Warna Sumut: Hankam
Showing posts with label Hankam. Show all posts
Showing posts with label Hankam. Show all posts

Saturday, April 3, 2021

Polsek Sunggal Tangkap Pelaku Suami Bunuh Istri


warnasumut.com - Medan Sunggal. Team khusus anti bandit (Tekab) Polsek Sunggal dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Budiman Simanjuntak SE MH dan didampingi Panit Ipda Bambang Wahid pada Minggu (28/03) berhasil ungkap dan tangkap pelaku pembunuh korban seorang wanita Jamilah (46), yang terjadi pada hari Sabtu (27/03) di Jl. Pembangunan Desa Muliorejo Kec Sunggal DS.

Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi SH SIK MH didampingi Kanit Reskrim AKP Budiman Simanjuntak SE MH pada saat pelaksanaan rilis di mako Polsek Sunggal Polrestabes Medan pada Sabtu (03/04) di mako Polsek Sunggal Polrestabes Medan.

Dipaparkannya bahwa usai melakukan olah TKP, diketahui bahwa beberapa harta korban telah diambil oleh pelaku pembunuh korban. Saat itu, diupayakan untuk menghubungi suami korban melalui telepon selulernya namun tidak tersambung sedangkan keberadaannya tidak diketahui.

Usai berkoordinasi dengan satuan atas, selanjutnya team yang dipimpin Kanit dan Panit atas perintah Kapolsek Sunggal malam itu juga langsung bergerak menuju Aceh karena diduga kuat, berdasarkan bukti-bukti awal yang cukup, pelaku berinisial MS (42) yang merupakan suami siri korban sudah melarikan diri ke Aceh.

Berdasarkan informasi yang valid, akhirnya diketahui MS sedang berada di rumah orang tua angkatnya di Jln Pantai Ujung Blang kec. Banda Sakti kota Lhokseumawe Prov. NAD untuk bersembunyi menghindari kejaran petugas.

Namun upaya MS menghindari kejaran petugas gagal karena pada hari Minggu (28/03) sekira pukul 08.00 wib, saat MS sedang tertidur, tempat persembunyiannya digerebek petugas dan langsung mengamankannya. Saat diinterogasi, MS tidak dapat berkelit lagi sehingga MS berikut barang bukti yang berhasil disita petugas berupa 1 (satu) unit SP. Motor Yamaha Vario BK 6864 AGF berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit HP Merk Reldmi warna Biru, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Orange, KTP korban, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) serta 1 ( satu) buah Dompet wanita Warna hijau diboyong ke komando.

"Namun niat terduga pelaku untuk melarikan diri guna menghindari jeratan hukum, masih sangat besar yang mana saat dalam perjalanan menuju Mako Polsek Sunggal, MS berupaya melukai dan merebut senjata petugas, sehingga terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kedua kakinya", tambah Kapolsek.

"Untuk motif, berdasarkan keterangan tersangka adalah karena korban dan tersangka bertengkar dikamar tidur hingga korban minta diceraikan oleh tersangka, hingga akhirnya tersangka mencekik leher korban, setelah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, tersangka mengangkat tubuh korban dan memasukkan ke bak air sehingga menimbulkan kesan bahwa korban terpeleset dikamar mandi tersebut", imbuhnya lagi.

"Untuk mendalami perkaranya guna kepentingan proses penyidikan, tersangka kita tahan di RTP Polsek Sunggal dan kita persangkakan melanggar pasal 338 subs 365 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara", tutup Kapolsek mengakhiri. (Rizky Zulianda)

Dorr!!! Sepeda Motor Pedagang Daging Sapi Ditembak Oknum Brimob


warnasumut.com - Sei Musam. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba saja sepeda motor Verza BK 6486 PAS yang dikendarai Mambar Sembiring (37) dihadang dan ditembak oknum Brimob bernama Sukma Ginting, saat melintas di areal perkebunan sawit milik PT Megah Pusaka Andalas (PT MPA) di Dusun Polri, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Jum'at (2/4) sekira jam 19.15 WIB.

Setelah kereta yang dikendarai Mambar berhenti, tanpa basa basi, oknum Brimob koboy itu langsung menembakkan senjata laras panjangnya ke bagian depan sepeda motor warga Dusun Namo Merbo, Desa Sei Musam yang berprofesi sebagai pedagang daging itu. Alhasil, lingkar depan kereta Mambar pun rusak parah.

"Gitu distop dia (oknum Brimob) itu keretaku, langsung ditembaknya bagian depan kereta ku. Waktu ku tanyakan kenapa keretaku ditembak, dia cuma bilang 'maaf aku salah orang'. Seenaknya aja dia main tembak, terus minta maaf. Apa dibenarkan perbuatan aparat seperti itu kepada masyarakat," kata Mambar via sambungan selulernya dengan nada geram.

Setelah menembak motor pedagang daging itu, oknum Brimob tersebut kemudian menembak Ridiono alias No Plong warga Dusun Polri, Desa Sei Musam yang dicurigai melakukan pencucian sawit milik PT MPA. Akibatnya, bagian bokong No Plong mengalami luka serius kerena ditembak dengan senjata laras panjang.

Mengetahui hal itu, warga sekitar langsung berkerumun karena geram dengan tindakan oknum Brimob tersebut. Untuk menghindari amukan massa, No Plong yang menjadi korban penembakan oknum Brimob itu langsung dilarikan ke rumah sakit Artha Medica di daerah Kota Binjai.

"Resah kali kami sama ulah oknum aparat yang seperti koboy itu. Kalau gak ditindak tegas, besok pasti terulang lagi kehadian seperti ini di kemudian hari, bahkan mungkin lebih parah lagi. Kepada bapak Kapolda yang baru, tolonglah tindak tegas oknum yang dah meresahkan seperti ini," ketus warga yang tak ingin menyebutkan namanya.

Kepada Desa Sei Musam Natang Juhar Tarigan saat dikonfirmasi terkait dua orang warganya yang menjdi korban penembakan oknum Brimob itu belum dapat memberikan keterangan.

 "Nanti saya telfon lagi. Saya lagi nyetir mobil, bawa korban ke rumah sakit," jawabnya singkat.

Kapolsek Padang Tualang AKP Tarmizi Lubis mengaku belum mengetahui secara pasti peristiwa penembakan dua warga Desa Sei Musam tersebut.

 "Ngapain Brimob itu disana. Terimakasih infonya, coba kita cek dulu ke lapangan," kata Tarmizi via panggilan selulernya. (Avid)

Sunday, March 28, 2021

Aliran Dana Suap Proyek Lamsel ; NGO, Aktivis, Akademisi Dan Advokat Dorong KPK Tetapkan Nanang Ermanto Tersangka


warnasumut.com - Lampung. Usai jadwal sidang lanjutan pada tanggal 24 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IA  Tanjung Karang dalam perkara suap fee proyek di Kabupaten Lampung Selatan jilid 2 (dua) yang turut menghadirkann  Nanang Ermanto yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan telah menyita perhatian publik mulai dari NGO, aktivis, Tokoh masyarakat, Advokat, akademisi dan atau praktisi hukum turut angkat bicara dan sikap atas terungkapnya dalam fakta persidangan bahwa Nanang Ermanto turut menerima uang senilai ratusan juta rupiah dari mantan anggota DPRD Lampung yakni Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang diperintahkan mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan tahun 2017 dan 2018 disinyalir dari hasil fee proyek. 

Terkait hal ini, Ketua Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD), Seno Aji kembali meminta kepada KPK agar menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengusut kembali perkara suap Fee proyek Lampung Selatan jilid II dengan  mengedepankan asas pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

"Ditinjau dari fakta persidangan, terkait adanya dugaan aliran dana ke Nanang Ermanto pada saat sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan yang diberikan malalui mantan anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugroho yang diperintahkan mantan Bupati Zainuddin Hasan tahun 2017 Senilai Rp. 480 juta dan 2018 senilai Rp. 450 juta yang disinyalir dari hasil fee proyek dimana nilainya tersebut sesuai dengan dokumen yang dicatat oleh JPU KPK, maka hal ini sebagai petunjuk bahwa Nanang Ermanto diduga turut menerima aliran uang tersebut, yang sebelumnya dikabarkan Nanang Ermanto juga telah mengembalikan sebagian uang tersebut kepada KPK, melihat bukti permulaan ini tentunya menjadi pertimbangan KPK untuk dapat meningkatkan status Nanang Ermanto, maka KPK dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK pada bagian kedua penyelidikan dan bagian ketiga penyidikan", kata Seno Aji, di Bandar Lampung, Minggu (28/3/2021). 

Sambung Seno Aji yang juga sebagai Aktivis muda ini menjelaskan, bahwa hal penetapan seorang sebagai tersangka tentunya sesuai dengan ketentuan. 

"Benar apa yang disampaikan oleh KPK melalui Pak Ali Fikri, KPK harus bekerja atas dasar hukum, korelasinya adalah mengenai alat bukti yang sah, sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah, Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, kemudian pasal 183 KUHAP, minimal dua alat bukti, jadi tidak ada alasan lain bagi KPK, untuk tetap terus mengusut tuntas aliran dana yang bersumber dari Zainuddin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho, dan menetapkan kembali pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Zainuddin Hasan  sebagai tersangka ", harapan Seno Aji Ketua DPW KAMPUD. 

Perlu diingat, KPK melalui Plt Juru bicara bidang penindakan, Ali Fikri pernah menegaskan dalam menanggapi dorongan dari elemen masyarakat terkait status Nanang Ermanto pada perkara suap Fee proyek Lampung Selatan jilid 2 ini, bahwa KPK sebagai penegak hukum harus bekerja atas dasar hukum dan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya adanya kecukupan alat bukti. 

"Kami sangat memahami harapan masyarakat terkait penuntasan penanganan perkara tersebut.

KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan karena desakan ataupun permintaan pihak tertentu", jelas Ali Fikri di Jakarta, (17/12/2020) lalu. 

lanjutnya, "sebagai penegak hukum, KPK tentu harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku, sehingga dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti.

Jika sepanjang adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK juga tak segan menetapkan kembali pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut", terang Ali Fikri. 

Sementara, Advokat ternama M. Alzier Dianis Thabranie menuturkan bahwa perbuatan mereka yang mendapat fee proyek masuk pada ranah tindak pidana korupsi, "Saya kira ini perbuatan mereka yang disebut-sebut 'kecipratan' fee proyek, jelas masuk ranah tindak pidana korupsi, misalnya bisa berupa gratifikasi, dan ini menjadi tugas penyidik KPK untuk mengembangkannya",  tutur dia seperti dikutip dari be1lampung.com.

Menurut Alzier yang juga Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Lampung, bahwa sebagai penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah dari pihak lain dalam bentuk apapun, "karenanya, sangat tidak elok pengakuan tersebut, dan ini sudah menjadi tugas penyidik KPK melakukan pengembangan perkara dengan menetapkan tersangka baru. Apalagi jelas ada pengakuan dan pengembalian uang dari Nanang Ermanto. Untuk diketahui, pengembalian uang itu tidak menghilangkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, namun hanya menjadi salah satu pertimbangan yang dapat meringankan dalam melakukan penuntutan", terangnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh akademisi dan juga advokat DR (Can) Nurul Hidayah, SH, MH, jika Penyelenggara negara itu, jangankan untuk meminta, menerima hadiah dalam bentuk apapun itu tidak boleh apalagi Nanang Ermanto saat itu sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan (penyelenggara Negara), sesuai dengan pasal 12 UU Nomor 31/1999 Jo UU Nomor 20/2021, kalau dalilnya pak Nanang karena tidak main proyek dan boleh minta uang itu tidak dapat dibenarkan juga", jelasnya seperti dilansir dari media harianpost.co. 

Dia juga melanjutkan, jika mengenai masalah proyek itu semua ada tingkatannya, "kalau Pak Nanang Ermanto mengusulkan proyek itu harus diusulkan melalui Musrendes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten yang diatur di UU Nomor 25/2004 dalam pasal 27 ayat 2 tentang sistem perencanaan pembangunan", ungkap Nurul. 

Selain itu, Nurul juga meminta pihak KPK memberikan kepastian status hukum terhadap Nanang Ermanto,  apakah cukup bukti untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka atau tetap sebagai saksi dan jangan berlarut-larut karena akan menimbulkan beragam asumsi di Masyarakat, dan sangat jelas dari kesaksian ABN lebih dari 5 kali memberikan uang kepada Nanang Ermanto dengan tempat berbeda-beda, dan cara memberikannya pun memakai sandi kalau plat merah itu uang ratusan, kalau biru itu uang 50 ribuan di dalam kesaksian ABN dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021", tandas DR. Can. 

Sementara, ketua Lembaga Transformasi Hukum Indonesia (THI), Wiliyus Prayietno, SH, MH meminta aparat hukum harus jeli melihat permasalahan ini, sebab dia menduga uang yang diberikan Zainuddin Hasan ke Nanang Ermanto bersumber dari fee proyek. 

"Tidak mungkin tiba-tiba orang ngasih uang kalau tidak ada alasannya, jadi aparatur hukum mesti menelisik lebih dalam lagi permasalahan ini untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan Nanang Ermanto tersebut, Kata Wiliyus. 

"Kalau menurut kacamata Saya, beliau (Nanang Ermanto-red) ini sudah masuk ke ranah pidana, karena ikut menikmati uang tersebut. Tapi Say tidak tahu menurut aparatur hukum, apakah ini masuk dalam ranah pidana atau tidak", tanya dia dilansir dari podiumlampung.com. 

Wiliyus juga menambahkan, "jadi, aparatur hukum harus tegas dalam menyikapi status Nanang Ermanto saat ini. Jadi KPK jangan takut-takut menentukan sikap selama itu benar supaya masyarakat Lamsel mendapat pemimpin yang bersih, jujur serta tidak korupsi", pinta dia. 

Sedangkan, Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Anshori, SH, MH mendesak KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang baru untuk Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. 

"KPKAD bersikukuh bahwa Nanang Ermanto diduga terlibat dan turut menerima gratifikasi sebagaimana yang Ia terima dari Zainuddin Hasan tersebut. Oleh karenanya yang bersangkutan harus diproses dan KPK harus segera menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru", kata Anshori dikutip dari podiumlampung.com. 

Langkah ini terlihat dari fakta persidangan Nanang Ermanto yang mengakui pernah menerima uang dari mantan Bupati Zainuddin Hasan. Sehingga, ini masuk dalam rangkaian perbuatan dari Zainuddin Hasan. Selain itu, perbuatan Nanang Ermanto ini dikategorikan sebagai pelaku yang diduga turut serta secara pidana dalam menerima dugaan gratifikasi dari berbagai pihak yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan. 

"Alasan Nanang Ermanto bahwa yang bersangkutan menerima yang dari Zainuddin Hasan karena tidak diperbolehkan main proyek hal ini sangat tidak masuk akal, karena tidak ada satu aturan yang dapat melegitimasi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum", jelas dia. (Red)

Saturday, March 27, 2021

Polsek Helvetia Tangkap Tersangka Penganiaya Yang Sempat Viral Di Medsos


warnasumut.com - Helvetia. Tekab Polsek Medan Helvetia menangkap Lab (26), tersangka penganiaya terhadap Rishen Citra Pungkut (38) warga Jalan Sunggal Pasar IV No.16 B Medan Sunggal,Sabtu (27/03/2021) 

Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia Iptu Zuhatta Mahadi, STK, SIK, kepada wartawan mengatakan penangkapan Lab dilakukan Rabu (24/03/2021) sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Gaperta No.157 Helvetia Tengah kecamatan Medan.

Kasus penganiayaan itu, berawal ketika Rishen Citra sedang duduk - duduk di depan karoke King didatangi Lab dan beberapa orang temannya.

Tersangka saat itu menanyakan keberadaan seseorang bernama Aldo, karena korban tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud, Pelaku langsung marah - marah sambil menyundulkan kepalanya ke kening kanan korban.

Tidak cuma itu, tersangka juga melanjutkan aksi penganiayaan dengan memukul dada korban dan kembali menyundulkan kepalanya ke bibir korban, mengakibatkan korban kesakitan dan gigi bawahnya menjadi goyang.

Merasa belum puas juga, tersangka menyusul aksi kekerasannya dengan memiting dan menyeret korban hingga korban terjatuh di jalan, yang mengakibatkan lutut sebelah kanan korban lecet sembari memaki maki korban yang sudah jatuh tersungkur ke tanah. 

"Terhadap Pelaku kami kenakan pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana, ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan, untuk TKP jalan Kapten Muslim Komplek Megacom No.A18 - 20 FNB Coffe Shop Kelurahan Dwikora Medan Helvetia," jelasnya. 

Seperti terlihat dalam gambar penyidik Polsek Medan Helvetia Briptu Maulana Efendi SH memeriksa secara intensif tersangka Lab yang aksi kejahatannya sempat viral di media sosial tersebut. (Avid)

DPRD Langkat Gelar RDP, H Ajai Ismail SE: Retribusi 21 Juta Meter Kubik Material Tanah Urug Wajib Setor


warnasumut.com - Langkat. Mencuatnya permasalahan tambang Galian C ilegal di Kabupaten Langkat, akhirnya menjadi perhatian serius bagi wakil rakyat dari Negeri Bertuah itu. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pun digelar. Namun sayang, pihak terkait seperti PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dan PT AP3 tak hadir dalam RDP itu, meskipun undangan sudah dilayangkan kepada mereka.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi Nasdem Ismed Barus itu terungkap, bahwa PT AP3 telah melakukan aktivitas pertambangan Galian C ilegal di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, tanpa sepengetahuan dari salah seorang pemilik tanah yang bernama Nuriadi Nur Lubis.

"Saya sangat keberatan atas perbuatan PT AP3 yang telah melakukan perusakan diatas tanah saya, tanpa sepengetahuan dan izin saya. Bahkan, surat tanah saya sudah tumpang tindih dengan punya orang lain. Tolong segera diselesaikan masalah tanah saya ini," ungkap Nuriadi, Jum'at (26/3) sekira jam 16.25 WIB.

Menyikapi keluhan Nuriadi itu, salah seorang wakil rakyat yang turut hadir, Zulihartono, meminta pihak terkait agar segera menyelesaikan masalah surat tanah warga yang tumpang tindih itu. "Kita minta agar BPN Langkat untuk segera menyelesaikan masalah warga yang surat tanahnya tumpang tindih," tegasnya.

#Tak Berizin
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat Drs Iskandar Zulkarnain Tarigan MSi menegaskan, bahwa salah satu syarat keluarnya izin pertambangan Galian C adalah rekomendasi dari DLH. Namun, hingga saat ini, dians yang dipimpinnya itu belum mengeluarkan rekomendasi tersebut.

"Kami pastikan bahwa izin pertambangan PT AP3 di Desa Buluh Telang belum ada, karena masih ada beberapa permasalahan di tengah masyarakat, maka rekomendasi dari DLH yang menjadi salah satu syarat terbitnya izin, hingga hari ini belum kami keluarkan," tegas Iskandar.

# 31,5 Miliar Retribusi Harus Dibayar
Kian maraknya aktivitas pertambangan Galian C ilegal di Negeri Bertuah, membuat Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Langkat H Ajai Ismail SE geram dan sangat menyayangkan hal tersebut. Ada indikasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar puluhan miliar akan hilang begitu saja, jika tidak ditangani dengan serius.

"Menurut data yang kami terima dari PT HKI selalu penyelenggara proyek, setidaknya dibutuhkan 21 juta meter kubik material tanah urug untuk pembangunan jalan tol Binjai-Langsa, mulai dari Tandam hingga Brandan. Jika dikalikan Rp 1.500, maka total retribusi yang harus dibayar lebih kurang Rp 31,5 miliar," ungkap wakil rakyat yang biasa disapa Pak Acai itu.

Kepada dinas terkait, Acai mendesak agar menyurati pihak PT HKI, untuk membayar retribusi sesuai dengan kubikasi material tanah urug yang akan digunakan untuk penimbunan proyek jalan tol Binjai-Langsa. "Kita jangan sampai kecolongan. Tanah dari Langkat yang digunakan, Jangan seenak mereka saja mengeruknya tanpa bayar retribusi," tegasnya dengan nada geram.

Menurut Acai, kualitas pembangunan jalan tol Binjai-Langsa dipastikan tidak sesuai dengan standar sebagaimana mestinya. Karena, material yang digunakan itu, selain dari kuari yanh memiliki izin, seharusnya juga lulus uji lab agar bisa digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional itu. 

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Langkat itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penambang Galian C yang tak berizin alias ilegal. "Ada apa ini, kenapa sampai saat ini galian C Ilegal masih tetap beroperasi, bahkan makin menjamur. Ini kan jelas merugikan keuangan negara, khususnya PAD Kabupaten Langkat," pungkasnya.

# Ditindak Bersama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat yang turut hadir dalam RDP itu, mengajak pihak terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penambang Galian C ilegal. Terlebih yang materialnya digunakan untuk pembangunan jalan tol.

"Kalau kita mau bertindak, saya mengajak pihak terkait seperti Kepolisian, DPRD Langkat, DLH, Badan Pendapatan Daerah, pihak kecamatan dan desa untuk bersama-sama melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku penambang Galian C ilgal," tantang pria yang biasa disapa Akhyar itu.

Dari awal hingga RDP berakhir, pihal PT HKI dan PT AP3 tidak hadir dalam kegiatan itu. "RDP ini seperti tidak dihormati oleh PT HKI dan PT AP3. Padahal, kehadiran mereka sangat diharapkan dalam RDP ini, untuk mencari solusi terkait permasalahan yang timbul akibat dari aktivitas pertambangan Galian C ilegal," ketus pimpinan RDP Ismed Barus. (Rizky Zulianda) 

Sunday, March 21, 2021

GM FKPPI Sumut Akan Laporkan Oknum Pembeking Bangunan Bermasalah Ke KPK


warnasumut.com - Medan. GM FKPPI Sumut akan melaporkan oknum anggota dewan pembeking bangunan bermasalah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

" Jika dugaan pembekingan itu ada berbau uang, kita minta pihak kejaksaan segera turun tangan, kalau perlu kita lengkapi data data untuk melaporkannya ke KPK," kata Sekretaris GM FKPPI Sumut Yan Surya Darma (Donking), Sabtu (20/03/2021).

Menurutnya, sikap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan Benny Iskandar yang berani membongkar adanya praktek    pembekingan tersebut adalah sebuah langkah kebenaran yang harus di dukung semua pihak.

"Persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan GM FKPPI Sumut sangat mendukung dan siap membackup Kadis PKPPR Medan yang membongkar praktek pembekingan bangunan bermasalah di Kota Medan itu," tegas Donking.

Sebelumnya, Kadis PKPPR Medan Beny Iskandar mengungkapkan ada oknum anggota dewan disebut-sebut membekingi 12 bangunan bermasalah di Kota Medan. 

Bangunan itu masing masing di Jalan Sena No 116/118, Kelurahan Perintis Medan Timur, Jalan Sidomulyo sudut Jalan Perbatasan Pulo Brayan Darat 1,Kecamatan Medan Timur, di Jalan Selam 1 No 16, Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, Kecamatan Medan Timur.

Selanjutnya, bangunan di Jalan AR Hakim, Gg Buntu, Kelurahan Tegal Sari, Medan Area, di Jalan Badik, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Perjuangan, bangunan di Jalan Madio Utomo, Gg Buntu, KelurahanTegal Rejo, Medan Perjuangan, bangunan di Jalan Pukat II/Jalan Sejati, Gg Seniman, No 4, Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung. Bangunan restoran di Kelurahan Sitirejo 2 Medan Amplas.

Oknum itu juga membekap bangunan bermasalah di Jalan HM Yamin, No 656, Kelurahan Pahlawan Medan Perjuangan, bangunan b
di Jalan Pukat 1, No 68, Bantan Timur, Medan Tembung, bangunan di Jalan Selam 1,Mandala 1,Medan Denai dan bangunan bermasalah di Jalan Datuk Rubiah, Gg Musola, Rengas Pulau, Medan Marelan. (Avid)

Friday, March 19, 2021

Diduga Hasil Sapu Bersih Tidak Transparan, Apakah Polres Tanah Karo Serius Memberantas Judi Di Tanah Karo

warnasumut.com - Tanah Karo. Beredarnya kabar pengrebekan Sapu Bersih beberapa lokasi judi lewat portal media siber diberbagai tempat di Kabanjahe dan Berastagi, yang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) atas perintah Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono sesungguhnya berita tersebut sangat positif dan dipastikan masyarakat Kabupaten Tanah Karo mendukung secara penuh. Kamis (18/3/2021).

Bukti dukungan masyarakat Tanah Karo itu, serta rasa ucapan terima kasih kepada jajaran Polres Tanah Karo ditumpahkan lewat aplikasi Facebook (FB) dan ada juga lewat warung-warung kopi maupun antar tetangga rumah secara langsung.

Jepri Daniel Siregar lewat akun Facebook nya, menyampaikan rasa terima kasih kepada tim media siber yang aktif memberitakan segala jenis perjudian yang beroperasi di Kabupaten Tanah Karo khususnya di Kabanjahe dan Berastagi.

Selain itu, Jepri juga menjelaskan, atas pemberitaan tersebut pihak Polres Tanah Karo telah bekerja melakukan penangkapan terhadap aktivitas perjudian di wilayahnya. Olehnya ia berharap kepada pihak Polres Tanah Karo supaya tetap serta tidak berhenti melakukan pemberantasan perjudian di wilayah Karo.

"Kami masyarakat tanah karo mengucapkan banyak terima kasih, berkat bantuan pemberitaan sehingga pihak Polres Tanah Karo bekerja melakukan penangkapan ternahadap perjudian di wilayah Kabupaten Karo," tulis Jepri Daniel Siregar di laman Facebook, Selasa (16/3/2021), sembari ditag kepada akun resmi media siber yang proaktif mengupdate berita perjudian diwilayahnya.

Dukungan masyarakat itu muncul, setelah beredar beberapa artikel berita dari portal media siber. Disitu disebutkan aktifitas pengrebekan itu terjadi pada Senin (15/3/2021) malam.

Diketahui, artikel itu berjudul "Unit Reskrim Polres Tanah Karo, Akan Sikat Habis Praktek Perjudian Diwilayah Hukumnya" dan "Satuan Reskrim Polres Karo Tangkap Seluruh Perjudian di Wilayah Hukum Tanah Karo".

Dan berjudul "Unit Reskrim Polres Tanah Karo, Akan Sikat Habis Praktek Perjudian Diwilayah Hukumnya", serta berjudul "Jajaran Polres Tanah Karo Gerak Cepat Tutup Lokasi Segala Jenis Perjudian", Maupun berjudul "Satuan Reskrim Polres Karo Tangkap Seluruh Perjudian Di Karo".

Diduga hasil penggrebekan lokasi judi tidak transparan

Kasat Reskrim AKP Adrian Risky Lubis ketika dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa hasil tangkapan pada 15 Maret 2021 ada 20 orang yang diamankan diduga sebagai pelaku judi dari 17 titik lokasi.

”Ada kita amankan 20 orang pelaku judi dari 17 titik permainan judi” ujar Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Adrian Risky Lubis, Selasa (16/3/2021)

Ia menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan penangkapan jika diketahui ada informasi, karena menurutnya namanya penyakit masyarakat, pasti akan ditindak tegas.

"Kami masih terus akan melakukan penangkapan jika diketahui ada informasi, karena namanya penyakit masyarakat, tahu sendirilah kan penyakit masyarakat pasti akan kita tindak tegas," tandas Adrian.

Namun, sangat disayangkan pihak Polres Tanah Karo terkesan 'tak berani' mempublikasikan identitas para pelaku yang konon katanya sudah di amankan oleh pihak kepolisian Tanah Karo.

Dan masyarakat pun masih menanti klarifikasi resmi dari pihak Polres Tanah Karo, untuk mempublikasikan nama-nama pelaku, dan peran pelaku dalam tindak pidana perjudian, yang disorot media siber satu bulan terakhir.

Hal ini diperlukan, mengingat agar masyarakat dan pihak media dapat memonitor dan meminta keterangan dari pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum), kapan akan dilangsungkan ke tahap selanjutnya atau tahap persidangan.

Sebab, hingga kini masih banyak masyarakat belum mengetahui hasil sapu bersih judi pertanggal 15 Maret 2021, karena masyarakat juga perlu mengetahui hasil apa yang telah dicapai kepolisian.

Seperti contoh lokasi judi dibawah ini, belum ada dipublikasi atas hasil pengerebekan dimaksud :

1. Praktik judi jalan Samura No 60, Gung Negeri, tepatnya depan Jambur Tuah Lopat, Kabanjahe.

2. Di jalan Sudirman No 44 depan Plaza Kabanjahe, Lau Cimbah disini ada judi dadu, togel dan tembak ikan.

3. Di Warung Aritha Jalan Veteran No 138, Tambak Lau Mulgab 1, Berastagi.

4. Di Jalan Bambu Runcing (Golden) Kabanjahe.

5. Di jalan Kapten Upah Tendi Sebayang, Lau Cimbah ada tembak ikan beroperasi 2 unit.

6. Di jalan Kapten Bom Ginting tepatnya Warung Ayam Penyet, 2 unit mesin judi tembak ikan yang rutin di operasikan.

7. Di jalan Bambu Runcing Kabanjahe, tepatnya golden.net lantai 2 dan 3.

8. Di depan sebuah toko Sopan Karya Keramik (jual alat bangunan) Jalan Bambu Runcing No 17 Kabanjahe di sebuah ruko berlantai dua.

9. Di AJS Ponsel dekat tugu perjuangan Berastagi, dilokasi ini para pemain sedikit lebih tertib kendati berdesak-desakan.

10. Di jalan Veteran No 37 Berastagi, tepatnya disamping sebuah kantor advokat Boru Munthe.

Patut diduga lokasi ini hingga kini belum dipublikasi pihak Polres Tanah Karo kepada masyarakat, sehingga timbul opini apakah Polres Tanah Karo benar-benar serius memberantas lokasi judi di Tanah Karo ??

Masyarakat dan awak media masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak Polres Tanah Karo apakah lokasi-lokasi yang disebutkan diatas benar digrebek. (Tim)

Wednesday, March 17, 2021

TIM ADVOKASI PEDULI LARAS: KAPOLDA SUMUT HARUS TARIK PERKARA LARAS KE POLDA SUMUT DAN EVALUASI KINERJA KAPOLRES BINJAI


warnasumut.com - Medan. Kasus Pembakaran terhadap tubuh seorang anak Raskita Br Tarigan alias Laras berusia 8 tahun yang telah mengendap selama 2 tahun lamanya di Polres Binjai sampai detik ini belum juga menunjukkan titik terang.

Pasalnya Penetapan tersangka terduga pelaku Rusliah alias Bu Yus yang dilakukan oleh Polres Binjai sepertinya hanya di atas kertas saja. Hal tersebut dikarenkan telah terjadinya P-19 (pengembalian berkas perkara) dari Kejaksaan Negeri Binjai sebanyak 2 kali.

Padahal 2 bukti permulaan yang cukup sudah dikantongi pihak penyidik namun JPU yang bernama Nova dari Kejaksaan Negeri Binjai menafsirkan bahwa kurangnya saksi-saksi dalam peristiwa tersebut sehingga dengan alasan tersebut berkas perkara Raskita Br Taringan dikembalikan kepada penyidik unit PPA Polres Binjai.

“Kami sangat menyayangkan sikap Penyidik dan JPU yang sampai detik ini tidak juga sepemahaman dalam mendudukan perkara ini, karena bagi kami secara fakta hukum dan dengan bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik menyatakan bahwa berkas tersebut sudah lengkap.Apalagi penyidik sudah menetapkan terduga pelaku Rusliah alias Bu Yus sebagai tersangka” Tegas Koordinator Tampar, Dongan Nauli Siagian,SH selaku Pengacara Laras saat mendatangi Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut.

“Kehadiran kami disini meminta agar kasus ini ditarik dan ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut agar kasus ini ditangani secara profesional dan bertanggung jawab serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Raskita Br Tarigan”. Tambah Dongan Nauli Siagian,SH.

Menyikapi sikap JPU Nova yang sudah mengembalikan berkas ke penyidik (P-19), Dongan Nauli Siagian,SH Menambahkan “Kami juga meminta ketegasan terhadap Jaksa Agung Cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengevaluasi JPU Nova yang menangani kasus ini karena kuat dugaan kami. Perkara ini sudah ada intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan kasus ini sehingga dengan keberaniannya, JPU Nova mengeyampingkan Hasil Pemeriksaan Psikologis keterangan Laras, Visum et repertum serta saksi-saksi yang telah diperiksa ” 

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga,SH.,MH “ Masalah terhadap Laras bukan perkara main-main. Perkara ini menentukan keselamatan jiwa anak-anak Sumatera Utara. Secara Prinsip kami Berharap kepada kapolda yang baru Irjen.Pol Drs.R.z Panca Putra S,Msi harus menentukan sikap yakni mengevaluasi Kapolres Binjai beserta jajarannya. Sebab ketika kasus ini tetap dibiarkan tanpa adanya kepastian hukum maka sudah pasti akan mengancam nasib anak-anak di Sumatera Utara. (Avid)