Warna Sumut: Politik
Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Monday, September 20, 2021

Islah NU Medan Sudah Terwujud, Burhanuddin, SE , "Saya Bangga dan Bahagia"

warnasumut.com - Medan. "Alhamdulilah hari ini sabtu tanggal 18 september 2021, kami 21 MWC NU se kota Medan telah menandatangani surat pencabutan Mosi tak percaya pada Ketua PC NU Medan periode (2019- 2024) tersebut yang pernah kami buat dan kami  tandatangani" demikian disampaikan Ustadz Mawardi sebagai perwakilan Ketua MWC NU Sekota Medan yang di dampingi Ketua MWC NU Kec Medan Baru, Sdr. Bero Tarigan di Medan, Sumatera Utara.

Disadari kekosongan kepengurusan PCNU kota medan dalam Kurun setahun ini sangat banyak  dampak buruk bagi NU Kota Medan, ini sangat bertentangan dengan Visi-Misi Nahdlatul Ulama serta cita -cita Pendiri NU. Padahal sebelumnya  selama Ketua PC NU di Pimpin Bapak Burhanuddin,SE, kami MWC se Kota Medan selalu kompak, bersatu dan solid membuat kegiataan yang bermanfaat seperti, safari ramadhan, membagi sembako ke kaum Dhuha, pelantikan PCNU dengan menghadirkan warga NU lebih 2000  orang, dan banyak lagi.

Pendapat lain juga di sampaikan KH.H.Syahdana Dalimunte sebagai Rais Suriah PCNU Kota Medan yang juga hadir didalam pertemuan tersebut. "Alhamdulilah hari ini saya sangat senang sekali, saya selaku ayah di PCNU Kota Medan telah melihat Anak-Anak saya sudah Islah kembali bergandengan dan harapan saya kedepan dengan bersatunya MWC NU se kota medan dan PCNU Kota medan akan dapat Mewujudkan kejayaan NU serta membesarkn NU untuk dapat berguna bagi masyarakat khususnya di Kota Medan, " demikian Rais Suriiah tersebut mengungkapkan isi hatinya di acara itu.

"Saya  juga berharap dengan sudah di tanda tanganinya surat pencabutan mosi tidak percaya tersebut, PBNU pusat akan segara mengaktifkan kembali pengurusan PCNU Kota Medan dibawah Pimpinan Burhanuddin. SE", lanjut KH. Syahdana.

Silaturahmi dan pertemuan MWC sekota medan turut di hadiri ketua PCNU kota medan, saudara Burhanuddin SE. Dalam kesempatan tersebut beiau mengatakan dia hadir atas undangan MWC sekota medan. Burhanudin  mengungkapkan rasa  senang dan bangga pada para ustadz - ustadz yang sudah bisa bersatu  dan dapat menjalin silaturahmi kembali demi terwujud visi misi NU yg lebih baik lagi di kota Medan. (Rizky Zulianda)

Wednesday, September 1, 2021

Rugikan Negara 2,5 Milyar Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Dan Langsung Ditahan

warnasumut.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bau-Bau  menetapkan 3 Orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017,Berdasarkan laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-370/PW20/5/2021 tanggal 12 Juli 2021 diperoleh hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari  Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.527.044.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu Rupiah.

Kepala Kejari  Bau-Bau Jaya Putra,SH Melalui Kasipidsus Muhamad Heriadi,SH,MH yang di dampingi Kepala Seksi Intelijen,Buyung Anyar Purnowo,SH sekira pukul,20.30 Wita mengatakan kepada media ini melalui rilis pers nya (31/8/2021) bahwa  pihaknya(Penyidik red) telah menetapkan 3 orang tersangka  Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 yang telah  mengakibatkan kerugian negara senilai 2.527.044.000,00 rupiah.

"Penetapan para tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti serta keterangan ahli.,"dan juga terhadap Tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan Sehat,dan kita langsung tahan dirutan setempat, kata Heriadi menyebutkan.

Adapun ketiga  tersangka tersebut yakni berinisial R selaku Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),F selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017,AA selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017.

Heri menjelaskan bahwa terhadap 3 (tiga) Orang Tersangka tersebut langsung dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021.

Adapun Alasan dilakukan penahanan terhadap para Tersangka tersebut di atas berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang mana dikhawatirkan para tersangka :
a. akan melarikan diri;
b. merusak atau menghilangkan barang bukti;
c. mengulangi tindak pidana.

Dan Pemeriksaan para Tersangka didampingi oleh Penasehat hukumnya masing-masing dan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.tegas Muhamad Heriadi,SH.MH. (Tim)

Friday, August 20, 2021

Kejari Langkat Jebloskan Tersangka Korupsi Ke Rutan Binjai

warnasumut.com - Stabat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat melakukan penahanan seorang lagi kasus dugaan korupsi rehabilitasi/pemeliharaan pada satuan kerja UPT Jalan dan jembatan Binjai-Langkat pada Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Propinsi Sumut.

Kajari Langkat Muttaqin Harahap melalui Kasi Intel Boy Amali kepada wartawan mengatakan, tersangka Agus Suti Nasution telah dititipkan di Rutan Binjai. "Untuk penahanan selama 20 hari kedepan, kita tempatkan tersangka Agus Suti Nasution di Rutan Binjai," kata Boy Amali, Kamis (19/8) sore

Boy mengatakan, Agus Suti Nasution menjabat sebagai PPTK pada UPT kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Binjai Dinas Bina Marga Bina Konstruksi) Propinsi Sumut.

Dijelaskan, pada panggilan pertama 12 Agustus 2021, Agus Suti Nasution tidak dapat hadir dengan pemberitahuan surat kalau yang bersangkutan sedang obname di rumah sakit, lalu kita jadwalkan panggilan kedua pada Kamis (19/8).

"Pada panggilan kedua ini, yang bersangkutan datang dan dilakukan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan menyatakan sehat lalu Agus Suti Nasution kita lakukan penahanan," imbuhnya.

Disebutkan, sebelumnya, pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap  Ir Dirwansyah, mantan Kepala UPT Jalan-Jembatan Propsu di Binjai terhitung tanggal 12 Agustus 2021 lalu.

Sementara itu, kata Boy Amali, terhadap tersangka Ir HM Efendi Pohan, mantan Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Propsu pada panggilan pertama 12 Agustus 2021 dan panggilan ke 2, Kamis 19 Agustus 2021 tidak datang.

"Terhadap tersangka Ir Efendi Pohan pemanggilan ke dua juga dijadwalkan Kamis 19 Agustus 2021 dan panggilan ke dua kami pastikan telah sampai ke yang bersangkutan secara patut. Surat panggilan ke dua melalui Sekda Propsu sebagai pembina kepegawaian tertinggi di Propsu juga kami pastikan telah sampai, serta kepada yang bersangkutan (Ir HM Efendi Pohan red) dan kantor yang bersangkutan. Bahwa sampai dengan sore ini penyidik belum memperoleh konfirmasi baik oleh yang bersangkutan ataupun PHnya tentang ke tidak hadiran tersangka hari ini di Kejari Langkat (panggilan ke dua)," katanya.

"Tentunya penyidik atas nama institusi/lembaga akan mempertimbangkan hal tersebut dengan baik dan tentunya akan mengambil sikap," tegasnya.

Ir HM Efendi Pohan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumut.

"Penyidik juga sedang fokus asset recoveri ( pemulihan keuangan negara dengan cara penelusuran aset atau kerugian negara yang hilang untuk semaksimal mungkin dapat segera di pulihkan)," tandas Boy. (Avid)

Tuesday, August 10, 2021

Diduga Rugikan Negara 3,7 Milyar, Tiga Tersangka Korupsi Diserahkan Polisi Ke Kejaksaan Gayo Lues

warnasumut.com - Gayo Lues. Akhirnya 3 Tersangka dugaan korupsi Makan Minum karantina Hafizh tahun anggaran 2019 diserahkan unit III Tipikor  satreskrim polres Gayo Lues ke Jaksa, diantaranya Mantan Kepala Dinas Syariat Islam (SI) Kabupaten Gayo Lues, HS ,rekanan LM,dan PPTK SH.(Senin,9/8/2021).

Dugaan kerugian negara ini terungkap Berdasarkan "Hasil audit BPKP Provinsi Aceh, telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,7 miliar,"

Dan Penyerahan para tersangka dan barang bukti tersebut langsung dipimpin Kapolres Gayo Lues AKBP Carlie Bustamam,Sik,MH melalui Kasatreskrim Irwansyah,SE yang  didampingi para  Penyidik unit Tipikor, Senin (9/8/2021) sore. 

Kasatreskrim Iptu Irwansyah membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan tahap II ke kejaksaan Negeri Gayo Lues,ya sudah kita limpahkan para tersangka dan juga barang buktinya ungkapnya kepada media ini.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa  kasus ini berawal dari program pelatihan peningkatan sumber daya santri dengan anggaran mencapai Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan Dana Otonomi Khusus Aceh (APBK-DOKA) tahun 2019.

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai keperluan 1.000 santri, 45 panitia dan 40 orang narasumber selama 90 hari.

Anggaran itu antara lain dipakai untuk belanja nasi dengan total anggaran Rp5,4 miliar, makanan ringan Rp2,4 miliar, teh/kopi anggaran Rp1 miliar.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara menunjuk Wisma Pondok Indah dan Ira Ketering untuk memenuhi kebutuhan para santri selama pelatihan.
Modus, ketiga tersangka ini bersepakat memangkas sejumlah makanan untuk peserta pelatihan tersebut.

"Mereka diduga memangkas anggaran, seperti belanja nasi sesuai kontrak Rp19.965 tapi dibayarkan Rp9.500. Kemudian belanja snack sesuai kontrak Rp8.910 tapi yang dibayarkan Rp 4500" dan Belanja teh kopi 1500.

Diungkapkan kembali oleh Kasatreskrim bahwa selain 3 tersangka diserahkan ada juga uang senilai 90 juta rupiah sebagai uang barang bukti.

"Sejumlah barang bukti seperti SK, dokumen kontrak, dokumen pembayaran, dokumen print out rekening koran dan lainnya sudah  disita oleh penyidik," katanya. (Tim)

Monday, August 9, 2021

Anggaran Gemuk Tiap Tahun, Dinas PUPR Gayo Lues Lalai Lakukan Perawatan Jalan Kabupaten

warnasumut.com - Banda Aceh. Walaupun Pemerintah Kabupaten Gayo Lues  mengelontorkan dana  puluhan miliar rupiah untuk Dinas PUPR Gayo Lues namun dinas PUPR seperti nya lupa untuk melakukan pemeliharaan jalan rusak dikabupaten Gayo Lues.

Dinas PUPR malah sibuk melakukan pembukaan Jalan baru dan Irigasi, seperti terlihat dalam laman LPSE pembukaan jalan baru dan irigasi tersebut sudah ditender dan sudah ada pemenangnya dan saat ini juga sudah banyak dalam tahap pengerjaan.

Praktisi Hukum sekaligus Advokad M Purba,SH mengkritik pembukaan Jalan baru dibeberapa tempat dan juga pembangunan beberapa jaringan irigasi tersebut.

Menurutnya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, seharusnya Pemkab Gayo Lues tidak menganggarkan dana untuk kegiatan yang tidak mendesak seperti itu. Karena hal itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Seharusnya Bupati Gayo Lues harus lebih peka melihat masyarakat, dan menolak untuk anggaran itu, apalagi di tengah pandemi saat ini," kata Purba kepada media Minggu (8/8/2021).

Jika ditelisik di LPSE Anggaran miliar an rupiah untuk beberapa pembukaan jalan baru dan irigasi  itu sangat besar," ujarnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan apa alasan yang paling mendesak sehingga pembukaan jalan baru dan pembangunan Beberapa Irigasi  di tengah pandemi seperti sekarang ini.

Dan Pertanyaannya apakah semua Jalan dikabupaten Gayo Lues itu semuanya sudah dilakukan perawatan,dan apakah irigasi yang sudah dibangun sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan.jika di telisik kembali seharusnya pembukaan jalan baru dan Irigasi itu sangat tidak relevan karena sampai saat ini Pemda Gayo Lues masih ada tunggakan ke pihak ketiga" ujarnya. (Tim)

Sunday, August 8, 2021

6 SK DI SERAHKAN KETUA DPD GRANAT SUMUT KEPADA DPAC GRANAT SE KAB. DELI SERDANG


warnasumut.com - Medan. DPD GRANAT Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 6 SK Kepengurusan DPAC GRANAT Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang di Sekretariat DPD GRANAT Provinsi Sumatera Utara Jln. Aksara No 134 D Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu 07 Agustus 2021.

Adapun 6 DPAC GRANAT Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang yaitu 1) DPAC GRANAT Kec.Beringin 2) DPAC GRANAT Kec.Tanjung Morawa 3) DPAC GRANAT Kec.Sunggal 4) DPAC GRANAT Kec.Hamparan Perak 5)DPAC GRANAT Kec.Namorambe 6) DPAC GRANAT Kec.Percut Sei Tuan.Selain dihadiri KSB Pertiap DPAC GRANAT se Kab Deli Serdang juga dibadiri oleh Ketua DPC GRANAT Deli Serdang Supri Helmi.SH serta Sekretaris Bobby Zulhamsyah juga dibadiri oleh kepengurusan DPD GRANAT Sumut Yusri Budi Darma.SE Wakil Sekretaris DPD, Octo AE Silitonga.SH serta HUMAS DPD GRANAT SUMUT Islino Murianto, Dengan mematuhi Prokes Covid 19 Rapat Penyerahan SK Kepengurusan tersebut hanya dihadiri KSB (Ketua,Sekretaris,Bendahara) pertiap 6 DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang.


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD GRANAT SUMUT Sastra SH.Mkn.dalam sambutannya mengapresiasi susunan kepengurusan 6 DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang serta berpesan kepada DPAC GRANAT yang telah menerima SK Kepengurusan untuk dapat menjalankan roda organisasi serta menjaga marwah organisasi di mata masyarakat dan 1 pesan yang sangat penting untuk kepengurusan DPAC Granat yang telah menerima SK ialah GRANAT sesungguhnya tidak ada yang perlu diperebutkan ini hanya pengabdian ujar Ketua DPD GRANAT SUMUT didepan seluruh undangan penyerahan SK DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang di Sekretariat DPD GRANAT SUMUT.

Rapat penyerahan SK DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang ditutup secara simbolis dengan menyerahkan SK Kepengurusan oleh Ketua DPD GRANAT SUMUT Sastra SH.Mkn didampingi leh Wakil Sekretaris DPD Yusri Budi Darma.SE dan Kabid OKK DPD Octo AE.Silitonga.SH serta bersua foto bersama dengan Kepengurusan DPAC GRANAT se Kab.Deli Serdang. (Wahyudi / Suriyono)

 

Sunday, June 20, 2021

Wakil Presiden Republik Indonesia KH Makruf Amin Membuka Rakernas II Ormas Islam Tarbiyah - Perti


warnasumut.com - Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia KH Makruf Amin membuka Rakernas II Ormas Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah -Perti) secara daring di kediaman resmi jalan diponegoro no.2 Jakarta Pusat, sabtu 19 juni 2021.

Sementara acara rakernas itu sendiri berlangsung di tempat yang berbeda yaitu di Hotel Grand Sahid jakarta. Rakernas ini dihadiri oleh Pimpinan - Pimpinam Majelis Pusat, Pengurus - Pengurus Pusat dan Pimpinan - Pimpinan Daerah Tarbiyah Perti Seluruh Indonesia. Acara langsung dihadiri oleh Ketua Umum PP Tarbiyah Perti Buya Drs KH Basri Bermanda, MBA

Seperti yang diketahui Ormas Tarbiyah Perti di dirikan 93 tahun lalu oleh ulama besar dan kharismatik berasal dari Sumatera Barat yaitu Syekh Sulaiman ar Rusuli  yang bertujuan memajukan Pendidikan Islam, Dakwa dan Sosial keumatan, yang mana syekh Sulaiman ar rusuli adalah seorang ulama pejuang dan toko pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga Syekh Sulaiman ar Rusuli merupakan ketua konstituante tertua dan diamanatkan pemimpin sidang konstituante pertama pasca agresi militer 2 dan sekarang sedang dalam pengusulan untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

DR H Burhanuddin Harahap Sag, Mpd saat diwawancari di kediamanya mengatakan oleh karena kesibukan pekerjaannya maka DPD Perti Sumut diwakili oleh
Buya Muhammad Ikhwan Harahap, Skom dan semua program kerja DPD tarbiyah Sumut yang salah satunya yaitu: pembentukan Radio Tarbiyah FM, dsb akan disampiakan pada saat rakernas 2 tersebut.

Sementara Buya Muhammad Ikhwan, Skom saat diwawancarai melalui sambungan telepon oleh team sahabat media DPD Tarbiyah Sumut yaitu  Tarbiyah News, menyatakan beberapa program kerja DPD Tarbiyah Sumatera Utara telah disampaikan selain akan diajukan pendirian Radio Tarbiyah FM ada beberapa program kerja yang telah disampaikan oleh Bambang Supriadi Siregar.ST sebagai pelaksana Tarbiyah News dan juga pengurus Tarbiyah Sumut   yaitu pembuatan buletin dua mingguan Tarbiyah News juga Sekolah Sepak Bola (SSB) Tarbiyah Sumut dan Team sepak bola Tarbiyah Sumut Senior FC.
"Mohon doa dan dukungan rekan - rekan sekalian di Sumatera Utara agar program kerja tersebut dan program - program kerja lainnya dapat terealisasi" tutup buya Iwan. (Rizky Zulianda)

Tuesday, June 15, 2021

Demokrat Desak Menpan Tetapkan Kepala ANRI

warnasumut.com - Jakarta. Belum ditetapkannya Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) hasil seleksi, mendapat perhatian dari Mohammad Muraz, anggota Komisi II DPR RI. Menurutnya, proses penetapan kepala definitif dianggap terlalu lama. “Hal ini berdampak pada kinerja organisasi”, kata Muraz.

Politisi Partai Demokrat ini juga mendengar dari Sekretaris Utama ANRI, Imam Gunarto, bahwa proses penetapan yang lama diakibatkan oleh lambannya proses birokrasi seleksi. “Karenanya kami minta Menpan segera saja tetapkan kepala ANRI yang baru agar organisasi bisa jalan dengan nahkoda baru”.

Disinggung siapa calon Kepala ANRI yang baru, ia menyampaikan bahwa Imam Gunarto merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu. “Pak Imam sosok yang punya visi. Beliau berjanji akan buatkan Arsip Kepresidenan Bung Karno, termasuk Pak SBY juga”. 

Sebagai mitra kerja, Demokrat di Komisi II juga telah melaporkan persoalan ini kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. “Ketum berharap agar persoalan ini segera mendapat kepastian”. (Rizky Zulianda)

Tuesday, May 25, 2021

Azis Syamsudin Belum Juga Diperiksa, KPK Diduga Mulai “Masuk Angin”


warnasumut.com - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar tidak kendur dalam mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin atas kasus suap Wali Kota Tanjungbalai yang melibatkan oknum penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP).

Penasehat IMO Indonesia Dr. Adi Suparto,SH.,MH yang juga dikenal sebagai praktisi hukum (Advokat:Red) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri segera memeriksa Azis atas dugaan keterlibatannya dalam pertemuan di rumah dinas politisi Golkar tersebut.

“Pertemuan Azis dengan Wali Kota Tanjungbalai periode 2016-2021 M Syahrial bersama Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) di rumah dinas Wakil Ketua DPR itu harus diusut tuntas. Jangan sampai ada kesan bahwa KPK mudah diintervensi oleh politisi,” kata Adi kepada media ini, Selasa (25/5/2021).

Adi mencurigai bahwa KPK mulai “masuk angin”, selain itu ada dugaan bahwa KPK ada tekanan dari partai politik. Sebab, kata dia, kasus tersebut sudah terang benderang.

“Bahkan bukti permulaan sudah dikantongi oleh KPK, dan telah menyita beberapa koper dokumen, namun sayangnya penyidikan terkait dugaan keterlibatan Azis dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai belum ada progres yang memuaskan publik,” katanya.

Adi menyarankan, jangan sampai kepercayaan publik terhadap KPK kembali runtuh akibat ketidaktegasan Pemimpinnya.

Lebih jauh Adi menegaskan, pimpinan KPK harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pasca tidak lolosnya 75 penyidik dalam TWK, KPK tetap melanjutkan kasus-kasus besar.

“Tapi kalau dilihat realitanya, KPK sepertinya mulai redup. Salah satunya dalam mengungkap dugaan keterlibatan Azis dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai. Kalau yang demikian ini terjadi, dapat menguatkan dugaan bahwa 75 penyidik itu sengaja disingkirkan agar tidak mengungkap kasus-kasus besar yang tengah dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu,” pungkas Adi. (Red-Warsu)

Saturday, May 8, 2021

Pukul Wartawan Dan Mahasiswa, KAMMI Sumut Meminta Gubsu Evaluasi Kasatpol PP Sumut



warnasumut.com - Medan. Kericuhan yang terjadi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) pada hari Jum'at (7/5) sore berakhir ricuh.

Pada aksi itu terjadi pemukulan kepada salah satu wartawan yang dilakukan oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara.

Menanggapi hal itu Rozi Panjaitan Ketua Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Sumut melalui seluler saat diwawancarai menyatakan keprihatinan atas kejadian pemukulan yang menimpa sejumlah wartawan. Rozi menyatakan mengecam tindakan oknum Satpol-PP itu.

"Kita sangat prihatin dan sangat menyayangkan atas insiden yang terjadi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada sore tadi. 

Kita sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum Satpol-PP yang bersifat sangat arogan dan anarkis kepada insan pers saat bertugas yang merupakan dijamin oleh Undang-undang, ini jelas salah, ucapnya.

Beliau juga mengutuk tindakan refresif yang dilakukan oleh Satpol-PP kepada mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa.

"Kita juga sangat mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol-PP kepada para mahasiswa, tak selayaknya dan tak sepatutnya mereka (Satpol-PP) bertindak seperti, tindakan yang seperti preman bukan sebagai aparat. Sepertinya Satpol-PP tidak paham apa tufoksi mereka. Ini perlu di evaluasi, tambahnya.

Rozi juga meminta agar gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi Kepala Satpol-PP Sumut.

"Ini tidak bisa dibenarkan, ini harus dievaluasi. Kita minta Agar bapak Gubernur Edy Rahmayadi mengevaluasi Kepala Satpol-PP Sumut agar benar dalam menjalankan tugasnya, jangan suka-suka atinya, bila perlu dipecat agar tidak semena-mena dalam mengemban jabatannya, ini semua untuk Sumut bermartabat, tutupnya. (Rizky Zulianda)

Friday, May 7, 2021

Tolak Kenaikan BBM, Sejumlah Mahasiswa Diamankan


warnasumut.com - Medan. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) di rumah dinas gubernur (gubernuran), Jumat (7/5/2021) sekitar pukul 16.30 Wib, berakhir ricuh.

Setidaknya ada 6 mahasiswa peserta aksi diamankan petugas ke Polrestabes Medan, setelah sebelumnya dilakukan pembubaran paksa unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan pihak kepolisian dan Satpol PP.

Aksi pembubaran yang dilakukan petugas pun berlangsung dramatis, sejumlah mahasiswa ditarik-tarik, dijambak, ditedang, bahkan ada yang diseret hingga sampai ke halaman rumah dinas gubernur, dan kemudian dinaikkan secara paksa ke truk milik kepolisian untuk diamankan ke Polrestabes Medan.

Sejumlah wartawan yang melakukan peliputan pun dilarang petugas untuk meliput pembubaran aksi mahasiawa itu. Seorang petugas kepolisian mengatakan bahwa dilarang melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas gubernur dan itu sudah ada peraturannya.

Kordinator aksi AMPK Sumut Irwandi Pratama Sembiring yang turut diamankan, dalam video yang direkam saat perjalanan ke Polrestabes Medan mengatakan, aksi mereka ke rumah dinas gubernur (gubernuran) untuk menolak kenaikan harga BBM di Sumut yang disebabkan kebijakan Gubernur Edy mengeluarkan Pergub No. 1/2021 tentang Perubahan PBBKB dari 5% menjadi 7,5%.

Menurut Irwandi, tindakan aparat kepolisian dan Satpol PP yang membubarkan paksa aksi serta melakukan penangkapan pada mahasiswa, merupakan tindakan yang mencederai demokrasi di Indonesia. Apalagi, aksi yang mereka gelar ini sebelumnya telah melalui pemberitahuan ke Polrestabes Medan dan aksi mereka lakukan dengan memenuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan dilakukan dengan jumlah massa terbatas yakni hanya 10 orang.

Pembubaran paksa dan penangkapan pada mahasiswa, kata Irwandi, menjadi bukti bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak bermartabat. Sebagai pejabat publik, ia enggan untuk dikritik walaupun kebijakan yang dikeluarkannya telah menyengsarakan rakyatnya sendiri.

"Sungguh tidak bermartabat, untuk membentengi dirinya dari kritik Gubernur menggunakan aparat keamanan untuk memukul, membubarkan dan menangkap mahasiswa karena menolak kenaikan harga BBM di Sumut dengan alasan di rumah dinas tidak boleh ada demo," ujar Irwandi.

Rencana untuk mengagalkan aksi mahasiswa ini, lanjut Irwandi, sebenarnya telah dilakukan setelah mahasiswa melakukan pemberitahuan aksi pada hari Rabu (5/5) ke Polrestabes Medan.

Dijelaskan Irwandi, pada Kamis (6/5), sebanyak 5 orang intel dari Polsek Padang Tualang, Langkat, didampingi Kaur Desa menemui orang tuanya di kampung.

"Orang tua saya diintimidasi dan diminta untuk melarang saya melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Sumut. Orang tua saya juga diminta membuat sebuah pernyataan akan melarang saya melakukan demo, dan pernyataan orang tua saya itu direkam oleh petugas dari Polsek dan rekamannya dikirimkan juga ke saya," ujar Irwandi.

Namun, intimidasi yang dilakukan pada orang tuanya tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap menggelar aksi, dan ternyata baru beberapa menit mereka melakukan aksi langsung dibubarkan paksa dan sejumlah mahasiswa pun diamankan, yang hingga saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di Polrestabes Medan.

. Irwandi Pratama Sembiring (kordinator aksi), mahasiswa Fakultas Tarbiyah UINSU

2. Irham Sardani Rambe (kordinator lapangan), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UINSU

3. Raja Pratama Lubis, mahasiswa FSH UINSU.

4. Mijen Johari, mahasiawa FSH UINSU

5. Baginda Syahran Da'i Harahap, calon mahasiswa.

6. Riski, mahasiswa Universitas Pancabudi Medan. (Avid)

AMPK Sumut Nilai Gubernur Edy Tak Kreatif Gali Potensi Daerah


warnasumut.com - Medan.  Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak kreatif menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD dan kas daerah.

"Banyak potensi daerah yang bisa digali dan dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD Sumut, baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, industri, tambang, dan jasa. Belum lagi sektor kelautan, perikanan dan pariwisata. Semua sektor itu potensinya besar, namun dibutuhkan kreatifitas untuk memaksimalkannya," ujar Koordinator AMPK Sumut Irwandi Pratama Sembiring, Kamis (6/5).

Hal itu disampaikan Irwandi, menanggapi sikap Gubernur Edy Rahmayadi yang malah menyalahkan Pertamina menaikkan harga BBM di Sumut karena Pergub yang ia keluarkan tentang perubahan PBBKB. Gubernur Edy pun menelpon Komut Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok), karena ia banyak mendapat protes dari warga akibat naiknya harga BBM nonsubsisi di Sumut rata-rata Rp200.

Namun kemudian Gubernur Edy menjelaskan, bahwa perubahan PBBKB itu terkait kondisi ekonomi Sumut yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Sumut minus 1,07 persen di 2021.

Oleh karenanya, ia mengeluarkan Pergub tentang kenaikan tarif PBBKB khusus bahan bakar nonsubsidi dari 5% menjadi 7,5% di wilayah Sumut. Tujuannya, untuk mengompensasi kontraksi ekonomi.

"Begitu (pertumbuhan ekonomi) yang 5,22% (di 2020), tahun 2021 dia minus menjadi 1,07%. Dari mana uangnya harus kami cari untuk menutupi ini? Oke, saya naikkan PBBKB 2,5%, kami bikin Pergub lalu komunikasikan dengan Komisi C," urai Edy.

Atas sikap dan pernyataan Gubernur Edy inilah, AMPK Sumut menilainya tidak kreatif dalam menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan PAD untuk kas daerah.

"Sulit diterima logika, disaat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan, pemimpin daerahnya malah mengeluarkan kebijakan yang membuat harga BBM naik, yang dampaknya semakin membebani rakyatnya. Sebab, jika harga BBM naik, maka harga-harga berbagai kebutuhan lainnya juga ikut naik karena biaya transportasi yang naik," papar Irwandi.

Sementara, jelasnya, masih sangat banyak potensi-potensi lain yang bisa ditingkatkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan bila potensi itu digali dan dimaksimalkan, juga akan menolong peningkatan ekonomi masyarakat.

Irwandi Pratama mencontohkan di sektor pertanian, Pemprov Sumut harusnya bisa mengembangkan teknologi tepat guna agar hasil pertanian petani bisa meningkat. Selain itu, harus juga dilakukan cetak lahan pertanian baru, karena lahan pertanian kita setiap tahunnya terus berkurang akibat alih pungsi lahan.

Contoh lain di sektor pariwisata. Apabila pariwisata di Sumut ditata dengan baik, sanga banyak PAD yang bisa dihasilkan dari sana. Perekonomian masyarakat di sekitar lokasi wisata juga akan ikut terkerek naik, UMKM akan berkembang, imbuh Irwandi.

"Itu hanya beberapa contoh. Bila semua potensi yang ada berhasil digali dan ditingkatkan, bisa dipastikan perekonomian Sumut tidak akan minus, malah akan terus tumbuh positif," ujar Irwandi.

Selain itu, sebut Irwandi, Sumut juga memiliki sejumlah BUMD. Harusnya BUMD-BUMD ini ditingkatkan perannya agar mampu menyumbang PAD. "Tapi kenapa hanya 1 atau 2 BUMD saja yang menghasilkan, selebihnya belum memberi andil bagi PAD dan ada yang malah membebani PAD. Ini yang harus diperbaiki Gubernur Edy, bukan malah mengambil jalan pintas mengeluarkan Pergub menaikkan harga BBM," tegas Irwandi.

Untuk memprotes kebijakan yang menyebabkan kenaikan BBM serta untuk mengingatkan Gubernur Edy agar kreatif dalam menggali dan meningkatkan potensi daerah itulah, dikatakan Irwandi, maka AMPK Sumut akan menggelar aksi di rumah dinas dan Kantor Gubernur Sumut. 

Diketahui, Irwandi Pratama Sembiring  memang dikenal sangat vokal dalam menentang kebijakan Gubernur Edy melakukan perubahan PBBKB yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga BBM di Sumut.

Beberapa kali aksi unjuk rasa telah mereka gelar untuk meminta Gubernur Edy mencabut Pergub No.1 Tahun 2021. Bahkan, aksi solo pernah dilajukan mahasiswa semester akhir UIN Sumut ini, saat digelarnya Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Saat Gubernur Edy sedang menyampaikan pidato, Irwandi yang berada di ruang sidang berteriak dan menyebut kebijakan Gubernur Edy tidak bermartabat. (Agus)

Thursday, May 6, 2021

Gubernur Sumut Di Protes Keras Oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution

Adapun tempat itu adalah lima hotel dan beberapa kantor milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut di Kota Medan. Tempat ini digunakan untuk isolasi bagi warga negara Indonesia (WNI) setibanya dari Kualanamu International Airport (KNIA). 

“Ini karantina adanya di Medan. Memang warga negara asing (WNA) di Deli Serdang dekat bandara, untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinas lah kita bilang milik provinsi, bukan Kota Medan, karena ini wilayahnya provinsi. Tapi kami meminta agar Kota Medan diberi informasi lebih lanjut,” kata Bobby saat melakukan doorstop di Balai Kota Medan, pada Rabu (5/5/2021). 

Menurut Bobby, Pemkot Medan harusnya dilibatkan lebih jauh terkait masalah tersebut, agar pihaknya bisa turut membantu, baik dari sisi personel atau kebutuhan konsumsi WNI yang menjalani isolasi mandiri. 

“Karena seperti keluar hotel, begitu ada keluarganya yang datang, sementara pasukan di sana tidak paham. Harusnya Kota Medan diinformasikan agar ada penambahan pasukan di sana,” tukasnya. 

Adapun tambahan pasukan yang dimaksud Bobby adalah pasukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (Red-WarSu)

Saturday, March 6, 2021

Reses Berjalan Lancar, Ilhamudin, Terimakasih Drs. Rahman Telah Tampung Aspirasi Warga Klambir V Kampung

warnasumut.com - Hamparan Perak. Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil V Drs. Rahman dari Fraksi Partai Golkar, menggelar reses Temu konstituen tahap I tahun 2021 di kediaman Tokoh Masyarakat Ilhamudin di Klambir V Kampung Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). Sekitar Pukul 20:00 Wib, Malam. 

Reses Drs Rahman kali ini diselenggarakan secara terbatas dan dihadiri Kepala Desa (Kades) Klambir V Kampung, Ormas, Komunitas CYGMA dan beberapa Tokoh Masyarakat perwakilan di wilayah Desa Klmbir V Kampung dengan tetap menjaga prosedur protokol kesehatan.



Foto : ( Drs. Rahman ) Anggota DPRD Deli Serdang Saat Memberikan Kata Sambutan.


Drs Rahman dalam sambutannya menjelaskan arti kegiatan reses ini untuk menjaring aspirasi warga terkait infrakstruktur lingkungan Dan Kesehatan. 

Politisi Partai Golkar ini juga memberikan arahan kepada Masyarakat bahwasanya adanya pandemi ini pembangunan juga mengalami hambatan, anggaran dipangkas dan dialihkan ke penanganan covid-19.



foto : Warga Saat Mengeluarkan Aspirasi Dan Uneg-Uneg Pemersalahan Yang Ada Di Desa Klambir V Kampung. 



Berbagai aspirasi disampaikan warga mulai dari Kesehatan, Pendidikan, infrakstruktur, dana bantuan covid-19 yang kurang transparan Hingga Bahayanya Narkoba.

Sementara Panitia Pelaksana dan juga Tokoh Masyarakat Bapak Ilhammudin Yang Akrab di sapa Udin Rambas dalam sambutannya mengucapkan terima kasih Kepada Tamu Undangan Yang Telah Hadir Dalam kegiatan reses temu konstituen tahap satu 2021 yang berjalan lancar dan tetap menjaga prosedur protokol kesehatan,"Ujarnya.



Foto : Ilhamudin (Udin Rambas) Selaku Tokoh Masyarakat Dan Juga Ketua Pelaksana Saat Memberikan Kata Sambutan. 



Lanjutnya, Terimakasih kepada bapak Drs.Rahman selaku anggota DPRD Deli Serdang yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat, hingga masyarakat bisa Mengeluarkan Aspirasi dan Uneg-Uneg Yang ada di klambir V kampung,"Ujarnya Lagi. 

Masi Bapak Ilhamudin (Udin Rambas) selaku tokoh masyarakat dan juga selaku ketua pelaksana reses temu konstituen tahap satu 2021 mengucapkan selamat kepada putra terbaik klambir V bapak Drs. Rahman yang Baru Saja Terpilih Dan Di Lantik sebagai seketaris jendral DPD Partai Golkar kabupaten deli serdang,"Tegasnya. (Rizky Zulianda)

Wednesday, January 13, 2021

GMPRI Dukung Khairu Basa Menjadi Anggota Komisioner KND Periode 2021-2026


warnasumut.com - Jakarta. Raja Agung Nusantara Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung GMPRI (Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia) mengamati dan menganalisa bagaimana pentingnya memperhatikan kesejahteraan moril dan materil bagi saudara - saudra kita yang mengalami Distabilitas di Negara kita saat ini

" Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen kini mulai dibentuk. Seleksi terbuka calon komisioner KND resmi diumumkan melalui Press Conference yang digelar Kementerian Sosial sebagai lembaga penanggung jawab." Ungkap Raja Agung Ke Kilasberita.id Rabu ( 13/01)

Maka pentingnya Pemerintah Pusat atau Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir Joko Widodo untuk menyeleksi para calon - calon Anggota Komisioner KND (Komisi Nasional Distabilitas) memperhatikan dan mempertimbangkan secepat mungkin melalu Komisi Nasional Distabilitas di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

" Kami dari Dewan Pimpinan Agung Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia (DPA GMPRI) Mendukung dan Merekomendasikan Kuntum Khairu Basa, SEI. ME. menjadi Anggota Komisioner KND Periode 2021-2026," Ujarnya

Ia menjelaskan Alasan mendukung Beliau salah satunya adalah Karna Bang Kuntum Khairu Basa SEI, ME. telah banyak berbuat dan berkontribusi besar dalam membangun bangsa.

" Bang Kuntum Khairu Basa. SEI.,ME. telah banyak membantu para mahasiswa, pemuda dan para aktivis Bangsa dan khususnya para Kaum Distabilitas Dalam berbagai bidang", Imbuhnya 

Raja menjelaskan Kuntum Khairu Basa. SEI.,ME. telah berkunjung ke Pelosok Desa Indonesia untuk memberikan suport dan dukungan dan motivasi semangat hidup dan berjuang kepada para Kaum Distabilitas.

inilah bukti kongkrit kami dari DPA GMPRI memberikan dukungan dan Rekomendasi penuh terhadap Abangda Kuntum Khairu Basa. SEI.,ME. menjadi Anggota Komisioner KND Periode 2021-2021 Untuk membawa perubahan dan mengangkat marwah dan wibawa para kaum Distabilitas yang sering di marjinal dan kucilkan saat ini.

" Dengan kehadiran Bang Kuntum Khairu Basa SEI.,ME. di KND menjadi Duta bagi kaum Distabilitas di seluruh penjuru Republik Indonesia". Jelasnya 

Kuntum Khairu Basa. SEI, ME. terhitung saat ini sudah mendapatkan sekitar 50 Buah Surat dukungan atau Rekomendasi dari Mayarakat Distabilitas atau Kaum Distabilitas dan para pimpinan OKP, Pimpinan Ormas, Pimpinan Lembaga Sosial, Pimpinan Yayasan Serta para Tokoh Bangsa Saat ini.

DPA GMPRI mendukung penuh karna melihat dari dukungan masyarakat Indonesia dan kaum Distabilitas di seluruh Indonesia terhadap Bang Kuntum Khairu Basa SEI, ME. untuk menjadi Anggota Komisioner KND Periode 2021-2026

" Oleh sebab itu kami dari DPA GMPRI Mengharapkan kepada Bapak Presiden Republik Bapak Ir Joko Widodo untuk mempertimbangkan dan menerima para dukungan dan Rekomendasi terhadap Abangda Kuntum khairu Basa. SEI.,ME.
Menjadi Anggota Komisioner Komisi Nasional Distabilitas KND Periode 2021-2026", Tutup Raja Agung.

Sumber : Agus Kilas Berita

Musyawarah Dewan Pimpinan Partai Aceh Tahun 2021 Dilaksanakan Sesuai Dengan AD/ART


warnasumut.com - Aceh Timur. Steering Committee dewan pimpinan wilayah partai Aceh Kabupaten Aceh Timur Muslim Usman,S.E, kepada media ini Rabu 13/1/2021 menyampaikan secara Pers realease menyangkut pelaksanaan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021, yang berlangsung di Peureulak. Kabupaten Aceh Timur, Selasa 5 januari 2021.

Adapun peserta yang hadir berjumlah 60 Peserta dan mereka adalah pemilik hak suara sebagaimana yang diaturan dalam AD/ART dan telah disepakati di dalam Forum musyawarah wilayah DPW-PA Aceh Timur Tahun 2021, yang terdiri dari.

Utusan dewan pimpinan Aceh Partai Aceh, dan 3 Peserta Utusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur. 3 Peserta Utusan Mualimin Wilayah Peureulak; 23 Peserta Utusan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (Partai Aceh Kecamatan);

4 Peserta Utusan KPA Daerah (yang dihadiri langsung oleh Ketua KPA Daerah); 22 Peserta Utusan KPA Sagoe (yang dihadiri langsung oleh 20 Ketua KPA Sagoe dan 2 Wakil KPA Sagoe); 1 Peserta Utusan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Timur; 1 Peserta Utusan Putroe Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur; 1 Peserta Utusan Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Kabupaten Aceh Timur; 1 Peserta Utusan Komite Inoeng Balee Aceh (KIBA) Kabupaten Aceh Timur ujarnya.

Dalam hal ini, dapat kami sampaikan, bahwa semua peserta yang hadir dalam Musyawarah Wilayah Tahun 2021 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur adalah semua pemilik hak suara sesuai dengan AD/ART Partai Aceh.

Sehingga Musyawarah Wilayah sah dan legal dilaksanakan, dan Musyawarah Wilayah telah mencukupi forum dalam pengambilan keputusan, sesuai yang telah diatur dalam AD/ART Partai Aceh Bab VII tentang Musyawarah Wilayah, yaitu “Musyawarah Wilayah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai tingkat Wilayah.” ungkapnya.

Adapun tahapan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021.

Dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati di dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah, setelah pembahasan, menetapkan dan mengesahkan, forum juga menyepakati untuk selanjutnya sidang dipimpin (pimpinan sidang tetap) oleh Muslim Usman,S.E selaku Steering Committee Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.

Selanjut, saya memimpin sidang dengan agenda mendengarkan penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 yang dibacakan oleh Plt. Bendahara DPW-PA Aceh Timur "Usman Abubakar/Posmen.

lalu para peserta memeriksa semua item laporan yang disampaikan, akhirnya forum menerima dan menyetujui seluruh laporan keuangan dan program kerja yang telah dijalankan pada Tahun 2020 tanpa koreksi.

Setelah itu dilanjutkan dengan agenda penyusunan dan menyepakati rencana strategis, program kerja umum dan program kerja Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun 2021.

Pada akhir persidangan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 yang sidangnya saya pimpin, para peserta Musyawarah Wilayah membuat pernyataan dukungan mencalonkan dan menunjuk Saudara Zulfadli Aiyub (Keupiah Seuke) secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur untuk masa Periode 2021-2026.

Dan para peserta juga membuat surat pernyataan sikap dukungan tertulis sebagai bukti yang sah, dan mereka (peserta Musyawarah) menandatanggani satu persatu surat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut saya menetapkan dan mengesahkan, setelah seluruh tahapan Musyawarah Wilayah, kita pun mengutuk palu (3 kali) yang bahwa sidang ditutup dan semua keputusan dituangkan dalam berita acara dan surat keputusan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021, yang telah kita sampaikan secara langsung kepada Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh pada hari Senin, 11 Januari 2021 di Banda Aceh.

Disini dapat saya sampaikan semua proses dan seluruh tahapan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 telah mencukupi syarat dan telah sesuai dengan AD/ART Partai Aceh.

Pada kesempatan tersebut kita juga telah mengkonfirmasi kepada DPA-PA tentang status H. Hasballah Bin H. M. Thaib/Rocky sebagai Tuha Peut DPW-PA Aceh Timur (sebagaimana pengakuannya beberapa waktu yang lalu di media) DPA-PA menjawab dari terpilihnya saudara Syahrul Bin Syamaun Pada Tahun 2018 dan sampai dengan diberhentikan dari Ketua Ketua DPW-PA Aceh Timur pada Tahun 2020, Syahrul Bin Syama’un tidak pernah mengusulkan nama-nama Majelis Tuha Peut dan Majelis Tuha Lapan DPW-PA Aceh Timur, adapun SK Majelis Tuha Peut terdahulu sudah tidak berlaku lagi disebabkan sudah berakhir masa berlaku dan pun saat pelaksanaan MUSWIL DPW-PA Aceh Timur Tahun 2018 masa itu semua kepengurusan DPW-PA Aceh Timur termasuk Majelis Tuha Peut dan Majelis Tuha Lapan telah demisioner, artinya Rocky tidak mempunyai jabatan apapun didalam struktural DPW-PA Aceh Timur pungkasannya. (Tim)

Sunday, January 10, 2021

HUT Partai Ke-48, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Tanam 4800 Bibit Pohon

warnasumut.com - Cikarang. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menanam sebanyak 4800 bibit pohon, pada Minggu (10/1/2021), dengan lokasi penanaman dibagikan langsung oleh para kader di setiap desa. Acara tersebut sebagai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan yang ke 48.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman mengatakan, dalam rangka HUT PDI Perjuangan, dirinya ingin menjadikan Kabupaten Bekasi, semakin hijau dan asir, dengan mengadakan penghijauan. Terlebih lagi, hal ini juga untuk menunjukkan eksistensi partai yang hingga 48 tahun, masih bertahan sebagai salah satu partai politik yang solid.


"Hari ini 10 januari 2021, partai kita, PDI Perjuangan berusia ke 48, dan di usia ini pasti bisa menunjukkan eksistensi organisasi politik di tanah air," kata Soleman kepada wartawan.

Dikatakan Soleman, bibit pohon langsung diberikan kepada pengurus PAC, ranting dan pengurus anak ranting, agar ditanam disetiap desa atau kampung. Selain itu, bibit pohon ada yang ditanam di bantaran sungai atau kali. 

"Tugas kita juga melakukan penghijauan di pinggir sungai sebagai penghijauan," kata pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Menurutnya, gerakan menanam pohon memang harus terus dilakukan. Sebab manfaatnya dalam beberapa tahun kedepan, yang bisa di nikmati anak cucu.

"Telebih melihat perkembangan global saat ini, yang membuat penghijauan ruang publik sedikit terabaikan," ucap pria berkacamata ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun menambahkan, selain inisiatif dari PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, juga atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

"Perintah juga dari Ketua Umum, untuk bisa menjaga, melestarikan dan melindungi sungai-sungai yang ada di Indonesia. Harapannya PDI Perjuangan di usia 48 ini semakin solid, kompak, disiplin. Semakin semangat untuk bisa berperan memperjuangkan masyarakat," tandasnya. (Redaksi Warna Sumut)

Thursday, January 7, 2021

Partai UKM Tancap Gas, Siap Lounching Pengurus DPP


warnasumut.com - Jakarta. Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) terus maju selangkah lagi, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai UKM siap Lounching dalam waktu dekat ini. (7/1/2021).

Rencana Lounching pengurus Partai UKM ini akan dilaksanakan dalam minggu ini,10 Januari 2021.Setelah melewati pembahasan dan pertemuan beberapa kali baik secara Virtual ataupun tatap muka, akhirnya Pengurus DPP partai UKM siap di lounchingkan. 

Menurut Sekretaris Partai UKM,Syafrudin Budiman, SIP, atau yang akrab disapa GUS DIN ini Lounching pengurus DPP Partai UKM ini merupakan langkah awal dalam perjuangan. 

" Partai UKM akan Lounchingkan pengurus Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua Departmen, dan Ketua Biro UKM." Terang Gus  Din. 

" Selain itu, Pendirian dan pembentukan sayap-sayap Partai UKM, yaitu Satgas Partai UKM, Barisan UKM (Barisan untuk kalangan Milenial),Pena UKM (Penulis Nasionalis Partai UKM),dan Kartini UKM (Perempuan UKM)." ujar Gus Din yang juga berprofesi sebagai seorang Konsultan Media. 

Ditempat yang terpisah, kami coba untuk memintai keterangan salah-satu Deklarator dan Pendiri Partai UKM asal Lampung, Agus Suryadi, ia menjelaskan alasanya untuk bergabung kedalam Partai UKM, 

" Partai UKM ini memiliki garapan yang jelas bang.... Yaitu pelaku UMKM, koperasi, pedagang pasar, pelaku UKM Formal maupun Informal." jelasnya Agus yang akrab dengan sapaan AJB. 

" Selain itu, partai UKM jni menggarap Barisan perempuan,kalangan Milenial, kalangan Media dan juga kalangan Disabilitas." Tambah pemuda asal Lampung ini yang mempunyai hobi menulis sebagai seorang Jurnalis. 

Partai UKM adalah Partai Kader yang berjuang mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan bersama.Seorang Kader yang dibutuhkan adalah yang memiliki Moral Politik yang Kuat. 

Sementara itu, Gus Din berharap setelah lounching pengurus DPP Partai UKM ini, secepatnya DPP akan membentuk perwakilan-perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten diseluruh Nusantara. 

" Mudah-mudahan...... Setelah Lounching Pengurus DPP Partai UKM, kita bisa secepatnya membentuk kepengurusan di Provinsi dan Kabupaten, dan Insya Allah Partai UKM terus kita perkuat dan kita akan maju di Pemilu 2024 mendatang." Harap Gus Din penuh semangat. 

" Kader Partaia UKM harus memiliki watak dan karakter sukses, tangguh, kokoh dalam komitmen garis perjuangan Partai.Sekali layar Terkembang, Pantang Mundur Kebelakang." Tutup Gus Din. (Agus)

Monday, December 21, 2020

Anggota DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution Lakukan Reses Dan Temui Konstituen


warnasumut.com - Medan. Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra Dapil IV Dedy Aksyari Nasution melakukan reses menemui konstituennya untuk mendengar dan menjawab aspirasi dari warganya.

Kegiatan reses anggota DPRD Kota Medan ini dilakukan dia dua lokasi yakni di Jalan S.M Raja, Gang Pulau Harapan Lingkungan XI-XII Kelurahan Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota, dan di jalan Bajak II Gang Langsat Lingkungan XIII Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Senin (21/12/2020)

Dalam sambutannya mengatakan dirinya banyak menemukan masalah di tengah warganya seperti banjir, sampah, penerangan lingkungan, dan masalah sosial lainnya BPJS dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), atas semua temuan itu ia berkomitmen akan mencari solusi yang dihadapi warganya.

Kemudian, ia juga menyampaikan banyak program pemerintah di dinas di Pemko Medan yang harus disampaikan kepada warganya, sehingga ia berharap semua program itu dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, karena menurutnya setiap tahunnya ada masuk anggaran untuk disalurkan kepada Masyarakat.


"Jadi saya hadir disini untuk memberitahukan kepada warga bahwa di pemerintah Kota Medan itu begitu banyak program seperti padat karya, pertanian, ketahanan pangan dan banyak program lain, jadi jangan sampai nanti program itu jadi sia-sia karena tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, dan saya siap membatu warga sesuai kemampuan, karena tugas saya sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan mengayomi seluruh warga", Ujar Dedy dalam sambutannya yang disambut tepuk riuh dari warga yang hadir.

Hal senada, Ranto Purba Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Medan mengatakan Pemko Medan ada memiliki program untuk penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan program rehabilitasi rumah layak huni dan masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis, dan syarat utamanya rumah milik sendiri dan bukan rumah warisan yang belum dibalik nama, sudah jadi atas namanya sendiri dan dia menempati, jadi itu persyaratan utamanya untuk dapat rehabilitasi rumah.

Seorang warga janda tua Boru Simanjuntak menyampaikan aspirasi dalam reses itu terkait rumahnya di Jalan Pintu Air Gang Horas Kelurahan Kelurahan Sitirejo 1, yang sudah tidak layak huni sudah lapuk dan sudah mau tumbang, karena sejak tahun 1954 rumahnya yang berdinding papan tidak pernah diperbaiki karena himpitan ekonomi, bahkan rumahnya sudah disokong atau diganjal pakai kayu, olehnya ia meminta kepada pemerintah untuk merehabilitasi rumah tersebut.

"Rumah ibu itu sudah tidak layak huni dan layak untuk diperbaiki, dan ibu bisa mendapatkan bantuan rehabilitasi itu", Ucap Ranto Purba.

Permintaan warga itu langsung ditimpali Dedy Asyari Nasution dan mengatakan untuk solusinya agar meminta surat dari keluarga tidak berkeberatan dan meminta surat keterangan dari kelurahan supaya dibantu.

"Minta surat keterangan dari Kelurahan dan saya akan bantu kepihak dinas terkait", Jawab Dedi yang dikenal dekat dengan warganya itu.

Bukan hanya itu, Wilda Silalahi warga Jalan Bajak II Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas ini mengeluhkan kurangnya penyuluhan dari pemerintah terkait program pemko Medan, sehingga masyarakat tidak mengetahui program tersebut.

"Bapak bilang tadi ada program pertanian kota khususnya untuk pekarangan, jadi saya mohon di sini diadakan penyuluhan supaya kami dapat tambahan ekonomi, karena semua ibu-ibu disini menganggur dan tidak ada pendapatan, kalau ada penyuluhan maka kami dapat ilmu pengetahuan tentang tanaman tanaman di pekarangan", Keluh Wilda.

Mendengar keluhan itu Dedy langsung menanggapi bahwa ia akan membantu warga namun harus membuat bersifat kelompok dan tidak perorangan, jika sudah dibentuk maka ia akan membantu ke dinas terkait, bahkan ia katakan biaya notaris untuk badan hukum kelompoknya akan dibantu oleh dirinya.

"Kalau ibu-ibu memang betul mau, maka lapor ke ibu Monik nanti diberikan penyuluhan, dan masalah akta notaris saya bantu nanti pembiayaannya", Ungkap Dedi disambut tepuk riuh dari warga yang hadir.

Beberapa keluhan warga meliputi saluran irigasi/parit dilingkungan yang kurang terurus, dan memberi kritikan supaya pemerintah hadir untuk melindungi Hak Azasi Manusia (HAM) masyarakat, serta bantuan bibit untuk program pertanian Kota yang telah dicabangkan oleh pemko Medan.

Turut hadir dalam reses itu meliputi Camat Medan Kota, Camat Medan Amplas, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Lurah Sitirejo 1, Lurah Harjosari II dan para kepala lingkungan. (Red-WarSu)

Arman Chandra Terpilih Sebagai Ketua Kadin Medan Periode 2020-2025

warnasumut.com - Medan. Pimpinan PT Sentosa Industri Plastik, Arman Chandra SE terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Medan periode 2020-2025. Arman Chandra yang merupakan calon tunggal terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Kota (Mukota) V Kadin Medan yang dilaksanakan di Garuda Plaza Hotel, Medan, Senin (21/12/2020).

Pada Mukota V Kadin Medan tersebut, Arman Chandra memaparkan visinya yakni Menjadikan KADIN sebagai  Lembaga  terdepan dan Mitra  Strategis Pemerintah Kota dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.


Sedangkan misi yang diusung antara lain memperkuat peran KADIN menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha Kota Medan, menjadikan  KADIN  sebagai  organisasi  dunia  usaha  yang  memiliki SDM berkualitas, melaksanakan  kebijakan  dan  program Kadin serta  memberikan layanan kepada dunia usaha di seluruh tingkatan organisasi di Kota Medan, membangun jaringan kerja, mendayagunakan segenap potensi untuk meningkatkan  kapasitas,  memperkuat  sinergi  dan  komunikasi  yang intensif  dengan  Kadin  Provinsi/Kabupaten/Kota  di seluruh  Sumatera Utara  secara  terus  menerus,  sebagai  ujung  tombak  layanan  melalui Asosiasi/ Himpunan sesuai aspirasi dan kepentingan anggota/masyarakat  dunia  usaha  dalam  pembangunan  ekonomi nasional dan daerah, meningkatkan  kinerja  organisasi Kadin di  Kota  Medan, sehingga mampu  bertindak  sebagai  pelaksana  kebijakan  yang  inovatif  dan profesional serta memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi. 

"Misi yang tak kalah penting adalah bersama Pemerintah Kota Medan bersama  untuk  menggenjot  pertumbuhan  wirausaha  baru  melalui pelaksanaan   seminar,   pelatihan,   workshop   dan   lain   sebagainya dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," papar Arman, yang merupakan Alumni Lemhannas RI Angkatan 61 ini.


Dalam kesempatan tersebut, Arman Chandra juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Medan beserta jajarannya, dan  juga  Ketua  Umum  Kadin Sumatera  Utara. "Tak lupa juga kepada seluruh teman-teman pengusaha yang ada di Kota Medan maupun di daerah lain, yang telah  memberikan  dorongan  serta  motivasiyang  tak  terhingga  kepada Saya untuk menjadi Ketua Kadin," ujarnya.

Hadir pada Mukota V Kadin Medan tersebut antara lain Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution MSi, Ketua Umum Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara, Dandim 0201/BS yang diwakili Perwira Seksi Perencana Kodim Mayor Kav Wahyudi. Hadir juga Ketua Caretaker Kadin Medan Santri Azhar Sinaga, Ketua Pelaksana (OC) Mukota V Kadin Medan M Isa Indrawan, Direktur Eksekutif Kadin Sumut Hendra Utama berta jajaran Dewan Pengurus Kadin Sumut serta para peserta dan undangan.

Dalam Mukota V Kadin Medan ini, selain menetapkan Ketua Kadin Medan periode 2020-2025, juga ditetapkan formatur sekaligus Wakil Ketua Kadin Medan periode 2020-2025, yakni Wakil Ketua Bidang Keorganisasian Muhammad Iqbal Sinaga dan tiga orang Wakil Ketua lainnya masing-masing Feri Dika, Muhammad Hafiz Iskandar Batubara dan Abdul Razak. (Try) - (Red-WarSu)