Warna Sumut

Update

Iklan AMP

Slider

Sunday, July 25, 2021

Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lembaga Investigasi Negara Bekerja Sama Dengan PT SRI (Suan Roy Indonesia)

warnasumut.com - LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA (LIN ) jalin kerjasama dengan PT. SUAN ROY INDONESIA ( PT. SRI ) dalam hal menjaga dan memastikan ketersediaan dan distribusi beras dari para petani dan supplier. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan beras para petani oleh PT. SRI dan dibantu pemasarannya oleh LIN ( Lembaga Investigasi Negara ) yang anggota nya tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun kerjasama tersebut disepakati di kantor atau gudang PT. SRI yang berlokasi di Bitung Jaya Cikupa Tangerang.

Dalam kesepakatan kerjasama tersebut dari pihak PT. SRI dihadiri oleh Ubaidillah sebagai Komisaris, Direktur Utama H. Asep Solihin dan Direktur Operasional Krismi Widodo. Sedangkan dari Pihak LIN dihadir oleh Ketua Umum DPP LIN (Lembaga Investigasi Negara) Mohamad Yusuf, Direktur PBH-LIN Umar Hasan dan Wakil Direktur Junadi Tarigan.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum LIN M.Yusuf,SHmenyampaikan bahwa ketersediaan pangan terutama beras harus terus dipantau dan diawasi jangan sampai hilang di pasaran, karena beras merupakan makanan pokok yang sangat vital yang paling dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, apalagi dalam masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Adapun beras tersebut dibeli langsung dari para petani serta dari para suplier dari beberapa daerah.

PT. SRI memasarkan dan menjual beras tersebut dengan label/merek Abunawas dalam setiap kemasan/karung.

M.Yusuf,SH berharap agar kerjasama ini dapat membawa dampak dan manfaat yang positif kedepannya khususnya bagi para petani, PT. SRI, keluarga besar LIN dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Selain beras, PT. SRI juga menyediakan kebutuhan lainnya seperti Minyak goreng dan telur ayam.

Menurut H. Asep kerjasama ini sangat baik dilakukan karena selain membantu, bisa  mengontrol ketersediaan beras juga bisa membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan beras. Selain itu kerjasama ini bisa meningkatkan kesejahteraan para pengurus atau anggota LIN yang ingin berkecimpung atau belajar berbisnis yang benar dan bermanfaat.

H. Asep berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. (Red-WarSu)

Demokrat: Wakil Menteri Jokowi Kerjanya Unggah Poster Hoax

warnasumut.com - Jakarta. Demokrat mengecam keras sikap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, yang mengunggah poster hoax yang memfitnah Partai Demokrat dan adik-adik mahasiswa di laman facebook pribadinya.

Tuduhan keji dan tidak berdasar dari seorang Wakil Menteri pemerintahan Joko Widodo kepada Partai Demokrat, kembali membuat Partai Demokrat mempertanyakan kesungguhan Wamendes ini membantu Presiden menangani pandemi covid-19.

"Di saat situasi negara sedang genting dan darurat covid-19 dengan semakin banyaknya nyawa anak bangsa bergelimpangan karena kehabisan oksigen, kehabisan obat, kehabisan kamar perawatan di rumah sakit, maupun tidak mendapatkan penanganan layak selama isolasi mandiri, seorang Wakil Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo malah sibuk menebar fitnah kepada kami," ungkap Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jakarta, Sabtu 24 Juli 2021.

"Seharusnya sebagai salah satu pejabat penting di kabinet, Budi Arie Setiadi bisa memfokuskan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu memastikan penanganan covid-19 di Desa, Daerah Tertinggal, dan daerah Transmigraso, bisa berjalan dengan lebih baik," sambungnya.

Menurut Herzaky, lebih baik tenaga, pikiran, dan waktu Budi Arie Setiadi, misalnya bisa digunakan untuk menyelesaikan pencairan dana desa yang masih sangat rendah. Padahal, setiap daerah di pelosok Indonesia, termasuk Desa, sangat membutuhkan dukungan dana dalam menangani pandemi covid-19 ini.

"Janganlah kemudian, banyak rakyat kita di desa, yang meninggal karena tidak diketahui menderita covid-19 maupun tidak mendapatkan perawatan dan bantuan layak dari pemerintah ketika positif covid-19, karena salah satu Wakil Menteri-nya sibuk menyebar fitnah kepada kami Partai Demokrat," kata Herzaky.

Dalam poster yang diunggahnya, Wamendes Budi Arie Setiadi berusaha memfitnah Partai Demokrat dengan tulisan DE-MO-K-RA-T. Dengan menyebutkan "Pakai Tangan Adik-adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya," ditambah tagar BongkarBiangRusuh, dan meletakkan kata Demokrat di bawahnya dalam poster/meme. "Sangat tegas dan jelas, Budi Arie Setiadi telah berusaha memfitnah Partai Demokrat sebagai biang rusuh dan menggunakan tangan adik-adik mahasiswa untuk kepentingan syahwat berkuasa," tegas Herzaky.

Demokrat pun mempertanyakan, mengapa kemudian di tengah semakin memburuknya situasi Indonesia karena pandemi covid-19, fitnah dan hoax berupa tuduhan tak berdasar kepada Partai Demokrat semakin banyak dilancarkan oleh pendukung pemerintah, termasuk para pendengung, dan kali ini oleh seorang Wamendes.

"Mengapa kegagapan pemerintah menangani pandemi, kemudian mau dialihkan dengan terus-terusan memfitnah Partai Demokrat?" kata Herzaky.

Kalau pola pikir seperti ini yang mendarah daging di para pendukung pemerintah, lanjut Herzaky, pantas saja jika nyawa rakyat tidak menjadi prioritas, karena pemerintah bisa hilang fokus, dan terkesan sibuk mengalihkan persoalan dan mencari kambing hitam.

"Partai Demokrat sendiri saat ini sedang fokus membantu rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi covid-19 dan belum terjangkau bantuan pemerintah. Bagaimana agar yang positif covid-19, bisa dibantu penyediaan oksigen, obat-obatan, maupun pengantaran ke rumah sakit menggunakan ambulan yang dimiliki oleh kader Partai Demokrat. Bagaimana agar yang isolasi mandiri, bisa mendapatkan bantuan obat dan kebutuhan harian secukupnya. Sangat disayangkan di tengah keseriusan kader-kader kami di seluruh Indonesia membantu rakyat, malah hoax dan fitnah yang kemudian ditebar oleh pemerintah dan pendukungnya," jelasnya.

"Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Inilah semangat yang dipegang teguh oleh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia," tambah Herzaky.

Seharusnya, seru Herzaky, seluruh elemen Pemerintah bisa memiliki semangat yang sama, dan berfokus mencegah melonjaknya korban meninggal karena covid-19.(Tim)

Poldasu OTT Camat Padang Tualang, Kades Dan Sekdes Di Langkat

warnasumut.com - Stabat. Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Poldasu bekerja sama dengan Pempropsu melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) Camat Padang Tualang bersama Kepala Desa (Kades) Besilam dan Sekdesnya, Jumat (23/7) siang.

Petugas melakukan OTT terhadap Kades Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Ibnu Nasib (51) dan Sekdesnya Zainuddin (34) di Cabe Ijo Binjai. Dari pendalaman, kemudian diamankan Camat Padang Tualang  H Ramlam Efendi Lubis.

# Toke Sere Wangi
OTT itu dipimpin langsung Wadir Reskrimsus Poldasu AKBP Patar Silalahi SIK dan AKBP Indra Uta Ritonga. Mereka (Camat, Kades dan Sekdes) diamankan petugas, karena diduga melakukan pemerasan terhadap toke Sere Wangi.

Dari haril OTT itu, petugas menyita barang bukti antara lain, kwitansi berikut uang sebesar  Rp33.900.000, serta surat pelepasan sertifikat tanah.

Kabid Humas Poldasu Kombes Hadi Wahyudi yang dikonfirmasi awak media, membenarkan OTT tetsebut. "Ya betul, saat ini sedang didalami oleh tim saber pungli Poldasu, kerjasama dengan Saber Pungli dari Provinsi," kata Hadi Wahyudi, Sabtu (24/7) siang.

Dia mengaku, ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Poldasu. "Hingga kini, ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Mapoldasu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Poldasu dan Pempropsu membentuk operasi Saber Pungli yang dipimpin Irwasda Poldasu Kombes Armia Fahmi dengan anggota dari Pempropsu, Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Intelakam. (Avid)

Komisi IV DPRD, Lakukan Sidak Terkait Bansos PKH


warnasumut.com - Setelah ada pemberitaan dibeberapa media online terkait adanya warga yang masuk dalam program Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) namun bantuan tersebut tidak bisa diambil selama lima bulan, akan tetapi struk dari Bank BRI keluar membuat anggota Komisi IV DPRD Kabupten Purworejo langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Kalitapas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (24/07/2021).

Muhammad Abdullah selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan, dirinya menunaikan janji kepada rekan-rekan media  terkait adanya aduan masyarakat melalui media massa adanya persoalan PKH di Desa Kalitapas.

"Saya juga mengunjungi Desa Pekacangan, Kecamatan Bener tempat E-Warong berada, dimana orang tersebut setiap bulanya dalam pengambilan program PKH disini, namun ternyata warungnya kosong," ucapnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, dirinya sampai E-Warong tersebut dalam keadaan tertutup karena menurut warga sekitar yang berhasil ditemui, E-Warong tersebut banyak melayani ketika pas ada pembagian program PKH.

"Hari ini saya tidak bisa bertemu dengan pemilik E-Warong karena kosong dan ternyata tempat ini sifatnya mengontrak jadi pemilik warung ini bukan pemilik rumah tapi orang lain yang menyewa dijadikan warung. Jadi warung ini berdiri ketika program PKH ada dan sebelumnya tidak ada warung disini," katanya.

Seharusnya warung tersebut buka setiap hari karena menjalankan profesi, namun kata masyarakat sekitar E-Warong tersebut lebih banyak buka ketika hanya melayani PKH saja.

"Untuk syarat-syarat pendirian E-Warong nanti kami konfirmasi lebih lanjut," jelasnya.

Abdullah juga berharap, semua bantuan yang dari pemerintah untuk masyarakat apapun bentuknya jangan sampai terjadi ada penyelewengan sehingga program tersebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat.

"Kita program yang dari pemerintah untuk rakyat miskin itu diterima seutuhnya dan mampu meringankan beban masyarakat yang menerima. Namun kalau nanti dilapangan ditemukan persoalan-persoalan nanti kita akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinsos dengan tujuan kita ingin memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki," harapnya.

Sementara itu, Sutikno selaku Kepala Desa Kalitapas mengucapkan, terima kasih kepada Komisi IV DPRD Purworejo ketika ada keluh kesah dari masyarakat langsung ditindak lanjuti.

"Harapanya, mudah-mudahan kedepan warga saya yang menerima bantuan tersebut benar-benar menerima," ucapnya.

Selanjutnya, Cholifah selaku penerima KPM PKH yang selama lima bulan tidak bisa mengambil bantuan namun setelah adanya reaksi dari Komisi IV DPRD Purworejo beberapa hari lalu, kini dirinya sudah bisa mengambil lagi bantuan tersebut sebanyak tiga paket dan mengucapkan, "Alhamdulillah setelah mendapatkan tiga paket ya rasanya senang," singkatnya. (Tim)

Saturday, July 24, 2021

Viral Kata-katain OYO Harus Di TUTUP, Pria Tambun Akui Salah


 
warnasumut.com - Medan. Sempat viral di beberapa media Rama (40) warga jl Brigjen Katamso akhirnya minta maaf. Ujaran provokasi terhadap OYO OS Residen ternyata salah alamat. Kejadian berita keributan perselingkuhan oleh oknum tamu belum lama ini bukanlah urusan pihak hotel. 

Permohonan maaf Rama yang berdagang kopi disampaikannya dihadapan manajemen OYO OS Katamso, Ardi. Didamping abang sepupu Rama mengatakan permohonan maaf atas kata-kata yang tidak semestinya dia lontarkan sehingga menghebohkan masyarakat. 

"Saya memohon maaf atas perilaku sehingga merugikan pihak hotel, saya salah...," ujar Rama saat ditemui dikediamanya tak jauh dari hotel, Sabtu (24/7) Sore. 

"Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali," jelas Rama yang dulu katanya pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan. 

Hal senada juga diutarakan Mhd.Roni Lubis atas nama keluarga Rama menyampaikan permohonan maaf kepada manajemen OYO OS Residen atas perbuatan Rama.

"Saya atas nama keluarga besar Rama menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Rama, sehingga usaha orang lain jadi terimbas buruk," jelas Roni. 

"Semoga dengan kejadian ini, kita mendapat hikmahnya. Dan diselesaikan secara  kekeluargaan," pungkas Roni. 

Sementara itu, Manajemen OYO OS Residen, Ardi kepada wartawan menyampaikan bahwa pihak hotel telah memiliki izin. Dan memiliki standar operasional prosedur dalam melayani tamu sebagai konsumen. 

"Usaha ini telah memiliki izin dan legalitas yang lengkap. Jadi kami tidak mungkin berbuat seperti yang dituduhkan pelaku provokator dengan bahasa kotor, jelas ini telah merugikan usaha kami," papar Ardi. 

"Jadi ini kembali kepada  personal tamu sebagai konsumen, bukan berarti apa yang tamu buat bisa sesuka hati," pungkasnya. 

Dari sumber media detikcom sebelumnya pihak Kelurahan mendapatkan informasi bahwa oknum tamu yang terlibat keributan dengan pasangan selingkuhnya bukanlah warga setempat. 

"Informasi yang kita cek di lapangan rupanya dugaan ada keluarga yang datang ke situ, bukan warga Sei Mati, warga luar. Mungkin ada terlibat perselingkuhan di dalam itu," sebut Fachrurozi selaku Kepala Lurah. (Rizky Zulianda)

BEM USU Bagikan Ratusan Paket Vitamin Ke Petugas PPKM Kota Medan

warnasumut.com - Medan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) berbagi ratusan paket vitamin ke para petugas PPKM di Kota Medan yang berada di posko penyekatan jalan, Jumat 23 Juli 2021.

Aksi berbagi vitamin ini ntuk mendukung petugas PPKM agar selalu fit dalam menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa USU Muhammad Rizki Fadillah.

"Kami dari pemerintah mahasiswa USU berinisiatif meberikan bantuan ini dengan konsep program dari rakyat bantu rakyat. Dan kami juga mengapresiasi kepada petugas PPKM yang tetap semangat berjaga di posko penyekatan jalan ini," ujar Rizki.

Koordinator Wilayah Sumbagut (Sumut, Aceh, Sumbar, Riau) BEM Seluruh Indonesia ini juga mengatakan kondisi pahit pandemi Covid-19 saat ini sangat memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.

"Adanya sitimulus dari pemerintahan mahasiswa USU ini, diharapkan pemerintah juga dapat memberikan bantuan atau kelayakan kepada masyatakat, sehingga jaminan sosial yang diterapkan dapat dirasakan oleh semua masyarakat," kata Rizki.

Salah seorang petugas PPKM Darurat di posko penyekatan jalan di simpang Kampus USU, Ipda L. Sianturi mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah memberikan bantuan vitamin kepada mereka yang sedang bertugas.

"Kami sangat senang atas kedatangan adik-adik mahasiswa kemari dan memberikan bantuan vitamin, kami juga berhap semua kita dalam kondisi sehat selalu," ucap Sianturi.

Aksi BEM USU ini direncanakan akan terus berlanjut hingga seluruh petugas PPKM Kota Medan di posko penyekatan jalan, mendapatkan vitamin untuk menjaga stamina agar tetap terjaga dan sehat selama pandmei Covid-19. (Dani Sartika)

MEMALUKAN, DIRUT BPJS NAKER, ANGGORO TIDAK BERANI BICARA INVESTASI SAHAM KE PUBLIK


warnasumut.com - Jakarta. Sungguh memalukan sekelas Direktur Utama BJPS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo yang mengelola hampir Rp. 450 trilyun dana pekerja dan buruh tidak berani bicara ke publik tentang investasi saham BPJS Ketenagakerjaan.

“Sungguh memprihatinkan Dirut yang mengelola ratusan trilyun, namun tidak berani bicara ketika publik ingin tahu transparansi pengelolaan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta.

Komentar tersebut disampaikan pria yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center usai mengikuti Dialog Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Ombudmas via Virtual Zoom, Kamis, 22 Juli 2021.

Sedianya narasumber yang diundang resmi Ombusman RI antara lain, Hery Susanto (ORI), Achsanul Qosasi (BPK RI), Felly S Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI), Anggoro Eko Cahyo (Dirut BPJS Ketenagakerjaan), Poempida Hidayatulloh (Mantan Dewas BPJS Ketenagakerjaan)

Ketidakhadiran Dirut BPJS Ketenagarjaan, Anggoro juga menjadi sorotan dari mantan anggota Dewas BPJS, Poempida Hidayatulloh. Ia menyesalkan ke tidakhadiran Direksi atau Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya dapat menyampaikan berbagai Hal terkait Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan ke Publik.

“Saya jadi menduga-duga kenapa tidak berani tampon. Ada apa kenapa tidak transparan,” tegas Poempida sambil menambahkan terkait masalah Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan semua sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

“Sangat disayangkan memang. Ini menunjukkan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak siap dan bahkan mungkin “tidak memiliki konsep yang jelas” dalam melakukan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Jusuf Rizal dan Sony Mardiyanto dari KSPI.

Semestinya Direksi BPJS Ketenagakerjaan justru harus berani tampil memaparkan hal-hal terkait investasi saham BPJS Ketenagakerjaan, mengingat saat ini publik meragukan kapasitas dan kapabilitas Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan, setelah adanya kasus korupsi Rp. 43 trilyun yang kasusnya masih mandek di Kejaksaan Agung.

Kemudian menyusul ugal-ugalannya Direksi BPJS dalam menempatkan investasi saham yang menurut temuan BPK  penempatan investasi saham dilakukan Direksi di perusahaan yang  kurang menguntungkan. Bahkan bukan hanya kehilangan potensi pengembangan dana secara optimal, tapi juga berpotensi menanggung kerugian. 

Misalnya investasi saham BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan SIMP saham grup Salim/swasta, KRAS (Krakatau steel/BUMN), GIAA (Garuda Indonesia), AALI ( grup Astra/swasta), LSIP grup Salim/swasta, ITMG  swasta, dll.

“Asumsi LSM LIRA bila sekelas Dirut BPJS Ketenagakerjaan tidak berani tampil, kami berasumsi pasti ada masalah besar di BPJS Ketenagakerjaan terkait investasi saham BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak kenapa tidak berani,” papar Jusuf Rizal aktivis pekerja dan buruh berdarah Madura-Batak itu.

Menurut Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, dengan tidak beraninya Dirut BPJS Ketenagakerjaan bicara investasi saham ke publik, ini dapat mengurangi kepercayaan pekerja dan buruh untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Para pekerja dan buruh wajar, jika kemudian ada yang tidak percaya. Iuran puluhan ribu dikumpulkan, dana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan juga recehan dan Pelit, agar BPJS Ketenagakerjaan untung. Tapi giliran investasi 43 trilyun bocor,” ujar Jusuf Rizal

Berdasarkan catatan redaksi, LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) merupakan salah satu organ Pemenangan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin pada Pilpres dengan membentuk Rumah Relawan Proja (Pro Jokowi-KH.Ma’ruf Amin) The President Center. LSM LIRA berhasil meraih Rekor MURI tahun 2009-2021 sebagai LSM terbesar dan terbanyak cabangnya di Indonesia (34 Propinsi dan 470 Kabupaten Kota) (Agus)

Friday, July 23, 2021

Ketua Sema UNIMED: PPKM Bukan Ajang Seremonial Penanganan Covid-19

warnasumut.com - Medan. Pada saat ini Sumut mengalami peningkatan kasus penularan Covid-19 yang sangat signifikan. Terjadi lonjakan kasus positif sebanyak 937 orang tertanggal 16 Juli 2021. 

Gubernur Sumut, bapak Edy Rahmayadi mengatakan bahwa berdasarkan asesmen level Covid-19 tingkat kabupaten/kota, sebanyak dua kota berada di level 4, 22 kabupaten/kota di level 3, dan sebanyak 17 kabupaten/kota berada di level 1.
Dalam laporannya, beliau mengatakan bahwa Pemprov Sumut merasa kesulitan mendeteksi masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Sumut dikarenakan jalur masuk melalui para nelayan.

Sejalan dengan itu, beberapa waktu lalu Pemprov Sumut memberlakukan aturan PPKM darurat yang saat ini bertransformasi menjadi PPKM Level 4 dan dilaksanakan di Sumut sejak 12 Juli 2021 kemarin. Tercatat setidaknya 952 ribu warga Sumut yang merasakan dampak negatif di sektor ekonomi dari pemberlakuan peraturan tersebut. PPKM yang diharapkan mampu menurunkan angka penularan Covid secara sigifikan malah tidak begitu terlihat dampaknya. Sampai hari ini angka penularan Covid di Sumut belum juga menampakkan hasil yang memuaskan.

Persoalan demi persoalan  muncul ketika pemberlakuan PPKM ini  disinyalir tidak sesuai dengan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan “Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-harilainnya selama karantina” (Pasal 8 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018).
Tentunya hal ini menjadi fokus kita bersama. 

Ketua Umum SEMA UNIMED sekaligus Koordinator Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rayanda Al Fathira, turut menyampaikan pandangannya. 
Rayanda mengatakan bahwa langkah pemerintah provinsi membatasi kegiatan masyarakat dengan PPKM haruslah disandingkan dengan massifnya edukasi pencegahan penularan Covid kepada masyarakat. 

“PPKM darurat dan sekarang menjadi PPKM level 4 tidak boleh hanya menjadi sekadar ajang seremonial pemerintah dalam penanganan kasus Covid. Ia harus menampakkan hasil signifikan” ujar Ketua Umum SEMA UNIMED tersebut.

Koordinator BEM-SI Wilayah Sumbagut itu menambahkan “PPKM bukanlah panggung untuk menunjukkan seberapa gencar Pemprov melakukan penanganan Covid, itu langkah penanganannya. Jika ingin menunjukkan keseriusan dan keberhasilan haruslah dengan data yang jelas terkait jumlah tes, persentase kasus positif harian, persentase jumlah pasien, dan kasus kematian yang cenderung membaik. Jangan sampai bukannya menjadi solusi, PPKM malah menjadi momok atau mesin pembunuh baru yang hadir di tengah-tengah masyarakat. (Julian)

5 Bulan Polres Sergai Belum Tahan Tersangka Pemukul Aktivis Anti Korupsi


warnasumut.com - Medan. Perkara pemukulan aktivis anti korupsi Fachrur Razi alias Rozy Albanjari di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai),  Sumatera Utara, sampai kin belum menemukan titik terang. Padahal perkaranya sudah P21 di Kejari Sergai.

Perkara sudah memasuk 5 bulan namun tersangka Fadly Tarigan pemukulan belum juga ditahan. Mirisnya lagi, Polres Sergai juga belum melimpahkan berkas dan tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU).

Hendro Surya Dermawan SH, kuasa hukum Rozy Albanjari dari Posbakumdin Sergai meminta agar penyidik Polres Sergai segera melimpahkan berkas dan tersangka ke JPU.

"Kami selaku kuasa hukum dari korban, Fachrur razi alias Rozy Albanjari, meminta kepada penyidik Polres Serdang Bedagai untuk segera menyerahkan tersangka Fadly Tarigan kepada pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, agar penegakan supremasi hukum yang berkeadilan bisa berjalan dengan bernar," ungkap Hendro Surya Dermawan, SH dalam keterang pers kepada wartawan, Jumat 23 Juli 2021.

Hendro juga menyayangkan penyidik Polres Sergai tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Ahmad Fadly.

"Hingga hari ini, tersangka masih bebas berkeliaran, seolah-olah dia (tersangka) kebal hukum. Ini sangat kita sayangkan terjadi," kata Hendro.

Bulan April 2021 lalu, berkas atas nama tersangka Fadly Tarigan diketahui sudah P21 di Kejari Sergai. Artinya sudah lebih dari 3 bulan berkas perkara pemukulan 
penggiat anti korupsi Fachrur Razi alias Rozy Albanjari tidak berproses.

Rozy Albanjari pun mempertanyakan kinerja penyidik Polres Sergai yang tidak menyerahkan tersangka Fadly Tarigan ke JPU. "Ada apa sebenarnya ini?" katanya.

"Bukankah setiap orang di republik ini, sama kedudukannya di mata hukum? Jangan menimbulkan hal yang multitafsir lah, saya bersama tim kuasa hukum sudah kooperatif, kenapa bgini?" seru Rozy.

Diketahui, perkara dengan pasal 351 jo 170 KUHP Pidana yang terjadi pada 4 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah cafe yang berada di pinggir jalan protokol Kota Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini sempat menyedot perhatian publik.

Korban Fachrur Razi alias Rozy Albanjari yang merupakan aktivis anti korupsi ini saat itu tengah fokus menyoroti dugaan korupsi dana desa yang terjadi di kabupaten pemekaran dari Deliserdang tersebut. (Mhd. Julfan Nst) 

Thursday, July 22, 2021

LSM KPK Minta Segera Segel Rumah Mewah Diduga Tidak Memiliki Ijin

warnasumut.com - Jakarta. Pertikaian antara Warga bersama pengurus RT/RW yang terjadi di Pulau Pantara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang Viral di media beberapa hari terakhir menarik perhatian Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K).

Perselisihan antara warga Bersama Pengurus RT/RW yang di sebabkan pembangunan sebuah rumah tinggal yang beralamat di Pulau Pantara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat tersebut berujung gugatan warga kepada pengurus RT/RW di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Lembaga Komando Lembaga Pemberantasan Korupsi (L K.P.K) menilai persoalan tersebut harus segera menjadi perhatian Walikota Jakarta Barat dan juga Gubernur DKI Jakarta.

Menurut  Lembaga KPK, kejadian tersebut dapat menjadi preseden buruk di tengah masyarakat terlebih menjadi kelemahan bagi Pengurus RT/RW dalam menerapkan aturan terhadap warganya di lingkungannya.

"Informasi yang kami ketahui dari berita yang beredar, Kejadian di mana Pengurus RT/RW di Jakarta Barat digugat ke pengadilan karena menerapkan aturan di wilayahnya ini wajib menjadi perhatian Walikota Jakarta Barat untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak sampai ke persoalan hukum. Karena jika persoalan RT/RW menegakkan aturan di wilayahnya kemudian dibawa ke ranah hukum maka akan melemahkan pengurus RT/RW untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam  menerapkan peraturan pemerintah di wilayahnya."Pungkas Adv. Antonius Ananias Aty Boy SH, Pimpinan Lembaga KPK DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021)

Selain itu Aty Boy juga  menyampaikan bahwa berdasarkan pemberitaan yang viral di media beberapa hari terakhir, lebih lanjut Lembaganya melakukan investigasi terkait Persoalan bangunan rumah yang menjadi asal muasal  terjadinya pertikaian tersebut.

"Terjadinya persoalan saling gugat antara warga kepada pengurus RT/RW tersebut selanjutnya, kami dari Lembaga KPK melakukan investigasi terkait persoalan yang menjadi dasar terjadinya pertikaian antara warga dengan Pengurus RT/RW."Tutur Advokat muda tersebut.

Dalam mendirikan bangunan atau memanfaatkan ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah jelas diuraikan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), namun menurut pimpinan wilayah lembaga KPK ini, masih ada bangunan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di wilayah Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

"Setelah kami melakukan investigasi dan penelusuran lebih lanjut, kami menemukan dugaan bangunan rumah tinggal, 3 lantai yang berada di Pulau Pantara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan tersebut diduga tidak mengantongi Izin mendirikan bangunan. Bisa juga ada indikasi dugaan tidak sesuai dengan  Izin pendirian bangunannya (IMB)"Lanjut Pria yang juga merupakan Ketua Umum Organisasi KORPS Nusantara ini.

"Kenapa kami sampai demikian, karena berdasarkan hasil penelusuran kami di lokasi bangunan yang terletak di Pulau Pantara Blok P4 nomor 51 RT 001 RW 11, Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat tersebut sama sekali tidak memasang Plang Papan Pengumuman tentang pembangunan rumah tinggal tersebut."Jelasnya menambahkan.

Menurut Pimpinan Lembaga K.P.K DKI Jakarta tersebut bahwa pemasangan Plang Papan pengumuman tentang pembangunan rumah tinggal tersebut juga telah diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta.

"Pemasangan papan IMB merupakan kewajiban pemilik bangunan, Sebelum dan selama kegiatan membangun dilaksanakan harus dipasang papan proyek yang mencantumkan nama proyek, nama pemilik."Tegasnya

Diketahui Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Selain itu, IMB juga akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Dengan adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung-jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

"Berdasarkan hasil penelusuran Lembaga kami, bahwa ada indikasi dugaan pembangunan/renovasi pembangunan rumah tinggal tersebut tidak memiliki IMB dan bisa juga diduga tidak sesuai dengan pemberian Izin yang di keluarkan pemerintah sehingga kami, Lembaga KPK meminta kepada pemerintah daerah Kota Jakarta Barat juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera menidaklanjuti temuan kami ini untuk segera di berikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pencabutan izin, pembatalan izin,
dan pembongkaran bangunan, apabila benar bangunan rumah tinggal tersebut tidak memiliki IMB."Tegas Adv Aty Boy.

"Karena apabila bangunan yang dibangun terbukti dan sesuai dengan dugaan kami bahwa tidak ada IMB atau tidak sesuai dengan Perizinan yang di keluarkan oleh pemerintah, wajib hukumnya untuk pemerintah segera bertindak melakukan penyegelan."Ujarnya melanjutkan.

Kemudian terkait temuan yang disampaikan Lembaga K.P.K akan adanya dugaan bangunan yang tidak mengantongi izin atau diduga tidak sesuai izin, menurut Pimpinan Lembaga KPK Wilayah  DKI Jakarta tersebut Pihaknya akan secara resmi menyurati Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Barat.

"Terkait dengan temuan kami dan dugaan bangunan yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan IMB tersebut, kami dari Lembaga KPK akan secara resmi menyurati Suku Dinas CKTRP dengan tembusan kepada Walikota Jakarta Barat dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan."Tegasya.

Demi terciptanya bangunan atau pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya di wilayah Kecamatan Kembangan, Kepala Suku Dinas (Kasudin) CKTRP sudah selayaknya menjalankan tindakan penertiban terhadap bangunan tersebut.

"Kami sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol sosial masyarakat meminta kepada Kasudin CKTRP Kota aAdministrasi Jakarta Barat agar segera menertibkan bangunan yang diduga tidak mengantongi izin atau tidak sesuai dengan IMB."Tegas Pria yang juga diketahui bekas Relawan Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 silam ini.

Terhadap Indikasi dugaan bangunan rumah tinggal tersebut,  selanjutnya awak media ini mengkonfirmasi seksi  CKTRP kecamatan Kembangan yang akan menindaklanjuti dengan pengecekan lokasi terlebih dahulu.

"Saat ini kami belum bisa menjawab, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama PTSP untuk selanjutnya kita akan meninjau terlebih dahulu ke lapangan."Pungkas Doni Petugas CKTRP saat di konfirmasi di ruangan Seksi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertahanan kecamatan Kembangan. Rabu (21/7/2121). (Tim)

3 Bulan Senyap Dugaan Pendamping PKH 'Sunat' Dana, Ketua DPRD Sergai : Akan Kita Cek Dan Telusuri

warnasumut.com - Sergai. Sudah 3 Bulan lamanya, Oknum Pendamping PKH Kecamatan Tebing Tinggi Hamdani, Diduga 'sunat' atau memotong dana penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak jelas kelanjutannya dan terdapat dugaan ditutupi oleh Kordinator Wilayah 3 PKH Sumatera Utara, Kamis (22/07).

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sergai, dr. M.Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE, MKM saat dikonfirmasi wartawan melalui Whatsapp mengatakan masalah tersebut akan dirinya sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Sergai dan perlahan akan telusuri sejauh mana penanganannya.  

"Nanti saya sampaikan dengan Kadis Sosial Sergai, dan saya telusuri lebih lanjut ya bang (wartawan-red),"ujarnya.

Sebelumnya, Kurnia yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah 3 PKH Sumut pernah dikonfirmasi prihal masalah pemotongan dana PKH di Sergai, namun tak membalas.

Diketahui bahwa, kasus pemotongan Dana PKH bermula pada Jumat (9/4/2021) sore melalui telepon selulernya Erliana Saragih, Warga Dusun II, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi mengatakan bahwa penyaluran bansos PKH Tahap II tahun 2021 yang dilaksanakan beberapa minggu lalu diduga ada kejanggalan, ia dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya diarahkan Pendamping PKH agar mengambil uang bantuan PKH tersebut melalui agen dirumah Ketua kelompok di Dusun II, Desa Naga Kesiangan.

"Pada penyaluran tersebut Saldo saya yang masuk ke KKS sebesar Rp1.625.000.- Namun yang saya terima dari Pendamping PKH hanya Rp.725.000,- ketika saya tanyakan mengapa diberikan segitu, Sisanya Rp 900.000, dimana pak, kata bapak pendamping itu bukan hak saya lagi dan akan dikembalikan ke Kas Negara. Padahal saat ‘digesek’ di mesin EDC saldonya semua masuk dan ditarik,”ujarnya.

Dugaan Pemotongan dana PKH tersebut juga ditanyakan sebelumnya kepada Plt Kepala Dinas Sosial pada saat itu dan beliau mengatakan, 

"akan kita berikan sanksi terutama Surat Peringatan (SP) dan juga akan kita evaluasi,” tegas Plt Kepala Dinas Sosial Sergai, Elinda Sitianur kepada media, Senin (12/4/2021) kemarin.

Dari Pengamatan media sampai hari ini (3 bulan) kasus pemotongan dana KPM PKH Kecamatan Tebing Tinggi seolah diam bak ditelan bumi dan Dana tersebut belum dikembalikan kepada yang berhak. (Red-WarSu)

Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 Di Kejaksaan Negeri Tamiang Sukses Walaupun Secara Virtual


warnasumut.com - Tamiang. Setiap tanggal 22 Juli, Kejaksaan RI memperingati Hari Kejaksaan atau Hari Bhakti Adhyaksa. Tahun ini, Hari Kejaksaan jatuh pada Kamis (22/7/2021), perayaan yang ke-61.

Kejari Aceh Tamiang  Agung Ardyanto,SH, mengatakan kepada media ini,bahwa pada Tahun ini, tema Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 yang adalah “Berkarya Untuk Bangsa" dan sekaligus Hari Ulang Tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Tahun 2021 ke-21.

Dijelaskan Kejari,bahwa Tema itu sejalan dengan upaya Kejaksaan RI menanggulangi penyebaran dan perkembangan COVID-19 melalui sumbangan alat-alat kesehatan dalam paket sembako dan paket lainnya yang diserahkan kepada penerima.

Tahun ini, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang 
Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke 61 dan ulang tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ke 21 yang bertemakan “Berkarya Untuk Bangsa” Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dimulai pada hari Selasa 13 Juli 2021 dengan membagikan 5000 lembar masker dan 1000 botol Handsanitizer kepada masyarakat di beberapa titik seperti SPBU,Terminal dan Cafe yang disertai dengan sosialisasi agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan.

Di hari yang bersamaan juga Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang juga melaksanakan bakti sosial berupa pembagian paket sembako dan masker serta melakukan anjangsana kepada KBPA (Keluarga Besar Purnawirawan Adhyaksa). Kegiatan selanjutnya pada hari Rabu 14 Juli 2021 yakni melakukan bakti sosial berupa sembako, masker, Handsanitizer dan vitamin kepada panti asuhan yang terletak di wilayah Kab Aceh Tamiang. Kegiatan selanjutnya pada hari Kamis 15 Juli 2021 berupa pelaksanaan donor darah yang akan dilaksanakan pada Aula Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. 


Selanjutnya pada hari Rabu 21 Juli 2021 Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah melaksanakan Upacara Ziarah Makam dan tabur bunga di TMP Aceh Tamiang yang diikuti oleh PJU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. 


Dan Acara Puncak Kegiatan Hari Bhakti Adhyaksa ya kita dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yakni pelaksanaan Upacara Secara Virtual yang diikuti oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan Inspektur Upacara Jaksa Agung RI dimana dalam kegiatan tersebut Jaksa Agung mengajak segenap Korps Adhyaksa untuk mendoakan para syuhada yang gugur akibat Covid dan mendoakan agar pandemi Covid-19 segera berakhir kemudian turut disampaikan 7 Perintah Harian Jaksa Agung RI serta pemasangan tanda jasa Satya Lencana Karya Sakti 10,20, dan 30 Tutup Kajari Aceh Tamiang setelah usai upacara  HBA Secara Virtual kepada Media. (Tim)

Bupati Gayo Lues Sampaikan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61

warnasumut.com - Gayo Lues. Tanggal 22 Juli setiap tahunnya merupakan tanggal yang spesial dan istimewa bagi Korps Adhyaksa seluruh Indonesia. Dimana Kejaksaan Republik Indonesia merayakan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang di tahun 2021 genap berusia 61 tahun .

Bupati Gayo Lues H.Muhammad Amru mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memberi support kepada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum. Bupati Gayo Lues menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang telah mengawal pembangunan di Gayo Lues dengan sinergitas yang tetap terjaga selama ini.


“Mewakili Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues, kami ucapkan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 tahun 2021. Teruslah bergerak dan berkarya untuk bangsa dan negara,” ucap Bupati Gayo Lues H.Muhammad Amru. (Tim)