warnasumut.com - Deli Serdang. FROMPER (Front Mahasiswa Pejuang Reformasi'99) konsolidasi gerakan sosial yang merupakan jalan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Setelah reformasi, banyak partai dan organisasi berbau politik yang bermunculan. Masing-masing dari organisasi dan partai politik memiliki visi ideologi, strategi dan program yang berbeda dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Meski terlihat berbeda tetapi yang ada belum mampu menciptakan perbedaan yang mendasar. Lihat saja bagaimana kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh partai dan organisasi politik bersama para elitnya. Hampir semua kebijakan yang dimunculkan hanya mengutamakan kepentingan elit dan jaringan oligarki, sedangkan rakyat selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakan tersebut.
Untuk melawan kondisi tersebut FROMPER melihat kondisi gagasan pembangunan organisasi dan partai politik alternatif pun bermunculan. Upaya gerakan rakyat untuk membangun partai politik alternatif bukannya tidak ada sama sekali. Namun beberapa kali pengalamannya, upaya tersebut kandas di tengah jalan akibat strategi dan taktik legal-formal dari jaringan oligarki untuk mempersulit ruang bergerak kelas pekerja di arena elektoral. Walaupun beberapa kali kegagalan dalam upaya pembangunan partai politik alternatif dialami oleh gerakan rakyat, namun gagasan itu sendiri tidak pernah padam.
Demi menerabas taktik legal-formal yang dibuat jaringan oligarki untuk terlibat dalam arena elektoral, maka dibutuhkan persatuan seluruh gerakan rakyat untuk membangun serta membangkitkan Mahasiswa yang nampak sudah lama terlena oleh keadaan saat ini. Penyatuan visi perjuangan dalam membangun partai politik alternatif menjadi salah satu agenda terpenting bagi gerakan rakyat bersama FROMPER. Namun yang lebih terpenting lagi adalah gagasan pembangunan alternatif tersebut juga didukung oleh seluruh elemen gerakan mahasiswa dan rakyat serta masyarakat secara umum. Untuk itu, menciptakan kesadaran mengenai pentingnya pembangunan organisasi FROMPER yang diketuai oleh Zulhamdani Napitupulu M.Kom, merupakan agenda utama dari seluruh gerakan mahasiswa bersama rakyat khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
"Iklim politik reformasi telah memberi harapan bagi semua elemen gerakan sosial untuk mengalami perubahan di segala bidang, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpolitik. Kebebasan tersebut disambut oleh kalangan aktifis dan elemen gerakan sosial untuk membangun macam-macam organisasi sosial termasuk organisasi dan politik di dalamnya", ungkap Zulhamdani di Warung Samporis, Kab.Deli Serdang, pada Minggu.(18/9/22)
"Jumlah partai politik yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintahan, kini semakin banyak yang bermunculan. Beberapa diantaranya berhasil memenangkan pemilu tahun 2019, dimana pemilu di tahun tersebut dianggap sebagai pelaksanaan pemilu demokrasi pertama setelah Orde Baru tumbang", ucap Ilyas Bendahara Umum DPP FROMPER Sumut.
Hingga saat ini, pemilu sudah berlangsung selama ini dan perubahan mulai tampak pada aspek kebebasan untuk berorganisasi, berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum. Tetapi kenyataannya pergantian kekuasaan dari tahun ke tahun belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua sektor. Walaupun angka kemiskinan mengalami pasang surut, namun hingga tahun 2022 angka kemiskinan tetap berada di kisaran 10%. Sementara daerah pedesaan tetap menjadi daerah termiskin jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Di daerah pedesaan banyak petani yang sudah tidak memiliki tanah akibat kebijakan pemerintah untuk menarik investor dan akhirnya berpindah pekerjaan menjadi buruh-tani. Selain itu, juga banyak penduduk desa memilih berganti pekerjaan menjadi buruh pabrik atau perkantoran di kota. Namun sayangnya, pembangunan di perkotaan pun pada akhirnya menyingkirkan penduduk yang bermigrasi sehingga beberapa dari mereka tinggal di perkampungan kumuh. Aktivitas penggusuran terhadap masyarakat yang tinggal di perkampungan kumuh oleh pemerintah setempat pun menjadi ancaman yang nyata bagi mereka.
Situasi itulah yang menjadi salah satu gambaran dari penyingkiran terhadap rakyat pekerja akibat kebijakan jaringan oligarki dan pemilik modal. Masih adanya hubungan yang timpang antar kelompok di dalam masyarakat pada proses penentuan keputusan menyebabkan kelompok yang tidak memiliki modal tersingkir. Padahal kelompok yang tidak memiliki kekuatan modal tersebut atau bisa dibilang rakyat merupakan jumlah yang sangat mayoritas. Sementara di sisi lain ada kelompok masyarakat yang dari segi jumlahnya minoritas tetapi memiliki kekuasaan yang besar dengan ditopang modal atau kapital dan dilegitimasi oleh sistem ekonomi neoliberal yang mereproduksi kebijakan politik untuk memihak mereka. Kelompok ini bahkan menguasai sistem politik di Indonesia dengan membangun partai politik serta menguasai arena elektoral. Hal tersebut menyebabkan mereka memiliki kekuasaan yang berlebih dan mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi mereka.
Senada dengan hal itu, Bung Joe selaku Humas DPP FROMPER juga mengungkapkan bahwa partai dan organisasi politik yang saat ini berkuasa hanya mengandalkan ketokohan dari mereka yang memiliki modal. Untuk itu, Bung Joe juga menekankan pentingnya unsur-unsur yang membentuk partai dan organisasi politik alternatif. “Partai borjuasi dibentuk oleh sekelompok kecil elit-elit dalam masyarakat dan dibesarkan dengan mengandalkan pada ketokohan mereka yang punya modal atau hak istimewa lainnya dalam sistem sosial. Sementara partai politik rakyat dibentuk, dibesarkan dan dikontrol oleh kekuatan perjuangan kolektif massa rakyat bersama berbagai kekuatan yang hendak merombak tatanan lama tersebut", tambahnya.
Untuk itu dibutuhkan dibutuhkan suatu instrumen agar keputusan atau kebijakan yang dimunculkan oleh partai politik alternatif nantinya tidak lagi mengandalkan ketokohan. Instrumen tersebut harus mampu untuk menyerap aspirasi anggota, atau bahkan rakyat secara keseluruhan. Menurut Zulhamdani, memperkuat partisipasi warga dalam bentuk survey untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat di dalam partai dan organisasi politik alternatif bisa menjadi suatu solusi. “Survey warga bisa dilakukan sebagai instrument kepentingan warga, sebab karena dia melakukan klaim representasi untuk mempengaruhi budgeting dan legislasi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memastikan agregasi itu didorong jauh sampai ke ruang legislasi dan anggaran. Yang bisa masuk ke legislasi dan anggaran, kalau tidak melalui partai politik, maka tidak mungkin", ujar Zulhamdani kembali.
Membangun isu bersama untuk mencapai kesejahteraan juga menjadi bagian yang penting untuk dirumuskan, mengingat unsur pembentuk partai dan organisasi politik alternatif berasal dari berbagai sektor. Untuk itu, menurut Ilyas, perumusan agenda multi sektor di organisasi gerakan reformasi Mahasiswa FROMPER bersama Rakyat yang ingin membangun partai dan organisasi politik alternatif menjadi sangat penting untuk pemilu selanjutnya di Tahun 2024. (Joe)
