjadi peluang investasi. Oleh karena itu sejalan dengan menjaga iklim kami juga melakukan perbaikan salah satunya dalam hal perizinan, sehingga akan memudahkan investor", Jelas Bobby Nasution.

Menurut Bobby Nasution, saat ini PT Shell memiliki salah satu usaha yang tidak mendapatkan respon begitu baik di masyarakat. Oleh karenanya Bobby Nasution meminta walaupun tidak ada aturan tertulis namun keharmonisan dengan masyarakat juga harus dijaga.

"Selain perizinan, pihak Investor (PT Shell) sebaiknya memberikan informasi dan penjelasan yang cukup untuk masyarakat agar mereka dapat lebih memahaminya. Sehingga tidak ada menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat", jelas Bobby Nasution.

Sebelumnya VP Corporate Relations PT Shell Indonesia Susi Hutapea yang hadir bersama Direktur PT Shell Indonesia Inggrid Siburian  mengungkapkan bahwa PT Shell Indonesia saat ini sudah memiliki 165 SPBU dengan mempekerjakan kurang lebih 4.000 karyawan dan membina 79 UMKM. Di kota Medan usaha SPBU berada di beberapa titik diantaranya di jalan Setia Budi, jalan Sisingamangaraja dan Jalan Wahidin.

"Kami sangat tertarik berinvestasi di Kota Medan, saat ini jumlah SPBU Shell yang ada akan terus ditambah salah satunya di Jalan Adam Malik. Tentunya dalam menjalankan usaha ada kendala yang terjadi seperti SPBU di jalan Wahidin kurangnya respon masyarakat. Atas arahan Pak Wali Kota kami siap akan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak ada  permasalahan". Pungkasnya. (Tim)

Monday, December 6, 2021

PD PERTIS-SU hadiri seminar penguatan nilai Islam wasathiyah yang diadakan oleh MUI Provsu

warnasumut.com - Sumut. Seminar yang dengan Tema : 'Penguatan nilai - nilai Islam wasathiyah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama' yang diselenggarakan oleh MUI Sumut pada Bidang kerukunan antar umat beragama  langsung dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara  DR H Maratua Simanjuntak dilangsungkan di Kantor MUI Provinsi Sumatra Utara di Jalan MUI/Sutomo Ujung Medan, 6/12/2021.

Seminar yang diikuti hampir 40 peserta dari perwakilan Ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Peratuan Tarbiyah Islamiyah (Pertis), Alwasyiah, Aisyah, BKMT, Muslimat Alwasyia, FUI, Persis,  dll. Pada seminar menghadirkan tiga pembicara yaitu DR  Erwan Effendi, DR Muhammad Thoriq dan DR Junaidi yang keseluruhan para praktisi pendidikan dengan masing membawakan modul modul tema pembahasan sesuai tema seminar.

DR H Burhanuddin Harahap S.Ag M
Pd, Ketua PD Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Pertis)  Sumatera Utara sangat antusias atas acara seminar dan mengeluarkan mandat mengutus tiga peserta yaitu Muhammad Ikhwan Harahap, S.Kom, Asrul Yafizam Nauli Harahap, BBA, S.Pd, Couns, C, HT dan Bambang Supriadi Siregar. ST dan kesemuanya hadir dengan antusias.

Acara yang sangat fokus dengan paparan narasumber sangat kompetensi di bidang masing-masing di akhiri dengan memberikan sertifikat kepada pembicara oleh Ketua Pelaksana Drs.H. Pailit Muda Harahap, MA dan dibuka session diskusi atas diberikan pada peserta kesempatan untuk bertanya. (Rizky Zulianda)

Saturday, November 13, 2021

Reses Anggota DPRD Sumut H.Wagirin Arman,S.Sos Jemput Aspirasi Masyarakat


warnasumut.com - Deli Serdang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Utara H.Wagirin Arman,S.Sos Dari Fraksi Golkar, Jumat 12/11/2021 melaksanakan kegiatan reses 1 masa sidang III Tahun 2021/2022.

Masa reses merupakan masa di mana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD. Pada masa reses, para anggota dewan ini berkesempatan untuk bertemu dan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan guna menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan.

Untuk pelaksanaan Reses Masa sidang III tahun 2021/2022 ini dipastikan sehat, Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjangkitnya covid-19. 

Kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik Termasuk usulan pembangunan.

Reses Kali ini dihadiri Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan Serta Masyarakat Umum Desa Klambir Lima Kampung.

Selanjutnya, Bapak H.Wagirin Arman,S.sos Anggota DPRD Provinsi Sumatera Dari Fraksi Golkar ini Berjanji Akan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Klambir Lima Kampung sebagai usulan pembangunan.

Selanjutnya Di Tempat Terpisah Bapak Ilhamudin atau yang Akrab di panggil (Udin Rambas) Sebagai tokoh masyarakat Klambir Lima Kampung Ini Saat Di Konfirmasi Oleh Wartawan, Mengatakan Sangat Berterima Kasih Kepada Bapak H.Wagirin Arman,S.Sos Anggota DPRD Provinsi Sumatera Dari Fraksi Golkar ini Karna Telah Meluangkan Waktunya Untuk Hadir Ke Desa Klambir Lima Kampung dan Mendengarkan Aspirasi Masyarakat.

Lanjut Ilhamudin (Udin Rambas) sebagai tokoh masyarakat sangat berharap di kehadiran Bapak H.Wagirin Arman,S.sos hari ini dapat memberikan solusi yang terbaik untuk desa kalmbir lima Kampung terutama yg di keluhkan masyarakat kita tentang minimnya air bersih, Batu Jeronjong agar tidak terjadi lagi longsor bang katanya kepada wartawan.

Lanjutnya, kmarin banjir ada rumah salah satu warga yang terikut hanyut bang tanahnya longsor dan yang juga di keluhkan masyarakat akses jembatan Titi merah dan Titi gantung yang sangat kecil, bila ada kendaraan yg berlawanan kita harus menunggu kendaraan yang lain lewat dulu bang,"Ujarnya. (Rizky Zulianda)


Saturday, November 6, 2021

YKPAI Dukung Pengesahan RUU PPRT Jadi UU

warnasumut.com - Binjai. Kekerasan yang dialami Pekerja Rumah Tangga adalah hal yang mungkin kita sering dengarkan beberapa waktu belakangan ini, beragam kekerasan sering kita dengarkan bahkan bukan hanya kekerasan Fisik, Mental bahkan Seksual dan sampai Eksploitasi serta  perbudakan. Untuk itu perlunya aturan yang baku dalam menjamin bagi Pekerja Rumah Tangga layaknya pekerja di sektor lain yang sama-sama mendaptakan haknya serta jaminan saat orang itu bekerja.

Pekerja Rumah Tangga sudah seharusnya mendapat pengakuan mengingat segala bentuk pekerjaan sudah seharusnya mendapatkan hak dan perlindungan yang sama. Untuk itu saya Lukman Direktur YKAPI mendukung Pengesahan  RUU PPRT mengingat banyaknya kasus kekerasan yang selama ini dialami oleh Pekerja Rumah Tangga baik kekerasan Fisik, Mental bahkan Seksual bahkan praktek kerja anak.,"kata Direktur  YKAPI , Lukman, Jum'at (5/11/2021).

Untuk itu sudah layaknya ada UU yang mengatur tentang pekerjaan di rumah tangga agar ada aturan dan batasan dalam mempekerjakan seseorang atau sebaliknya ada aturan dalam bekerja di rumah seseorang, tambahnya.

Dari diskusi saya bebrapa waktu lalu banyak PRT yang selama ini tidak memili jaminan kesehatan, jaminan sosial dari pemerintah maupun yang mempekerjakan mereka. Kemudiah dari itu kata Asisten/Pembantu menjadi kata yang seolah-oleh adanya tingkatan sosial bagai Pekerja Rumah Tangga dan cendrung diskriminasi," ujarnya.

Pengesahan Rencangan  Undang-Undang ( RUU ) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT )  menjadi Undang-Undang ( UU  ) sesunngguhnya akan memberikan manfaat yang besar, bukan hanya kepada pekerja rumah tangga melainkan juga kepada pemberi pekerjaan. 

Bahkan RUU PPRT mengusung semangat untuk menghapus diskriminasi dan perlindungan bagi warga negara. RUU tersebut tidak hanya sebatas mengatur upah layak, tetapi merupakan bentuk kongkret dari kehadiran negra untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan dari berbagai kekerasan, peraktik kerja anak dan perdagangan orang. (Tim)

Wednesday, November 3, 2021

Rakorda HKTI Sumut Gandeng Ratusan Petani Ikut Pelatihan Umroh Dan Terima Asuransi Lahan Juga Asuransi Jiwa

Dewan Pengurus Daerah Himpunan kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah ( Rakorda ) Di dua lokasi berbeda Yaitu Wings Hotel Kualanamu dan di Aula Pondok pesantren Baitul Qur’an STM Hilir  Deli Serdang , Sabtu dan Minggu,30–31/10/2021. 

Ketua Panitia Rakorda Erwin Ramadani , S.Pi dalam laporannya"Kegiatan Rakorda ini dihadiri 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI Se-Provinsi Sumatera Utara, selain Rakorda, dalam laporan Panitia pelaksanaan kegiatan ini juga diisi dengan pemberian asuransi lahan dan jiwa petani sebanyak 5000 petani secara simbolis serta ditutup dengan pelatihan Manasik Umroh untuk para petani Se- Sumatera Utara di pondok pesantran Baitul Qur’an,"ujar erwin yang juga ketua DPC HKTI Deli Serdang 

Ketua DPD HKTI Sumut, Syafrizal ,dalam sambutannya mengucapkan"terimakasih atas komitmen dan dedikasi DPC HKTI Se Sumut yang terus memberikan yang terbaik untuk petani dan pertanian di Sumatera Utara , HKTI Sumut sambungnya akan terus berupaya menjadi yang terbaik secara nasional, baik secara adminitrasi organisasi maupun untuk program pertaniannya Karena DPD HKTI Sumatera Utara sebelum masa pandemi pernah mendapatkan predikat DPD HKTI Terbaik Se- Indonesia,"ujar Syafrizal.

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah ( Rakorda) DPD HKTI Sumatera Utara di hadiri dan dibuka Resmi Oleh Dewan Pengurus Pusat HKTI Bidang Organisasi M. Afifuddin dalam sambutannya mengatakan"DPP HKTI Sangat mengapresiasi kegiatan Rakorda yang diselenggarakan oleh DPD HKTI Sumut, kegiatan ini adalah bahagian dari kewajiban organisasi yang dilaksanakan  oleh HKTI.

Masih kata M.Afifuddin"DPD HKTI  yang telah membentuk Dewan pengurus Cabang harus terus membentu kepengurusan ditingkat kecamatan dan sampai ditingkat Gapoktan /Desa, serta program program yang sudah disepakati dan dijalankan harus sampai pada tingkatan pengurus Desa, ujarnya. 

Usai sambutan dari DPP HKTI , Acara dilanjutkan penyerahan simbolis,penyerahan  perlindungan jiwa dan lahan petani Sumatera Utara oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Iskandar  SE, didampingi Kabid Pemasaran Iqbal, SHI dan staff pemasaran Lia Wardani Sihotang, S.Pd.

Sementara itu usai Pembukaan acara dilanjutkan dengan persidangan komisi. Komisi dipimpin oleh ketua Stering Comittee yang juga Sekjend DPD HKTI Sumatera Utara Dr. Ade Gunawan, M.Si, mengatakan"hasil sidang ini nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan para pejabat yang berwenang,"ujar Dr.Ade. (Tim)

Tuesday, October 26, 2021

Anggota DPRD Deli Serdang Drs Rahman: Polres Pelabuhan Belawan Harus Usut Tuntas Pelemparan Bom Molotov

warnasumut.com - Deli Serdang. Kejadian terbakarnya depan aula kantor Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang akibat bom molotov menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian mengusutnya, Selasa (26/10/2021).

"Kita meminta kepada Polres Pelabuhan Belawan terkhusus Polsek Hamparan Perak untuk mengusut pelemparan bom molotov sehingga membakar depan aula kantor Desa Selemak," pinta anggota DPRD Deli Serdang Drs Rahman.

Kejadian pelemparan bom molotov adalah bentuk gangguan Kamtibmas yang tak bisa ditolelir, sehingga menjadi tolak ukur berhasilnya suatu institusi penegak hukum untuk menjaganya.

"Informasinya telah dua kali kantor Desa Selemak dilempar bom molotov. Kalau ini tak diusut tuntas pastilah bakal terulang lagi," ucap Drs Rahman wakil rakyat dari daerah pemilihan Hamparan Perak dan Labuhan Deli.

Dari kasus yang telah terjadi pastilah pihak Polres Pelabuhan Belawan mempunyai metode pengungkapan kasus cepat sehingga bisa mengetahui siapa pelaku atau orang yang melakukan tindakan kriminal tersebut.

"Pelajaran dari kasus terdahulu agar pihak Polisi khusus Intelkam lebih dominan terhadap perannya sehingga kejadian yang bakal terjadi dapat diantisipasi," kata Legislator dari Partai Golkar ini.

Untuk terjaga Kamtibmas, sambung Drs Rahman, agar masyarakat dan semua elemen serta Muspika setempat juga turut membantu tugas-tugas pihak Kepolisian untuk menjaga stabilitas Kamtibmas di daerahnya.

"Harap kita peran aktif warga, elemen di masyarakat serta Muspika untuk bersama-sama menjaga kondusifnya Kamtibmas di daerah masing-masing," ujar Drs Rahman anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Golkar.

Sekedar mengingatkan pembaca:

Diketahui peristiwa ledakan bom molotov dari rekaman CCTV (closed circuit televesion) berdurasi 1 menit 33 detik. Dari ledakan lantas kobaran api merambat dan menjilati depan aula kantor Desa Selemak. (Tim)

Monday, September 20, 2021

Islah NU Medan Sudah Terwujud, Burhanuddin, SE , "Saya Bangga dan Bahagia"

warnasumut.com - Medan. "Alhamdulilah hari ini sabtu tanggal 18 september 2021, kami 21 MWC NU se kota Medan telah menandatangani surat pencabutan Mosi tak percaya pada Ketua PC NU Medan periode (2019- 2024) tersebut yang pernah kami buat dan kami  tandatangani" demikian disampaikan Ustadz Mawardi sebagai perwakilan Ketua MWC NU Sekota Medan yang di dampingi Ketua MWC NU Kec Medan Baru, Sdr. Bero Tarigan di Medan, Sumatera Utara.

Disadari kekosongan kepengurusan PCNU kota medan dalam Kurun setahun ini sangat banyak  dampak buruk bagi NU Kota Medan, ini sangat bertentangan dengan Visi-Misi Nahdlatul Ulama serta cita -cita Pendiri NU. Padahal sebelumnya  selama Ketua PC NU di Pimpin Bapak Burhanuddin,SE, kami MWC se Kota Medan selalu kompak, bersatu dan solid membuat kegiataan yang bermanfaat seperti, safari ramadhan, membagi sembako ke kaum Dhuha, pelantikan PCNU dengan menghadirkan warga NU lebih 2000  orang, dan banyak lagi.

Pendapat lain juga di sampaikan KH.H.Syahdana Dalimunte sebagai Rais Suriah PCNU Kota Medan yang juga hadir didalam pertemuan tersebut. "Alhamdulilah hari ini saya sangat senang sekali, saya selaku ayah di PCNU Kota Medan telah melihat Anak-Anak saya sudah Islah kembali bergandengan dan harapan saya kedepan dengan bersatunya MWC NU se kota medan dan PCNU Kota medan akan dapat Mewujudkan kejayaan NU serta membesarkn NU untuk dapat berguna bagi masyarakat khususnya di Kota Medan, " demikian Rais Suriiah tersebut mengungkapkan isi hatinya di acara itu.

"Saya  juga berharap dengan sudah di tanda tanganinya surat pencabutan mosi tidak percaya tersebut, PBNU pusat akan segara mengaktifkan kembali pengurusan PCNU Kota Medan dibawah Pimpinan Burhanuddin. SE", lanjut KH. Syahdana.

Silaturahmi dan pertemuan MWC sekota medan turut di hadiri ketua PCNU kota medan, saudara Burhanuddin SE. Dalam kesempatan tersebut beiau mengatakan dia hadir atas undangan MWC sekota medan. Burhanudin  mengungkapkan rasa  senang dan bangga pada para ustadz - ustadz yang sudah bisa bersatu  dan dapat menjalin silaturahmi kembali demi terwujud visi misi NU yg lebih baik lagi di kota Medan. (Rizky Zulianda)

Wednesday, September 1, 2021

Rugikan Negara 2,5 Milyar Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Dan Langsung Ditahan

warnasumut.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bau-Bau  menetapkan 3 Orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017,Berdasarkan laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-370/PW20/5/2021 tanggal 12 Juli 2021 diperoleh hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari  Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.527.044.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu Rupiah.

Kepala Kejari  Bau-Bau Jaya Putra,SH Melalui Kasipidsus Muhamad Heriadi,SH,MH yang di dampingi Kepala Seksi Intelijen,Buyung Anyar Purnowo,SH sekira pukul,20.30 Wita mengatakan kepada media ini melalui rilis pers nya (31/8/2021) bahwa  pihaknya(Penyidik red) telah menetapkan 3 orang tersangka  Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 yang telah  mengakibatkan kerugian negara senilai 2.527.044.000,00 rupiah.

"Penetapan para tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti serta keterangan ahli.,"dan juga terhadap Tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan Sehat,dan kita langsung tahan dirutan setempat, kata Heriadi menyebutkan.

Adapun ketiga  tersangka tersebut yakni berinisial R selaku Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),F selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017,AA selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017.

Heri menjelaskan bahwa terhadap 3 (tiga) Orang Tersangka tersebut langsung dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021.

Adapun Alasan dilakukan penahanan terhadap para Tersangka tersebut di atas berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang mana dikhawatirkan para tersangka :
a. akan melarikan diri;
b. merusak atau menghilangkan barang bukti;
c. mengulangi tindak pidana.

Dan Pemeriksaan para Tersangka didampingi oleh Penasehat hukumnya masing-masing dan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.tegas Muhamad Heriadi,SH.MH. (Tim)

Friday, August 20, 2021

Kejari Langkat Jebloskan Tersangka Korupsi Ke Rutan Binjai

warnasumut.com - Stabat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat melakukan penahanan seorang lagi kasus dugaan korupsi rehabilitasi/pemeliharaan pada satuan kerja UPT Jalan dan jembatan Binjai-Langkat pada Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Propinsi Sumut.

Kajari Langkat Muttaqin Harahap melalui Kasi Intel Boy Amali kepada wartawan mengatakan, tersangka Agus Suti Nasution telah dititipkan di Rutan Binjai. "Untuk penahanan selama 20 hari kedepan, kita tempatkan tersangka Agus Suti Nasution di Rutan Binjai," kata Boy Amali, Kamis (19/8) sore

Boy mengatakan, Agus Suti Nasution menjabat sebagai PPTK pada UPT kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Binjai Dinas Bina Marga Bina Konstruksi) Propinsi Sumut.

Dijelaskan, pada panggilan pertama 12 Agustus 2021, Agus Suti Nasution tidak dapat hadir dengan pemberitahuan surat kalau yang bersangkutan sedang obname di rumah sakit, lalu kita jadwalkan panggilan kedua pada Kamis (19/8).

"Pada panggilan kedua ini, yang bersangkutan datang dan dilakukan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan menyatakan sehat lalu Agus Suti Nasution kita lakukan penahanan," imbuhnya.

Disebutkan, sebelumnya, pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap  Ir Dirwansyah, mantan Kepala UPT Jalan-Jembatan Propsu di Binjai terhitung tanggal 12 Agustus 2021 lalu.

Sementara itu, kata Boy Amali, terhadap tersangka Ir HM Efendi Pohan, mantan Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Propsu pada panggilan pertama 12 Agustus 2021 dan panggilan ke 2, Kamis 19 Agustus 2021 tidak datang.

"Terhadap tersangka Ir Efendi Pohan pemanggilan ke dua juga dijadwalkan Kamis 19 Agustus 2021 dan panggilan ke dua kami pastikan telah sampai ke yang bersangkutan secara patut. Surat panggilan ke dua melalui Sekda Propsu sebagai pembina kepegawaian tertinggi di Propsu juga kami pastikan telah sampai, serta kepada yang bersangkutan (Ir HM Efendi Pohan red) dan kantor yang bersangkutan. Bahwa sampai dengan sore ini penyidik belum memperoleh konfirmasi baik oleh yang bersangkutan ataupun PHnya tentang ke tidak hadiran tersangka hari ini di Kejari Langkat (panggilan ke dua)," katanya.

"Tentunya penyidik atas nama institusi/lembaga akan mempertimbangkan hal tersebut dengan baik dan tentunya akan mengambil sikap," tegasnya.

Ir HM Efendi Pohan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumut.

"Penyidik juga sedang fokus asset recoveri ( pemulihan keuangan negara dengan cara penelusuran aset atau kerugian negara yang hilang untuk semaksimal mungkin dapat segera di pulihkan)," tandas Boy. (Avid)

Tuesday, August 10, 2021

Diduga Rugikan Negara 3,7 Milyar, Tiga Tersangka Korupsi Diserahkan Polisi Ke Kejaksaan Gayo Lues

warnasumut.com - Gayo Lues. Akhirnya 3 Tersangka dugaan korupsi Makan Minum karantina Hafizh tahun anggaran 2019 diserahkan unit III Tipikor  satreskrim polres Gayo Lues ke Jaksa, diantaranya Mantan Kepala Dinas Syariat Islam (SI) Kabupaten Gayo Lues, HS ,rekanan LM,dan PPTK SH.(Senin,9/8/2021).

Dugaan kerugian negara ini terungkap Berdasarkan "Hasil audit BPKP Provinsi Aceh, telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,7 miliar,"

Dan Penyerahan para tersangka dan barang bukti tersebut langsung dipimpin Kapolres Gayo Lues AKBP Carlie Bustamam,Sik,MH melalui Kasatreskrim Irwansyah,SE yang  didampingi para  Penyidik unit Tipikor, Senin (9/8/2021) sore. 

Kasatreskrim Iptu Irwansyah membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan tahap II ke kejaksaan Negeri Gayo Lues,ya sudah kita limpahkan para tersangka dan juga barang buktinya ungkapnya kepada media ini.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa  kasus ini berawal dari program pelatihan peningkatan sumber daya santri dengan anggaran mencapai Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan Dana Otonomi Khusus Aceh (APBK-DOKA) tahun 2019.

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai keperluan 1.000 santri, 45 panitia dan 40 orang narasumber selama 90 hari.

Anggaran itu antara lain dipakai untuk belanja nasi dengan total anggaran Rp5,4 miliar, makanan ringan Rp2,4 miliar, teh/kopi anggaran Rp1 miliar.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara menunjuk Wisma Pondok Indah dan Ira Ketering untuk memenuhi kebutuhan para santri selama pelatihan.
Modus, ketiga tersangka ini bersepakat memangkas sejumlah makanan untuk peserta pelatihan tersebut.

"Mereka diduga memangkas anggaran, seperti belanja nasi sesuai kontrak Rp19.965 tapi dibayarkan Rp9.500. Kemudian belanja snack sesuai kontrak Rp8.910 tapi yang dibayarkan Rp 4500" dan Belanja teh kopi 1500.

Diungkapkan kembali oleh Kasatreskrim bahwa selain 3 tersangka diserahkan ada juga uang senilai 90 juta rupiah sebagai uang barang bukti.

"Sejumlah barang bukti seperti SK, dokumen kontrak, dokumen pembayaran, dokumen print out rekening koran dan lainnya sudah  disita oleh penyidik," katanya. (Tim)

Monday, August 9, 2021

Anggaran Gemuk Tiap Tahun, Dinas PUPR Gayo Lues Lalai Lakukan Perawatan Jalan Kabupaten

warnasumut.com - Banda Aceh. Walaupun Pemerintah Kabupaten Gayo Lues  mengelontorkan dana  puluhan miliar rupiah untuk Dinas PUPR Gayo Lues namun dinas PUPR seperti nya lupa untuk melakukan pemeliharaan jalan rusak dikabupaten Gayo Lues.

Dinas PUPR malah sibuk melakukan pembukaan Jalan baru dan Irigasi, seperti terlihat dalam laman LPSE pembukaan jalan baru dan irigasi tersebut sudah ditender dan sudah ada pemenangnya dan saat ini juga sudah banyak dalam tahap pengerjaan.

Praktisi Hukum sekaligus Advokad M Purba,SH mengkritik pembukaan Jalan baru dibeberapa tempat dan juga pembangunan beberapa jaringan irigasi tersebut.

Menurutnya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, seharusnya Pemkab Gayo Lues tidak menganggarkan dana untuk kegiatan yang tidak mendesak seperti itu. Karena hal itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Seharusnya Bupati Gayo Lues harus lebih peka melihat masyarakat, dan menolak untuk anggaran itu, apalagi di tengah pandemi saat ini," kata Purba kepada media Minggu (8/8/2021).

Jika ditelisik di LPSE Anggaran miliar an rupiah untuk beberapa pembukaan jalan baru dan irigasi  itu sangat besar," ujarnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan apa alasan yang paling mendesak sehingga pembukaan jalan baru dan pembangunan Beberapa Irigasi  di tengah pandemi seperti sekarang ini.

Dan Pertanyaannya apakah semua Jalan dikabupaten Gayo Lues itu semuanya sudah dilakukan perawatan,dan apakah irigasi yang sudah dibangun sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan.jika di telisik kembali seharusnya pembukaan jalan baru dan Irigasi itu sangat tidak relevan karena sampai saat ini Pemda Gayo Lues masih ada tunggakan ke pihak ketiga" ujarnya. (Tim)

Sunday, August 8, 2021

6 SK DI SERAHKAN KETUA DPD GRANAT SUMUT KEPADA DPAC GRANAT SE KAB. DELI SERDANG


warnasumut.com - Medan. DPD GRANAT Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 6 SK Kepengurusan DPAC GRANAT Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang di Sekretariat DPD GRANAT Provinsi Sumatera Utara Jln. Aksara No 134 D Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu 07 Agustus 2021.

Adapun 6 DPAC GRANAT Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang yaitu 1) DPAC GRANAT Kec.Beringin 2) DPAC GRANAT Kec.Tanjung Morawa 3) DPAC GRANAT Kec.Sunggal 4) DPAC GRANAT Kec.Hamparan Perak 5)DPAC GRANAT Kec.Namorambe 6) DPAC GRANAT Kec.Percut Sei Tuan.Selain dihadiri KSB Pertiap DPAC GRANAT se Kab Deli Serdang juga dibadiri oleh Ketua DPC GRANAT Deli Serdang Supri Helmi.SH serta Sekretaris Bobby Zulhamsyah juga dibadiri oleh kepengurusan DPD GRANAT Sumut Yusri Budi Darma.SE Wakil Sekretaris DPD, Octo AE Silitonga.SH serta HUMAS DPD GRANAT SUMUT Islino Murianto, Dengan mematuhi Prokes Covid 19 Rapat Penyerahan SK Kepengurusan tersebut hanya dihadiri KSB (Ketua,Sekretaris,Bendahara) pertiap 6 DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang.


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD GRANAT SUMUT Sastra SH.Mkn.dalam sambutannya mengapresiasi susunan kepengurusan 6 DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang serta berpesan kepada DPAC GRANAT yang telah menerima SK Kepengurusan untuk dapat menjalankan roda organisasi serta menjaga marwah organisasi di mata masyarakat dan 1 pesan yang sangat penting untuk kepengurusan DPAC Granat yang telah menerima SK ialah GRANAT sesungguhnya tidak ada yang perlu diperebutkan ini hanya pengabdian ujar Ketua DPD GRANAT SUMUT didepan seluruh undangan penyerahan SK DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang di Sekretariat DPD GRANAT SUMUT.

Rapat penyerahan SK DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang ditutup secara simbolis dengan menyerahkan SK Kepengurusan oleh Ketua DPD GRANAT SUMUT Sastra SH.Mkn didampingi leh Wakil Sekretaris DPD Yusri Budi Darma.SE dan Kabid OKK DPD Octo AE.Silitonga.SH serta bersua foto bersama dengan Kepengurusan DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang. (Wahyudi / Suriyono)

 

Sunday, June 20, 2021

Wakil Presiden Republik Indonesia KH Makruf Amin Membuka Rakernas II Ormas Islam Tarbiyah - Perti


warnasumut.com - Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia KH Makruf Amin membuka Rakernas II Ormas Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah -Perti) secara daring di kediaman resmi jalan diponegoro no.2 Jakarta Pusat, sabtu 19 juni 2021.

Sementara acara rakernas itu sendiri berlangsung di tempat yang berbeda yaitu di Hotel Grand Sahid jakarta. Rakernas ini dihadiri oleh Pimpinan - Pimpinam Majelis Pusat, Pengurus - Pengurus Pusat dan Pimpinan - Pimpinan Daerah Tarbiyah Perti Seluruh Indonesia. Acara langsung dihadiri oleh Ketua Umum PP Tarbiyah Perti Buya Drs KH Basri Bermanda, MBA

Seperti yang diketahui Ormas Tarbiyah Perti di dirikan 93 tahun lalu oleh ulama besar dan kharismatik berasal dari Sumatera Barat yaitu Syekh Sulaiman ar Rusuli  yang bertujuan memajukan Pendidikan Islam, Dakwa dan Sosial keumatan, yang mana syekh Sulaiman ar rusuli adalah seorang ulama pejuang dan toko pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga Syekh Sulaiman ar Rusuli merupakan ketua konstituante tertua dan diamanatkan pemimpin sidang konstituante pertama pasca agresi militer 2 dan sekarang sedang dalam pengusulan untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

DR H Burhanuddin Harahap Sag, Mpd saat diwawancari di kediamanya mengatakan oleh karena kesibukan pekerjaannya maka DPD Perti Sumut diwakili oleh
Buya Muhammad Ikhwan Harahap, Skom dan semua program kerja DPD tarbiyah Sumut yang salah satunya yaitu: pembentukan Radio Tarbiyah FM, dsb akan disampiakan pada saat rakernas 2 tersebut.

Sementara Buya Muhammad Ikhwan, Skom saat diwawancarai melalui sambungan telepon oleh team sahabat media DPD Tarbiyah Sumut yaitu  Tarbiyah News, menyatakan beberapa program kerja DPD Tarbiyah Sumatera Utara telah disampaikan selain akan diajukan pendirian Radio Tarbiyah FM ada beberapa program kerja yang telah disampaikan oleh Bambang Supriadi Siregar.ST sebagai pelaksana Tarbiyah News dan juga pengurus Tarbiyah Sumut   yaitu pembuatan buletin dua mingguan Tarbiyah News juga Sekolah Sepak Bola (SSB) Tarbiyah Sumut dan Team sepak bola Tarbiyah Sumut Senior FC.
"Mohon doa dan dukungan rekan - rekan sekalian di Sumatera Utara agar program kerja tersebut dan program - program kerja lainnya dapat terealisasi" tutup buya Iwan. (Rizky Zulianda)

Tuesday, June 15, 2021

Demokrat Desak Menpan Tetapkan Kepala ANRI

warnasumut.com - Jakarta. Belum ditetapkannya Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) hasil seleksi, mendapat perhatian dari Mohammad Muraz, anggota Komisi II DPR RI. Menurutnya, proses penetapan kepala definitif dianggap terlalu lama. “Hal ini berdampak pada kinerja organisasi”, kata Muraz.

Politisi Partai Demokrat ini juga mendengar dari Sekretaris Utama ANRI, Imam Gunarto, bahwa proses penetapan yang lama diakibatkan oleh lambannya proses birokrasi seleksi. “Karenanya kami minta Menpan segera saja tetapkan kepala ANRI yang baru agar organisasi bisa jalan dengan nahkoda baru”.

Disinggung siapa calon Kepala ANRI yang baru, ia menyampaikan bahwa Imam Gunarto merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu. “Pak Imam sosok yang punya visi. Beliau berjanji akan buatkan Arsip Kepresidenan Bung Karno, termasuk Pak SBY juga”. 

Sebagai mitra kerja, Demokrat di Komisi II juga telah melaporkan persoalan ini kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. “Ketum berharap agar persoalan ini segera mendapat kepastian”. (Rizky Zulianda)

Tuesday, May 25, 2021

Azis Syamsudin Belum Juga Diperiksa, KPK Diduga Mulai “Masuk Angin”


warnasumut.com - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar tidak kendur dalam mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin atas kasus suap Wali Kota Tanjungbalai yang melibatkan oknum penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP).

Penasehat IMO Indonesia Dr. Adi Suparto,SH.,MH yang juga dikenal sebagai praktisi hukum (Advokat:Red) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri segera memeriksa Azis atas dugaan keterlibatannya dalam pertemuan di rumah dinas politisi Golkar tersebut.

“Pertemuan Azis dengan Wali Kota Tanjungbalai periode 2016-2021 M Syahrial bersama Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) di rumah dinas Wakil Ketua DPR itu harus diusut tuntas. Jangan sampai ada kesan bahwa KPK mudah diintervensi oleh politisi,” kata Adi kepada media ini, Selasa (25/5/2021).

Adi mencurigai bahwa KPK mulai “masuk angin”, selain itu ada dugaan bahwa KPK ada tekanan dari partai politik. Sebab, kata dia, kasus tersebut sudah terang benderang.

“Bahkan bukti permulaan sudah dikantongi oleh KPK, dan telah menyita beberapa koper dokumen, namun sayangnya penyidikan terkait dugaan keterlibatan Azis dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai belum ada progres yang memuaskan publik,” katanya.

Adi menyarankan, jangan sampai kepercayaan publik terhadap KPK kembali runtuh akibat ketidaktegasan Pemimpinnya.

Lebih jauh Adi menegaskan, pimpinan KPK harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pasca tidak lolosnya 75 penyidik dalam TWK, KPK tetap melanjutkan kasus-kasus besar.

“Tapi kalau dilihat realitanya, KPK sepertinya mulai redup. Salah satunya dalam mengungkap dugaan keterlibatan Azis dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai. Kalau yang demikian ini terjadi, dapat menguatkan dugaan bahwa 75 penyidik itu sengaja disingkirkan agar tidak mengungkap kasus-kasus besar yang tengah dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu,” pungkas Adi. (Red-Warsu)

Saturday, May 8, 2021

Pukul Wartawan Dan Mahasiswa, KAMMI Sumut Meminta Gubsu Evaluasi Kasatpol PP Sumut



warnasumut.com - Medan. Kericuhan yang terjadi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) pada hari Jum'at (7/5) sore berakhir ricuh.

Pada aksi itu terjadi pemukulan kepada salah satu wartawan yang dilakukan oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara.

Menanggapi hal itu Rozi Panjaitan Ketua Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Sumut melalui seluler saat diwawancarai menyatakan keprihatinan atas kejadian pemukulan yang menimpa sejumlah wartawan. Rozi menyatakan mengecam tindakan oknum Satpol-PP itu.

"Kita sangat prihatin dan sangat menyayangkan atas insiden yang terjadi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada sore tadi. 

Kita sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum Satpol-PP yang bersifat sangat arogan dan anarkis kepada insan pers saat bertugas yang merupakan dijamin oleh Undang-undang, ini jelas salah, ucapnya.

Beliau juga mengutuk tindakan refresif yang dilakukan oleh Satpol-PP kepada mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa.

"Kita juga sangat mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol-PP kepada para mahasiswa, tak selayaknya dan tak sepatutnya mereka (Satpol-PP) bertindak seperti, tindakan yang seperti preman bukan sebagai aparat. Sepertinya Satpol-PP tidak paham apa tufoksi mereka. Ini perlu di evaluasi, tambahnya.

Rozi juga meminta agar gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi Kepala Satpol-PP Sumut.

"Ini tidak bisa dibenarkan, ini harus dievaluasi. Kita minta Agar bapak Gubernur Edy Rahmayadi mengevaluasi Kepala Satpol-PP Sumut agar benar dalam menjalankan tugasnya, jangan suka-suka atinya, bila perlu dipecat agar tidak semena-mena dalam mengemban jabatannya, ini semua untuk Sumut bermartabat, tutupnya. (Rizky Zulianda)