Warna Sumut: Nasional
Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Friday, May 7, 2021

Kepala ANRI diminta copot Duta Arsip

warnasumut.com - Jakarta. Rieke Dyah Pitaloka —atau publik mengenalnya sebagai ‘Oneng’— pada 2015 ditunjuk sebagai Duta Arsip oleh Arsip Nasional RI (ANRI). Namun sampai saat ini, kiprah dan kontribusinya pada ANRI dan dunia kearsipan, tak terlihat jelas. Ini semakin memperjelas ketidakjelasan penunjukkannya sebagai seorang duta.

Kini muncul aspirasi meminta agar ‘Oneng’ dicopot dari Duta Arsip. Pasalnya, keberadaannya hanya pada momen-momen simbolik. “Sementara pekerjaan substansial sebagai duta, tidak pernah dilakukan”, jelas Rumi dari Aliansi Masyarakat Peduli Arsip (Ampera). “Coba bandingkan dengan Najwa Shihab atau Andi Noya sebagai Duta Baca dari Perpusnas, jauh sekali”, lanjut Rumi. 

Oleh sebab itu Kepala ANRI diminta untuk mencopot Oneng sebagai Duta Arsip. Rumi juga mengkhawatirkan ANRI akan dibawa ke wilayah politik. “Watak politisnya akan terbawa. Saya mengira ANRI akan menjadi komoditi politik untuk kepentingan sempit”, kata Rumi. 

Dari informasi yang dihimpun media, ANRI sedang melakukan pemilihan calon kepala baru. “Nah, saya mendengar ada aktifitas politik Oneng terkait itu. Ada calon internal yang meminta jasanya sebagai penghubung”, sesal Rumi. Ampera mendesak Kepala ANRI segera mencopot Oneng karena melenceng jauh dari statusnya sebagai duta.

Wednesday, March 3, 2021

DPRD Minta Bupati Bekasi Percepat Pemisahan Aset PDAM TB

warnasumut.com - Cikarang. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah, Selasa (2/3/2021), menegaskan agar Bupati Bekasi mempercepat proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

Alasannya kata Holik, agar tidak mengganggu proses peningkatan pelayanan pada masyarakat sebagai pelanggan PDAM.

“Oke nanti minggu ini kami harus ada langkah kongkret, yang perlu kami laksanakan agar proses ini (pemisahan aset) tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Penegasan tersebut disampaikan pasca dirinya ikut menyaksikan dan menandatangani proses penandatanganan persetujuan kesepakatan point-point pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

“Ya memang saya selaku Ketua DPRD, didampingi pak Leman dan P H Nuh sebagai pimpinan DPRD terkait di BPKP Jawa Barat berkaitan dengan pemisahan aset PDAM. Ada point-point yang kami bahas antara kabupaten dengan kota, pada prinsipnya DPRD saling menyetujui. Dengan satu landasan supaya pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Selama ini kota dan kabupaten pecah konsentrasi, kedepannya setelah dipisahkan otomatis tidak ada alasan lagi untuk tidak meningkatkan pelayanan. 
 
Terkait kekayaan aset PDAM kata Holik, sudah disepakati Rp 155 Miliar dimana angka itu keluar dari BPKP yang disaksikan tim penguat dari Kejaksaan Kota Bekasi dan Kejaksaan Kabupaten Bekasi.

“Karena kita bicara dengan angka itu adalah suatu hal yang sangat sensitif sehingga kami ada rasa kehawatiran takut ini ada salah pemahaman kenapa angkanya sekian, tentuanya ada dasar perhitungan yang sangat akurat dari BPKP. Kalau angakanya sudah disepakati ya kami tidak keberatan, oke-oke saja,” katanya.

Menurut Holik, yang menjadi persoalan adalah, sistem pembayaran dari kota ke Kabupaten. DPRD Kabupaten Bekasi berharap ada mekanisme pembayaran yang proposional.

“Proposinal artinya, katakanlah dari Rp 155 Miliar, katakanlah DP-nya Rp 55 Miliar maka kesepakatannya akan diberikan dua kantor cabang PDAM yang akan dikelola Kota Bekasi,” katanya. (Red-WarSu)

Tuesday, March 2, 2021

Diduga PT. BHR Melakukan Penambangan Ilegal, Masa GLAM Datangi Kantor ESDM Dan Kementerian KLHK

warnasumut.com - Jakarta. Masa aksi dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) mendatangi Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK pada pada Senin, (01/03/2021) pukul 13.30 WIB.

Masa aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Muh. Risal Abjan menuntut agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memeriksa PT. Binanga Hartama Raya yang diduga melakukan penambangan ilegal mining di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dalam orasinya Muh. Risal Abjan sebagai  Koordinator Lapangan Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) mengatakan, perusahaan yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara ilegal.

Ia menambahkan, aktivitas pertambangan yang diduga kuat perusahaan tersebut melakukan penambagan di kawasan Hutan Produksi Terbatas. Pihaknya menduga kuat perusahaan tersebut tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Sesuai pengaduan masyarakat sekitar, diduga kuat PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) IPPKH adalah salah satu izin yang wajib di miliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan,” katanya.

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

lanjutnya, lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Terkait aksi yang dilakukan adalah untuk meminta agar ada pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Jika dilakukan pembiaran secara terus menerus, tentu akan menjadi problem serius pada lingkungan dan masa depan bangsa,” tutupnya.

Berikut pernyataan sikap dan hasil kajian dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM):

Mendesak kepada kemtrian kehutanan agar segera memeriksa PT. Binanga Hartama Raya yang di duga melakukan penambangan ilegal mining di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mendesak agar ada dilakukan pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh PT. Binanga Hartama Raya.

Sedangkan dari pihak Kementerian saat orasi berlangsung tidak ada satupun yang keluar menjumpai para pendemo. (Iqmal Santani)

Thursday, January 14, 2021

Efek Pembakaran Pesawat oleh OPM di Papua, Maskapai keluarkan Zona Merah Larangan Terbang

 

warnasumut.com - Papua. Pembakaran sebuah pesawat terbang milik Misionaris Aviation Fellowship (MAF) oleh KKB/OPM disebuah Bandara Perintis yang terletak di kampung Pagamba, distrik (Kecamatan) Mbiandoga, di Papua beberapa waktu yang lalu telah berdampak buruk bagi dunia penerbangan provinsi tersebut, Kamis (14/01/2012)

Hal ini disampaikan oleh Manejer safety maskapai PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air Bambang Gunawan yang menerbitkan Safety Notice berisi larangan terbang ke beberapa wilayah yang dianggap merah atau rawan di Papua.

Manajer Safety PT SAM Air Bambang Gunawan menambahkan hal tersebut dilakukan, setelah adanya pembakaran pesawat di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan KKB/OPM.

Menurut Gunawan, larangan terbang dikhususkan ke rute sejumlah pelosok kampung di Papua. Seperti Kampung Bugalapa Distrik Biandoga, Distrik Homeyo dan beberapa tempat lainnya di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini mengakibatkan masyarakat di kampung tersebut mengalami kesulitan dalam hal transportasi maupun suplai bahan makanan.


"Edaran safety notice hanya berlaku sementara waktu, namun SAM Air belum dapat memastikan kapan dapat kembali terbang ke wilayah-wilayah tersebut" ujarnya.

“Jika keamanan sudah dijamin oleh negara di wilayah tersebut, maka SAM Air akan kembali masuk ke daerah yang dimaksud,” katanya.

Sedangkan untuk wilayah lainnya yang dijaga oleh aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dan pihak bandara, serta memiliki jaminan keamanan dari ATC tetap akan dilayani.

Sumber : Avid - Pewarta

Wednesday, January 13, 2021

Presiden Jokowi Menerima Suntikan Dosis Pertama Vaksin Sinovac

 




warnasumut.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama Indonesia yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19. Penyuntikan vaksin buatan  perusahaan asal China Sinovac tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, pada Rabu (13/1/2021) sekitar pukul 09.45 WIB.


Pemeriksaan diawali dengan pengecekan tekanan darah Jokowi yang menunjukkan berada di angka 130/67. Sementara, kondisi suhu tubuhnya mencapai 36,3 derajat Celsius.


Jokowi tampak terkejut ketika mengetahui kondisi tekanan darahnya. "Biasanya 70/110," kata Jokowi. Dalam proses pemeriksaan kesehatan tersebut, Jokowi juga mengaku tidak pernah merasakan gejala pilek dalam tujuh hari terakhit. Ia hanya merasakan batuk kecil.


Sejak pandemi Covid-19 menyerang dalam 10 bulan terakhir, Jokowi juga tercatat tidak pernah terpapar Covid-19. Setelah memastikan kondisi kesehatannya mendukung untuk divaksin, Jokowi kemudian bergegas menuju ke meja berikutnya untuk menjalani penyuntikan vaksin.


Pada program vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Kelompok prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain.


Terkait pemberian vaksin ini, pemerintah juga menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ini agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity.


Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.


Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.



Kompas


Tuesday, January 12, 2021

MPR Dan IWO Sepakat Bekerja Sama Majukan Peradaban Dan Kemanusiaan Bangsa Indonesia


warnasumut.com - Jakarta. Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 


"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.


"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa _tagline_ IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti _No hoax, no SARA_ serta _Think before Click_, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR. (Redaksi Warna Sumut)

Thursday, December 31, 2020

TERULANG, DULU DPD RI, KINI ARSIP NASIONAL PENGAMAT: PUKULAN TELAK REFORMASI BIROKRASI

       


warnasumut.com - Jakarta. Pada Mei 2020, publik diramaikan polemik Sekjend DPD RI, Reydonnizar Moenek. Kala itu, Moenek diberhentikan dari jabatan struktural sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI  kemudian diangkat sebagai fungsional Analis Kebijakan Madya oleh Presiden Joko Widodo. Meski Presiden telah memberhentikan Moelek melalui Keppres Nomor 39 Tahun 2020, namun yang bersangkutan tetap menjabat sebagai sekjend hingga persoalan ini dibongkar internal DPD RI sendiri. Bahkan ada pihak yang akan membawa soal ini ke ranah pidana.


Serupa, kini persoalan tersebut terulang di Arsip Nasional RI (ANRI). Adalah M. Taufik, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI sejak Juli 2019 hingga saat ini. Itu artinya, selama hampir 2 tahun ANRI dipimpin oleh seorang Plt. Lebih lanjut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, “Yang bersangkutan merupakan fungsional Arsiparis Utama yang kemudian ditunjuk Presiden menjadi Plt Kepala ANRI”.


Merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2019, fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas hanya untuk jabatan setingkat Eselon II, bukan setingkat Kepala. Selain pelanggaran terhadap ketentuan pelaksana tugas, usia M. Taufik pun sudah tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural. Pelanggaran lain, Pelaksana Tugas diperbolehkan menjabat selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Hal ini “tidak berlaku” di ANRI.


Adib mengatakan bahwa, “rangkaian persoalan diatas seolah mengkonfirmasi bahwa peraturan perundang-undangan, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan mental aparatur, yang menjadi fokus reformasi birokrasi, mendapat ancaman serius”. 


Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di ANRI yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Oleh sebab itu, KemenPANRB perlu turun tangan mengevaluasi pengisian jabatan tinggi di ANRI. “Apabila persoalan diatas tidak ditangani, maka akan menjadi preseden buruk bagi KemenPANRB dan pukulan telak bagi program nasional reformasi birokrasi yang selama ini digaungkannya”, pungkas Adib.

Wednesday, December 30, 2020

Mahfud MD: Pemerintah Resmi Bubarkan dan Larang Seluruh Kegiatan FPI




warnasumut.com - Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan status FPI di Indonesia. Mahfud MD menyampaikan bahwa sejak 20 Juni 2019, secara de Jure FPI telah bubar sebagai ormas.



"Sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, seperti tindakan kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya."kata Mahfud dalam konferensi Pers, Rabu (30/12).


"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," lanjutnya.

Mahfud mengatakan, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, maka dianggap tidak ada dan harus ditolak. Sebab, legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini.


"Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yakni mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, dan kepala BNPT," ujar Mahfud


Untuk itu ke depannya, Mahfud menegaskan bahwa tiap organisasi atau aktivitas yang mengatasnamakan FPI tidak bisa dilaksanakan. Pelanggaran kegiatan FPI dituangkan dalam keputusan bersama, 6 pejabat tertinggi, di antaranya ada Mendagri, Menkumham, Kemkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPB.


Kompas TV