Dalam kegiatan diskusi tersebut hadir Muhammad Taufikurahman Dalimunte (Bawaslu Kota Medan),Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos (Wakil Sekretaris DPD Partai Hanura), Fuad Ginting, S.Sos., M.IP, Dr. Rudiawan (Anggota DPRD Kota Medan Praksi PKS)
Mahmudin Hamzah mengatakan dalam diskusi tersebut politik identitas merupakan politik yang menggunakan identitas sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Kita yang ada diindonesia tak terlepas dari etnisiti yang variatif. Kita memiliki agama yang berbeda beda , suku yang bermacam-macam jadi politik identitas adalah hal yang lumrah terjadi Ketika menjelang pemilu dan hal tersebut juga tidak melanggar hukum. Manusia itu juga tak luput dari identitas karena manusia adalah makhluk sosial. Potensi Polarisasi yang akut harus dihindari pada pemilu mendatang karena hal tersebut dapat memecahbelah bangsa. Beliau juga menyinggung bahwa pemilu 2024 lebih baik lebih dari 2 paslon.
Kemudian dari Fraksi PKS Kota Medan Dr. Rudiawan menyampaikan dalam diskusi bahwa politik identitas bukan hanya ada di Indonesia saja, di eropa juga demikian. Setiap orang berhak memilih golongannya masing-masing. Yang tidak boleh itu Politik Identitas yang di Politisasi secara ekstrem sehingga sentimen antar etnis bisa sangat tinggi.
Selanjutnya Dosen Ilmu Politik USU, Fuad Ginting, S.Sos., M.IP mengemukakan bahwa setiap orang yang memiliki identitas pasti ingin memilih sesuai dengan identitasnya. Ia juga menyoroti perihal Politik Identitas yang dimanipulasi dan hal ini yang tidak dibenarkan. Semisal ada paslon yang ikut dalam kontestasi politik sama sama beragama muslim. Ia mempolitisir satu isu bahwa paslon yang lain itu keislamannya diragukan. Contoh tersebut ialah merupakan wujud dari Politik Identitas yang dimanipulasi. Ia juga menyoroti bahayanya potitik identitas. Politik identitas bahaya dikarenakan identitas adalah satu elemen yang merujuk pada kesetiaan.
Salah seorang narasumber dari Bawaslu kota medan juga mengemukakan pendapatnya terkait konflik pemilu 2024 nanti dan ia juga membicarakan Politik Identitas. Ia optimis bahwa pemilu 2024 akan berjalan sebagaimana mestinya. Dari bawaslu juga sudah melakukan survey kerawanan konflik identitas dan dengan basis data tersebut ia optimis bahwa pemilu akan berjalan sebagaimana mestinnya. Ia menyampaikan bahwa politik identitas juga merupakan hal yang tidak disalahkan karena tidak melanggar aturan hukum. Ia juga turut memprediksi jenis politik yang akan muncul pada pemilu 2024 nanti diantaranya, politik uang, identitas (SARA), dan golongan. Menyoroti point pertama yaitu politik uang, hal ini sangat dikhwatirkan. Suara yang dibeli tidak dapat ditagih Kembali. Suara yang dibeli, mereka tak dapat menagihnya Kembali semisal ada orang yang dijanjikan oleh penguasa akan melakukan A jika ia terpilih dan melakukan proses politik uang. Ketika terpilih orang yang dibeli suaranya pun tak kuasa untuk menuntut sang penguasa untuk menuntaskan janjinya karena penguasa memiliki otoritas yang lebih besar dibantingkan manusia yang dibeli suaranya.
Dapat di simpulkan bahwa Politik Identitas merupakan elemen yang mungkin akan digunakan Kembali pada 2024. Oleh karena itu seluruh pembicara sepakat menolak politik identitas atas dasar agama atau membawa ranah agama demi kepentingan politik. Diakhir kegiatan seluruh peserta dan pembicara mendeklarasikan diri untuk melawan politik identitas atas dasar agama serta mendeklarasikan pemilu damai. Harapannya dari kegiatan ini menjadi perpanjangan tangan kepada publik bahwa tidak ada korelasi antara ibadah dengan kepentingan politik.
Tanpa terasa waktu terus berlanjut dan acara semakin menarik, namun apa daya kita di batasi oleh waktu, acara pun ditutup dengan tepuk tangan yang meriah dan pemberian cindramata kepada para pemateri oleh panitia.
