Warna Sumut: Opini
Showing posts with label Opini. Show all posts
Showing posts with label Opini. Show all posts

Tuesday, July 28, 2020

Jangan Sampai Daging Kurban Jadi Haram




Warna Sumut - Yogyakarta.  DAGING kurban, jika salah dalam menangani, dapat berubah dari barang yang halal menjadi haram. Hal itu disampaikan Direktur Halal Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Nanung Danar Dono , S.Pt., M.P., Ph.D.

Menurut dia, salah satu penyebabnya, adalah ketidaksabaran petugas penyembelihan hewan kurban.
"Kalau hewan sembelihan itu belum mati karena disembelih tetapi dipotong-potong, bisa jadi dagingnya menjadi tidak halal," katanya,

Ia menegaskan, jika hewan belum mati namun sudah dipotong kakinya, atau dipotong ekornya, atau malahan dikuliti, artinya kita memotong kaki binatang atau memotong ekornya, atau mengulitinya hidup-hidup.

"Hewan bisa kesakitan, dan mati bukan karena disembelih, namun karena kesakitan yang luar biasa," ujar dia.

"Karena itu, lanjut Nanung, sebelum menguliti, petugas yang menangani penyembelihan hewan kurban harus memastikan, bahwa hewan itu sudah benar-benar mati karena disembelih. Untuk memastikan bahwa hewan itu sudah mati atau belum, ujarnya, dapat dilakukan pengecekan melalui tiga titik refleks yaitu refleks mata, refleks kuku, dan refleks ekor."

Pertama, mengecek refleks mata dengan menggunakan ujung jari untuk menyentuh pupil mata. Jika masih bereaksi atau berkedip, artinya sarafnya masih aktif dan hewannya masih hidup. Namun jika sudah tidak bereaksi lagi, artinya hewan mati.

Kedua, mengecek refleks ekor sebagai salah satu tempat berkumpulnya ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Setelah hewan disembelih dan diam saja, kita pencet batang ekornya. Jika ia masih bereaksi, itu artinya sarafnya masih aktif dan hewannya masih hidup. Namun jika hewan tidak bereaksi ketika dipencet-pencet batang ekornya, artinya ia sudah mati,"  jelas Nanung yang juga dosen pada Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fapet UGM.

Ketiga, mengecek refleks kuku sebab hewan sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba adalah hewan berkuku genap (ungulata). Di antara kedua kuku kaki hewan-hewan tersebut, terdapat bagian yang sangat sensitif.

"Tusuk pelan bagian itu menggunakan ujung pisau yang runcing. Jika masih bereaksi, artinya hewannya masih hidup. Namun, jika diam saja, artinya ia sudah mati," jelas dia.

Selain memerhatikan tiga refleks tersebut, ujarnya, harus diperhatikan juga dalam menyembelih hewan ternak harus memotong tiga saluran pada leher bagian depan.

"Proses penyembelihan yang benar harus memotong tiga saluran, yaitu saluran nafas (kerongkongan), saluran makanan (tenggorokan), dan pembuluh darah (arteri karotis dan vena jugularis)," imbuh Nanung.

Lebih jauh, Nanung menjelaskan bahwa perlu juga dipahami penanganan sebelum dan sesudah penyembelihan. Sebelum menyembelih, katanya, pastikan bahwa pisau sudah diasah setajam mungkin. Amati kondisi visual ternak seperti postur, keadaan wajah (khususnya mata), lubang hidung, dan saluran reproduksi.

"Penting juga untuk mengistirahatkan ternak sebelum disembelih. Hewan yang stress karena kelelahan atau ketakutan akan mengakibatkan kualitas daging menjadi turun," ujar Nanung.


Konsep ASUH

Senada dengan itu, Prof. Dr. Ir. Nurliyani, M.S., dosen Fapet UGM menjelaskan, daging yang baik haruslah ASUH, yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Menurut dia, A = aman berarti tidak mengandung bibit penyakit dan obat-obatan yang dapat mengganggu kesehatan.
S = sehat berarti memiliki zat-zat yang bergizi dan berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan.
U = utuh berarti tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan lain.
H = halal berarti dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam," ujar Nurliyani.


Penyimpanan Daging

Untuk penyimpanan daging, lanjut dia, harus diperhatikan agar kualitas daging tetap terjaga. Sebelum disimpan, daging sapi tidak perlu dicuci karena sifatnya yang kering.

"Jika dicuci, malah akan membusuk."

Buat daging dalam beberpa bungkusan dg plastik bening (sesuai kebutuhan utk saat diolah / dimasak), lalu letakkan dulu di kulkas, setelah mulai ada rasa dingin baru simpan di freezer dan akan bertahan di dalam freezeer utk jangka lama sampai daging itu akan dimasak utk disajikan.

Nurliyani menambahkan, daging sebaiknya tidak dibiarkan dalam suhu ruangan. Selama berada di suhu ruangan, daging dapat ditumbuhi bakteri yang kemungkinan menghasilkan racun.

"Bakteri bisa mati setelah daging dimasak, tetapi racunnya tetap ada karena racun tidak rusak oleh panas," ungkapnya.

Untuk pengawetan daging, Nurliyani menyebutkan beberapa teknik seperti penggaraman (salting) dan pemasakan basah. Penggaraman, jelas dia, berfungsi untuk menghambat mikrobia dan memperpanjang umur simpan produk daging.

Sementara itu, ada beberapa teknik pemasakan basah seperti merebus, simmering (memasak dengan air panas tetapi tidak sampai mendidih), swissing (memasak daging dengan sedikit air /untuk daging empuk), dan  mengukus.
(Fadil/Red)

Thursday, June 25, 2020

Omnibus Law Menyerap Tenaga Kerja dan Memberikan Kemudahan Berusaha

Ilustrasi Omnibus Law


Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi salah satu rancangan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerapan konsep penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law maka akan memudahkan pengusaha untuk mengembangkan usaha melalui berbagai fasilitas kemudahan bagi pemodal untuk berinvestasi, sehingga akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang bertambah di dalam negeri.


Karakteristik dengan jumlah kependudukan yang tinggi seperti Indonesia sedang menikmati surplus tenaga kerja atau yang akrab dikenal sebagai bonus demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, jumlah usia produktif (14-64 tahun) di Indonesia mencapai 179,1 juta jiwa dimana 63,4 juta diantaranya adalah kaum milenial dengan rentang usia 20 – 35 tahun. Kondisi surplus tenaga kerja yang tidak terserap justru akan menjadi bencana demografi, sehingga Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi langkah strategis Pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia melalui ekosistem investasi yang lebih nyaman dan mudah di Indonesia.


Kebijakan penyederhanaan regulasi dalam RUU Cipta kerja tidak hanya terlihat dari sisi kepentingan buruh ataupun karyawan yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi juga harus dilihat bahwa di Indonesia ada 7 juta masyarakat pengangguran yang membutuhkan pekerjaan, bahkan dengan dampak pandemi Covid-19 semakin meningkatkan jumlah pengangguran saat ini. 
Sejak awal pelantikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan agar aturan di tingkat Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), hingga peraturan daerah yang berbelit-belit haruslah dipangkas.


Konsep tersebut menjadi cikal-bakal pemikiran terkait pentingnya Omnibus Law, untuk mengatasi kendala minimnya pertumbuhan investasi di Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini masih banyak regulasi atau perundangan yang disharmoni, tidak efisien, serta dengan proses perizinan yang rumit. Data Kemenkumham per 23 Januari 2020 mencatat, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang tumpang tindih seperti pada bisnis sektor Migas harus melalui lebih dari 200 perizinan, bahkan proses izin Amdal dapat memakan waktu sekitar 1-2 tahun.
Sementara indeks kemudahan berusaha berdasarkan laporan Bank Dunia, menunjukkan pada tahun 2019 lalu, posisi Indonesia mengalami penurunan satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun nilai indeks yang diraih pemerintah naik 1,42 menjadi 67,96. 
Oleh karena itu, tujuan utama rancangan aturan lapangan kerja dan UMKM merupakan bentuk upaya permerintah dalam menciptakan lapangan kerja dengan membangun iklim investasi yang sehat, industri yang kuat, serta mendorong partisipasi UMKM sehingga akan menjadi angin segar bagi siapapun yang ingin mengurus izin usaha seperi mempermudah pengusaha perorangan dalam membentuk Perusahaan Terbuka (PT). 


Sementara aturan selama ini menunjukkan pembentukan perseroan harus memenuhi sejumlah persyaratan, dimana Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan perseroan dapat didirikan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan Pasal 32 Ayat (1) juga menyebutkan, pembentukan perseroan harus memiliki modal paling sedikit Rp 50 juta, sehingga aturan tersebut dinilai membebani para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga akan berupaya mempermudah Izin bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya dengan bermodal Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, dimana NIK tersebut diperlukan untuk melacak data pengusaha tersebut. Tidak hanya UMKM, pemerintah akan merestrukturisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait perizinan usaha skala besar, dimana pemberian izin tidak berlandaskan pada azas perizinan, tetapi lebih didasari risiko bisnis yang dijalankan pelaku usaha. Sementara jenis usaha lainnya hanya menggunakan standar umum dan pengawasan.


Implementasi konsep Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja sangat diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional terutama dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sehingga proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahaannya dapat menjadi bagian penting bagi setiap elemen bangsa. Resistensi terhadap kebijakan Omnibus Law seharusnya dapat dilebur dalam satu kesatuan utuh mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui RUU Cipta Kerja, sehingga akan menciptakan harmonisasi dalam alur pembangunan ekonomi Indonesia dimasa mendatang.

Penulis: Handi Pardian (Akademisi dan Peneliti)