Warna Sumut

Sunday, September 12, 2021

Deteksi Gangguan Kamtib, Rutan Perempuan Medan Rolling Gembok Kamar Hunian

warnasumut.com - Medan. Jajaran pengamanan Rutan Perempuan Medan Kanwil Kemenkumham Sumut, melakukan kontrol keliling, perawatan rutin gembok, dan rolling gembok kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Keterangan yang diperoleh awak media, Minggu (12/09/2021) menyebutkan, Kegiatan ini dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Ruth Elisabeth Manik Amd.P, Str.Pas bersama jajarannya sebagai deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Adapun kegiatan yang dilakukan Sabtu (11/09/2021) tersebut, yakni pengecekan terhadap kelayakan gembok, seperti memastikan tidak ada gembok yang rusak dan tidak layak pakai. Untuk gembok yang rusak ringan terlebih dahulu diupayakan perbaikan dan gembok yang rusak berat dilakukan penggantian dengan yang baru.

“Rolling gembok kamar hunian ini merupakan kegiatan rutin yang kami laksanakan dua bulan sekali guna deteksi dini gangguan kamtib. ” ungkap Ruth.

Pada kesempatan berbeda, Karutan Perempuan Kelas IIA Medan, Ema Puspita Bc.IP, S.Pd, MH menegaskan pentingnya deteksi dini gangguan kamtib sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Reynhard Silitonga. 

"Harapannya semoga Ruperdan selalu dalam keadaan aman dan terkendali,” harap Ema. (DANI S)

Heboh, Mayat Mrs X Ditemukan Mengambang Di Parit Titi Penceng Perkebunan PTPN II

warnasumut.com - Stabat. Mayat Mrs X (wanita tak dikenal) ditemukan mengambang di parit Perkebunan PTPN II, persisnya dekat Titi Penceng, Jalan Proklamasi, Lingkungan X, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Minggu (12/9) sekira jam 08.30 WIB.

Penemuan mayat itu, sempat menggegerkan warga sekitar yang penasaran dengan identitas korban.

Penemuan mayat itu pertama kali diketahui oleh Sifian (40) warga Pasar VII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat. "Saat saksi (Sofian) melintas di Titi Penceng, dirinya mencium bau busuk. Kemudian saksi mencari sumber bau tersebut dan akhirnya menemukan mayar yang mengapung di parit," ungkap Kanit Reskrim Polsek Stabat IPDA Hermawan SH via pesan WhatsAppnya.

*#Tak Menggunakan Pakaian*

Saat ditemukan, kata Hermawan, kondisi mayat korban sudah terapung dan dalam posisi terlungkup. Setelah menemukan mayat itu, Sofian kemudian melaporkannya kepada kepling dan petugas kepolisian. 

Setelah mendengar informasi tersebut, petugas kepolisian yang dipimpin Pawas Kanit Intel IPDA Darsono bersama IPDA Hermawan langsung menuju TKP. "Saat tiba di lokasi, kondisi mayat tidak menggunakan pakaian sama sekali," lanjut Hermawan.
*#Diperkirakan Berusia 40 Tahun*

Selanjutnya, bersama masyarakat yang sudah ramai berkerumun, petugas kepolisian langsung mengevakuasi mayat yang diperkirakan berusia 38 - 40 tahun dan berambut hitam itu. Setelah dievakuasi, mayat berjenis kelamin wanita itu langsung dibawa ke RS Bhayangkara Medan.

"Dari haril pemeriksaan tim INAFIS Polres Langkat, diperkirakan sudah meninggal 2-3 hari. Seluruh kulit ditubuhnya sudah mengelupas. Termasuk kulit telapak tangan kiri dan kanan, serta kulit di telapak kakinya. Kondisi bola mata keluar, serta lidah menjulur keluar," terang Hermawan.

*#Tak Ada Tanda Kekerasan*

Sejauh ini, lanjut Kanit yang ramah itu, tidak ada ditemukan tanda kekerasan di tubuh mayat Mrs X itu.  "Menurut keterangan warga dan saksi di sekitar TKP, bahwa wayat yang ditemukan mengapung itu diduga orang gila. Mayatnya diduga sudah terendam 2-3 hari," tandasnya.

Hingga proses evakuasi korban selesai, warga yang penasaran dengan penemuan mayat tersebut masih memadati TKP. "Aku dapat kabar dari kawan tadi. Katanya ada mayat dekat Titi Penceng. Makanya aku kemari untuk melihatnya," terang warga yang mengaku bernama Totok itu. (Julian)

Saturday, September 11, 2021

Kalapas EP Prayer Manik Terjun Langsung Lakukan Pemeriksaan Listrik

warnasumut.com - Medan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Narkotika Pematang Siantar Kanwil Kemenkumham Sumut EP Prayer Manik AMd. IP, SH, MH terjun langsung melakukan pengecekan instalasi listrik, guna mengantisipasi terjadinya korsleting (hubungan arus pendek) penyebab kebakaran di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan.

Keterangan yang diperoleh awak media, Sabtu (11/09/2021), pengecekan kelistrikan Lapas Narkotika Pematang Siantar itu, dilakukan Kalapas EP Prayer Manik sehari sebelumnya Jumat (10/09/2021) bersama petugas PLN kantor cabang setempat.

Pemeriksaan meliputi kelayakan jaringan listrik, suplay jumlah voltase listrik agar tetap stabil, serta perbaikan seluruh perangkat listrik yang sudah usang seperti tempat lampu, saklar atau alat yang menghubungkan dan memutuskan ke jaringan listrik dan lainnya.

Kegiatan tersebut merupakan bukti nyata Lapas Narkotika Pematang Siantar, secara berkala melakukan pengecekan instalasi listrik dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah kebakaran.

"Dalam rangka mencegah terjadinya korsleting listrik di dalam Lapas, Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar berkoordinasi dengan petugas PLN setempat untuk melakukan pengecekan instalasi listrik, dalam hal ini telah di temukan beberapa tempat yang kemungkinan terjadinya gangguan arus listrik/korsleting, " ujar Kalapas EP Prayer Manik.

Kalapas saat itu juga langsung
meminta pihak PLN untuk membantu memperbaiki instalasi listrik di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar yang berpotensi menimbulkan kebakaran. 

"Pengawasan kelistrikan yang selama rutin kami lakukan, kini semakin ditingkatkan termasuk deteksi dini juga terus dilakukan melalui penggeledahan rutin guna mencegah masuknya atau memusnahkan barang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan keamanan di dalam lapas," tandas Kalapas. 

Kalapas EP Prayer Manik dalam kesempatan itu juga menekankan agar kebutuhan pemakaian listrik tidak sampai melebihi kapasitas daya yang ada serta menghindari kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan kebakaran. (Avid)

Kuasa hukum Sri Bulana Sitepu, Walaupun Dibantah, Tidak Termasuk Dalam Kategori Memberikan Keterangan Palsu

warnasumut.com - Langkat. Perjalanan persidangan kasus dugaan memberi kesaksian palsu Pasal 242 KUHP dengan terdakwa Sri Bulana Bru Sitepu di Ruang Chandra Pengadilan Negeri Kelas 1B Stabat, Jum'at (10/09/2021), sekitar Pukul 13.30. Waktu Indonesia Barat, semakin menarik.

Sidang Perkara Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Stb, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, As'ad Rahim Lubis, SH, MH, berlangsung lebih menarik dengan menghadirkan para saksi korban, Rumondang Siregar, SH, MH, Darliana Br Sembiring, Siti Derhana, Eva Br Sutepu, Paksa Br Sembiring.

Apalagi, ada Rumondang Siregar, yang pada persidangan sebelumnya menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Susi Susanti, serta memenjarakan saksi Sri Bulana dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu, dalam persidangan kali ini Rumondang lebih memilih menjadi saksi berpihak kepada Arihta Br Sembiring selaku saksi korban (pelapor).

Dalam persidangan yang dituduhkan kepada Sri Bulana sehingga menjadi terdakwa, Rumondang dengan berapi-api memberikan kesaksiannya seolah dirinya menjadi saksi langsung dalam peristiwa hutang piutang dengan modus investasi pendulangan emas yang dilakukan Susi Susanti yang kini telah divonis dan menjalani hukuman di LP Tanjung Pura, Kab.Langkat.

Tim Penasihat Hukum terdakwa Sri Bulana, Yusfansyah Dodi, SH, Fadillah Hutri Lubis, SH dan M.Yusuf, SH, MH, menanyakan kepada saksi Rumondang Siregar apakah dirinya ada hubungan keluarga dengan saksi korban (pelapor) Arihta Br Sembiring atau suaminya, Jaksa Fungsional di Kejari Langkat tersebut mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Arihta. 

"Saya dan Arihta tidak ada hubungan saudara. Begitu juga suami saya tidak ada hubungan keluarga dengan Arihta," ujar Rumondang, dari gedung Kejari Langkat lewat sidang virtual yang membuat pengunjung sidang di PN Stabat tersenyum.

PH juga menanyakan, terkait waktu penetapan tersangka yang dilakukan Rumondang Siregar sewaktu menjadi JPU kasus penipuan dengan terdakwa Susi Susanti kepada Sri Bulana. Sebab, menurut PJ ada yang tidak sesuai waktu dikeluarkannya penetapan penyelidikan dengan penetapan Sri Bulana dari saksi menjadi tersangka dan waktu runut pelaporan ke penyidik Polres Langkat.

Dari bukti pelaporan ke penyidik Polres Langkat dan langsung menetapkan Sri Bulana sebagai tersangka, jam pelaporan sekitar pukul 19.00 Wib. Namun Rumondang yg kala itu masih menjadi JPU mengatakan pelaporan itu dilakukan setelah adanya dikeluarkan penetapan dari Majelis Hakim yang saat itu dipimpin Edi Siong selaku Hakim Ketua.

PH menilai ada kejanggalan diduga Rumondang Siregar menetapkan Sri Bulana sebagai tersangka terlebih dahulu, kemudian dilaporkan ke penyidik.

Sementara itu, saksi lainnya Darliana Br Sembiring, dalam keterangannya tidak berbeda dari kesaksian pada persidangan sebelumnya, Rabu (08/09/2021) lalu.

Menurut Darliana, dirinya hanya mengetahui jika Sri Bulana ditetapkan sebagai tersangka oleh majelis hakim berdasarkan dari keterangan rekan-rekanya yang juga jadi korban Susi Susanti. 

Sama seperti sudang pekan lalu, Darliana juga mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui pasti tentang isi BAP yang dia tandatangani dari penyidik.

Tepatnya di depan Ruang Chandra PN Stabat, Kuasa Hukum Sri Bulana Sitepu Fadillah Hutri Lubis, SH didampingi M.Yusuf, SH, MH, menyimpulkan yang pertama bahwa keterangan saksi itu tidak mengetahui secara persis kalimat apa yang Dianggap palsu, karena semua keterangan itu sudah terbantahkan dengan keterangan Susi Susanti sebelumnya mengatakan bahwa ini adalah rekayasa dia yang melibatkan Sri Bulana Sitepu.

Untuk keterangan saksi yang tiga terakhir tadi, menurut Fadillah Hutri Lubis SH, yang jelas bahwa Eva itu tidak di dalam sidang, keterangan dia berikan di Kepolisian yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, semua testimoni edito, keterangan yang dia dengar dari orang lain, itu bukan keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian yang sah

Nah sementara dua orang lagi tadi saksi, itu juga tidak mengetahui secara persis kalimat apa yang diucapkan oleh Sibulana Sitepu, pada saat diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Susi Susanti, kalau pun bantahan yang diberikan oleh Sri Bulana Sitepu itu dianggap keterangan palsu ini terlalu lumir atau prematur." Ungkap Fadillah.

Kenapa? Itu hak seorang untuk membantah apa yang diterangkan Susi Susanti bahwa dia sudah membayar kepada Sri Bulana, dan uang dari para korban diserahkan kepada Sri Bulana tanpa adanya bukti bukti yang akurat seperti kuitansi atau tanda terima atau segala macam bentuk lainnya. Masih Fadillah

Sambungnya, Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keterangan seperti itu, dan walaupun dibantah Sri Bulana Sri Bulana tidak termasuk dalam kategori memberikan Keterangan palsu, tidak termasuk dalam kategori itu.

Inilah kita sayangkan, bahwa ada semacam bentuk penzoliman yang dilakukan oleh oknum oknum terhadap Sri Bulana Sitepu, semoga diampuni oleh Allah SWT, dan persiapan kedepan ia akan mengajukan saksi yang meringankan. (Tim)

Dugaan Melayani Pembelian Menggunakan Drum, Ketua GRPPH-RI: Beri Sanksi Kepada Pihak SPBU

warnasumut.com - Terkait dugaan Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) Nomor 34 - 175 -14 di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi yang telah melakukan penjualan Bahan Bakar kepada Konsumen dengan menggunakan Drum, maka pihak SPBU 34 - 175 - 14 diduga telah melanggar Undang - undang Migas dengan melayani pembelian pengisian bahan bakar menggunakan Drum sebanyak 700 Liter.

Julham Harahap, Ketua DPC Gerakan Peduli Penegakan Hukum Rebuplik Indonesia (GRPPH-RI) Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa SPBU 34 - 175 -14 tersebut dapat diduga telah melakukan kecurangan dengan menjual Bahan Bakar ke dalam Drum yang diindikasikan melanggar Peraturan Undang-undang Migas, karena telah melakukan Pendistribusian melalui  pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pertamina untuk kepentingan, hal ini sering terjadi penyelewengan oleh para oknum dan sekelompok SPBU yang tidak bertanggungjawab, padahal pada Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan denda paling tinggi Rp,60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah)," kata Julham.

"Bahwa Undang - undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, diharapkan mampu memberikan regulasi dan memiliki ancaman hukuman bagi pelaku pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara illegal, dengan adanya aturan tersebut tidak serta merta membuat tindakan illegal tersebut di diamkan oleh penegak Hukum," jelas Julham.

Ketua GRPPH-RI Julham meminta agar pihak Penegak Hukum dan Pertamina dapat memberi Sanksi tegas kepada Pemilik SPBU 34 - 175 - 14 yang berada di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi," papar Julham.

Ketua DPC GRPPH-RI Kabupaten Bekasi menegaskan, diduga ada sekelompok oknum Aparat Penegak Hukum yang tidak bertanggungjawab dan mempengaruhi adanya praktek pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara illegal, seharusnya Penegak Hukum dan Pertamina dapat memperlakukan Undang - undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat berjalan efektif, dengan adanya dugaan SPBU 34 - 175 - 14 melakukan penjualan Bahan Bakar terhadap pelaku pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Minyak bersubsidi Pertamina dan Penegak Hukum dapat memberikan Sanksi tegas. (Rozi/Tim)

Friday, September 10, 2021

Walikota Jamin Kehidupan Wartawan Medan Bila Terpapar Covid-19

warnasumut.com - Medan. Walikota Muhamad Bobby Afif Nasution menjamin semua wartawan berdomisili di Medan yang terpapar Kopid-19 dijamin kehidupan berkeluarganya. “Kami tahu, para wartawan itu luarbiasa pengabdiannya dan karena kerjanya mereka terpapar Kopid-19, akibatnya wartawan juga harus isoman (isolasi mandiri) atau mendapat perawatan di rumah sakit sehingga tugasnya sebagai kepala keluarga harus dibantu dan untuk itulah pemko medan memprogramkan siapa pun warga kota, “ ujar Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution ketika menjawab wartawan usai acara pemberian bantuan dilaksanakan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) di GBI Rumah Persembahan Jamin Ginting, Jumat (10/9-2021). 

Dibantu saat terpapar

Hal itu diutarakan Walikota menanggapi harapan Ketua PWI Sumut Hermansjah sebelumnya yang berharap agar wartawan tidak hanya dibantu sembako semata, tapi juga dibantu saat wartawan dan keluarga terpapar Kopid-19. Sebab informasi diperoleh sejumlah wartawan media cetak dan online saat Ini masih dalam perawatan di rumah sakit dan secara mandiri di rumah mereka masing masing. Sehingga akibatnya sangat membutuhkan bantuan agar anak anak dan keluarga wartawan yang berangkutan tidak ikut Terdampak. 

Terkait hal itu, ketua pwi sumut Hermansjah sepontan membentuk tim melalui Wakabid Pembelaan Wartawan Wilfried Sinaga bersama Wakabid Kesra Edi S. Sormin untuk berkordinasi dengan  dr. Anita dari YSKI dan pejabat terkait di  Pemko Medan untuk bantuan yang disiapkan Pihak YSKI maupun Pemko Medan.

Menanggapi bantuan terhadap wartawan, walikota juga memaparkan Pemko Medan tidak hanya memfokuskan bantuan kepada kalangan pers terutama wartawan di kota Medan, tapi juga bila masyarkat terpapar kopid-19 di masa pendemi kehidupannya terutama anak anak dan keluarga mereka akan jadi perhatian dan fokus utama untuk dibantu, tambah Bobby Nasution. “Jadi bantuan itu tidak hanya kepada swasta tapi sudah jadi tanggung jawab Pemko Medan”, ujar Walikota. (Avid)

Ketua PWI Sumut H Hermansjah SE Hadiri Baksos YSKI Yang Dibuka Walikota Medan

warnasumut.com - Medan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut H Hermansjah SE menghadiri acara bakti sosial Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) Sumut yang dibuka Walikota Medan Bobby Nasution di
GBI Rumah Persembahan
Jalan Jamin Ginting Km 11,5 Medan, Jumat (10/09/2021).

Bakti sosial berupa bantuan kasih berbentuk bahan kebutuhan pokok tersebut, diberikan YSKI sebagai ujud kepeduliannya terhadap para jurnalis yang tergabung disejumlah komunitas wartawan di Medan, yang terdampak pandemi Covid 19 sekarang ini.

Ketua PWI H Hermansjah SE dalam kesempatan itu memeberikan apresiasi rasa terimakasihnya kepada YSKI yang selama ini menjalin kerjasama cukup baik dengan PWI Sumut, terutama perhatian dan kepeduliannya terhadap wartawan melalui aksi sosial tersebut.

" Seperti kita ketahui bersama, tugas seorang jurnalis sangat rawan di masa pandemi ini, bahkan tidak sedikit rekan rekan media yang terpapar Covid 19, yang terpaksa harus menjalani isolasi mandiri termasuk diantaranya mendapat penanganan serius dari tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit untuk kesembuhannya," ujarnya.

Namun, perubahan zona tentang kondisi Kota Medan sekarang ini, sambung Hermansjah, pantas disyukuri dan itu semua tidak terlepas dari kerja keras Walikota Medan yang berhasil menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Kota Medan baru baru ini.

"Alhamdulillah, dengan perubahan zona Covid 19 di Kota Medan ini, juga membawa angin segar bagi kami PWI Sumut untuk segera menggelar konfrensi daerah (Konferda), yang sempat tertunda beberapa kali akibat wabah corona tersebut. Semoga dengan landainya pandemi di kota Medan, kami bisa segera melaksanakannys dan berharap tokoh masyarakat Sumut Pak RE Nainggolan dan Walikota Medan Bobby Afif Nasution dapat menghadirinya," harapnya.

Hermansjah menjelaskan, para jurnalis beberapa komunitas media yang hadir dalam bakti sosial YSKI itu, semuanya sudah kompeten artinya sudah lulus dari uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan dewan pers. 

"Semua rekan rekan wartawan yang ada disini sudah kompeten dan menyampaikan rasa terimakasih dengan harapan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan di tengah pandemi Covid 19 ini,"tandas Hermansjah.

Sebelumnya Penasehat YSKI Sumut Dr RE Nainggolan MM  memaparkan tentang kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan dengan dilatarbelakangi rasa kepedulian dan kemanusiaan  terhadap para korban yang terkena dampak Covid 19.

Sementara Walikota Medan Bobby Nasution saat meresmikan acara baksos tersebut menegaskan, Pemko Medan sangat mendukung dengan adanya pihak pihak yang melakukan kegiatan yang bersifa kemanusiaan seperti yang di lancarkan YSKI Sumut.

"Pemko Medan sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial ini. Di masa pandemi ini, Pemko Medan sangat menginginkan semua masyarakat dapat terbantu, namun kita akui tetap ada keterbatasannya, karena itu Pemko Medan senantiasa siap berkolaborasi sehingga terciptanya kegiatan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat seperti ini, kata Bobby yang selanjutnya secara simbolis menyerahkan bantuan sebagai tanda resminya acara. (Avid)

Menghebohkan !!! Perilaku Oknum Kabid Disnakertrans Karawang, Aris Zeva Meminta Baperjakat Dan Bupati Untuk Evaluasi Pejabat Tersebut

warnasumut.com - Berawal dari upaya salah seorang awak media melakukan upaya konfirmasi soal program pemagangan kepada salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang yang membidangi hal itu. Perlakuan tidak baik diterima oleh awak media yang hendak melakukan konfirmasi tersebut.

Sehingga hal itu mendapat respon dari salah seorang tokoh masyarakat, sekaligus praktisi hukum senior Karawang, H. Asep Agustian, SH. MH, dirinya menyayangkan perilaku oknum pejabat eselon IV yang juga sedang mengemban tugas jabatan eselon IIIB sebagai Plt itu.

Sedangkan pada kesempatan lain, salah seorang pemerhati pemerintahan, Aris Zeva sependapat dengan Asep Agustian, salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa (FH Unsika) ini menyesalkan perlakuan Kabid Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja (Latas) Disnakertrans Karawang kepada Insan Pers tersebut.

Dikatakannya, "Sesunggunhnya upaya konfirmasi wartawan dengan cara direkam, justru sangat menguntungkan dirinya sebagai narasumber yang diwawancarai. Selain untuk bahan tulisan dalam penulisan berita yang akan dikonsumsi publik. Narasumber juga bisa mempersoalkan, bila mana ada tulisan yang tidak sesuai dengan apa yang diutarakan dalam rekaman," Kamis, (09/09/2021).

Aris juga menambahkan, "Kejadian seperti ini tidak patut dicontoh dan dilakukan kembali oleh level pejabat ditingkatan manapun. Lembaga Pemerintahan harus sinergis dengan media, karena dengan keberadaan media, program - program Pemerintah bisa tersampaikan kepada masyarakat. Tentu sangat menguntungkan bagi lembaga maupun personal pejabat itu sendiri,"

"Sehingga atas kejadian tersebut, saya meminta kepada Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) dan Bupati Karawang, agar segera mengevaluasi pejabat seperti itu. Kalau perlu segera lakukan mutasi ke Kecamatan saja, toh yang saya ketahui, yang bersangkutan sebenarnya masih merupakan pejabat eselon IV. Bisa untuk mengisi jabatan Kepala Seksi (Kasi) ditingkat Kecamatan," Tandasnya.

"Hal itu perlu dilakukan, karena jangan sampai model pejabat seperti ini ditempatkan pada posisi jabatan strategis. Bidang Latas Disnakertrans ini merupan posisi yang sangat strategis, apa lagi tenaga kerja dan pemagangan ini merupakan isu strategis, yang pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga merupakan salah satu target Bupati untuk dijabatan yang sekarang dalam pembenahan tenaga kerja," Tegas Aris.

Kendati begitu, Aris menilai, bahwa pentingnya figur pejabat di Disnakertrans yang humble serta kooperatif dalam aspek komunikasi dan pelayanan dengan semua pihak, baik pelayanan umum berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) atau pun berkaitan dengan awak media.

"Menyikapi hal ini, saya menyarankan agar awak media yang bersangkutan segera mengirimkan surat kepada Bupati dan Baperjakat serta Kepala Disnakertrans Karawang untuk meminta audiensi. Supaya menjadi efek jera, agar dikemudian hari tidak lagi ada pejabat yang tidak bersahabat dengan Insan Pers," Pungkasnya. (Rozi / Tim)

Wednesday, September 8, 2021

Oknum Pejabat Disnakertrans Karawang Alergi Terhadap Wartawan, Askun: Jijik Melihat Pejabat Seperti Itu

warnasumut.com - Karawang,- Pelarangan merekam oleh oknum pejabat terhadap insam pers mendapat sorotan oleh pengacara kondang Karawang Asep Agustian, SH, MH. atau biasa dipanggil sapaan akrabnya kanda Askun.

Perekaman disaat konfirmasi maupun wawancara merupakan aspek terpenting dalam wawancara untuk memperkuat berita. Hak wartawan untuk mendapatkan informasi dilindungi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kepada seluruh pejabat jangan alergi terkait konfirmasi atau memberi tanggapan kepada insan pers atau wartawan, selagi itu terkait konsumsi publik. Sedangkan profesi sebagai wartawan sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999," Ucap Askun saat ditemui dikantornya di Komplek Ruko Galuh Mas-Karawang. Rabu, 08 Agustus 2021.

Terkait salah seorang kabid di Disnakertrans Kab. Karawang yang tidak mau direkam saat wawancara, "kenapa takut, ada apa ini atau ada yang ditutupi? kalau memang tidak mau menjawab tinggal bilang saja lain kali ya atau saya belum bisa komentar kan bisa seperti itu. Kenapa harus mesti ditutupi? ini kan terkait konsumsi publik," herannya.

Askun juga menyarankan untuk memberikan hak sanggah, "Kalau sudah menjadi berita, kan disitu ada hak sanggah, silahkan beri hak sanggah tersebut. Kalau dibiarkan seperti ini akan menjadi preseden yang tidak baik, kenapa begitu? karena kalau dibiarkan akan mengundang kecurigaan, ada apa ini?" tutur Askun.

"Wartawan tersebut kan tidak menyerang pribadi, inikan bersifat kedinasan untuk dikonfirmasi. Wartawan tersebut kan mencari transparansi informasi agar publik mengetahui terkait pemagangan dibidangnya. Kalo wartawan tersebut menyerang pribadi, kan lain lagi ceritanya," jelas Askun.

Askun juga menambahkan "jangan sampai ada oknum pejabat seperti itu baik Kasi, Kabid maupun kadis. Kalau seorang pejabat tidak bisa menjawab terkait pekerjaan, tugas dan fungsinya sebagai pimpinan, ya sudah, tidak usah jadi pemimpin. Pejabat tersebut bekerja kan untuk kepentingan rakyat karena mereka berada dilembaga pemerintahan. Saya tidak suka pejabat-pejabat seperti itu, jijik melihat oknum-oknum pejabat seperti itu," tutupnya. (Tim)

Majelis Hakim Bingung, Keterangan Saksi Berbeda Dari B.A.P Di Ruang Chandra Pengadilan Negeri Kelas 1B Stabat

warnasumut.com - Dalam persidangan kasus dugaan memberikan keterangan palsu Pasal 242 KUHP Nomor Perkara : 426/Pid.B/2021/PN.Stb dengan terdakwa Sri Bulana yang digelar di Ruang Chandra Pengadilan Negeri Kelas 1B Stabat dan di Rutan Kelas II B Tanjung Pura secara virtual (online), dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis, SH, MH, menghadirkan para saksi korban (pelapor) yakni Arihta, Darliana dan Susi Susanti, Rabu (08/09/2021) sekitar Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)

Awalnya, persidangan mendengarkan kesaksian saksi korban, Arihta di Kejari Langkat dilangsungkan secara virtual. Namun, dikarenakan sistem virtual mengalami gangguan teknis, sehingga Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Yusfansyah Dodi, SH, Fadillah Hutri Lubis, SH dan meminta kepada Ketua Majelis Hakim, agar para saksi Arihta serta Derliana, dihadirkan langsung di PN Stabat. Permintaan PH tersebut dikabulkan dan persidangan dilanjutkan di Ruang Chandra berserta kedua saksi.

Dalam persidangan, saksi Arihta Br Sembiring menjawab pertanyaan yang dilontarkan Majelis Hakim serta PH terdakwa seperti gugup.

Menurut saksi Arihta, terdakwa Sri Bulana terlibat dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu bermula dari hutang piutang yang dilakukan Susi Susanti Br PA terhadap saksi korban yang disidangkan dalam kasus penipuan dan penggelapan sebelumnya.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Edi Siong, Sri Bulana dihadirkan sebagai saksi karena adanya pengakuan Susi Susanti jika uang hasil hutang dengan modus investasi pendulangan emas bodong itu telah diserahkan kepada Sri Bulana.

"Tapi kan terdakwa Sri Bulana tidak terlibat dalam masalah investasi bodong pendulangan emas. Kenapa dia dituduh bersaksi palsu. Dimana letak keterangan palsunya?" tanya Ketua Majelis Hakim.

Arihta menjelaskan, Sti Bulana dijadikan tersangka karena dituduh bersaksi palsu yang dia laporkan ke penyidik Polres Langkat.

"Saat ditanya Hakim statusnya, Kak Sri Bulana ini mengatakan dia Ibu Rumah Tangga. Tapi ditanya hakim lagi, dijawab wiraswasta," ujar Arihta.

Majelis Hakim menanyakan apakah terdakwa memiliki usaha lain, Arihta mengatakan tidak ada. "Kalau usaha barang kelontong itu barunya. Paling berkisar baru 1 bulan belakangan," ujar saksi.

Arihta sempat kelimpungan ketika ditanya kembali oleh Majelis Hakim, dimana letaknya kesaksian palsu yang ditiduhkan kepada terdakwa. Arihta mengatakan jika Sri Bulana tidak mengakui jika dia ada menerima uang dari Susi Susanti.

"Saya ada menyerahkan uang bersama Susi Susanti ke rumah Sri Bulana. Tapi dia dalam persidangan tidak mengakui ada menerima uang," ujar Arihta.

Terus, kejar Hakim, uang yang diserahkan kepada Sri Bulana itu uang apa. "Itu uang pembayaran bunga hutang Susi Susanti, Pak Hakim," ujar Arihta.

Hakim mencecar Arihta jika uang yang dibayarkan Susi Susanti tersebut merupakan untuk membayar hutang kepada terdakwa. "Anda bilang memberi keterangan palsu, apa ruginya bagi saksi jika Susi Susanti membayar hutangnya kepada terdakwa, dimana keterangan palsunya?" ujar Hakim.

Arihta semakin bingung, saat PH terdakwa menanyakan dari mana saksi mengetahui kalau Sri Bulana bersaksi palsu dan harus ditahan. "Apakah saksi ada menerima dan membaca penetapan dari Majelis Hakim agar JPU melakukan penyidikan kepada Sri Bulana dengan dugaan keterangan palsu? Arihta mengaku dirinya tidak ada membaca putusan tersebut. Dan hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim, agar saksi Arihta menjelaskan secara jujur.

Dalam fakta persidangan, keterangan saksi Arihta dinilai terlalu berbelit belit dan membingungkan Majelis Hakim atau pun PH terdakwa.

Ketika ditanya siapa yang mengajari dan menyuruh saksi Arihta untuk melaporkan Sri Bulana ke penyidik Polres Langkat terkait penetapan hakim tersebut, Arihta terdiam kebingungan. Selain itu, saksi mengakui jika dirinya juga memiliki hutang kepada terdakwa Sri Bulana. Meski sempat lama terdiam, akhirnya Arihta mengakui bahwa dia melaporkan Sri Bulana diantar ke penyidik oleh JPU Rumondang Siregar.

PH juga menanyakan apakah dari hasil persidangan sebelumnya dan sampai persidangan yang digelar saat ini, saksi sudah memahami siapa yang berbohong, meski sempat terdiam namun akhirnya Arihta mengaku yang bohong Susi Susanti.

Anehnya, saksi korban lainnya, Darliana Br Sembiring, malah mengaku dirinya tidak mengetahui masalah penetapan Hakim untuk melakukan penyidikan kepada Sri Bulana. "Saya tidak tau masalah itu karena saya tidak ada dalam persidangan penetapan itu, Pak Hakim," ujar Darliana.

Namun saat dicecar PH terdakwa jika saksi tidak tau dan tidak ada dalam persidangan sebelumnya, mengapa keterangannya di BAP penyidik Polres Langkat dirinya seperti mengetahui persis penetapan hakim tersebut, Darliana kebingungan. "Saya tidak tau Pak. Keterangan di BAP itu banyak yang tidak benar," ujar Darliana meski sebelumnya telah diperlihatkan di depan Majelis Hakim apa keterangannya yang tertera dalam BAP dari penyidik tersebut.

"Jadi keterangan di BAP ini diduga semua hanya coppy paste? Darliana memgaminkannya. "Mungkinlah, Pak," ujarnya.

Terpisah, saksi Susi Susanti kepada Majelis Hakim mengaku jika dirinya pernah didatangi penyidik Polres Langkat ke LP Tanjung Pura. "Benar Pak. Tidak ada dimintai keterangan. Tapi saya hanya tandatangan BAP saja," ujarnya.

Dalam persidangan kasus dugaan keterangan palsu tersebut yang melibatkan Susi Susanti sebagai pelaku penipuan dan penggelapan, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Susi Susanti memiliki hubungan apa dengan para saksi korban, yakni, Darliana, Arihta, Siti Derhana, Paksa Sembiring, Mariana Br Sitepu dan Rumondang Siregar, Susi menjelaskan karena memiliki hutang. Sementara hubungannya dengan Rumondang Siregar, SH, MH, Susi menjelaskan tidak ada.

Sebagaimana diketahui, Rumondang Siregar, SH, MH, ini merupakan JPU dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Susi Susanti dan yang memenjarakan Sri Bulana karena dituduh memberikan keterangan palsu. Tapi dalam kasus ini, Rumondang Siregar menjadi saksi para saksi korban (pelapor). Bahkan para saksi korban mengaku saat dimintai keterangan untuk BAP tidak disumpah. Namun di dalam berkas perkara ada Berita Acara Sumpah.

Di Halaman PN Stabat, Kuasa Hukum Rosmina Boru Sitepu, Edi Perwira Ginting,SH.MH didampingi Angga Satria SH dan Fitriadi Gunawan SH mengatakan kepada Tim wartawan bahwa bukti bukti persidangan , bahwasanya kita mendapatkan semuanya hanyalah permainan terdakwa sebelumnya , jadi seakan ini hanya sebagai akal akalan terdakwa sebelumnya untuk menarik sebanyak banyaknya orang termasuk kliennya Rosmina Boru Sitepu.

Masih ia, Dan pelapor sendiri pun mengalami dan sadar bahwasanya itu adalah akal akalan terdakwa sebelumnya, jadi seolah-olah kliennya dijadikan korban, ya atas pernyataan saudara Susi sebagai terdakwa perkara perkara Sebelumnya.

Dia berharap supaya hakim memutuskan seadil-adilnya untuk kliennya saat ini dengan bukti bukti persidangan yang ada (Rizky Zulianda)

Tuesday, September 7, 2021

KSJ - GIAN MoU Cegah Narkoba Dan Bangun Rumah Rehabilitasi Narkoba

warnasumut.com - Batu Bara. Komunitas Sedekah Jumat (KSJ)  dan DPW Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN)  Sumut mennndatangani Memorandum  Of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman di Aula Bhayangkari Polres Batu Bara.

Keterangan yang diperoleh wartawan Sabtu (04/09/2021),
penandatangan Nota Kesepahaman itu dilakukan Ketua DPW GIAN Sumut Kamal Ilyas dan Ketua Umum Saharuddin, sehari sebelumnya dengan disaksikan Pembina/Pendiri KSJ Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis SH,MH diwakili Wakapolres Batu Bara Kompol Rudy Chandra,SH,MH disaksikan oleh Kepala BNN Batu Bara AKBP Zainuddin SAg,SH,Kepala BNN Kota Pematangsiantar AKBP Tuankus Harianja. 

Nota Kesepahaman diantaranya bidang kegiatan sosial  atau gerakan sedekah,  sosialisasi pencegahan, pemberantasan ,penyalahgunaan narkoba, pembangun rumah rehabilitasi korban narkoba.

Ketua DPW GIAN Kamal Ilyas mengatakan, Indonesia sedang mengalami darurat penyalahgunaan narkoba termasuk di Sumut. Dampak peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sampai tahap menghawatirkan.

 Karena itu,  MoU GIAN bersama KSJ yang didukung penuh  BNN dan Polri sebuah terobosan dan sinergi yang strategis,"kata Kamal. 

Ketua Umum KSJ Saharuddin memberi apresiasi atas kerjasama yang baik dengan GIAM.  
Potret sosial masyarakat kita khusus masyarakat pesisir memang sangat rentan terkontaminasi  penyalahgunaan narkoba. 

"Kita tidak ada waktu lagi untuk saling menyalahkan dan melalui gerakan sedekah KSJ mari bersama bergerak berkolaborasi menjawab ancaman dan tantangan kerusakan moral yang timbul akibat dari peredaran gelap narkoba, "katanya Saharuddin.

KSJ sedang membangun kerjasama dengan beragam organ dan lembaga untuk mensosialisaikan gerakan Sedekah menuju Gerakan Nasional sebagai visi besar KSJ.

"Kita sedang melakukan komunikasi sekitar lima puluhan lembaga, baik ormas, OKP, organisasi profesi, akedemisi, lembaga kampus, organisasi pelajar dan lain lain, " ucap aktivis sosial ini

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Nasrkoba Polres Batu Bara AKP Sastrawan Tarigan SH, Kasat Binmas AKP M. Syafii, Ketua Harian DPW GIAN Khairul Muslim, Sekretaris DPW GIAN M. Sabar Sihite, Ketua KSJ Batu Bara Rizal Syahreza, Ketua Kartini KSJ Pusat, Lisa Andriani Tanjung ST, Ketua Kartini KSJ Batu Bara Flora Simanjutak, Ketua DPD GIAN Batu Bara  Mhd Rozali serta puluhan anak yatim yang menerima paket sembako serta tali asih

Usai penanda tanganan MOU Pengurus KSJ, DPW GIAN Kepala BNN Siantar Tuangkus Harianja yang juga Pembina DPW GIAN Sumut meninjau Kampung Sedekah KSJ direncanakan didalamnya didirikan rumah rehabilitasi korban narkoba di komplek KSJ Property Petatal Batu Bara. (Avid)

Ketua Umum KONI Aceh Resmi Melantik Pengurus KONI Kabupaten Gayo Lues Periode 2021-2025

warnasumut.com - H. Muzakir Manaf ketua Umum KONI Aceh melantik 55 orang pengurus KONI Kabupaten Gayo Lues  periode 2021-2025. Pelantikan yang dilaksanakan di gedung Bale Musara Sabtu 04 September 2021 yang dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Semua peserta yang hadir menjaga jarak dan memakai masker.

Acara yang dibuka dengann pembacaan ayat suci Alqur’an serta Shalawat Badar oleh Ust. Muhammaddin, acara pelantikan juga dihadiri oleh Bupati Gayo Lues, Unsur Forkopimda, lembaga Vertikal dan beberapa Kepala SKPK Gayo serta Pengurus KONI yang akan dilantik. 

Ketua KONI Gayo Lues, Zulhammuddin Arbi,S.Hut menuturkan peran KONI sebagai wadah perjuangan insan olahraga harus dijalankan dengan komitmen, Zulhamuddin menilai pergantian keanggotaan tidak menjadi alasan hilangnya solidaritas dan kesinergian organisasi. Lebih lanjut, ia menghimbau agar pengurus yang dilantik menjadi semangat baru untuk membina atlet-atlet muda di Kabupaten Gayo Lues.

"Saya berharap kepengurusan yang baru menjadi tim yang solid, membangun Gayo Lues. Jangan biarkan jabatan sekedar kebanggaan tanpa aksi nyata, optimis bawa 20 cabang olahraga tembus PORA" Ungkapnya.
Dia juga menyebutkan tentang beberapa cabang olah raga yang akan di prioritaskan pada priode ini seperti cabang olah raga tarung derajat, futsal, voli, arung jeram, senam dan salah satu cabang olah raga yang terbaru yaitu cabang olah raga binaraga.

Kepengurusan baru KONI dinilai fundamental demi sepak terjang atlet muda. Anggota yang baru saja dilantik, sengaja di ambil dari berbagai latar belakang dan usia, demi merangkum ide-ide dan gagasan juga program baru.

Dalam sambutannya Muzakir Manaf  mengatakan organisasi KONI merupakan wadah perjuangan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, untuk itu saya sangat harapkan uluran semua pihak baik pemerintah kabupaten, insan olahraga yang tergabung di masing-masing cabang olahraga serta pecinta olahraga di Kabupaten Gayo Lues.

Kepada semua pengurus cabang dan ranting saya berharap kita dapat menjadi tim yang solid untuk membangun olahraga prestasi dikabupaten Gayo Lues, menjalankan fungsi organisasi sesuai dengan tupoksi untuk mencapai target yang kita inginkan.

Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru menyampaikan harapannya untuk kepengurusan KONI yang baru yaitu agar dapat membimbing talenta muda menjadi atlet yang berkarakter dan bertalenta. Ia juga mengharapkan KONI bersinergi dengan dinas lain untuk mengembangkan konsep sport–tourisme. Agar keindahan alam Gayo Lues juga dapat sama-sama berkembang.

Pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan di Gedung  Bale Musara Kabupaten Gayo lues tersebut juga di tampilkan beberapa kebolehan atlet yaitu Binaraga dan juga Tarung Derajat. penonton tampak antusias dan sangat menikmati penampilan tersebut. (Tim)

Agustini : Geuchik Seuneubok Baroh Yang Tulis Teks Sebut Media Sebar Hoax, Saya Disuruh Baca

warnasumut.com - Aceh Timur. Agustini, warga fakir miskin di Desa Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman, Idi Cut, Kabupaten Aceh Timur, yang sebelumnya sempat diberitakan atas dugaan mendapat ancaman pengusiran dari kepala desanya, kembali memberikan pengakuan yang mengejutkan,
Ia mengaku dipaksa membacakan teks dari secarik kertas, yang diduga ditulis oleh kepala desa pada suatu malam rapat desa beberapa hari lalu.

Adapun teks itu diantaranya berbunyi tudingan yang menyudutkan pihak media peliput dugaan ancaman pengusiran oleh kepala desa terhadap Tini, sebagai penyebar berita hoax dan pihak yang tidak bertanggungjawab.

" Saya disuruh klarifikasi, surat dan isinya pak geuchik yang tulis, saya disuruh baca itu, ada kertas putih isi catatan yang saya baca," ungkap ibu empat anak yang akrab disapa Tini itu, Minggu 5 September 2021.

Tini juga mengaku diberikan dua pilihan sulit oleh aparat desa yang disaksikan petugas Babinsa pada rapat desa malam itu, sehingga ia terpaksa membacakan teks yang diduga telah lebih dulu dirancang oleh sang kepala desa untuk menyudutkan awak media.

" Pada malam saya di sidang massal, saya punya dua pilihan, tanda tangani surat pernyataan yang isinya merugikan keluarga saya, dan pilihan lain saya harus mau buat siaran langsung klarifikasi," ungkap Tini yang mengaku sangat shock malam itu.

" Jadi saat klarifikasi saya disuruh baca isi catatan yang pak keuchik tulis itu. Coba abang telepon pak babinsa syukri. Beliau lebih tau kejadian malam itu," tambah Tini lewat pesan Whatsappnya.

Dia membeberkan pilihan sulit yang diberikan aparat desa kepadanya malam itu berupa sanksi tertentu kepada keluarganya, jika ia tidak bersedia membacakan teks yang ditulis geuchik tersebut, maka ada sanksi tertentu yang akan ia dapatkan.

" Surat pernyataan yg isi nya. Jika ada acara hidup atau mati dalam keluarga saya. Mereka tidak akan peduli, kalau acara mati mereka cuma melakukan fardu kifayah saja, sedang kalau ada apa saja dalam keluarga saya, pihak desa tidak akan peduli..kalau itu berlaku untuk saya dan suami saja saya tidak peduli. Saya mau kok pindah desa. Kembali lagi orang tua saya disini. Mereka sakit- sakitan udah tua," ungkap Tini  yang tampak mendapat tekanan psikologis bertubi - tubi sejak kasus dugaan ancaman pengusirannya itu bermula.

Tini mengungkapkan sebenarnya dirinya tak bermaksud hadir pada rapat malam itu, namun akhirnya ia mendapati dirinya tidak dapat lagi menghindari pertemuan pada malam itu.

" Saya tidak diundang rapat, cuma suami yang disuruh, tapi pas malamnya saya dipanggil, malam itu saya sendiri tidak ada yang datang seperti kata bang nyakli. Kalau saya tau seperti itu saya juga tidak akan datang," kata Tini.

Tini  sendiri merasa tidak punya pilihan lain malam itu, selain terpaksa membacakan teks yang sudah disiapkan geuchik tersebut untuknya.

" Saya ikhlas bg, tanya bang nyakli apa yang sebenarnya yg terjadi, tanya pak babinsa, tanya pak panglima sago yang hadir, saya seorang wanita tanpa pendidikan, di kerumunin ratusan orang saat sidang, apa yang bisa saya lakukan??" ungkap Tini ketakutan.

Dia  mengaku sangat shock dengan apa yang ia alami pada malam itu, dikerumuni puluhan orang dan tak bisa berbuat banyak untuk membela diri serta keluarganya.

" Di luar rame banget bang, anak muda, ibu - ibu, di dalam juga penuh. Gak ratusan mungkin juga puluhan, tidak bisa saya gambarkan bagaimana perasaan saya saat itu bang, sampai hari ini kalau saya mengenang itu saya akan terus menangis, saudara - saudara yang dari jauh telpon kasih semangat ke saya, makanya saya sanggup lalui nya bang," tutup Tini dalam kondisi tertekan.

Di pihak lain, geuchik Seunebok Baroh, Taufik, mengakui bahwa surat itu ditulis oleh pihak tertentu di desa tersebut. Namun menurut Taufik teks itu sudah dibaca lebih dulu oleh Agustini.

" Iya, itu pihak orang tua kampung yang tulis, tapi sudah dibaca sama Tini," ungkap Taufik yang tidak menjelaskan siapa nama penulis teks itu dan diduga enggan menyerahkan salinannya ke awak media. (Red-WarSu)