Warna Sumut: Politik
Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Sunday, July 25, 2021

Demokrat: Wakil Menteri Jokowi Kerjanya Unggah Poster Hoax

warnasumut.com - Jakarta. Demokrat mengecam keras sikap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, yang mengunggah poster hoax yang memfitnah Partai Demokrat dan adik-adik mahasiswa di laman facebook pribadinya.

Tuduhan keji dan tidak berdasar dari seorang Wakil Menteri pemerintahan Joko Widodo kepada Partai Demokrat, kembali membuat Partai Demokrat mempertanyakan kesungguhan Wamendes ini membantu Presiden menangani pandemi covid-19.

"Di saat situasi negara sedang genting dan darurat covid-19 dengan semakin banyaknya nyawa anak bangsa bergelimpangan karena kehabisan oksigen, kehabisan obat, kehabisan kamar perawatan di rumah sakit, maupun tidak mendapatkan penanganan layak selama isolasi mandiri, seorang Wakil Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo malah sibuk menebar fitnah kepada kami," ungkap Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jakarta, Sabtu 24 Juli 2021.

"Seharusnya sebagai salah satu pejabat penting di kabinet, Budi Arie Setiadi bisa memfokuskan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu memastikan penanganan covid-19 di Desa, Daerah Tertinggal, dan daerah Transmigraso, bisa berjalan dengan lebih baik," sambungnya.

Menurut Herzaky, lebih baik tenaga, pikiran, dan waktu Budi Arie Setiadi, misalnya bisa digunakan untuk menyelesaikan pencairan dana desa yang masih sangat rendah. Padahal, setiap daerah di pelosok Indonesia, termasuk Desa, sangat membutuhkan dukungan dana dalam menangani pandemi covid-19 ini.

"Janganlah kemudian, banyak rakyat kita di desa, yang meninggal karena tidak diketahui menderita covid-19 maupun tidak mendapatkan perawatan dan bantuan layak dari pemerintah ketika positif covid-19, karena salah satu Wakil Menteri-nya sibuk menyebar fitnah kepada kami Partai Demokrat," kata Herzaky.

Dalam poster yang diunggahnya, Wamendes Budi Arie Setiadi berusaha memfitnah Partai Demokrat dengan tulisan DE-MO-K-RA-T. Dengan menyebutkan "Pakai Tangan Adik-adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya," ditambah tagar BongkarBiangRusuh, dan meletakkan kata Demokrat di bawahnya dalam poster/meme. "Sangat tegas dan jelas, Budi Arie Setiadi telah berusaha memfitnah Partai Demokrat sebagai biang rusuh dan menggunakan tangan adik-adik mahasiswa untuk kepentingan syahwat berkuasa," tegas Herzaky.

Demokrat pun mempertanyakan, mengapa kemudian di tengah semakin memburuknya situasi Indonesia karena pandemi covid-19, fitnah dan hoax berupa tuduhan tak berdasar kepada Partai Demokrat semakin banyak dilancarkan oleh pendukung pemerintah, termasuk para pendengung, dan kali ini oleh seorang Wamendes.

"Mengapa kegagapan pemerintah menangani pandemi, kemudian mau dialihkan dengan terus-terusan memfitnah Partai Demokrat?" kata Herzaky.

Kalau pola pikir seperti ini yang mendarah daging di para pendukung pemerintah, lanjut Herzaky, pantas saja jika nyawa rakyat tidak menjadi prioritas, karena pemerintah bisa hilang fokus, dan terkesan sibuk mengalihkan persoalan dan mencari kambing hitam.

"Partai Demokrat sendiri saat ini sedang fokus membantu rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi covid-19 dan belum terjangkau bantuan pemerintah. Bagaimana agar yang positif covid-19, bisa dibantu penyediaan oksigen, obat-obatan, maupun pengantaran ke rumah sakit menggunakan ambulan yang dimiliki oleh kader Partai Demokrat. Bagaimana agar yang isolasi mandiri, bisa mendapatkan bantuan obat dan kebutuhan harian secukupnya. Sangat disayangkan di tengah keseriusan kader-kader kami di seluruh Indonesia membantu rakyat, malah hoax dan fitnah yang kemudian ditebar oleh pemerintah dan pendukungnya," jelasnya.

"Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Inilah semangat yang dipegang teguh oleh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia," tambah Herzaky.

Seharusnya, seru Herzaky, seluruh elemen Pemerintah bisa memiliki semangat yang sama, dan berfokus mencegah melonjaknya korban meninggal karena covid-19.(Tim)

Sunday, June 20, 2021

Wakil Presiden Republik Indonesia KH Makruf Amin Membuka Rakernas II Ormas Islam Tarbiyah - Perti


warnasumut.com - Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia KH Makruf Amin membuka Rakernas II Ormas Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah -Perti) secara daring di kediaman resmi jalan diponegoro no.2 Jakarta Pusat, sabtu 19 juni 2021.

Sementara acara rakernas itu sendiri berlangsung di tempat yang berbeda yaitu di Hotel Grand Sahid jakarta. Rakernas ini dihadiri oleh Pimpinan - Pimpinam Majelis Pusat, Pengurus - Pengurus Pusat dan Pimpinan - Pimpinan Daerah Tarbiyah Perti Seluruh Indonesia. Acara langsung dihadiri oleh Ketua Umum PP Tarbiyah Perti Buya Drs KH Basri Bermanda, MBA

Seperti yang diketahui Ormas Tarbiyah Perti di dirikan 93 tahun lalu oleh ulama besar dan kharismatik berasal dari Sumatera Barat yaitu Syekh Sulaiman ar Rusuli  yang bertujuan memajukan Pendidikan Islam, Dakwa dan Sosial keumatan, yang mana syekh Sulaiman ar rusuli adalah seorang ulama pejuang dan toko pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga Syekh Sulaiman ar Rusuli merupakan ketua konstituante tertua dan diamanatkan pemimpin sidang konstituante pertama pasca agresi militer 2 dan sekarang sedang dalam pengusulan untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

DR H Burhanuddin Harahap Sag, Mpd saat diwawancari di kediamanya mengatakan oleh karena kesibukan pekerjaannya maka DPD Perti Sumut diwakili oleh
Buya Muhammad Ikhwan Harahap, Skom dan semua program kerja DPD tarbiyah Sumut yang salah satunya yaitu: pembentukan Radio Tarbiyah FM, dsb akan disampiakan pada saat rakernas 2 tersebut.

Sementara Buya Muhammad Ikhwan, Skom saat diwawancarai melalui sambungan telepon oleh team sahabat media DPD Tarbiyah Sumut yaitu  Tarbiyah News, menyatakan beberapa program kerja DPD Tarbiyah Sumatera Utara telah disampaikan selain akan diajukan pendirian Radio Tarbiyah FM ada beberapa program kerja yang telah disampaikan oleh Bambang Supriadi Siregar.ST sebagai pelaksana Tarbiyah News dan juga pengurus Tarbiyah Sumut   yaitu pembuatan buletin dua mingguan Tarbiyah News juga Sekolah Sepak Bola (SSB) Tarbiyah Sumut dan Team sepak bola Tarbiyah Sumut Senior FC.
"Mohon doa dan dukungan rekan - rekan sekalian di Sumatera Utara agar program kerja tersebut dan program - program kerja lainnya dapat terealisasi" tutup buya Iwan. (Rizky Zulianda)

1 Juli 2021 Partai UKM Indonesia Buka Pendaftaran Pengurus Kecamatan Se Indonesia

warnasumut.com - Jakarta. Usai 1 Juni 2021 membuka pendaftaran calon pengurus DPD di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya Partai UKM Indonesia membuka pendaftaran pengurus DPC di tingkat Kecamatan se Indonesia pada 1 Juli 2021. Pembentukan pengurus ini adalah kewajiban Partai Politik sesuai UU No 8 Tahun 2011 dan bagian dari rekrutmen anggota/kader di akar rumput.

Partai UKM Indonesia berdiri pada 7 Mei 2021 di Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Saat ini sudah didaftarkan kepengurusan AD/ART ke notaris dan acara Halal Bihalal serta Rapat Internal Pengurus pada 21 Mei 2021.

Partai UKM Indonesia bergerak cepat merangkul semua golongan untuk bergabung meraih tujuan bersama ‘Mewujudkan Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama’ Sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Pada 1 Juli 2021 akan diresmikan pembukaan pendaftaran calon pengurus, di tingkat Kecamatan se Indonesia. Bagi yang berminat bisa mendaftar lewat Fanspage Facebook Partai UKM Indonesia dan Nomer Hotline 081770099650,” kata Syafrudin Budiman, SIP., Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, Minggu (20/06/2021) di Hotel Ibis Arcadia, Menteng, Jakarta Pusat.

Cicit Pahlawan Nasional KH Mas Mansyur ini mengatakan, pendaftaran ini diumumkan lewat media online, website, SMS center, fanspage Facebook dan sosial media lainnya. Gus Din sapaan akrabnya menjelaskan, bulan Juni-Juli  adalah jadwal pembentukan pengurus-pengurus Partai UKM Indonesia di 514 Kabupaten/Kota sampai Kecamatan.

“Kami sebelumnya sudah membentuk inisiator-inisiator dan pengurus-pengurus Partai UKM Indonesia di 34 Propinsi. Kami juga sudah menjaring dan menyusun nama-nama inisiator-Inisiator dan pengurus-pengurus di tingkat Kabupaten/Kota. Jika mau bergabung bisa juga menghubungi 34 DPW-DPW di tingkat propinsi,” kata pria yang sering pake baju dan celana jeans ini.

Gus Din menegaskan, selain membuka pendaftaran calon pengurus DPD-DPD Kabupaten/Kota se Indonesia melalui Fanspage Facebook Partai UKM atau Hotline  081770099650. Partai UKM Indonesia juga membuka pendaftaran melalui 34 Kordinator Inisiator DPW Partai UKM tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

“Ayo para pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang saatnya bergabung menjadi pelaku dan pejuang politik dengan mendaftar menjadi pengurus. Partai UKM Indonesia adalah Partai Kader, Partai Intelektual Organik yang akan mendidik pengurus memahami Ilmu Politik dan Ideologi Perjuangan,” tukasnya mantan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sumenep, Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Timur dan Ketua Sosial Ekonomi DPP IMM Periode 2006-2008.

Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini yakin bahwa seluruh kader, anggota dan simpatisan Partai UKM akan terus mengambarkan Visi Misi dan Program-program perjuangan Partai UKM. Termasuk mensosialisasikan logo Partai UKM kepada kerabat atau teman, baik lewat tatap muka, online atau sosial media.

“Partai UKM Indonesia adalah wadah politik bagi pelaku UMKM, Koperasi, Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima. Kami juga memperjuangkan basis politik kalangan Perempuan, kalangan Disabilitas, kalangan Milenial dan kalangan pelaku media,” imbuhnya.

Soal target Partai UKM Indonesia pada Pemilu 2024? Gus Din Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia ini menjelaskan, bahwa ada potensi 65 juta suara pelaku UMKM, Koperasi, Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan pelaku UMKM lainnya.

“Kami menargetkan 15 juta suara dari 65 juta suara potensi pelaku UMKM. Ya paling tidak dua digit minimal targetnya 10 juta, 11 juta atau 12 juta suara pemilih. Ayo para pelaku UKM dan Koperasi, pelaku UMKM dan Pedagang bersatulah, berjuang bersama kami,” pungkas Gus Din Kordinator Inisiator/Pendiri Partai UKM Indonesia ini optimistis. (Tim)

Saturday, June 19, 2021

Bupati Gayo Lues Sambut Kedatangan Deputi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi BNPB RI


warnasumut.com - Gayo Lues. Pemkab Gayo Lues sambut kunjungan Deputi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Nasional ke Gayo Lues. Kunjungan turut dihadiri oleh unsur kepala SKPK Kabupaten Gayo Lues dan jajaran aparatur daerah  Gayo Lues lainnya pada sabtu (19/06/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Gayo Lues, H.M. Amru menuturkan bahwa Gayo Lues saat ini dalam kondisi kritis, bailk dari kondisi cuaca yang ekstrim dan covid yang masih meraja lela, perlu adanya penanganan yang cepat untuk masalah yang dihadapi. Hal Ini  menambah catatan permsalahan yang harus dihadapi Gayo Lues. Lebih lanjut Amru berharap dengan kehadiran Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah. S. Pd., M.AP., MM di Gayo Lues dapat membantu menemukan solusi terbaik untuk Gayo Lues.

Pada kunjungan kerja kali ini, Jarwansyah menuturkan pihaknya sangat tersanjung tas sambutan yang diberikan oleh masyarakat Gayo Lues. Ia mengharapkan keteguhan dan kebersamaan ini juga diimplementasikan dalam menghadapi permasalahan dan bencana yang menimpa Gayo Lues. Terlebih setelah terjadinya kebakaran hutan serta longsor yang terjadi di beberapa titik di gayo lues beberapa waktu lalu.

“Saya melihat masyarakat Gayo Lues ini sangat kuat rasa kekeluargaannya, ini yang saya harapkan kita bersama lakukan dalam pemerintahan juga. Kita harus kuat bukan hanya menghadapi tapi juga menemukan solusi dari setiap tantangan yang kita hadapi” ungkap Jarwansyah. 

Setelah acara sambutan yang diadakan di pendopo, tim Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB diagendakan akan mengunjungi lokasi-lokasi rawan bencana alam di Gayo Lues, ini nantinya akan diajdikan dasra penyusunan tindakan dan program lanjutan kedepannya. (Red-WarSu)

Ombudsman Lapor ke Wagub, Ijek Janji Panggil Kadisdik Sumut Selesaikan Masalah PPDB Online

warnasumut.com - Medan. Persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online yang bermasalah menjadi hal penting disampaikan  Ombudsman RI Perwakilan Sumut kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah. 

Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Wagub Sumut, Jl Teuku Daud , Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Jumat (18/6/2021) siang, Musa Rajekshah langsung merespon laporan dari Ombudsman terkait PPDB yang sangat kacau tersebut.

"Kami menyampaikan bahwa PPDB kita stagnan. Ini kegagalan aplikasi dan kegagalan vendor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melakukan sesuatu yang sifatnya segera. Itu yang tadi kami sampaikan kepada pak Musa Rajekshah," kata Abyadi Siregar 

Abyadi mengaku sejak pendaftaran secara online dibuka pada 7 Juni 2021 lalu, persoalan aplikasi yang error dan tidak kunjung mendapat solusi menjadi bukti bahwa vendor yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk proses PPDB ini sudah gagal.

"Mereka terlihat tidak berpengalaman. Aplikasinya tidak matang, mereka juga terkesan tidak memahami persoalan IT," ungkapnya.

Atas dasar itulah Ombudsman kata Abyadi mendesak aksi yang sifatnya segera dilakukan oleh Pemprovsu.

"Tadi pak Ijeck (sapaan akrab Musa Rajekshah) langsung mengaku akan memanggil Kadisdik sore ini. Ia akan mempertanyakan hal ini sekaligus merumuskan hal yang harus segera dilakukan. Apakah akan mengganti vendor atau hal lain, yang pasti kata beliau masalah ini harus segera selesai," kata Abyadi lagi.

Diketahui persoalan PPDB menjadi runyam saat aplikasi mendaftar online tidak dapat diakses. Kondisi ini membuat para orangtua mengeluh dan berkali-kali mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara untuk meminta penjelasan. Selain ke Kantor Disdik, mereka juga mengadukan hal ini kepada Ombudsman Sumut.

"Kami selaku lembaga pengawas pelayanan publik hanya memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan akibat PPDB yang runyam ini. Dan kami mengapresiasi pak Wagub Sumut langsung tanggap dengan persoalan ini," pungkasnya. (Julian)

Tuesday, June 15, 2021

Bupati Gayo Lues Ikuti Rakor Nasional Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro


warnasumut.com - Gayo Lues. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gayo Lues, Senin (14/6/2021) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Rakor yang berlangsung melalui Video Conference (Vidcon) ini membahas mengenai evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM MIKRO).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato pengantarnya menyampaikan, mulai tanggal 15-28 Juni 2021 untuk Daerah zona merah agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan bisa dilakukan penebalan PPKM di wilayah-wilayah merah. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada  rapat terbatas yang digelar Minggu (13/6/2021) secara virtual. Dalam kesempatan tersebut Presiden juga meminta kerja sama pusat dan daerah dalam upaya pengendalian peningkatan kasus Covid-19 ini diperkuat,jelas Menko Perekonomian.

“PPKM Mikro, tanggal 15-28 Juni untuk di Daerah zona merah  agar dilakukan penebalan dengan berkoordinasi  sama TNI/Polri dari Dandim dan Kapolres untuk mengkoordinasikan PPKM, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan bisa dilakukan penebalan PPKM dan di wilayah-wilayah zona  merah bisa diisolasi,” ungkap Airlangga Hartarto dalam rakor tersebut.

Lebih Lanjut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, sesuai instruksi Presiden maka berdasarkan Tren kenaikan kasus maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur diseluruh rumah sakit ditingkatkan 40 %, khususnya Kabupaten/Kota dengan zonasi merah dan bed occupancy rate (BOR) diatas 60 %, jelasnya.

Disamping itu Menko Perekonomian juga mengingatkan, Forkompimda harus mendampingi Kepala Daerah dan khususnya Kepala Dinas Kesehatan dalam mengendalikan kasus Covid-19 di daerah. Kata Menko Perekonomian Presiden Jokowi juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan betul-betul dicek dan dikontrol, termasuk mengenai kedisiplinan penggunaan masker. Pasalnya dari kajian ini bisa menurunkan risiko sampai dengan 98,5% dari risiko penularan Covid-19, terang  Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto juga mengharapkan kepada para  Bupati/Walikota agar trennya dikendalikan agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi dan diperlukan kekuatan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama penebalan dari PPKM Mikro, terus diperpanjang sambil dilakukan evaluasi”, tandas Menko Perekonomian yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bale Pendopo Bupati Gayo Lues dan dihadiri oleh Bupati H. Muhammad Amru yang didampingi oleh Wakil Bupati H. Said Sani, Dandim 0113/Gayo Lues Letkol Inf.Yudhi Hendro Prasetyo, Kapolres CarlieSyahputraBustamam, S.IK, M.H., Kajari Ismail Fahmi, S.H., Kadis Kesehatan Riadus Shalihin, SKM., Ketua Mahkamah Syar’iyah T. Swandi, S.H.I M.H., dan pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan ini, terlihat Bupati Gayo Lues bersama jajarannya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gayo Lues, mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan menteri lainnya, mengenai evaluasi PPKM tersebut. Item item yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, tentunya akan diterapkan oleh Pemda Gayo  Lues. (Rizky Zulianda)

Demokrat Desak Menpan Tetapkan Kepala ANRI

warnasumut.com - Jakarta. Belum ditetapkannya Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) hasil seleksi, mendapat perhatian dari Mohammad Muraz, anggota Komisi II DPR RI. Menurutnya, proses penetapan kepala definitif dianggap terlalu lama. “Hal ini berdampak pada kinerja organisasi”, kata Muraz.

Politisi Partai Demokrat ini juga mendengar dari Sekretaris Utama ANRI, Imam Gunarto, bahwa proses penetapan yang lama diakibatkan oleh lambannya proses birokrasi seleksi. “Karenanya kami minta Menpan segera saja tetapkan kepala ANRI yang baru agar organisasi bisa jalan dengan nahkoda baru”.

Disinggung siapa calon Kepala ANRI yang baru, ia menyampaikan bahwa Imam Gunarto merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu. “Pak Imam sosok yang punya visi. Beliau berjanji akan buatkan Arsip Kepresidenan Bung Karno, termasuk Pak SBY juga”. 

Sebagai mitra kerja, Demokrat di Komisi II juga telah melaporkan persoalan ini kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. “Ketum berharap agar persoalan ini segera mendapat kepastian”. (Rizky Zulianda)

Thursday, June 3, 2021

Kejari Way Kanan Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Disdik Setempat


warnasumut.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Waykanan menyatakan data dugaan korupsi Dinas Pendidikan setempat yang dilaporkan oleh LSM KAMPUD telah mumpuni, pihaknya pun telah menerima arahan dari Kejati Lampung untuk melakukan pengembangan atau penyelidikan.

“Benar kami sudah terima surat arahan dari Kejati Lampung untuk menidaklanjuti laporan tersebut, atas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan,” kata Kasi Intel Kejari Way Kanan, Pujiarto saat dihubungi di Way Kanan, Rabu (2/6/2021).

Dia mengatakan, untuk saat ini tahapannya tim sedang melakukan penambahan data dan bukti, agar paket hukum bisa dinyatakan lengkap dan masuk tahap penyidikan.

“Kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan data,” ucapnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil pejabat berwenang, untuk melakukan konfirmasi apakah cocok dengan bukti yang ada atau perlu adanya penambahan bukti lain.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kasi Penkum Andrie W Setiawan, S.H., S.Sos., M.H,. menegaskan pihaknya melakukan monitoring atas perkara yang telah diteruskan.

“Kita melakukan monitaring, sehingga kita paham perkara tersebut sampai mana,” kata dia.

Perlu diketahui Bosda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp57 Miliar.

“Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi dan advokasi Lembaga, diperoleh data dan informasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan tidak menetapkan rekening BOS melalui keputusan Kepala Daerah/Bupati,” ungkap Ketua DPW LSM KAMPUD Seno Aji

Dia juga menjelaskan jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Way Kanan yang menerima dana BOS baik SD maupun SMP yakni sebanyak 361 Sekolah terdiri dari 298 SD dan 63 SMP, masing-masing sekolah membuka rekening Bank dalam bentuk tabungan untuk menampung dana BOS, sedangkan rekening tersebut belum diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan dengan keputusan Kepala Daerah, sehingga tidak ada kesepakatan/MoU antara Pemkab Way Kanan dengan Bank untuk pengaturan mekanisme pengelolaan rekening (nilai manfaat, bunga tabungan dan lainnya).

Sehingga, atas pengelolaan dana BOS tersebut, diduga telah terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Lalu, terdapat selisih belanja yang mengarah kepada penyimpangan, yaitu realisasi pendapatan dan belanja BOS regular pada laporan keuangan tidak sesuai dengan dokumen pendukung, perbedaan antara realisasi pada dokumen pendukung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp. 333.759.500,-.

Seno Aji juga menerangkan bahwa modus dugaan KKN terhadap belanja BOS Regular dan BOSDA yaitu dengan adanya belanja BOS yang pajaknya belum disetor ke rekening Kas Negara.

“Terdapat belanja BOS yang pajaknya (PPN) belum disetor ke rekening kas Negara dan telah melewati batas maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan Pemerintah,” kata dia.

Ditegaskan pula bahwa dugaan penyimpangan belanja BOS juga terjadi melalui modus untuk kegiatan MKKS, KKKS, MGMP, KKG, rehabilitasi sedang dan berat, penyelenggaraan upacara, acara keagamaan dan batas maksimal internet serta pembelian laptop. (Red)

Tuesday, May 25, 2021

Azis Syamsudin Belum Juga Diperiksa, KPK Diduga Mulai “Masuk Angin”


warnasumut.com - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar tidak kendur dalam mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin atas kasus suap Wali Kota Tanjungbalai yang melibatkan oknum penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP).

Penasehat IMO Indonesia Dr. Adi Suparto,SH.,MH yang juga dikenal sebagai praktisi hukum (Advokat:Red) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri segera memeriksa Azis atas dugaan keterlibatannya dalam pertemuan di rumah dinas politisi Golkar tersebut.

“Pertemuan Azis dengan Wali Kota Tanjungbalai periode 2016-2021 M Syahrial bersama Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) di rumah dinas Wakil Ketua DPR itu harus diusut tuntas. Jangan sampai ada kesan bahwa KPK mudah diintervensi oleh politisi,” kata Adi kepada media ini, Selasa (25/5/2021).

Adi mencurigai bahwa KPK mulai “masuk angin”, selain itu ada dugaan bahwa KPK ada tekanan dari partai politik. Sebab, kata dia, kasus tersebut sudah terang benderang.

“Bahkan bukti permulaan sudah dikantongi oleh KPK, dan telah menyita beberapa koper dokumen, namun sayangnya penyidikan terkait dugaan keterlibatan Azis dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai belum ada progres yang memuaskan publik,” katanya.

Adi menyarankan, jangan sampai kepercayaan publik terhadap KPK kembali runtuh akibat ketidaktegasan Pemimpinnya.

Lebih jauh Adi menegaskan, pimpinan KPK harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pasca tidak lolosnya 75 penyidik dalam TWK, KPK tetap melanjutkan kasus-kasus besar.

“Tapi kalau dilihat realitanya, KPK sepertinya mulai redup. Salah satunya dalam mengungkap dugaan keterlibatan Azis dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai. Kalau yang demikian ini terjadi, dapat menguatkan dugaan bahwa 75 penyidik itu sengaja disingkirkan agar tidak mengungkap kasus-kasus besar yang tengah dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu,” pungkas Adi. (Red-Warsu)

Saturday, May 8, 2021

Pukul Wartawan Dan Mahasiswa, KAMMI Sumut Meminta Gubsu Evaluasi Kasatpol PP Sumut



warnasumut.com - Medan. Kericuhan yang terjadi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) pada hari Jum'at (7/5) sore berakhir ricuh.

Pada aksi itu terjadi pemukulan kepada salah satu wartawan yang dilakukan oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara.

Menanggapi hal itu Rozi Panjaitan Ketua Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Sumut melalui seluler saat diwawancarai menyatakan keprihatinan atas kejadian pemukulan yang menimpa sejumlah wartawan. Rozi menyatakan mengecam tindakan oknum Satpol-PP itu.

"Kita sangat prihatin dan sangat menyayangkan atas insiden yang terjadi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada sore tadi. 

Kita sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum Satpol-PP yang bersifat sangat arogan dan anarkis kepada insan pers saat bertugas yang merupakan dijamin oleh Undang-undang, ini jelas salah, ucapnya.

Beliau juga mengutuk tindakan refresif yang dilakukan oleh Satpol-PP kepada mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa.

"Kita juga sangat mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol-PP kepada para mahasiswa, tak selayaknya dan tak sepatutnya mereka (Satpol-PP) bertindak seperti, tindakan yang seperti preman bukan sebagai aparat. Sepertinya Satpol-PP tidak paham apa tufoksi mereka. Ini perlu di evaluasi, tambahnya.

Rozi juga meminta agar gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi Kepala Satpol-PP Sumut.

"Ini tidak bisa dibenarkan, ini harus dievaluasi. Kita minta Agar bapak Gubernur Edy Rahmayadi mengevaluasi Kepala Satpol-PP Sumut agar benar dalam menjalankan tugasnya, jangan suka-suka atinya, bila perlu dipecat agar tidak semena-mena dalam mengemban jabatannya, ini semua untuk Sumut bermartabat, tutupnya. (Rizky Zulianda)

Friday, May 7, 2021

Tolak Kenaikan BBM, Sejumlah Mahasiswa Diamankan


warnasumut.com - Medan. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) di rumah dinas gubernur (gubernuran), Jumat (7/5/2021) sekitar pukul 16.30 Wib, berakhir ricuh.

Setidaknya ada 6 mahasiswa peserta aksi diamankan petugas ke Polrestabes Medan, setelah sebelumnya dilakukan pembubaran paksa unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan pihak kepolisian dan Satpol PP.

Aksi pembubaran yang dilakukan petugas pun berlangsung dramatis, sejumlah mahasiswa ditarik-tarik, dijambak, ditedang, bahkan ada yang diseret hingga sampai ke halaman rumah dinas gubernur, dan kemudian dinaikkan secara paksa ke truk milik kepolisian untuk diamankan ke Polrestabes Medan.

Sejumlah wartawan yang melakukan peliputan pun dilarang petugas untuk meliput pembubaran aksi mahasiawa itu. Seorang petugas kepolisian mengatakan bahwa dilarang melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas gubernur dan itu sudah ada peraturannya.

Kordinator aksi AMPK Sumut Irwandi Pratama Sembiring yang turut diamankan, dalam video yang direkam saat perjalanan ke Polrestabes Medan mengatakan, aksi mereka ke rumah dinas gubernur (gubernuran) untuk menolak kenaikan harga BBM di Sumut yang disebabkan kebijakan Gubernur Edy mengeluarkan Pergub No. 1/2021 tentang Perubahan PBBKB dari 5% menjadi 7,5%.

Menurut Irwandi, tindakan aparat kepolisian dan Satpol PP yang membubarkan paksa aksi serta melakukan penangkapan pada mahasiswa, merupakan tindakan yang mencederai demokrasi di Indonesia. Apalagi, aksi yang mereka gelar ini sebelumnya telah melalui pemberitahuan ke Polrestabes Medan dan aksi mereka lakukan dengan memenuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan dilakukan dengan jumlah massa terbatas yakni hanya 10 orang.

Pembubaran paksa dan penangkapan pada mahasiswa, kata Irwandi, menjadi bukti bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak bermartabat. Sebagai pejabat publik, ia enggan untuk dikritik walaupun kebijakan yang dikeluarkannya telah menyengsarakan rakyatnya sendiri.

"Sungguh tidak bermartabat, untuk membentengi dirinya dari kritik Gubernur menggunakan aparat keamanan untuk memukul, membubarkan dan menangkap mahasiswa karena menolak kenaikan harga BBM di Sumut dengan alasan di rumah dinas tidak boleh ada demo," ujar Irwandi.

Rencana untuk mengagalkan aksi mahasiswa ini, lanjut Irwandi, sebenarnya telah dilakukan setelah mahasiswa melakukan pemberitahuan aksi pada hari Rabu (5/5) ke Polrestabes Medan.

Dijelaskan Irwandi, pada Kamis (6/5), sebanyak 5 orang intel dari Polsek Padang Tualang, Langkat, didampingi Kaur Desa menemui orang tuanya di kampung.

"Orang tua saya diintimidasi dan diminta untuk melarang saya melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Sumut. Orang tua saya juga diminta membuat sebuah pernyataan akan melarang saya melakukan demo, dan pernyataan orang tua saya itu direkam oleh petugas dari Polsek dan rekamannya dikirimkan juga ke saya," ujar Irwandi.

Namun, intimidasi yang dilakukan pada orang tuanya tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap menggelar aksi, dan ternyata baru beberapa menit mereka melakukan aksi langsung dibubarkan paksa dan sejumlah mahasiswa pun diamankan, yang hingga saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di Polrestabes Medan.

. Irwandi Pratama Sembiring (kordinator aksi), mahasiswa Fakultas Tarbiyah UINSU

2. Irham Sardani Rambe (kordinator lapangan), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UINSU

3. Raja Pratama Lubis, mahasiswa FSH UINSU.

4. Mijen Johari, mahasiawa FSH UINSU

5. Baginda Syahran Da'i Harahap, calon mahasiswa.

6. Riski, mahasiswa Universitas Pancabudi Medan. (Avid)

AMPK Sumut Nilai Gubernur Edy Tak Kreatif Gali Potensi Daerah


warnasumut.com - Medan.  Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak kreatif menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD dan kas daerah.

"Banyak potensi daerah yang bisa digali dan dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD Sumut, baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, industri, tambang, dan jasa. Belum lagi sektor kelautan, perikanan dan pariwisata. Semua sektor itu potensinya besar, namun dibutuhkan kreatifitas untuk memaksimalkannya," ujar Koordinator AMPK Sumut Irwandi Pratama Sembiring, Kamis (6/5).

Hal itu disampaikan Irwandi, menanggapi sikap Gubernur Edy Rahmayadi yang malah menyalahkan Pertamina menaikkan harga BBM di Sumut karena Pergub yang ia keluarkan tentang perubahan PBBKB. Gubernur Edy pun menelpon Komut Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok), karena ia banyak mendapat protes dari warga akibat naiknya harga BBM nonsubsisi di Sumut rata-rata Rp200.

Namun kemudian Gubernur Edy menjelaskan, bahwa perubahan PBBKB itu terkait kondisi ekonomi Sumut yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Sumut minus 1,07 persen di 2021.

Oleh karenanya, ia mengeluarkan Pergub tentang kenaikan tarif PBBKB khusus bahan bakar nonsubsidi dari 5% menjadi 7,5% di wilayah Sumut. Tujuannya, untuk mengompensasi kontraksi ekonomi.

"Begitu (pertumbuhan ekonomi) yang 5,22% (di 2020), tahun 2021 dia minus menjadi 1,07%. Dari mana uangnya harus kami cari untuk menutupi ini? Oke, saya naikkan PBBKB 2,5%, kami bikin Pergub lalu komunikasikan dengan Komisi C," urai Edy.

Atas sikap dan pernyataan Gubernur Edy inilah, AMPK Sumut menilainya tidak kreatif dalam menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan PAD untuk kas daerah.

"Sulit diterima logika, disaat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan, pemimpin daerahnya malah mengeluarkan kebijakan yang membuat harga BBM naik, yang dampaknya semakin membebani rakyatnya. Sebab, jika harga BBM naik, maka harga-harga berbagai kebutuhan lainnya juga ikut naik karena biaya transportasi yang naik," papar Irwandi.

Sementara, jelasnya, masih sangat banyak potensi-potensi lain yang bisa ditingkatkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan bila potensi itu digali dan dimaksimalkan, juga akan menolong peningkatan ekonomi masyarakat.

Irwandi Pratama mencontohkan di sektor pertanian, Pemprov Sumut harusnya bisa mengembangkan teknologi tepat guna agar hasil pertanian petani bisa meningkat. Selain itu, harus juga dilakukan cetak lahan pertanian baru, karena lahan pertanian kita setiap tahunnya terus berkurang akibat alih pungsi lahan.

Contoh lain di sektor pariwisata. Apabila pariwisata di Sumut ditata dengan baik, sanga banyak PAD yang bisa dihasilkan dari sana. Perekonomian masyarakat di sekitar lokasi wisata juga akan ikut terkerek naik, UMKM akan berkembang, imbuh Irwandi.

"Itu hanya beberapa contoh. Bila semua potensi yang ada berhasil digali dan ditingkatkan, bisa dipastikan perekonomian Sumut tidak akan minus, malah akan terus tumbuh positif," ujar Irwandi.

Selain itu, sebut Irwandi, Sumut juga memiliki sejumlah BUMD. Harusnya BUMD-BUMD ini ditingkatkan perannya agar mampu menyumbang PAD. "Tapi kenapa hanya 1 atau 2 BUMD saja yang menghasilkan, selebihnya belum memberi andil bagi PAD dan ada yang malah membebani PAD. Ini yang harus diperbaiki Gubernur Edy, bukan malah mengambil jalan pintas mengeluarkan Pergub menaikkan harga BBM," tegas Irwandi.

Untuk memprotes kebijakan yang menyebabkan kenaikan BBM serta untuk mengingatkan Gubernur Edy agar kreatif dalam menggali dan meningkatkan potensi daerah itulah, dikatakan Irwandi, maka AMPK Sumut akan menggelar aksi di rumah dinas dan Kantor Gubernur Sumut. 

Diketahui, Irwandi Pratama Sembiring  memang dikenal sangat vokal dalam menentang kebijakan Gubernur Edy melakukan perubahan PBBKB yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga BBM di Sumut.

Beberapa kali aksi unjuk rasa telah mereka gelar untuk meminta Gubernur Edy mencabut Pergub No.1 Tahun 2021. Bahkan, aksi solo pernah dilajukan mahasiswa semester akhir UIN Sumut ini, saat digelarnya Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Saat Gubernur Edy sedang menyampaikan pidato, Irwandi yang berada di ruang sidang berteriak dan menyebut kebijakan Gubernur Edy tidak bermartabat. (Agus)