warnasumut.com - Nasional. Ketika kita melihat sejumlah kebijakan dan tindakan hukum yang diterapkan di berbagai wilayah, seringkali kita bertanya-tanya mengapa ada perbedaan perlakuan. Kasus penambang pasir timah di perairan Tembelok dan ratusan penambang liar di laut Penagan adalah contoh yang menarik untuk dianalisis. Mengapa tindakan tegas hanya diterapkan di satu tempat sementara di tempat lain tampaknya berlangsung tanpa hambatan?
Di perairan Tembelok, penambangan pasir timah dihadapi dengan tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang melibatkan TNI/Polri. Pihak berwenang melakukan razia dan menghentikan aktivitas penambangan ilegal, meskipun mendapat perlawanan dari sebagian masyarakat setempat. Keputusan ini disahkan dan dijalankan, meskipun terdapat penentangan publik. Poin pentingnya adalah bahwa penegakan hukum dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan memberikan pesan bahwa aturan harus ditaati.
Namun, ketika kita beralih ke laut Penagan, Kabupaten Bangka, situasinya jauh berbeda. Ratusan penambang liar pasir timah telah merusak ekosistem laut dan merusak hutan bakau yang dilindungi. Ekosistem laut yang sehat sangat penting karena melindungi pesisir dari erosi dan gelombang besar. Namun, keberadaan ratusan ponton penambang ilegal terus berlanjut tanpa tindakan tegas dari APH.
Pertanyaannya adalah, mengapa ada perbedaan perlakuan? Mengapa penambang di satu tempat dihadapi dengan tindakan tegas sementara di tempat lain tampaknya dibiarkan bebas? Beberapa faktor mungkin dapat menjelaskan fenomena ini.
Pertama, kemungkinan adanya perbedaan dalam tekanan sosial dan politik. Di Tembelok, masyarakat sekitar dan emak-emak menginginkan penambangan laut dilanjutkan. Namun, di Penagan, situasinya mungkin berbeda, dan tekanan dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu mungkin tidak sekuat di Tembelok.
Kedua, perbedaan dalam keterlibatan pihak berwenang juga bisa menjadi faktor. Ketika pihak berwenang merasa tidak ada dukungan atau instruksi yang kuat untuk menindak penambang liar, mereka mungkin cenderung tidak bertindak. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk tekanan politik, hubungan yang ambigu antara penambang dan pihak berwenang, atau ketidakmampuan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk penegakan hukum.
Ketiga, kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan dari penambangan ilegal juga bisa menjadi masalah. Mungkin ada kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan hutan bakau, atau mungkin ada ketidakpedulian terhadap dampak jangka panjang.
Namun, penting untuk diingat bahwa ketidaksetaraan dalam penegakan hukum seperti ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Keadilan dalam penegakan hukum adalah prinsip mendasar dalam menjaga ketertiban sosial dan lingkungan yang sehat.
Mengapa penambang di Tembelok dan Penagan diberi perlakuan yang berbeda adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak berwenang dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa penegakan hukum konsisten dan berdasarkan pada prinsip keadilan, tanpa memandang tekanan politik atau kepentingan tertentu. Hanya dengan demikian kita dapat menjaga lingkungan laut yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
