Warna Sumut: Nasional
Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Monday, September 6, 2021

LKP AKPAR NUSANTARA SUMUT Bersama Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan SUMUT Siap Membentuk SDM Di Dunia Perhotelan

warnasumut.com - Medan. Direktur LKP Akademi Pariwisata Nusantara Sumatera Utara didampingi Ibu Wakil Direktur beserta mahasiswa hari ini beraudiensi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Bapak Zumri Sulthony, S.Sos. M.Si beserta Ibu Maike, Senin, 6 September 2021.

Dalam audiensi tersebut Direktur AKPARNUS Sumut Muhazzir Siagian SM. MM, menyampaikan bahwa LKP AKPARNUS Sumut memiliki 4 jurusan, diantaranya Manajemen Perhotelan, Manajemen Bisnis Pariwisata, Hospitality dan MICE. Beliau juga menyampaikan bahwa LKP AKPARNUS Sumut bekerja sama dengan Wirausaha Muda Nusantara (Ketua Umum Syafii Efendi) dan DPD Gemura Sumut dalam memberikan beasiswa kepada pemuda pemudi Sumatera Utara  dalam pandemi covid-19 mereka hadir untuk meringankan  anak-anak muda yang ingin kuliah namun terhambat biaya. 

Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara mengapresiasi dengan program beasiswa tersebut.

“Saya Zumri Sulthony, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari LKP AKPARNUS Sumatera Utara dan kedepannya ini bisa menjadi kolaborasi kita dalam membangun SDM Sumatera Utara khususnya di daerah kawasan Danau Toba yang masih membutuhkan Sumber Daya Manusia yang terampil. Mari kita berkolaborasi untuk membangun SDM di Sumatera Utara dan Sumut Bermartabat” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan LKP AKPARNUS Sumatera Utara dapat saling bersinergi dalam memajukan SDM dan membangun kawasan pariwisata di daerah kawasan Danau Toba menjadi lebih baik lagi.
Direktur LKP AKPAR Nusantara Sumut 

Muhazzir Siagian, S.M., M.M. menyampaikan akan bersinergi untuk memajukan pariwisata di Sumatera Utara bersama DISBUDPAR, sesuai harapan Bapak kepala dinas, LKP AKPARNUS Sumut akan mencetak SDM yang berkualitas yang nantinya akan ditempatkan di hotel dan resort Danau Toba, sehingga kualitas dan standarisasi pelayanan dikawasan tersebut akan menjadi lebih baik.

Direktur LKP AKPARNUS Sumut, Bapak Muhazzir Siagian, optimis bahwa  Danau Toba akan menjadi destinasi wisata terbaik setelah Bali dalam tahun 2022 dan dalam satu minggu ke depan kami akan turun ke kawasan Danau Toba untuk bertemu dengan GM resort/hotel  di kawasan Danau Toba. LKP AKPARNUS Sumut akan menghadirkan motivator muda nomor satu di Indonesia/Presiden OIC Youth Indonesia Mr. Syafii Efendi untuk mengedukasi dan merubah mindset dan pola pikir anak-anak muda di kawasan Danau Toba dalam bentuk seminar dan workshop, serta LKP AKPARNUS Sumut akan segera berkolaborasi dengan pemerintah setempat, tutupnya. (Rizky Zulianda)

Friday, September 3, 2021

Lagi, 8 Narapidana Bandar Narkoba Jawa Barat Dikirim ke Nusakambangan

warnasumut.com - Jakarta. Pemasyarakatan terus menggencarkan komitmen perang melawan narkoba. Kali ini, delapan narapidana kategori bandar narkoba di Jawa Barat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIA Karanganyar di Pulau Nusakambangan yang merupakan Lapas Super Maximum Security.

Hari ini, Jumat (03/09/2021) dini hari, enam orang narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur yakni S, MS, R, JS, PA, dan BPS dikirim ke Lapas Kelas IIA Karanganyar. Sehari sebelumnya, dua narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung, ZF dan AD, telah terlebih dahulu dipindahkan ke Lapas yang sama. Seluruhnya merupakan bandar narkoba dengan hukuman penjara mulai dari empat tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati.

Proses pemindahan narapidana dilakukan sesuai dengan standar protokol pencegahan dan penanganan COVID-19, serta melibatkan pengawalan ketat dari anggota Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat dan petugas Lapas. Dalam pelaksanaannya, seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bersikap kooperatif, Rutan Kelas I Bandung dan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Sudjonggo, menuturkan dilakukannya pemindahan narapidana kasus narkoba ini adalah sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Lapas atau Rutan. Hal ini juga sebagai bentuk pencegahan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan.

“Kami berkomitmen dalam memerangi narkoba dan tidak main-main akan mengirim bandar ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, utamanya di Lapas dan Rutan,” terang Sudjonggo.

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga juga menegaskan pihaknya serius dalam perang melawan narkoba. Hal ini terus diinternalisasikan pihaknya kepada seluruh jajaran, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana di lapangan.

“Petugas maupun WBP yang terbukti terlibat narkoba akan diganjar hukuman sesuai dengan tindakannya, baik sanksi secara kedinasan, peraturan tindakan disiplin, maupun sanksi pidana,” tegasnya. (Tim)

Thursday, September 2, 2021

Rutan 1 Medan Apel Pelepasan Pegawai Promosi Jabatan Dan Penyerahan Tanda Penghargaan

warnasumut.com - Medan. Rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Kemenkumham Sumut, Rabu (01/09/2021) melaksanakan apel pelepasan pegawai promosi jabatan serta penyerahan piagam penghargaan pegawai teladan periode Agustus 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan di areal teras Rutan kelas 1 Medan mengingat cuaca yang tengah diguyur hujan.
Meskipun dilaksanakan di areal teras Rutan kelas 1 Medan namun kegiatan ini tidak mengurangi makna yang hendak dicapai.
Pelepasan pegawai promosi jabatan atas nama Ruth Elisabeth manik yang mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala kesatuan pengamanan pada rumah tahanan negara perempuan kelas IIA Medan sementara itu penyerahan piagam tanda penghargaan pegawai teladan atas nama Liza Mawarni yang merupakan salah satu registrator Pemasyarakatan Rutan kelas 1 Medan. 

Apel yang dipimpin langsung oleh kepala Rumah Tahanan negara kelas 1 Medan, TheoAdrianus. Dalam amanatnya kepala Rutan menyampaikan kepada pegawai yang mendapat promosi jabatan untuk dapat meningkatkan kompetensi diri serta membawa hal-hal baik yang telah dipelajari di rutan klas 1 Medan ke satuan kerja barunya. Promosi jabatan yang didapatkan oleh pegawai rutan hari ini diharapkan dapat menjadi motivasi kepada rekan-rekan yang lain untuk dapat terus bekerja maksimal sebab institusi ini terbuka lebar untuk siapapun yang ingin berkarir.

 Dan kepada pegawai yang mendapatkan piagam penghargaan sebagai pegawai teladan periode Agustus 2021, kepala Rutan mengucapkan selamat dan diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka tetapi menjadi batu loncatan untuk kita semua memperbaiki diri. 

Turunnya hujan di kegiatan kita pada sore hari ini merupakan bukti bahwa Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberkahi kegiatan kita, pungkas Theo Adrianus 
Tak lupa di penghujung acara kepala Rutan juga mengamanahkan kepada seluruh Jajaran untuk selalu menerapkan protokol kesehatan covid-19 dan mematuhi peraturan telah ditetapkan oleh pemerintah. (Avid)

Wednesday, September 1, 2021

Demi Membela Rakyat, Ketua DPP KNPI Muliansyah Siap Dukung Bupati Sorong

warnasumut.com - Jakarta. Belakangan muncul di media masa maupun media sosial terkait gugatan dalam perkara izin usaha perkebunan empat perusahaan di wilayah Kabupaten Sorong, yakni wilayah masyarakat adat dan Bupati Dr. Johny Kamuru sebagai tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jayapura, Selasa (31/8/2021).

Dilansir sejumlah media bahwa gugatan dilayangkan tiga perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terkait pencabutan izin usaha sawit yakni PT Inti Kebun Lestari, PT Cipta Papua Plantation, PT Papua Lestari Abadi, dan PT Sorong Agro Sawitindo.

Seperti dilansir media, Bupati Jhony Kamuru telah mengkaji bersama tim.

 "Setelah kajian mendalam, kami lihat ini tidak bisa lagi kami kasih toleransi sehingga kami putuskan izin dicabut," kata Johny Kamuru dalam diskusi virtual yang digelar oleh YLBHI.

Maka gugatan dilayangkan tiga perusahaan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura lantaran izin usaha sawitnya dicabut. Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Johny Kamuru.

Ketua DPP KNPI, Muliansyah Abdurrahman secara tegas mendukung langkah Bupati Sorong yang menurutnya demi masyarakat adat Kabupaten Sorong.

“Demi masyarakat kabupaten Sorong, langkah yang diambil oleh Bupati Sorong itu sangat tepat. Kami tahu betul niat baik Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru. Ini merupakan sikap yang yang didasari hati nurani dan aspirasi masyarakat adat." Kata Muliansyah yang juga Wakil Ketua KADIN Papua Barat dan Dosen di Sorong ini. 

Muliansyah melanjutkan, selaku ketua DPP KNPI, dirinya akan menyurat pihak DPD RI, DPR RI, Ombudsman dan Presiden RI agar memberi perhatian terhadap persolan yang terjadi di kabupaten Sorong ini.

"Saya sangat setuju dengan keberanian dan keberpihakan Bupati Sorong terhadap persoalan ini. Sebagai anak negeri, kami berharap bahwa keberpihakan ini adalah keberpihakan yang tepat dan menjadi bagian dari rakyat untuk rakyat. Langkah ini kami dorong dan akan membantu langkah – langkah hukum Pak Bupati Sorong ," Tegas Muliansyah.

Dia juga mengaku prihatin terhadap nasib masyarakat adat yang rentan digugat oleh perusahaan. Apalagi, katanya, sejumlah pihak punya kepentingan menguasai tanah ulayat.

Dalam situs SIPP PTUN Jayapura, ada tiga perusahaan yang menggugat Bupati Sorong. Gugatan pertama diajukan oleh PT Sorong Agro Sawitindo dengan nomor perkara 31/G/2021/PTUN.JPR.

Dalam petitumnya, penggugat meminta agar hakim menyatakan batal terhadap tiga surat keputusan Bupati Sorong tentang pencabutan izin kegiatan perkebunan mereka. Ketiga SK itu adalah:

1. Nomor : 525 / KEP.56 / IV / Tahun 2021 Tentang : Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 267 Tahun 2019 Tentang : Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO , tertanggal 27 April 2021.

2.Nomor : 525 / KEP.61 / IV / Tahun 2021 Tentang : Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 42 / 185 Tahun 2013 Tentang : Perpanjangan Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun , Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, tertanggal 27 April 2021.

3. Nomor : 525 / KEP.64 / IV / Tahun 2021 Tentang : Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 503 / 730 Tentang : IJin Usaha Perkebunan ( IUP ) PT. SORONG AGRO SAWITINDO , tertanggal 27 April 2021.

Sebagai anak negeri, Muliansyah menegaskan bahwa dirinya bersama tim hukum akan mengambil sikap tegas.

"Kami akan minta sejumlah ahli hukum dan pengacara untuk membantu keputusan Bupati, membela rakyat Kabupaten Sorong Papua Barat ini." Pungkas Muliansyah. (Tim)

Wednesday, June 9, 2021

Label Teroris Untuk OPM/KKB Papua Kembali Ditegaskan Oleh Kepala BNPT

warnasumut.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali menegaskan label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok Teroris.

Hal ini disampaikan Boy saat melakukan kunjungan kerja di Timika, Rabu (9/6/2021).

Ia mengatakan, sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, ada pendekatan yang sifatnya pendekatan lunak (Soft Approach), ada pendekatan yang sifatnya perang melawan terorisme (Hard Approach) yakni menegakan hukum.
 
"Karena terorisme itukan identik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti yang bisa menimbulkan efek ketidaknyamanan, ketakutan yang luas kepada masyarakat,” kata Boy Rafli.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan pendekatan lunak yang harus dipromosikan kepada masyarakat.
Pendekatan lunak itu kata Boy, pendekatan sinergi di dalam penanggulangan terorisme yang berorientasi antara lain, membangun karakter-karakter bangsa.

“Karakter yang cinta damai, karakter yang toleransi, karakter yang menghargai perbedaan sebagaimana nilai- nilai tersebut terkandung didalam ideologi negara kita, negara pancasila,” tegasnya.

Saya yakin kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, karena salah satu dari tujuan nasional kita itu adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” imbuhnya.

Jadi kita semua mempromosikan ke arah sana (Soft Approach), ini tentu berlaku untuk seluruh negara Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Program – program ini yang harus kita ajak kepada seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.

Saat ditanya apakah KKB memiliki tujuan mengganggu agenda besar di Papua, yakni PON XX, Boy Rafli mengatakan jika dipelajari dari motif teroris antara lain adalah memiliki motif ideologi, politik, gangguan keamanan, ingin mengganggu masyarakat, ingin masyarakat itu tidak boleh hidup dengan tenteram.

"Jadi kalau itu faktanya ternyata ada berarti itu adalah pihak-pihak yang layak diduga melakukan upaya upaya terorisme. Jadi kita lihat dari aspek hukum semuanya,” kata Boy.

"Intinya kita semua ingin mewujudkan kedamaian, mewujudkan sebuah kondisi yang kondusif, agar proses kegiatan masyarakat, pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada lahirnya kesejahteraan bagi masyarakat kita,” pungkas Boy Rafli. (Agus/KB)

Sunday, May 23, 2021

Luar Biasa Rakyat Palestin Berbicara


warnasumut.com - Indonesia. Lebih baik Membakar uang jutaan Dolar  AS daripada membakar Bendera Indonesia. 

Ingin tahu bagaimana kecintaan masyarakat Palestina kepada Indonesia, sebuah eksperimen sosial coba dilakukan oleh seorang reporter. Reporeter tersebut memberikan tantangan kepada warga yang ditemuinya dan menantangnya untuk membakar bendera Indonesia dan diberi imbalan uang 100 dolar AS untuk aksi pembakarannya itu.di lansir dari akun FB milik, (Jibril dari tepi barat ).
( 22/05/2021)

Eksperimen itu coba ditawarkan kepada beberapa orang warga Kota Gaza, Palestina, dan tanggapan mereka pun diluar dugaan.

Reporter yang melakukan eksperimen sosial tersebut bernama Baraa Shanty, rekaman eksperimen ini diunggah di akun YouTube Abdillah Onim Daily. Aksi tantangan itu dibuat jadi bagian peringatan HUT ke-75 RI.

"Reaksi luar biasa orang Palestina, bakar bendera Indonesia imbalan 100 dolar," 

Dipercobaan pertama, seorang pria tua dihampiri Baraa. Pria itu pun ditawari Baraa uang 100 dolar AS, asalkan ia mau membakar bendera merah putih.

Si pria tua itu diluar dugaan meminta uang 100 dolar AS ditangan Baraa dan mengaku siap membakar uang tersebut daripada harus membakar bendera Indonesia. "Saya berani bakar 100 dolar AS tapi tak mungkin bakar bendera Indonesia, dengan jumlah muslim terbesar di dunia," kata pria itu.

Selanjutnya pria itu menyebutkan Palestina dan Indonesia diibaratkan sebagai negara kembar, antara Al Quds dan Indonesia. Setelah itu reporter tersebut diminta pria tua itu membawa uang 100 dolar AS dan memberikannya bendera Indonesia untuk ia pasang bersebelahan dengan bendera Palestina. "Silakan ambil 100 dolar anda, sementara bendera Indonesia akan kami sandingkan dengan bendera Palestina," lanjutnya.

Reporter Baraa pun melakukan percobaan kedua, dirinya menemui seorang warga Palestina lainnya. Saat disodorkan bendera Indonesia dan korek untuk membakarnya dengan iming-iming 100 dolar AS, dengan tegas tawaran itu ditolak pria tersebut. "Bahkan jika Anda memberikan harta sebanyak dunia dan isinya, saya tidak akan melakukannya. Indonesia adalah negara muslim yang selalu membantu rakyat Palestina. Mustahil jika kami membakar bendera Indonesia hanya demi uang," ungkapnya.

Tidak putus asa, Baraa kembali mencoba mencari warga Palestina lain untuk melakukan eksperimen ketiga. Kali ini reporte itu menemui seorang ibu dijalan.

Saat diminta membakar bendera Indonesia agar mendapatkan 100 dolar AS, dengan tegas ibu itu menolak. Ia tidak akan membakar bendera Indonesia meskipun imbalan yang didapatkannya sebanyak apapun.

"Mustahil saya bakar bendera Indonesia. Saya bersedia bakar bendera Israel. Jangankan 100 dolar AS, imbalan sejuta dolar pun tidak mungkin saya lakukan," ucap ibu itu.

Betapa cintanya warga Palestina terhadap Indonesia lewat eksperimen sosial tersebut. Video eksperimen sosial tersebut mendapatkan sambutan hangat dari publik. Banyak warganet yang turut mendoakan Palestina dan menyampaikan terima kasih karena mau menjaga bendera Indonesia.

Sumber : akun FB milik Jibril tepi barat 

Friday, May 7, 2021

Kepala ANRI diminta copot Duta Arsip

warnasumut.com - Jakarta. Rieke Dyah Pitaloka —atau publik mengenalnya sebagai ‘Oneng’— pada 2015 ditunjuk sebagai Duta Arsip oleh Arsip Nasional RI (ANRI). Namun sampai saat ini, kiprah dan kontribusinya pada ANRI dan dunia kearsipan, tak terlihat jelas. Ini semakin memperjelas ketidakjelasan penunjukkannya sebagai seorang duta.

Kini muncul aspirasi meminta agar ‘Oneng’ dicopot dari Duta Arsip. Pasalnya, keberadaannya hanya pada momen-momen simbolik. “Sementara pekerjaan substansial sebagai duta, tidak pernah dilakukan”, jelas Rumi dari Aliansi Masyarakat Peduli Arsip (Ampera). “Coba bandingkan dengan Najwa Shihab atau Andi Noya sebagai Duta Baca dari Perpusnas, jauh sekali”, lanjut Rumi. 

Oleh sebab itu Kepala ANRI diminta untuk mencopot Oneng sebagai Duta Arsip. Rumi juga mengkhawatirkan ANRI akan dibawa ke wilayah politik. “Watak politisnya akan terbawa. Saya mengira ANRI akan menjadi komoditi politik untuk kepentingan sempit”, kata Rumi. 

Dari informasi yang dihimpun media, ANRI sedang melakukan pemilihan calon kepala baru. “Nah, saya mendengar ada aktifitas politik Oneng terkait itu. Ada calon internal yang meminta jasanya sebagai penghubung”, sesal Rumi. Ampera mendesak Kepala ANRI segera mencopot Oneng karena melenceng jauh dari statusnya sebagai duta.

Sunday, April 4, 2021

Kapal Perang TNI AL Akan Di Awaki 200 Putra Papua Yang Akan Di Tugaskan


warnasumut.com - Papua. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa sebanyak 200 putra-putri asal tanah Papua akan bertugas di kapal perang milik TNI AL.

Demikian hal ini diungkapkan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto dalam tatap muka virtual dengan para tokoh agama di Papua dan Papua Barat bersama Kabaintelkam Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw mewakili Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dari Manokwari, Sabtu (03/04).

"Untuk rekrutmen TNI, kami telah memberikan prioritas khususnya untuk Kodam XVIII/Kasuari (TNI AD) agar merekrut anak-anak asli Papua agar mereka bisa dapat ditugaskan di Papua," katanya.

"Juga di TNI AL sudah kami lakukan, saat ini adalah Armada III dengan kouta sebanyak 200 orang untuk orang asli Papua agar mereka bisa bekerja di kapal perang, dan tiap tahun kami akan tingkatkan penerimaan kuata.

Baik juga yang TNI AU," sambungnya.

Marsekal Hadi juga menyampaikan bahwa perekrutan putra asli Papua sudah menjadi bagian rencana strategi di tubuh TNI guna memenuhi personil yang dibutuhkan.

"Kami sudah merencanakan rekrutmen bagi anak-anak asli Papua, serta akan kami teruskan rencana baik ini untuk merekrut anak-anak muda di Papua," tegasnya

Pada momentum ini, Marsekal Hadi juga mengungkapkan upayanya dalam membantu putra-putri Papua yang lulus dari sekolah penerbangan namun belum bekerja agar segera terserap dibidang yang dikuasai, di antaranya ke Garuda, Batik Air, Lion Air, City Link dan sejumlah penerbangan lainnya.

"Kita mempunyai banyak sekali anak-anak Papua yang lulusan penerbangan atau pilot baik dari Amerika maupun Australia, mereka ini harus diberikan perhatian khusus serta membuka lapangan pekerjaan bagi mereka di seluruh maskapai baik di Garuda maupun penerbangan lainnya," katanya.

"Serta kami harapkan jika ada anak Papua yang menjadi pilot, harus ada juga anak Papua yang menjadi pramugari agar mereka dapat melayani penerbangan baik dari Jakarta ke Papua maupun Papua ke Jakarta," lanjutnya disambut tepuk tangan meriah.(Red-WarSu)

Wednesday, March 3, 2021

Sukseskan P4GN, Karutan Ema Puspita Tes Urine Seluruh Pegawai Rutan Perempuan Medan


warnasumut.com - Medan. Guna mendeteksi dan mengantisipasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A melakukan tes urine terhadap para pegawainya, Rabu (03/03/2021).

Kepala Rutan Perempuan Kelas II A Medan Ema Puspita Bc.IP, S.Pd,MH mengatakan, giat yang dilaksanakan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan alat pelindung diri sarung tangan bagi petugas pemeriksa, peserta mengenakan masker, menjaga jarak serta penggunaan hand sanitizer sebelum dan sesudah pengambilan sample urine.

Sedangkan, alat yang digunakan mempunyai parameter pendeteksian berbagai jenis narkoba, diantaranya metamhetamine, Cocain (COC) dan K2 (Ganja Sintetis). 

Menurut Ema Puspita, kegiatan itu dilaksanakan sesuai Intruksi Dirjen Pemasyarakatan agar seluruh Lapas/Rutan melakukan deteksi dini dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

" Ini adalah salah satu bukti, bahwa Rutan Perempuan Kelas II A Medan tetap anti terhadap narkoba," terang mantan Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta tersebut.

Ema Puspita menegaskan, 
pemeriksaan urine itu rencananya akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya nyata untuk membersihkan lingkungan Rutan Perempuan dari bahaya dan penyalahgunaan barang haram musuh bangsa tersebut. 

"Kami berkomitmen akan terus melakukan aksi P4GN ini secara mutlak didalam Rutan, sehingga Rutan Perempuan Medan ini harus tetap bebas dari narkoba. Karena itu, mari kita bersama sama melakukan pencegahan narkoba secara sungguh sungguh dan bertanggung jawab," pungkas Karutan Ema Puspita.

Dalam kegiatan tersebut, terpantau awak media satu persatu aparatur termasuk Kepala Rutan Perempuan Ema Puspita Bc.IP, S.Pd,MH menjalani tes urine, disusul Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Santina Turnip SH, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Ika Suryani Meliala SH, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Irma Syafitri Harahap Amd.IP, SH, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Julitri Roma Pasaribu SH, MH dan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan tes urine itu dilakukan terhadap seluruh pegawai Rutan Perempuan klas II A Medan. Dari 58 orang pegawai, sebanyak 48 orang menjalani tes, lantaran 4 orang cuti dan 6 orang lainnya tidak hadir, namun mereka akan melaksanakan pemeriksaan urine selanjutnya. (Dani Sartika)

DPRD Minta Bupati Bekasi Percepat Pemisahan Aset PDAM TB

warnasumut.com - Cikarang. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah, Selasa (2/3/2021), menegaskan agar Bupati Bekasi mempercepat proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

Alasannya kata Holik, agar tidak mengganggu proses peningkatan pelayanan pada masyarakat sebagai pelanggan PDAM.

“Oke nanti minggu ini kami harus ada langkah kongkret, yang perlu kami laksanakan agar proses ini (pemisahan aset) tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Penegasan tersebut disampaikan pasca dirinya ikut menyaksikan dan menandatangani proses penandatanganan persetujuan kesepakatan point-point pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

“Ya memang saya selaku Ketua DPRD, didampingi pak Leman dan P H Nuh sebagai pimpinan DPRD terkait di BPKP Jawa Barat berkaitan dengan pemisahan aset PDAM. Ada point-point yang kami bahas antara kabupaten dengan kota, pada prinsipnya DPRD saling menyetujui. Dengan satu landasan supaya pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Selama ini kota dan kabupaten pecah konsentrasi, kedepannya setelah dipisahkan otomatis tidak ada alasan lagi untuk tidak meningkatkan pelayanan. 
 
Terkait kekayaan aset PDAM kata Holik, sudah disepakati Rp 155 Miliar dimana angka itu keluar dari BPKP yang disaksikan tim penguat dari Kejaksaan Kota Bekasi dan Kejaksaan Kabupaten Bekasi.

“Karena kita bicara dengan angka itu adalah suatu hal yang sangat sensitif sehingga kami ada rasa kehawatiran takut ini ada salah pemahaman kenapa angkanya sekian, tentuanya ada dasar perhitungan yang sangat akurat dari BPKP. Kalau angakanya sudah disepakati ya kami tidak keberatan, oke-oke saja,” katanya.

Menurut Holik, yang menjadi persoalan adalah, sistem pembayaran dari kota ke Kabupaten. DPRD Kabupaten Bekasi berharap ada mekanisme pembayaran yang proposional.

“Proposinal artinya, katakanlah dari Rp 155 Miliar, katakanlah DP-nya Rp 55 Miliar maka kesepakatannya akan diberikan dua kantor cabang PDAM yang akan dikelola Kota Bekasi,” katanya. (Red-WarSu)

Tuesday, March 2, 2021

Diduga PT. BHR Melakukan Penambangan Ilegal, Masa GLAM Datangi Kantor ESDM Dan Kementerian KLHK

warnasumut.com - Jakarta. Masa aksi dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) mendatangi Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK pada pada Senin, (01/03/2021) pukul 13.30 WIB.

Masa aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Muh. Risal Abjan menuntut agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memeriksa PT. Binanga Hartama Raya yang diduga melakukan penambangan ilegal mining di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dalam orasinya Muh. Risal Abjan sebagai  Koordinator Lapangan Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) mengatakan, perusahaan yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara ilegal.

Ia menambahkan, aktivitas pertambangan yang diduga kuat perusahaan tersebut melakukan penambagan di kawasan Hutan Produksi Terbatas. Pihaknya menduga kuat perusahaan tersebut tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Sesuai pengaduan masyarakat sekitar, diduga kuat PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) IPPKH adalah salah satu izin yang wajib di miliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan,” katanya.

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

lanjutnya, lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Terkait aksi yang dilakukan adalah untuk meminta agar ada pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Jika dilakukan pembiaran secara terus menerus, tentu akan menjadi problem serius pada lingkungan dan masa depan bangsa,” tutupnya.

Berikut pernyataan sikap dan hasil kajian dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM):

Mendesak kepada kemtrian kehutanan agar segera memeriksa PT. Binanga Hartama Raya yang di duga melakukan penambangan ilegal mining di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mendesak agar ada dilakukan pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh PT. Binanga Hartama Raya.

Sedangkan dari pihak Kementerian saat orasi berlangsung tidak ada satupun yang keluar menjumpai para pendemo. (Iqmal Santani)

Thursday, January 14, 2021

Efek Pembakaran Pesawat oleh OPM di Papua, Maskapai keluarkan Zona Merah Larangan Terbang

 

warnasumut.com - Papua. Pembakaran sebuah pesawat terbang milik Misionaris Aviation Fellowship (MAF) oleh KKB/OPM disebuah Bandara Perintis yang terletak di kampung Pagamba, distrik (Kecamatan) Mbiandoga, di Papua beberapa waktu yang lalu telah berdampak buruk bagi dunia penerbangan provinsi tersebut, Kamis (14/01/2012)

Hal ini disampaikan oleh Manejer safety maskapai PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air Bambang Gunawan yang menerbitkan Safety Notice berisi larangan terbang ke beberapa wilayah yang dianggap merah atau rawan di Papua.

Manajer Safety PT SAM Air Bambang Gunawan menambahkan hal tersebut dilakukan, setelah adanya pembakaran pesawat di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan KKB/OPM.

Menurut Gunawan, larangan terbang dikhususkan ke rute sejumlah pelosok kampung di Papua. Seperti Kampung Bugalapa Distrik Biandoga, Distrik Homeyo dan beberapa tempat lainnya di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini mengakibatkan masyarakat di kampung tersebut mengalami kesulitan dalam hal transportasi maupun suplai bahan makanan.


"Edaran safety notice hanya berlaku sementara waktu, namun SAM Air belum dapat memastikan kapan dapat kembali terbang ke wilayah-wilayah tersebut" ujarnya.

“Jika keamanan sudah dijamin oleh negara di wilayah tersebut, maka SAM Air akan kembali masuk ke daerah yang dimaksud,” katanya.

Sedangkan untuk wilayah lainnya yang dijaga oleh aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dan pihak bandara, serta memiliki jaminan keamanan dari ATC tetap akan dilayani.

Sumber : Avid - Pewarta